Xcloud.id

Tag: Djarot Saiful Hidayat

  • Saat Para Mantan Gubernur Jakarta Berkumpul di Sertijab Pramono-Rano Tanpa Jokowi… Megapolitan 21 Februari 2025

    Saat Para Mantan Gubernur Jakarta Berkumpul di Sertijab Pramono-Rano Tanpa Jokowi… Megapolitan 21 Februari 2025

    Saat Para Mantan Gubernur Jakarta Berkumpul di Sertijab Pramono-Rano Tanpa Jokowi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Acara serah terima jabatan (sertijab) Gubernur dan Wakil
    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025), dihadiri para gubernur dan wakil
    gubernur Jakarta
    terdahulu.
    Adapun sertijab digelar pada Kamis siang, usai Pramono-Rano dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lainnya. 
    Gubernur Jakarta masa jabatan 1997-2007 Sutiyoso dan Gubernur Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo menjadi yang pertama tiba di Balai Kota. 
    Disusul Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tiba di lokasi sekitar pukul 11.37 WIB.
    Ahok tampil rapi mengenakan setelan jas dengan kemeja putih dan dasi merah. Politikus PDI Perjuangan itu pun sempat melambaikan tangan ke awak media saat memasuki Balai Kota.
    Tak lama, Gubernur Jakarta masa jabatan 2017-2022 Anies Baswedan tiba sekitar pukul 11.44 WIB. Anies tampak mengenakan kemeja putih dengan jas abu-abu. 
    Selain itu, hadir pula Gubernur Jakarta periode 2017 Djarot Saiful Hidayat dan Wakil Gubernur Jakarta 2020-2022 Ahmad Riza Patria.
    Di hadapan awak media, Anies mengucapkan selamat atas dilantiknya Pramono dan Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
    “Selamat buat Mas Pram, Bang Doel. Semoga hari baik ini jadi awalnya yang baik buat Jakarta,” ucap Anies kepada wartawan.
    Anies meyakini, Pramono-Rano akan menjadi pemimpin baru yang hadir di tengah masyarakat.
    “Insya Allah, hari baik ini menjadi awalan yang baik bagi rakyat Jakarta. Karena akan hadir, pemerintah yang memerhatikan mereka yang lemah, memberikan kesetaraan, dan rasa keadilan dan kemajuan buat kota ini,” ujar Anies.
    Sertijab itu tak turut dihadiri Presiden ke-7 RI sekaligus Gubernur Jakarta periode 2012-2014 Joko Widodo atau Jokowi.
    Saat ditanya soal absennya Jokowi, Pramono mengaku tak tahu-menahu. Sebab, bukan dia yang membuat undangan tamu sertijab.
    “Yang mengundang acara ini bukan saya. Saya ini baru menjadi gubernur setelah dilantik tadi. Tentunya saya tidak mengundang,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.
    Meski demikian, Pramono bersyukur sertijab itu dihadiri sebagian besar mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
    Kendati Jokowi tidak hadir, Pramono mengaku tetap berdiskusi dengan mantan Wali Kota Solo itu mengenai kepemimpinan Jakarta.
    “Saya yakin saya juga berdiskusi secara terbuka dan baik dengan Pak Jokowi untuk Jakarta,” kata dia.
    Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dirinya tidak bisa sendirian dalam bekerja membangun Jakarta, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak.
    “Karena saya selalu mengatakan bahwa untuk membangun Jakarta itu memerlukan kerja sama dengan semuanya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik pada Kamis besok, 20 Februari 2025. Seusai mengikuti pelantikan, Pramono Anung yang terpilih bersama Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta rencananya akan menghadiri acara seremonial di Balai Kota untuk selanjutnya menyampaikan pidato perdana di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    “Kami di Sekretariat DPRD untuk persiapan Paripurna Pidato Gubernur 2025-2030 ini kami sudah berkoordinasi dengan eksekutif, SKPD terkait. Jadi setelah pelantikan gubernur di Istana, memang ada acara seremonial dulu di Balai Kota. Namun, tepat pukul 13.30 WIB diadakannya paripurna pidato gubernur, estimasinya sampai dengan pukul 14.30 WIB,” tutur Plt. Sekwan (DPRD) DKI Jakarta Augustinus, Rabu, 19 Februari 2025.

    Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengundang para gubernur DKI terdahulu pada acara yang akan digelar besok. Augustinus menyebutkan bahwa undangan telah dikirim kepada gubernur terdahulu yaitu Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan. Kemudian juga kepada mantan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

    Dari nama nama tersebut, Augustinus menyebut Anies bakalan hadir. Sementara, Jubir Anies Sahrin mengonfirmasi bahwa gubernur periode 2017-2022 itu kemungkinan bakalan menghadiri agenda di DPRD tersebut.

    “Dari mantan gubernur kita undang dari eranya Pak Sutiyoso, Pak Foke, Basuki ya Ahok, Pak anies jg kami undang dan kemudian pak djarot, terus pak pj juga kami undang juga, pak heru, pak setyabudi pak teguh. Kita undang juga semuanya,” ujar Augustinus.

    Menurut Augustinus sebelumnya akan ada digelar acara seremonial terlebih dahulu di Balaikota. Setelah serangkaian kegiatan di Balai Kota dan DPRD, kata dia, dilanjutkan dengan rapat pimpinan bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jakarta bersama gubernur.

    “Karena mungkin Pak Gubernur kemarin arahannya inginnya sederhana saja. Jadi kami juga tidak ada pesta rakyat di DPRD. Jadi setelah Paripurna memang Pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota, karena akan diadakan rapim untuk seluruh Kepala SKPD di Graha Ali Sadikin,” ucapnya.

    Sementara itu, agenda setelah pelantikan, para kepala daerah direncanakan akan mengikuti retreat yang berlangsung selama 7 hari di akademi militer (Akmil), Magelang.

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Serah Terima Jabatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Ikut Menghadiri

    Serah Terima Jabatan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Anies Baswedan Ikut Menghadiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan langsung menghadiri serah terima jabatan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis besok.

    Karena itu, begitu usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara besok, Pramono Anung-Rano Karno akan langsung ke Balai Kota DKI Jakarta.

    Plt Sekwan DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta telah diundang untuk menghadiri paripurna perdana Gubernur dan Wakil Gubernur 2025–2030. Mulai dari Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.

    “Ini (undangan) baru kami share. Cuman kemungkinan Pak Anies yang akan hadir,” ujar Augustinus, Rabu (19/2).

    Pria yang akrab disapa Aga itu mengatakan, usai paripurna, Pramono-Rano akan kembali ke Balai Kota DKI Jakarta untuk Pesta Rakyat dan rapat pimpinan (rapim).

    “Jadi setelah paripurna memang pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota. Karena akan diadakan Rapim untuk seluruh kepala SKPD di Graha Ali Sadikin,” terangnya.

    Perayaan pasca pelantikan memang sengaja dibikin tidak begitu lama. Pasalnya, Pramono harus mempersiapkan diri untuk mengikuti retreat selama seminggu di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    “Cukup padat, karena memang pak Gubernur kan persiapan untuk menuju Magelang ya, retreat ya tanggal 21–28 Februari,” lanjutnya.

    Diketahui, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik di Istana Negara Jakarta pada Kamis (20/2) pagi. Total terdapat 481 kepala daerah yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. (fajar)

  • Pemeriksaan EEG di Seleksi SIPSS Polri 2025 Upaya Wujudkan Zero Accident

    Pemeriksaan EEG di Seleksi SIPSS Polri 2025 Upaya Wujudkan Zero Accident

    Jakarta –

    Panitia Pusat (Panpus) Seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Polri mengadakan pemeriksaan Elektroensefalogram (EEG) untuk calon siswa (casis). Pemeriksaan menggunakan alat milik Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

    “Pemeriksaan EEG itu juga termasuk untuk menentukan adanya perubahan aktivitas listrik di otak,” jelas Kepala Bidang Kesmapta Rokespol Pusdokkes Polri Kombes dr. Djarot Wibowo dalam rilis SSDM Polri, Selasa (18/2/2025).

    dr Djarot menerangkan perubahan aktivitas listrik pada otak biasanya timbul setelah adanya kecelakaan atau trauma di kepala. “Biasanya bisa pasca-accident, seperti trauma kepala, jatuh, kepalanya kebentur, atau sebab lain,” sambung dr Djarot.

    Dia menjelaskan, lebih lanjut, pemeriksaan EEG bertujuan membantu mendiagnosis penyakit epilepsi, gangguan tidur, atau kemungkinan adanya tumor otak. Selain itu juga untuk mengetahui kondisi lebih lanjut tentang penyebab kejang pada seseorang. Pemeriksaan ini melibatkan dokter neurologi atau spesialis syaraf.

    “Apakah ada kelainan gelombang listrik seperti gelombang kejang atau gelombang epileptik atau tidak,” ucap dia.

    Pemeriksaan EEG berlangsung selama tahap pemeriksaan kesehatan (rikkes) dan pemeriksaan administrasi (rikmin), Sabtu (15/2) hingga Senin (17/2). Pemeriksaan memakan waktu hampir satu jam.

    “Pemeriksaannya juga lama, hampir 1 jam,” kata dr Djarot.

    Alat milik Pusdokkes Polri itu, sebut dr Djarot, baru digunakan dua kali. Pertama adalah saat penerimaan Calon Taruna Akpol Tahun Anggaran 2024, dan kedua di penerimaan SIPSS yang berjalan saat ini.

    Diketahui, saat ini sebanyak 210 orang casis SIPSS Polri sedang mengikuti rangkaian proses seleksi tingkat pusat di kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

    SIPSS merupakan jalur pendidikan khusus bagi lulusan D4, S1 maupun S2 untuk menjadi Perwira Pertama (Pama) Polri. Sebanyak 210 casis itu terdiri dari 150 pria dan 60 wanita.

    Mereka menjalani serangkaian tes hingga tahapan akhir di tanggal 28 Februari 2025 mendatang. Pada penerimaannya, Polri melibatkan pengawas internal dan eksternal, menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah).

    SSDM Polri, selaku Panpus Seleksi SIPSS terus memutakhirkan alat-alat ukur pada tes penerimaan anggota Polri. Hal itu dilakukan dengan tujuan hasil pemeriksaan objektif, dan calon-calon siswa yang lulus memenuhi syarat adalah mereka yang terbaik, baik dari sisi akademik, mental, dan jasmani.

    Dengan kondisi mental dan jasmani yang baik, para siswa nantinya diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian pendidikan SIPSS Polri dengan maksimal. Hal ini juga merupakan upaya mewujudkan zero accident selama pendidikan dan mempersiapkan SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045.

    “Proses rekrutmen ini betul-betul kita pertimbangkan yang paling utama adalah kualitas,” kata Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo saat Rapat Persiapan Pendaftaran Penerimaan Anggota Polri Tahun 2025 di Gedung SSDM Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

    (aud/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wacana Koalisi Permanen, PDIP Ingatkan Politik Sangat Dinamis – Page 3

    Wacana Koalisi Permanen, PDIP Ingatkan Politik Sangat Dinamis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan wacana koalisi permanen pada acara puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Gerindra. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat menilai, wacana KIM permanen tersebut menurutnya akan diuji oleh waktu.

    “Kita akan lihat apakah semua partai konsisten, empat tahun lagi, mengusung Prabowo di Pilpres 2029,” kata Djarot saat dikonfirmasi, Senin (17/2/2025).

    Sebab, kata Djarot, politik sangat dinamis sehingga arah politik bisa secara cepat dan tiba-tiba berubah.

    “Politik sangat dinamis, dan kita serahkan kepada rakyat yang punya kedaulatan tertinggi,” kata dia.

    Saat ditanya apakah koalisi permanen akan menutup capres lain untuk bisa maju berlaga di Pilpres 2029, Djarot menyatakan mustahil hal tersebut terjadi. “Hampir mustahil kalau Pilpres hanya diikuti calon tunggal,” ujarnya.

    Sementara itu, politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan usulan Prabowo tersebut sah-sah saja. “Yang namanya usulan baik-baik saja. Tergantung pada partai-partai yang berada dalam kelompok yang menamakan dirinya koalisi tersebut,” kata Andreas.

    Sebelumnya, wacana koalisi permanen berhembus usai pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Hingga puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Gerindra, sejumlah tokoh partai pun masih mengulas hal tersebut.

    Menteri ESDM yang juga Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan, kado spesial di HUT Gerindra adalah dukungan penuh dari partainya untuk Prabowo.

    “Dalam koalisi ini, yang kemarin didengungkan atau digagas oleh Pak Presiden Prabowo untuk koalisi permanen yang kursinya 80 persen lebih. Saya kira ini strategi yang bagus dalam memperkokoh untuk mendukung Indonesia Emas,” tutur Bahlil di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

  • PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    PIK2 Mirip Kasus Rempang, Ferdinand Satu Suara dengan Said Didu: Komnas dan Kementerian HAM Jangan Diam

    “Rakyat kehilangan, hak hidup, hak keamanan, hak milik pribadi, hak kebebasan berpendapat, dan lainnya,” tandasnya.

    Said Didu bersama mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Hafiz Abbas, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, serta tokoh lainnya mendampingi para korban untuk melaporkan kasus ini. 

    “Hari ini kami bersama Prof. Hafiz Abbas, Pak Abraham Samad, Pak Erros Djarot, korban penggusuran melaporkan pelanggaran HAM di PIK-2,” terangnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan murni berkaitan dengan hukum dan kemanusiaan, bukan bermuatan politik atau SARA. 

    “Jangan kalian belokkan perjuangan kami dengan tuduhan SARA dan politik, ini masalah hukum dan kemanusiaan,” tambahnya. 

    Unggahan tersebut mendapat respons luas di media sosial, dengan ribuan pengguna memberikan dukungan dan tanggapan terhadap laporan yang mereka ajukan. 

    Sebelumnya, Politkus PKS Mulyanto, kembali angkat suara terkait kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sengketa pagar laut di Banten.

    “Siapa dalang di balik kasus SHGB dan pagar laut di Banten?,” ujar Mulyanto di X @pakmul63 (13/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak mungkin hanya melibatkan Kepala Desa Kohod atau pegawai kecil di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Tentunya bukan hanya Kades Kohod srorangan atau pegawai kecil BPN,” tukasnya.

    Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke aktor intelektual serta pihak-pihak yang diduga menjadi beking.

    Dikatakan Mulyanto, rakyat menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

  • Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

    Abraham Samad Cs Adukan PSN PIK 2 ke Komnas HAM – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan perwakilan masyarakat di sepanjang Pantau Utara Tangerang, Banten, yang selama ini  terkena dampak proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dan PSN PIK 2 mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (14/2/2025) kemarin.

    Mereka datang bersama sejumlah tokoh nasional  diantaranya  Abraham Samad (Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015) Prof Hafidz Abbas (Mantan Ketua Komnas HAM  Periode  2012-2017), Eros Djarot, Said Didu, dan Usman Hamid.

    Mereka melaporkan selama ini  telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak PIK 2 dengan memperalat aparat negara di lapangan.

    Dalam dokumen laporannya menyebutkan bahwa pelaksanaan proyek pengembangan  Pantai Indah Kapuk  2 (PIK 2) selama ini telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat  kepada penduduk lokal, warga sipil, masyarakat miskin, tani, nelayan, pedangan asongan, perempuan dan anak.

    Apalagi setelah PIK 2 ditetapkan status menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

    Bahkan diduga pihak PIK 2  selama ini secara sengaja membangun proyek pemukiman untuk komunitas tertentu atau kalangan elit dan eklusif.

    Pihak PIK 2 sengaja membangun pagar tembok  setinggi 5 meter  dengan maksud memisahkan diri dari masyarakat lokal yang secara kebetulan tingkat ekonominya  rata rata dari kelas menengah ke bawah.

    Ada yang menganalogikan pelayanan di PIK 2  seperti negara dalam negara. 

    ‘’Kami  semua berharap dengan laporan ini, pihak Komnas HAM RI segera melakukan tindakan  cepat merespon  laporkan warga, ‘’ ujar Abraham Samad menjelaskan warga memiliki alasan mengadu ke Komnas HAM.

    Dia menyebut ketentuan Pasal 90 ayat (1)  Undang – Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  yang berbunyi ;  ‘’Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.’’

    Dikatakan bahwa apa yang terjadi di PIK 2  melanggar Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) khususnya pasal 3 yang berbunyi ;

    ‘’ Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.;’’ dan  Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena,’’ tambahnya. 

    Dikatakan bahwa proyek PIK 2 sejak awal dikembangkan sesungguhnya sudah menuai protes keras karena dianggap lebih banyak merugikan warga.

    “Bahkan sesungguhnya sejak proses pembangun proyek PIK 1 di sepanjang Pantai Jakarta juga sudah diprotes warga. Hanya saja gelombang protesnya saat itu belum sekuat seperti sekarang ini,” katanya.

    Tahun 2024 lalu, Jokowi selaku Presiden saat itu menyetujui penetapkan PIK 2 masuk Proyek Strategis Nasional (PIK) dengan luas 1.755 hektare bersama beberapa proyek lainnya di Indonesia. 

    Bermodalkan status sebagai PSN tersebut, ujar Abraham, pihak  pengelola PIK 2 menjadi semakin brutal untuk dapat  menguasai lahan warga  termasuk di luar Kawasan yang ditetapkan PSN.

     

  • Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan bagi Prabowo soal kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” kata Hasto disela-sela pembekalan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Namun, dia menekankan, pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. “Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini dan Pak Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP,” ujar Hasto.

    Diketahui, sejumlah elite PDI Perjuangan hadir dalam pembekalan kepala daerah terpilih dari partai berlambang Banteng moncong putih.

    Semisal, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Yevri Sitorus, dan Yoseph Adhi Dharmo yang hadir secara langsung di Sekolah Partai. Ada juga Wasekjen PDIP Utut Adianto.

    Kemudian, elite PDI Perjuangan lainnya seperti Bambang Wuryanto atau Pacul, Wiryanto Sukamdani, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, dan Yuke Yurike mengikuti secara daring. [hen/aje]

  • PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta kepala daerahnya tidak tergantung konsultan politik saat menyusun visi-misi. 

    Djarot menuturkan bahwa penggunaan konsultan politik membuat program visi misi berorientasi pada elektoral dan populisme, tanpa landasan kuat. Hal ini bisa menghambat kepala daerah dalam menunaikan janji kampanye mereka.

    “Ketika kita akan melaksanakan program-program kita kalau tidak didasarkan kepada konstitusi, tidak didasarkan kepada ideologi, maka kita akan semakin jauh untuk mencapai cita-cita Indonesia mereka,” ujar Djarot di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Namun demikian, lanjut Djarot, partai berlogo banteng tersebut mengadakan pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, yang dibuka pada Rabu (12/2) hari ini. 

    Sebagai informasi, pembekalan gelombang pertama diterapkan bagi 142 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang baru pertama kali menjabat. 

    Dari total 142 kepala daerah terpilih, 71 merupakan kader internal PDIP, 45 berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau birokrat, 23 dari pengusaha atau sektor swasta, 2 akademisi, dan 1 dari Polri.

    Sementara bagi petahana atau incumbent, pembekalan akan dilakukan pada gelombang dua berikutnya.

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025