Xcloud.id

Tag: Djarot Saiful Hidayat

  • Serah Terima Jabatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Ikut Menghadiri

    Serah Terima Jabatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Ikut Menghadiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan langsung menghadiri serah terima jabatan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis besok.

    Karena itu, begitu usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara besok, Pramono Anung-Rano Karno akan langsung ke Balai Kota DKI Jakarta.

    Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta telah diundang untuk menghadiri paripurna perdana Gubernur dan Wakil Gubernur 2025–2030. Mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.

    “Ini (undangan) baru kami share. Cuman kemungkinan Pak Anies yang akan hadir,” ujar Augustinus, Rabu (19/2).

    Pria yang akrab disapa Aga itu mengatakan, usai paripurna, Pramono-Rano akan kembali ke Balai Kota DKI Jakarta untuk Pesta Rakyat dan rapat pimpinan (rapim).

    “Jadi setelah paripurna memang pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota. Karena akan diadakan Rapim untuk seluruh kepala SKPD di Graha Ali Sadikin,” terangnya.

    Perayaan pasca pelantikan memang sengaja dibikin tidak begitu lama. Pasalnya, Pramono harus mempersiapkan diri untuk mengikuti retreat selama seminggu di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    “Cukup padat, karena memang pak Gubernur kan persiapan untuk menuju Magelang ya, retreat ya tanggal 21–28 Februari,” lanjutnya.

    Diketahui, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik di Istana Negara Jakarta pada Kamis (20/2) pagi. Total terdapat 481 kepala daerah yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. (fajar)

  • Pemeriksaan EEG di Seleksi SIPSS Polri 2025 Upaya Wujudkan Zero Accident

    Pemeriksaan EEG di Seleksi SIPSS Polri 2025 Upaya Wujudkan Zero Accident

    Jakarta –

    Panitia Pusat (Panpus) Seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Polri mengadakan pemeriksaan Elektroensefalogram (EEG) untuk calon siswa (casis). Pemeriksaan menggunakan alat milik Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

    “Pemeriksaan EEG itu juga termasuk untuk menentukan adanya perubahan aktivitas listrik di otak,” jelas Kepala Bidang Kesmapta Rokespol Pusdokkes Polri Kombes dr. Djarot Wibowo dalam rilis SSDM Polri, Selasa (18/2/2025).

    dr Djarot menerangkan perubahan aktivitas listrik pada otak biasanya timbul setelah adanya kecelakaan atau trauma di kepala. “Biasanya bisa pasca-accident, seperti trauma kepala, jatuh, kepalanya kebentur, atau sebab lain,” sambung dr Djarot.

    Dia menjelaskan, lebih lanjut, pemeriksaan EEG bertujuan membantu mendiagnosis penyakit epilepsi, gangguan tidur, atau kemungkinan adanya tumor otak. Selain itu juga untuk mengetahui kondisi lebih lanjut tentang penyebab kejang pada seseorang. Pemeriksaan ini melibatkan dokter neurologi atau spesialis syaraf.

    “Apakah ada kelainan gelombang listrik seperti gelombang kejang atau gelombang epileptik atau tidak,” ucap dia.

    Pemeriksaan EEG berlangsung selama tahap pemeriksaan kesehatan (rikkes) dan pemeriksaan administrasi (rikmin), Sabtu (15/2) hingga Senin (17/2). Pemeriksaan memakan waktu hampir satu jam.

    “Pemeriksaannya juga lama, hampir 1 jam,” kata dr Djarot.

    Alat milik Pusdokkes Polri itu, sebut dr Djarot, baru digunakan dua kali. Pertama adalah saat penerimaan Calon Taruna Akpol Tahun Anggaran 2024, dan kedua di penerimaan SIPSS yang berjalan saat ini.

    Diketahui, saat ini sebanyak 210 orang casis SIPSS Polri sedang mengikuti rangkaian proses seleksi tingkat pusat di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

    SIPSS merupakan jalur pendidikan khusus bagi lulusan D4, S1 maupun S2 untuk menjadi Perwira Pertama (Pama) Polri. Sebanyak 210 casis itu terdiri dari 150 pria dan 60 wanita.

    Mereka menjalani serangkaian tes hingga tahapan akhir di tanggal 28 Februari 2025 mendatang. Pada penerimaannya, Polri melibatkan pengawas internal dan eksternal, menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah).

    SSDM Polri, selaku Panpus Seleksi SIPSS terus memutakhirkan alat-alat ukur pada tes penerimaan anggota Polri. Hal itu dilakukan dengan tujuan hasil pemeriksaan objektif, dan calon-calon siswa yang lulus memenuhi syarat adalah mereka yang terbaik, baik dari sisi akademik, mental, dan jasmani.

    Dengan kondisi mental dan jasmani yang baik, para siswa nantinya diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan SIPSS Polri dengan maksimal. Hal ini juga merupakan upaya mewujudkan zero accident selama pendidikan dan mempersiapkan SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045.

    “Proses rekrutmen ini betul-betul kita pertimbangkan yang paling utama adalah kualitas,” kata Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo saat Rapat Persiapan Pendaftaran Penerimaan Anggota Polri Tahun 2025 di Gedung SSDM Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

    (aud/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wacana Koalisi Permanen, PDIP Ingatkan Politik Sangat Dinamis – Page 3

    Wacana Koalisi Permanen, PDIP Ingatkan Politik Sangat Dinamis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan wacana koalisi permanen pada acara puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Gerindra. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat menilai, wacana KIM permanen tersebut menurutnya akan diuji oleh waktu.

    “Kita akan lihat apakah semua partai konsisten, empat tahun lagi, mengusung Prabowo di Pilpres 2029,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).

    Sebab, kata Djarot, politik sangat dinamis sehingga arah politik bisa secara cepat dan tiba-tiba berubah.

    “Politik sangat dinamis, dan kita serahkan kepada rakyat yang punya kedaulatan tertinggi,” kata dia.

    Saat ditanya apakah koalisi permanen akan menutup capres lain untuk bisa maju berlaga di Pilpres 2029, Djarot menyatakan mustahil hal tersebut terjadi. “Hampir mustahil kalau Pilpres hanya diikuti calon tunggal,” ujarnya.

    Sementara itu, politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan usulan Prabowo tersebut sah-sah saja. “Yang namanya usulan baik-baik saja. Tergantung pada partai-partai yang berada dalam kelompok yang menamakan dirinya koalisi tersebut,” kata Andreas.

    Sebelumnya, wacana koalisi permanen berhembus usai pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Hingga puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Gerindra, sejumlah tokoh partai pun masih mengulas hal tersebut.

    Menteri ESDM yang juga Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan, kado spesial di HUT Gerindra adalah dukungan penuh dari partainya untuk Prabowo.

    “Dalam koalisi ini, yang kemarin didengungkan atau digagas oleh Pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen yang kursinya 80 persen lebih. Saya kira ini strategi yang bagus dalam memperkokoh untuk mendukung Indonesia Emas,” tutur Bahlil di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

  • PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    “Rakyat kehilangan, hak hidup, hak keamanan, hak milik pribadi, hak kebebasan berpendapat, dan lainnya,” tandasnya.

    Said Didu bersama mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Hafiz Abbas, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, serta tokoh lainnya mendampingi para korban untuk melaporkan kasus ini. 

    “Hari ini kami bersama Prof. Hafiz Abbas, Pak Abraham Samad, Pak Erros Djarot, korban penggusuran melaporkan pelanggaran HAM di PIK-2,” terangnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan murni berkaitan dengan hukum dan kemanusiaan, bukan bermuatan politik atau SARA. 

    “Jangan kalian belokkan perjuangan kami dengan tuduhan SARA dan politik, ini masalah hukum dan kemanusiaan,” tambahnya. 

    Unggahan tersebut mendapat respons luas di media sosial, dengan ribuan pengguna memberikan dukungan dan tanggapan terhadap laporan yang mereka ajukan. 

    Sebelumnya, Politkus PKS Mulyanto, kembali angkat suara terkait kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sengketa pagar laut di Banten.

    “Siapa dalang di balik kasus SHGB dan pagar laut di Banten?,” ujar Mulyanto di X @pakmul63 (13/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan Kepala Desa Kohod atau pegawai kecil di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Tentunya bukan hanya Kades Kohod srorangan atau pegawai kecil BPN,” tukasnya.

    Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke aktor intelektual serta pihak-pihak yang diduga menjadi beking.

    Dikatakan Mulyanto, rakyat menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

  • Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

    Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan perwakilan masyarakat di sepanjang Pantau Utara Tangerang, Banten, yang selama ini  terkena dampak proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan PSN PIK 2 mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (14/2/2025) kemarin.

    Mereka datang bersama sejumlah tokoh nasional  diantaranya  Abraham Samad (Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015) Prof Hafidz Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM  Periode  2012-2017), Eros Djarot, Said Didu, dan Usman Hamid.

    Mereka melaporkan selama ini  telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak PIK 2 dengan memperalat aparat negara di lapangan.

    Dalam dokumen laporannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek pengembangan  Pantai Indah Kapuk  2 (PIK 2) selama ini telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat  kepada penduduk lokal, warga sipil, masyarakat miskin, tani, nelayan, pedangan asongan, perempuan dan anak.

    Apalagi setelah PIK 2 ditetapkan status menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

    Bahkan diduga pihak PIK 2  selama ini secara sengaja membangun proyek pemukiman untuk komunitas tertentu atau kalangan elit dan eklusif.

    Pihak PIK 2 sengaja membangun pagar tembok  setinggi 5 meter  dengan maksud memisahkan diri dari masyarakat lokal yang secara kebetulan tingkat ekonominya  rata rata dari kelas menengah ke bawah.

    Ada yang menganalogikan pelayanan di PIK 2  seperti negara dalam negara. 

    ‘’Kami  semua berharap dengan laporan ini, pihak Komnas HAM RI segera melakukan tindakan  cepat merespon  laporkan warga, ‘’ ujar Abraham Samad menjelaskan warga memiliki alasan mengadu ke Komnas HAM.

    Dia menyebut ketentuan Pasal 90 ayat (1)  Undang – Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  yang berbunyi ;  ‘’Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.’’

    Dikatakan bahwa apa yang terjadi di PIK 2  melanggar Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) khususnya pasal 3 yang berbunyi ;

    ‘’ Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.;’’ dan  Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena,’’ tambahnya. 

    Dikatakan bahwa proyek PIK 2 sejak awal dikembangkan sesungguhnya sudah menuai protes keras karena dianggap lebih banyak merugikan warga.

    “Bahkan sesungguhnya sejak proses pembangun proyek PIK 1 di sepanjang Pantai Jakarta juga sudah diprotes warga. Hanya saja gelombang protesnya saat itu belum sekuat seperti sekarang ini,” katanya.

    Tahun 2024 lalu, Jokowi selaku Presiden saat itu menyetujui penetapkan PIK 2 masuk Proyek Strategis Nasional (PIK) dengan luas 1.755 hektare bersama beberapa proyek lainnya di Indonesia. 

    Bermodalkan status sebagai PSN tersebut, ujar Abraham, pihak  pengelola PIK 2 menjadi semakin brutal untuk dapat  menguasai lahan warga  termasuk di luar Kawasan yang ditetapkan PSN.

     

  • Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan bagi Prabowo soal kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” kata Hasto disela-sela pembekalan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Namun, dia menekankan, pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. “Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini dan Pak Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP,” ujar Hasto.

    Diketahui, sejumlah elite PDI Perjuangan hadir dalam pembekalan kepala daerah terpilih dari partai berlambang Banteng moncong putih.

    Semisal, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Yevri Sitorus, dan Yoseph Adhi Dharmo yang hadir secara langsung di Sekolah Partai. Ada juga Wasekjen PDIP Utut Adianto.

    Kemudian, elite PDI Perjuangan lainnya seperti Bambang Wuryanto atau Pacul, Wiryanto Sukamdani, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, dan Yuke Yurike mengikuti secara daring. [hen/aje]

  • PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta kepala daerahnya tidak tergantung konsultan politik saat menyusun visi-misi. 

    Djarot menuturkan bahwa penggunaan konsultan politik membuat program visi misi berorientasi pada elektoral dan populisme, tanpa landasan kuat. Hal ini bisa menghambat kepala daerah dalam menunaikan janji kampanye mereka.

    “Ketika kita akan melaksanakan program-program kita kalau tidak didasarkan kepada konstitusi, tidak didasarkan kepada ideologi, maka kita akan semakin jauh untuk mencapai cita-cita Indonesia mereka,” ujar Djarot di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Namun demikian, lanjut Djarot, partai berlogo banteng tersebut mengadakan pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, yang dibuka pada Rabu (12/2) hari ini. 

    Sebagai informasi, pembekalan gelombang pertama diterapkan bagi 142 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang baru pertama kali menjabat. 

    Dari total 142 kepala daerah terpilih, 71 merupakan kader internal PDIP, 45 berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau birokrat, 23 dari pengusaha atau sektor swasta, 2 akademisi, dan 1 dari Polri.

    Sementara bagi petahana atau incumbent, pembekalan akan dilakukan pada gelombang dua berikutnya.

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pilkada 2024, PDIP Klaim Menang di 12 Provinsi dan 243 Kabupaten/Kota

    Pilkada 2024, PDIP Klaim Menang di 12 Provinsi dan 243 Kabupaten/Kota

    loading…

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam sambutan acara pembekalan 142 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025). FOTO/REFI SANDI

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyebut tingkat kemenangan dalam konstestasi Pilkada 2024 naik dibandingkan pemilihan kepala daerah sebelumnya pada 2017 dan 2020. PDIP mengklaim menang di 12 provinsi dan 243 kabupaten/kota pada Pilkada 2024.

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat dalam sambutan acara pembekalan 142 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Perlu saya laporkan kepada Pak Sekjen dan rekan-rekan DPP bahwa dalam Pilkada 2024 calon yang diusung PDI Perjuangan di tingkat provinsi kita menang di 12 daerah dari 37 daerah provinsi di Indonesia atau sebesar 32%, sedangkan di Kabupaten/Kota di tahun 2024 calon yang diusung PDI Perjuangan kita bisa menang di 243 daerah atau 47% dari seluruh total Kabupaten/Kota yaitu 514,” kata Djarot.

    Menurut Djarot, angka itu meningkat dibandingkan Pilkada 2017 dan 2020. Kenaikannya sebesar 10% baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    “Angka ini berarti ada peningkatan secara persentase kalau tahun 2017-2020 kita menang di tingkat provinsi 22% dan tahun 2024 kemarin kita menang 32% luar biasa. Sedangkan kepala daerah tingkat 2 (Kabupaten/Kota) kita 2017-2020 kita menang 37%, tahun 2024 kita menang 47% jadi ada kenaikan 10%,” ujarnya.

    Djarot optimistis para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah bersatu dengan rakyat. Ia menekankan agar tetap memperjuangkan aspirasi dan amanat rakyat tersebut.

    “Jadi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih ini bentuk keyakinan kita kalau kita betul-betul bersatu dengan rakyat memperjuangkan aspirasi dan amanat penderitaan rakyat, insyaallah rakyat akan bersama kita dan akhirnya bisa menang dalam Pilkada kemarin,” ungkapnya.

    (abd)

  • Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Erick Thohir Empat Kali Bongkar Pasang Dirut Bulog

    Bisnis.com, JAKARTA – Erick Thohir diketahui empat kali melakukan bongkar pasang posisi Direktur Umum (Dirut) Perum Bulog, saat menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 2019.

    Di awal kepemimpinannya, jabatan Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso. Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018.  

    Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018. Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015.

    Posisi tersebut lantas kembali dipegang Buwas, usai Erick kembali menetapkannya sebagai orang nomor satu di BUMN Pangan itu. Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun, pada Desember 2023, Erick mencopot Buwas dan mengangkat Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Pengangkatan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

    Namun belum genap setahun, dosen agribisnis di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu digantikan oleh Wahyu Suparyono. Sebelumnya, Wahyu merupakan Dirut PT Asabri (Persero).

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024. Pada September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu sebagai Dirut Perum Bulog.

    Empat bulan lebih menempati posisi tersebut, Erick kembali merombak direksi Perum Bulog. Melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, Erick mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog.

    Novi Helmy Prasetya merupakan Asisten Teritorial Panglima TNI sejak Februari 2024 hingga saat ini. Hal ini lantas menjadikan Wahyu sebagai Dirut dengan masa jabatan tersingkat dan Buwas dengan masa jabatan terlama sepanjang Erick menjabat sebagai Menteri BUMN.