Xcloud.id

Tag: Dito Ariotedjo

  • Golkar nilai “reshuffle” menteri respons terhadap aspirasi rakyat

    Golkar nilai “reshuffle” menteri respons terhadap aspirasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan respons atas aspirasi masyarakat.

    Dia meyakini perombakan kabinet yang dilakukan Presiden dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan di tengah masifnya tuntutan rakyat belakangan ini.

    “Oleh karena itu menteri-menteri muncul dari mana pun dia, apakah dari partai politik atau bukan partai politik, diorientasikan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat, masa depan rakyat yg lebih baik,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9).

    Ia memprediksi ke depannya bakal ada tahap lanjutan dalam merespons aspirasi publik, mengingat sampai saat ini posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masih kosong.

    Dengan demikian, kata dia, pada tahap awal terdapat lima menteri yang dirombak, tetapi terdapat kemungkinan adanya evaluasi terus-menerus.

    Pasalnya, dikatakan bahwa Prabowo telah berjanji apabila menyangkut kepentingan rakyat, maka apa pun harus dilakukan.

    Sementara terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin yang digadang-gadang masuk bursa calon Menpora setelah dicopotnya Dito Ariotedjo dari posisi strategis tersebut, Idrus tak menampik adanya suara dari internal yang menyodorkan nama Puteri.

    Adapun isu tersebut berhembus setelah kosongnya posisi Menpora sampai saat ini.

    “Tergantung pada Pak Prabowo. Yang pasti misalkan Pak Mukhtarudin Sekretaris Fraksi sekarang itu adalah Golkar ada di situ sebagai Menteri P2MI, misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi alhamdulillah,” kata Idrus menambahkan.

    Namun, dirinya menegaskan posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga pembagian kursi menteri bukan pada penjatahan, melainkan profesionalitas.

    Elite Partai Golkar itu meyakini Presiden Prabowo mendengar aspirasi rakyat dalam melakukan perombakan kabinet.

    “Ya patut kami syukuri di satu sisi, tapi di sisi lain tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik. Tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada presiden, ini bukan jatah-jatahan ya,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    GELORA.CO – Reshuffle menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin diperkirakan menggeser dominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan mengamati dari 5 pos menteri yang diganti Presiden Prabowo, setidaknya ada tiga yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

    Ia menyebutkan nama-nama seperti Dito Ariotedjo yang sebelum reshuffle menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Budi Arie yang menjabat Menteri Koperasi, dan Abdul Kadir Karding yang menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa dibilang sebagai titipan Jokowi.

    “Pelan tapi pasti, Prabowo sudah berani secara terbuka untuk menyatakan keluar dari bayang-bayang Jokowi,” ujar Yusak kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2025.

    Dosen FISIP UNPAM itu memperkirakan, reshuffle kemarin menandakan sikap Presiden Prabowo dalam mengelola pemerintahan.

    Ia menilai sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo sudah mulai mengikis pengaruh Jokowi.

    “Saya kira itu pesan penting dari reshuffle kemarin,” demikian Yusak menambahkan. 

  • Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) hingga saat ini belum diumumkan pihak Istana. Meski beberapa nama sempat beredar dan disebut-sebut sebagai calon Menpora.

    Terkait dengan posisi Menpora itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Golkar menyerahkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang tepat menjabat Menpora.

    Dia menilai, Prabowo selama ini sudah menunjukkan ke publik untuk menerapkan proporsionalitas dan profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan.

    “Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat,” tambahnya.

    Yang pasti kata dia, Golkar tentu merekomendasikan nama untuk menjabat posisi tertentu, tetapi penentuan pejabat di kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo.

    “Tentu di dalam melakukan ini semua kami tahu bapak Prabowo itu seorang pemimpin yang tegas. Seorang pemimpin yang responsif, seorang pemimpin yang aspiratif dan yang paling penting lagi adalah yang dilakukan selalu jadi inspirasi oleh ideologi dan prinsip-prinsip falsafah negara,” bebernya.

    Idrus mengaku akan bersyukur apabila Menpora pengganti Dito Ariotedjo berasal dari parpolnya.

    “Misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi, alhamdulillah. Ya, kami patut syukuri,” kata Idrus ditemui setelah menghadiri acara Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

    Akan tetapi, eks Menteri Sosial itu menyebut Golkar tidak juga mempermasalahkan bila bukan kader partai berkelir kuning menjabat Menpora pengganti Dito.

  • Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengocokan ulang atau reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.

    Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). 

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.

    Pengganti Menpora

    Dilansir dari Antara, Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo menanggapi kabar yang menyebut nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menpora setelah perombakan kabinet, Senin.

    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.

    “Saya tidak tahu,” kata Dito.

    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.

    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Dito mengakui pencopotannya berlangsung cukup mendadak karena baru menerima informasi pada Senin pagi terkait rencana pelantikan menteri baru. Namun, khusus untuk pos Menpora, pelantikan ditunda karena kandidat pengganti belum ditentukan.

    “Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya Menpora baru dilantik tadi, tapi masih menunggu kandidatnya,” kata Dito.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Pengganti Menko Polkam

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap jabatan sebagai Menkopolkam Ad Interim. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai Menkopolkam Ad Interim, meski mengemban dua jabatan sekaligus.

    Dia mengatakan sudah terbiasa menduduki berbagai posisi seperti menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Tim Pengarahan Penertiban Kawasan Hutan.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi kementerian koordinator akan saya tingkatkan dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya dikutip akun YouTube Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

     PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto yang telah mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menyatakan pengangkatan maupun pencopotan menteri di kabinet merah putih itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

    “Itu hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga tidak memungkiri Budi Gunawan alias BG merupakan sosok yang dikenal dekat dengan PDIP. Bahkan, Aria mengakui bahwa partai telah menaruh hormat terhadap eks Kepala BIN itu.

    Namun, hal tersebut tidak memengaruhi sikap PDIP untuk tidak masuk dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Prabowo.

    “Ya, secara personal ya [Budi Gunawan dekat dengan PDIP], tapi organisasi kan Ibu [Megawati] sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

     

  • Dito Ariotedjo Lengser dari Kursi Menpora, APO Desak Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Segera Dicabut

    Dito Ariotedjo Lengser dari Kursi Menpora, APO Desak Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Segera Dicabut

    JAKARTA – Aliansi Penyelamat Olahraga (APO) mendesak agar Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 segera dicabut.

    Tuntutan tersebut disampaikan massa aksi APO ketika menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Sekretaris Jenderal APO, La Ode Aindo, menegaskan aksi ini dilakukan demi menyelamatkan masa depan olahraga nasional. Dia mengatakan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 bertentangan Piagam Olimpiade (Olympic Charter).

    “Kami datang melakukan demonstrasi damai meminta Kemenpora untuk mempertegas substansi di dalam Permenpora karena dari hasil eksaminasi, kami menemukan adanya norma yang saling bertentangan,” kata dia.

    Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, ditandatangi oleh Menpora Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024 dan mulai berlaku sejak 25 Oktober 2024.

    Dalam perjalanan, aturan ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Selain karena bertentangan dengan Piagam Olimpiade, regulasi ini juga bentrok dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

    “Ini bahaya karena bisa berimplikasi pada pembekuan olahraga di Indonesia. Permenpora itu bertentangan dengan Piagam Olimpiade yang sudah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan,” ujar La Ode.

    Salah satu pasal Permenpora yang bermasalah ialah ketentuan bahwa kongres atau musyawarah organisasi olahraga kini hanya dapat diselenggarakan setelah memperoleh rekomendasi kementerian, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

    Selain itu, aturan ini juga menyatakan bahwa menteri berwenang memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait untuk membatalkan hasil kepengurusan jika terjadi sengeketa serta dapat membentuk tim transisi apabila konflik menghambat pembinaan atlet.

    Kepala Bagian Hukum APO, Rian Hidayat, menyoroti peran Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat dalam mendukung regulasi bermasalah tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak agar Taufik sebaiknya mundur juga.

    “Ya tentu (dia harus mundur) karena menurut kami dia adalah representasi Menpora. Kita ketahui beliau mantan atlet, tetapi ketika berada di posisi strategis justru mendukung peraturan ini,” katanya.

    Desakan APO muncul di tengah kekosongan jabatan Menpora setelah Dito Ariotedjo terkena reshuffle (perombakan) dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.

    Walaupun kursi Menpora masih kosong, massa aksi APO meminta agar Wamenpora Taufik Hidayat sebaiknya mengambil langkah konkret dengan mencabut Permenpora No.14/2024 atau bahkan melepaskan jabatannya.

    Desakan ini karena Permenpora dinilai membesar ruang intervensi pemerintah terhadap urusan internal organisasi olahraga. Padahal, Olympic Charter menekankan pentingnya otonomi federasi olahraga dari campur tangan negara.

    Jika hal ini dibiarkan, Indonesia bisa terancam mendapat teguran hingga sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).

    Selain itu, Permenpora 14/2024 juga dianggap menimbulkan dualisme kewenangan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), dan Kemenpora.

    Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu konflik internal dan menghambat pembinaan atlet. Selain itu, sejumlah pasal dalam regulasi ini dinilai multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

  • Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    Tidak Terlihat Usai Dicopot Presiden Prabowo, Di mana Budi Gunawan?​

    GELORA.CO – Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan belum kunjung terlihat usai dicopot dari jabatan. 

    Bahkan saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi menjabat sebagai Menkopolhukam ad interim, wajah Budi Gunawan tidak terlihat di Gedung KemenkoPolhukam. 

    Padahal sejumlah mantan Menteri lainnya sibuk mengantarkan menteri baru bekerja sekaligus perpisahan seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa (9/9/2025).  

    Namun saat Sjafrie mendatangi Kantor KemenkoPolhukam untuk pertama kalinya menjabat sebagai ad interim, Budi Gunawan terlihat tidak mendampingi. 

    Adapun yang menyambut Sjafrie di Gedung KemenkoPolhukam ialah Wakil Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

    Dalam penyambutannya, Menko Polhukam ad interim Sjafrie pun mengucapkan terima kasih kepada Budi Gunawan atas dedikasinya di Kementerian tersebut.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalani tugasnya dengan baik selaku Menko Polhukam,” ucap Sjafrie.

    Pejabat ad interim adalah pejabat yang diangkat untuk menjabat sementara mengisi jabatan lain yang kosong atau ditinggalkan karena suatu alasan. 

    Pengangkatan pejabat ad interim bersifat sementara dan hanya berlangsung selama pejabat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya, setelah itu akan kembali kepada pejabat definitifnya. 

    Di media sosialnya, Budi Gunawan pun tidak menyampaikan pernyataan apapun terkait dengan pencopotannya sebagai Menko Polhukam. 

    Pun tidak ada pihak manapun yang mengkonfirmasi terkait dengan sikap Budi Gunawan atas pencopotan tersebut. 

    PDIP yang selama ini disebut sebagai partai yang cukup dekat dengan purnawirawan Jenderal Polisi itu mengaku hanya menghormati keputusan Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo. 

    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya pihak Istana juga tidak menjelaskan alasan pasti mencopot Budi Gunawan sementara penggantinya belum disiapkan. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menyebut bahwa pencopotan Budi Gunawan hasil evaluasi selama 10 bulan di Kabinet Merah Putih.

    “Tidak ada sesuatu yang spesifik (seperti unjuk rasa) ini kan hasil evaluasi secara menyeluruh,” tuturnya.

    Sementara diketahui sejumlah menteri sudah melakukan pisah sambut sehari usai dicopot Prabowo Subianto. 

    Baik Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Abdul Kadir Karding sudah mengucapkan pisah sambut di media sosial ataupun langsung menemani penyambutan menteri baru.

  • Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo Nasional 9 September 2025

    Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo Nasional 9 September 2025

    Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo
    Editor
    KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI periode 2019–2023 Zainudin Amali menilai, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat cocok menduduki kursi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang baru saja diberhentikan.
    “Dari pada susah cari lagi (pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga), pendapat saya pribadi ya dilanjutkan Taufik (Hidayat),” kata Zainudin, usai mengikuti acara “Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 Tahun 2025” di Cibubur Youth Elite Center, Cibubur, Jakarta Timur, seperti dilansir dari Antara, Selasa (9/9/2025).
    Ia menilai, Taufik telah memiliki pengalaman birokrasi di kementerian sejak menjabat sebagai Wakil Menpora pada Oktober 2024.
     
    Selain itu, kata dia, latar belakang Taufik sebagai mantan atlet bulu tangkis berprestasi internasional menjadi nilai tambah.
    “Dia (Taufik Hidayat) Olympian loh, (meraih) emas Olimpiade,” kata dia.
    Amali yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai pengalaman Taufik Hidayat cukup mendukungnya untuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.
    “Tinggal menambah tentang kepemudaan dan itu bisa dibantu oleh deputi-deputi,” kata dia.
    Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
    Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini masih kosong setelah Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatan itu, pada Senin (8/9/2025) sore.
    Menteri berusia 34 tahun itu dipastikan berhenti dari jabatannya setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan kabinet Merah Putih.
    Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dipimpin Dito menjadi satu dari lima kementerian di Kabinet Merah Putih yang dirombak bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Koperasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reshuffle Kabinet, Profesor Firman Noor Nilai Hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi Semakin Panas

    Reshuffle Kabinet, Profesor Firman Noor Nilai Hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi Semakin Panas

    Begitu pula dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi yang dinilai kerap tersangkut masalah hukum, seperti judi online (judol).

    Seirama dengan pergantian Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Kadir Karding, dimana ada persoalan bermain domino dengan sosok yang pernah berperkara dalam kasus pembalakan liar.

    “Menteri Olahraga Dito Ariotedjo hampir sama, karena memiliki persoalan kasus BTS. Cuma untuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini, siapa yang menyangka ikut diganti,” ujarnya.

    Pergantian Menpora ini memperkuat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sedang menunjukkan siapa bosnya.

    “Lebih ke arah memperlihatkan who’s the boss. Jadi pergantian ini masih persoalan internal,” urainya.

    Menurut dia, reshuffle menteri ini seharusnya lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Mengingat rakyat meminta juga pergantian untuk Kapolri.

    “Saya kira reshuffle ini belum mengakomodir keinginan rakyat yang begitu kuat terlihat dalam gelombang protes beberapa waktu lalu,” jelasnya.

    Dia menganalisa bahwa adanya gelombang protes ini juga kurang lebih akibat kebijakan dari Sri Mulyani yang terbiasa ingin menyenangkan pimpinan. Namun, dengan tidak mempertimbangkan risiko yang begitu mahal dan besar.

    “Ya, dengan program Prabowo yang mahal, Sri Mulyani justru memberikan dorongan yang meningkatkan beban rakyat dengan pengurangan transfer keuangan ke daerah. Akibatnya pajak meningkat di banyak daerah,” paparnya.

    Kondisi ini diperparah dengan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi rakyat. Akibatnya, muncul gelombang protes yang meledak dimana-mana.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik
    Tim Redaksi
     
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Reshuffle ini mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia berharap para menteri baru mampu melaksanakan tugas dan memperkuat jalannya pemerintahan.
    “Ya semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik, kalau itu keputusan presiden (mereshuffle) hak prerogatif presiden, ya harapan saya lebih baik,” ujar Sultan, Selasa (9/9/2025).
    Menurut Sultan, keputusan reshuffle merupakan hak penuh presiden. Ia hanya menekankan agar kabinet baru semakin solid.
    “Makin memperkuat itu aja, gak bisa komentar apa-apa wong hak prerogatif presiden,” katanya.
    Sebagai informasi, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono. Sedangkan Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo belum diumumkan penggantinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora? Nasional 9 September 2025

    Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora? Nasional 9 September 2025

    Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumpulkan anggota DPR Fraksi Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025) sore. Pertemuan itu digelar usai Bahlil menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.
    Bahlil menyatakan, dirinya akan menggelar rapat rutin bersama para kadernya.
    “Datang ke rumah rakyat. Ada rapat rutin biasa dengan Fraksi Golkar,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Selasa.
    Saat ditanya apakah mereka akan membahas kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang kosong, Bahlil tidak menjawab terang.
    Dia hanya mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    Adapun kursi Menpora tadinya dihuni oleh kader Golkar, Dito Ariotedjo. Kini, Prabowo belum menunjuk siapa pengganti Dito.
    Namun, Golkar disebut telah mengajukan nama elite Golkar lainnya, Puteri Komarudin untuk menggantikan Dito sebagai Menpora.
    “Itu kewenangan hak prerogatif Bapak Presiden,” ucapnya.
    Diketahui, anggota DPR Fraksi Gerindra juga dikumpulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai reshuffle kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.