Xcloud.id

Tag: Djarot Saiful Hidayat

  • PDIP: Jangan terburu-buru buka hubungan diplomatik dengan Israel

    PDIP: Jangan terburu-buru buka hubungan diplomatik dengan Israel

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan menyebut pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel jangan dilakukan terburu-buru karena hal itu berkaitan dengan sikap dukungan RI terhadap Palestina yang juga selaras dengan konstitusi negara.

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Jakarta, Minggu, mengatakan hubungan diplomatik itu bisa saja dibuka, asalkan Palestina dipastikan merdeka terlebih dahulu dan diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat.

    “Kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu untuk kita, misalnya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tuturnya.

    Dia mengingatkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    Dalam konteks Palestina, Indonesia dari dulu menginginkan negara tersebut merdeka. Maka dari itu, kata Djarot, membuka hubungan diplomatik dengan penjajah Israel sebelum kemerdekaan Palestina diakui merupakan bentuk pelanggaran konstitusi.

    “Kita menginginkan bahwa Palestina harus merdeka, harus diakui kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat. Kalau kita menjalin hubungan diplomatik, nanti dulu. Sepanjang masih Palestina menjadi bangsa yang terjajah, tidak bisa, karena itu bertentangan dengan UUD,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

    Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia siap menambah jumlah pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Di samping itu, Kepala Negara menyebut apabila kemerdekaan Palestina sudah diakui, Indonesia siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan Pemerintah dilakukan dengan benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

    “Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Minggu.

    Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Djarot menyinggung soal perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila disebut sempat dihentikan setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat pada tahun 1970. Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni.

    “Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.

    Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.

    “Ya tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pancasila jangan hanya sekadar dipidatokan, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan bagian dari jiwa bangsa.

    “Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan, jangan hanya sekadar diucapkan, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita,” kata Djarot dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Minggu.

    Menurut Djarot, orang yang berjiwa Pancasila selalu bersemayam nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam jiwanya serta senantiasa dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ketika bertindak.

    “Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan, mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa,” ujarnya.

    Selain itu, Djarot menyebut orang yang berjiwa Pancasila akan menjunjung demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat. Pada akhirnya, para Pancasilais mendambakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

    Dia pun mengakui masih banyak yang perlu dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Kendati begitu, Djarot meyakini bahwa Pancasila akan selalu abadi, jaya, dan bersemayam dalam jiwa bangsanya agar NKRI tetap tegak berdiri.

    Menurut dia, kader PDIP di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya masing-masing. “Bukan hanya dari sisi ucapan, tetapi lebih dari itu dari sisi tindakan dan perilaku kita,” tuturnya.

    Adapun PDIP menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Minggu ini dengan dihadiri oleh jajaran DPP partai, yakni Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan sebagainya.

    Selain jajaran DPP, upacara tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
    PDI-P

    Djarot Saiful Hidayat
    menegaskan bahwa
    korupsi
    merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pancasila.
    Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menuntut kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan secara langsung dengan semangat Pancasila.
    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka yang bukan seorang Pancasilais. Mereka adalah pengkhianat dari Pancasila,” ujar Djarot dalam amanatnya ketika menjadi inspektur upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
    Tak hanya itu, Djarot turut mengecam pihak-pihak yang menguasai tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan nasib rakyat dan kelestarian bumi.
    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat serta merusak lingkungan, itu juga adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” tegasnya.
    Djarot mengingatkan bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya bersifat seremonial.
    Dia pun mengingatkan seluruh kader PDI-P agar menghayati Pancasila sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
    Oleh karena itu, lanjut Djarot, kader PDI-P harus menjadi pelopor dalam memerangi korupsi dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial.
    Dia pun mendorong agar seluruh kader PDI-P menjadi pribadi yang berjiwa Pancasilais.
    “Kita tunjukkan bahwa inilah kader PDI Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya,” pungkasnya.
    Adapun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDI-P dihadiri oleh sejumlah elite partai seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Wasekjen PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo turut hadir.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI mengikuti upacara secara daring.
    Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Upacara ini juga diikuti oleh pengurus dan Satgas PDI-P dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    Djarot: Kongres PDIP tinggal kukuhkan Ibu Megawati

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa acara kongres partai nantinya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

    Ia menegaskan bahwa PDIP solid dalam menentukan ketua umum.

    “PDIP solid, sangat solid. Nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega,” kata Djarot saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis malam.

    Di sisi lain, dia menyatakan bahwa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP masih diisi oleh Hasto Kristiyanto. Ia menambahkan bahwa urusan Sekjen hanya menjadi kewenangan Megawati.

    “Itu kan kewenangan dari ketua umum karena Sekjennya sekarang masih Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

    Djarot memastikan kongres PDIP akan digelar tahun 2025. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bulan apa kongres itu akan dilaksanakan.

    “Ya memang tahun ini, tunggu saja sebentar lagi ya,” jelas Djarot.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani buka suara soal jadwal kongres partainya yang rencananya digelar pada tahun 2025.

    Puan menegaskan pihaknya belum dapat mengumumkan tanggal kongres ke publik. Namun, dia mengatakan bahwa acara kongres rencananya akan dilaksanakan tahun ini.

    “Kapan kongres? Pada waktunya kita akan umumkan. Tahun ini insya Allah, kapan waktunya, akan kita akan umumkan segera. Tahun ini,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Waseso Jadi Dirut Bulog dalam Memori Hari Ini, 27 April 2018

    Budi Waseso Jadi Dirut Bulog dalam Memori Hari Ini, 27 April 2018

    JAKARTA – Memori hari ini, tujuh tahun yang lalu, 27 April 2018, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengangkat Budi Waseso (Buwas) jadi Direktur Utama Perum Bulog. Pengangkatan itu dilakukan karena Buwas diyakini dapat menjaga stabilitas harga pangan.

    Sebelumnya, Buwas dikenal andal bekerja di luar barak. Narasi itu dibuktikan dengan eksistensinya kala memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia mampu membawa BNN menggagalkan banyak penyelundupan narkoba.

    Upaya pemberantasan narkoba kerap dianggap hal serius. Masa depan anak bangsa jadi taruhannya. Kondisi itu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari sosok yang tepat memimpin BNN. Jokowi lalu mendaulat Buwas yang notabene Kepala Bareskrim Mabes Polri jadi Kepala BNN pada 2015.

    Buwas dianggap bisa membawa BNN maju dan berprestasi. Kondisi itu dibuktikan dengan gebrakan besar yang dilakukan oleh Buwas. Ia pernah membawa BNN menggagalkan penyelundupan sabu-sabu satu ton dari Taiwan di Anyer, Banten.

    Tangkapan itu membuat namanya kian melambung. Publik pun jadi menanti-nanti gebrakan Buwas berikutnya. Namun, Buwas tak sedikit buat kontroversi. Ia pernah mengaku menjadikan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte yang kontroversial sebagai panutan dalam upaya pemberantasan narkoba.

    Ia berharap Indonesia bisa seperti Filipina dalam melawan peredaran narkoba. Sekalipun hal itu tak mungkin karena dekat dengan pelanggaran HAM. Buwas pun sampai punya ide untuk membuat penjara yang dijaga oleh hewan buwas termasuk buaya untuk pengedar narkoba.

    Penjara itu dianggapnya sebagai solusi supaya pengedar narkoba pikir-pikir lagi jika ingin merusak anak bangsa. Ide itu memang tak terealisasi. Namun, jejak Buwas di BNN harum. Ia jadi salah satu pemimpin yang berhasil membawa BNN hingga masa jabatannya habis.

    “Saya katakan jangan pernah berhenti berjuang, kemampuan Pak Buwas pasti mampu menempati berbagai lahan bidang pengabdian di negeri ini. Perang melawan bandar dan pasar narkoba terus kita lakukan demi Indonesia bisa bersih dari narkoba.”

    “Sekali lagi, selamat kepada Pak Buwas karena telah meningkatkan sinergi BNN. Ia juga mampu menjalin sinergi dengan berbagai aparat negara dan lembaga dalam memerangi narkoba,” ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sebagaimana dikutip laman detik.com, 28 Desember 2017.

    Buwas memang sudah tak di BNN. Namun, eksistensinya di luar barak justru terus berlanjut. Semuanya karena Menteri BUMN, Rini Soemarno mengangkat Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog pada 27 April 2018. Buwas kala itu menggantikan Djarot Kusamayakti.

    Kantor Pusat Perum Bulog di Jl. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta Selatan. (Bulog)

    Buwas dipilihnya karena dianggap pekerja keras. Kemampuan belajar dan adaptasinya bagus. Kondisi itu membuat pemerintah yakin buwas buas mendatangkan upaya penyegaran manajemen perusahaan. Ia dianggap mampu pula membawa bulog sebagai stabilator harga pangan.

    “Ini sebuah bentuk penyegaran dalam manajemen perusahaan. Pemerintah terus mendorong agar Perum Bulog sebagai perusahaan yang mengemban tugas dari pemerintah dapat menjalankan perannya untuk menjaga harga dasar pembelian gabah petani.”

    “Upaya stabilisasi harga khususnya harga pokok. Bulog juga harus dapat menjalankan penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Terakhir, pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro sebagaimana dikutip laman ANTARA, 27 April 2018.

  • Di Hadapan Megawati, OSO: Hanura Dukung Presiden Konstitusional Prabowo Subianto – Halaman all

    Di Hadapan Megawati, OSO: Hanura Dukung Presiden Konstitusional Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan sikap partainya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ia menyebut dukungan Hanura berdasarkan prinsip konstitusionalitas, bukan kepentingan pribadi.

    “Saudara-saudara sekalian, kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya, karena kita berdasarkan konstitusional,” kata OSO dalam pidatonya saat pengukuhan pengurus baru di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    OSO menekankan, dukungan ini bukan keputusan pribadi, melainkan kesadaran bersama seluruh kader Hanura.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah rakyat kecil, seperti petani, guru, nelayan, dan pedagang kecil.

    “Di depan kita terbentang jalan panjang, mungkin terjal, mungkin sunyi. Tapi kita tidak boleh takut, karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanah kita,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia pun meminta para pengurus baru Hanura untuk tidak hanya aktif dalam rapat-rapat. Akan tetapi juga hadir di tengah rakyat dan memperjuangkan suara mereka secara nyata.

    “Saudara mulai hari ini saya ingin melihat pengurus yang baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di tengah rakyat, mendengar suara mereka, dan berjuang bersama,” tegasnya.

    Megawati Hingga Anies Hadir

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 2024-2029 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Megawati tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan istrinya.

    Dalam lawatannya ini, Megawati terlihat dikawal oleh sejumlah petinggi DPP PDIP. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, dan Deddy Sitorus.

    Kemudian, ada pula Yassona Laoly dan juga kandidat Pilpres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lalu, ada juga kandidat Pilpres 2024 dari koalisi perubahan, Anies Baswedan.

    Selain itu, ada juga Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

    Lalu, ada juga perwakilan dari parpol lain. Yakni, Sekjen NasDem Hermawi Taslim dan Sekjen PAN Eko Patrio.
     

     

  • Momen Megawati dan Elite PDI-P Berdiri di Panggung Bersama Pengurus DPP Partai Hanura… Nasional 26 April 2025

    Momen Megawati dan Elite PDI-P Berdiri di Panggung Bersama Pengurus DPP Partai Hanura… Nasional 26 April 2025

    Momen Megawati dan Elite PDI-P Berdiri di Panggung Bersama Pengurus DPP Partai Hanura…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rombongan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) hadir dan naik ke atas panggung utama dalam acara
    pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura
    di Senayan JICC, Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025).
    Dalam siaran langsung kanal YouTube Hanura Official, awalnya hanya Ketua Umum DPP PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    yang berjalan ke atas panggung.
    Namun, beberapa saat kemudian, para Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah terlihat ikut, disusul Yuke Yurike, Djarot Syaiful Hidayat, dan Jubir PDI-P Guntur Romli.
    Terlihat juga Basuki Tjahaja Purnama turut naik ke atas panggung, Connie Rahakundini Bakrie, hingga Adian Napitupulu.
    Eks Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga hadir.
    Ramainya para elite PDI-P yang ikut maju ke panggung ini membuat dominasi warna merah di barisan depan saat berfoto bersama dengan anggota DPP
    Partai Hanura
    .
    Selain diberikan panggung, Ketua Umum Partai Hanura,
    Oesman Sapta Odang
    (OSO) juga memberikan sapaan spesial kepada Megawati saat memberikan pidato.
    “Yang saya muliakan dan saya banggakan, presiden RI Kelima, Ibu Megawati Soekarnoputri yang kita cintai bersama,” ucap dia.
    “Selamat datang ibu, beserta semua rombongan yang hadir. Banyak sekali, jarang ini terjadi di PDI-P. Pengurus PDI-P induk semua hadir di sini,” imbuh dia.
    OSO menyapa Megawati dua kali, termasuk memberikan julukan “wanita besi” dalam pidatonya tersebut.
    “Jarang Indonesia punya wanita seperti ibu,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ganjar dan Djarot Hadiri Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Ganjar dan Djarot Hadiri Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo hingga Djarot Saiful Hidayat hadir di sidang kasus Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dalam kehadirannya itu, Ganjar menyatakan bahwa dirinya ingin memberikan dukungan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada sidang lanjutan perkara suap dan perintangan penyidikan.

    “Kita selalu dukung, semangat untuk Mas Hasto bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar,” kata Ganjar di ruang sidang.

    Di samping itu, Ganjar juga ditemani oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Mereka duduk berdampingan saat sidang Hasto itu berjalan.

    Sebelumya, dalam sidang ini menghadirkan eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman.

    Selain Arief, Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu RI Agustiani Tio Fridelina juga turut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang menyeret Hasto.

    Sebelumnya, Hasto didakwa oleh jaksa dalam dakwaan pertama melakukan perintangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024. Perkara ini juga menyeret mantan caleg PDIP, Harun Masiku. 

    Politisi asal Yogyakarta itu didakwa melakukan perbuatannya itu, di Kantor DPP PDIP, Jakarta. Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pada penanganan perkara tersebut.

    Menurut dakwaan jaksa, perbuatan merintangi proses hukum itu meliputi di antaranya memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan suap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW 2019–2024.