Komisi X DPR Jadwalkan Rapat Bersama PSSI pada 21 Januari Usai STY Diganti Patrick Kluivert
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi X
DPR
Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya akan rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (
Menpora
) Dito Ariotedjo dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (
PSSI
) terkait pergantian pelatih Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia dari
Shin Tae-yong
(
STY
) menjadi
Patrick Kluivert
.
Hadrian mengatakan, rapat dengan PSSI itu sementara dijadwalkan digelar pada 21 Januari 2025 atau ketika DPR sudah tidak memasuki masa reses.
“Kami rencanakan, Insya Allah tanggal 21 Januari, setelah ya mungkin sore. Kita menyesuaikan dengan jadwal waktunya Pak Menpora,” ujar Hadrian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Hadrian menjelaskan bahwa rapat tersebut akan membahas banyak hal bersama PSSI dan Menpora. Misalnya, ada dua warga negara asing yang akan segera dinaturalisasi.
“Apakah itu nanti akan masuk ke dalam timnas senior atau timnas U-20 itu kita belum tahu,” katanya.
Kemudian, Hadrian menyebut bahwa
Komisi X DPR
akan bertanya tentang rencana strategis PSSI ke depan.
Sebab, dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan melawan Australia. Padahal, pelatih Timnas Indonesia baru saja ditunjuk.
“Bukannya kami DPR mau ikut campur, enggak. Tapi, masyarakat ini kan mengadu ke kami. Mengadu ke anggota-anggota Komisi X dalam hal ini. Bahkan, di anggota komisi yang lain sehingga kami juga sering komunikasi,” ujar Hadrian.
“Artinya, masyarakat kita ini butuh penjelasan dari PSSI. Kenapa STY yang memang menjadi dambaan sebenarnya bagi masyarakat kita, yang mampu mengolah timnas kita ini sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa hari ini, yang disegani oleh negara lain,” katanya lagi.
Sementara itu, Hadrian menyebut bahwa isu mafia bola juga akan ditanyakan kepada PSSI dalam rapat tersebut.
Sebab, banyak masyarakat yang curiga dengan keberadaan mafia bola di tubuh PSSI buntut pemecatan STY.
“Ya karena itu merupakan keresahan dari masyarakat kita, tentu kita minta penjelasan. Mafia bola, kemudian
track record
pelatih,” ujar Hadrian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Dito Ariotedjo
-
/data/photo/2025/01/08/677e3f756af89.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Komisi X DPR Jadwalkan Rapat Bersama PSSI pada 21 Januari Usai STY Diganti Patrick Kluivert
-

Komisi X DPR Panggil PSSI soal Pemberhentian Shin Tae-yong 21 Januari
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya akan memanggil PSSI buntut pemberhentian kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lalu menyebut rencananya rapat dengan PSSI akan digelar usai masa reses DPR pada 20 Januari.
“Ya tentu ini dalam masih masa reses ini kan, nanti selesai reses tanggal 20 (Januari),” kata Lalu kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
“Kami rencanakan insyaallah tanggal 21 Januari, setelah ya, mungkin sore. Kita menyesuaikan dengan jadwal waktunya Pak Menpora,” imbuh dia.
Lalu menuturkan pihaknya akan turut memanggil Menpora Dito Ariotedjo sebagai mitra Komisi X DPR di pemerintahan. “Paling cepat kita akan mengundang Menpora dalam hal ini yang merupakan mitra langsung dari Komisi X. Kita undang Menpora dengan mengikut sertakan PSSI,” ujarnya.
Lalu menyebutkan sejumlah hal yang akan dibahas dalam rapat itu. Salah satunya juga mengenai naturalisasi pemain.
“Nanti tentu yang akan kami bahas banyak. Pertama, tentang naturalisasi. Naturalisasi ini penting karena kami di Komisi X sudah menerima surat,” ujarnya.
Lalu mengatakan, Komisi X DPR juga akan menanyakan langkah strategis PSSI dalam jangka pendek. Dia menyinggung Skuad Garuda akan berlaga dengan Australia dalam waktu dekat.
“Kemudian yang kedua, kita akan bertanya tentang rencana strategis PSSI ke depan, jangka pendek. Jangka pendeknya melawan Australia dengan pelatih baru. Itu 2,5 bulan apakah mampu PSSI. Nah ini menjadi pertanyaan masyarakat ini,” kata dia.
(fca/azh)
-

Profil Annar Salahuddin Sampetoding, Tersangka Baru Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) merupakan pengusaha asal Makassar dan Toraja.
Ia dikenal memiliki jejak karier yang cemerlang dalam sektor industri.
Nama Annar Salahuddin Sampetoding sedang menjadi sorotan publik dalam kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.
Annar Salahuddin Sampetoding ditetapkan sebagai tersangka baru usai diperiksa oleh penyidik Polres Gowa pada Kamis (26/12/2024) malam hingga Jumat (27/12/2024).
Kabar ini dibenarkan oleh Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak.
“Statusnya sudah tersangka,” kata AKBP Reonald Simanjuntak, Sabtu (28/12/2024).
Meski demikian, keterangan resmi Kapolda Sulsel segera dirilis.
“Nanti Senin dirilis oleh Kapolda Sulsel,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Yudhiawan Wibisono, mengungkap keterlibatan Annar Sampetoding Annar Sampetoding dalam kasus uang palsu UIN Alauddin Makassar.
Annar atau ASS disebut memiliki peran penting dalam pembuatan uang palsu tersebut, yakni sebagai donatur atau investor.
Irjen Yudhiawan Wibisono menjelaskan bahwa ASS yang membiayai pembelian bahan baku produksi.
Ia menyebut rumah ASS di Jalan Sunu 3, Kota Makassar, menjadi lokasi awal produksi uang palsu sebelum dipindahkan ke kampus UIN Alauddin.
“Produksi awal dilakukan di rumah ASS di Jalan Sunu. Namun, karena jumlah yang akan dicetak meningkat, mereka memindahkan produksi ke Kampus UIN di Gowa untuk menggunakan alat berkapasitas lebih besar,” ungkap Irjen Pol Yudhiawan, Kamis (19/12/2024).
Tersangka juga mendatangkan mesin cetak uang palsu berbobot dua ton senilai Rp600 juta dari China melalui Surabaya.
Kemudian, mesin tersebut diselundupkan ke Kampus UIN oleh salah satu tersangka, Andi Ibrahim (AI), dengan alasan untuk mencetak buku-buku perpustakaan.
Selain Annar Sampetoding yang berperan sebagai donatur utama, polisi menyoroti keterlibatan dua tersangka lainnya, yakni AI dan seorang tersangka berinisial S.
Ketiganya disebut sebagai otak utama dalam jaringan sindikat uang palsu yang menghebohkan Makassar.
Polisi kini juga tengah mengejar tiga orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan diduga memiliki peran penting dalam jaringan tersebut.
“Kami akan terus mengejar tiga DPO yang belum tertangkap. Kasus ini akan kami tuntaskan hingga tuntas,” ujar Irjen Pol Yudhiawan.
Profil Annar Salahuddin Sampetoding
Annar Salahuddin Sampetoding dikenal sebagai Pengusaha di Makassar.
Saat ini, ia tercatat sebagai Presiden Direktur Siner Group dan juga Presiden Komisaris Sulwood Group.
Dengan pengalaman luas di dunia industri, Annar pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sulawesi Selatan untuk Bidang Kehutanan & Perkebunan selama dua periode (1989-1994 dan 1999-2004), serta Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Wilayah Indonesia Timur pada periode 2013-2016.
Selain itu, ia juga dipercaya memimpin KONI Sulawesi Selatan Bidang Dana dan Usaha.
Tak hanya sukses di dunia bisnis, Annar Salahuddin Sampetoding juga terjun ke dunia politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan 2024.
Dikutip dari Tribun-Timur.com, ia mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai pada perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu.
Sebagai pengusaha sukses dari Makassar dan Toraja, Annar Salahuddin Sampetoding sempat dinilai memiliki elektabilitas yang cukup untuk menjadi bakal calon Gubernur Sulsel pada Pilkada 2024.
Namun, langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju.
Annar Salahudin Sampetoding mendaftar sebagai bakal calon (bacalon) Gubernur Sulawesi Selatan melalui Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan juga mengambil formulir di Partai Hanura.
Setelah itu, kabar tentang Annar Sampetoding seakan menghilang.
Riwayat Organisasi
Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan (1989-1994)
Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Dana & Usaha (1994-1998)
Wakil Ketua Dewan Pembina DPD HIPPI Sulawesi Selatan (1994)
Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan (1999-2004)
Wakil Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan (2004-2009)
Ketua Umum BPD ARDIN Sulawesi Selatan (1995-1999)
Ketua Umum BPP ARDIN Indonesia (2000)
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) (2006-2011).
Ketua Komite Tetap KADIN (2008-2014)
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Wilayah Indonesia Timur (2013-2016)
Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (2016-Sekarang)
Ketua KONI Sulawesi Selatan Bidang Dana dan Usaha (1994-1998)
Ketua Umum PERBASASI Sulawesi Selatan (1993-1998)
Ketua Biro Koperasi & Wiraswasta DPD GOLKAR Sulawesi Selatan (1993-1998)
Wakil Presidium Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (1996-2001)
Wakil Bendahara ICMI Sulawesi Selatan (1995-2000)
Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
Ketua Harian PERBAKIN Sulawesi Selatan (1999-2001)
Ketua Harian Pengda LEMKARI Sulawesi Selatan (2001)
Ketua Umum Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (2002-2007)Pernah Somasi Mertua Dito Ariotedjo
Annar Salahuddin Sampetoding pernah mengajukan somasi kepada Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour yang juga mertua Menpora Dito Ariotedjo, melalui Law Firm Yoel Bello & Associates pada 23 Juli 2023.
Somasi ini terkait dengan utang sebesar Rp 105,5 miliar yang belum dilunasi oleh Fuad Hasan Masyhur, berdasarkan Perikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 38 yang dibuat pada 28 Maret 2016 oleh Notaris Abdul Rajab Rahman.
Dalam surat somasi yang diajukan, Annar menuntut agar utang tersebut segera dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang ada.
“Kami ingin menegaskan kepada Fuad Hasan Masyhur bahwa berdasarkan Perjanjian Jual tahun 2016 mengenai pembayaran utang tahap keempat pada tanggal 28 September 2017, hingga saat ini pembayaran belum dilakukan beserta denda sejumlah Rp 105.540.000.000,” demikian isi salinan pernyataan dari Law Firm Yoel Bello & Associates.
Setelah Annar Salahuddin Sampetoding mengajukan somasi tentang utang senilai Rp 105,5 miliar, ternyata masih ada denda tambahan sebesar Rp 88,1 miliar yang harus diselesaikan oleh Fuad Hasan Masyhur.
Merespons hal ini, Fuad Hasan Masyhur, yang juga merupakan politisi Partai Golkar, melayangkan somasi balik kepada Annar Sampetoding.
“Sejak tahun 2016 kemarin Saudara Annar S Sampetoding ini menawarkan dengan cara merayu selama bertahun-tahun kepada klien kami untuk melakukan pembelian terkait dengan beberapa SHM yang ada di Kota Makassar, total SHM-nya itu ada SHM Nomor 15, SHM Nomor 20526, SHM Nomor 1071, SHM Nomor 1099, dan SHM 1310. Berarti ada 5 SHM yang ditawarkan,” kata pengacara Fuad Hasan Masyhur, Rigel Abner Rumlawang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Rigel Abner Rumlawang mengatakan kliennya pun memutuskan untuk membeli tanah tersebut dari Annar Salahuddin Sampetoding.
Menurut penuturan Rigel Abner Rumlawang, Fuad Hasan Masyhur telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 85 miliar untuk 5 bidang tanah yang sebelumnya telah diangsur.
“Dalam beberapa kali pembayaran, total yang telah dikeluarkan mencapai sekitar Rp 85 miliar terkait 5 Surat Hak Milik (SHM) tersebut. Namun, ini hanyalah tahap awal untuk perolehan SHM. Selanjutnya, dilakukan akta jual beli (AJB) terkait 5 tanah ini. Setelah AJB dibuat, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) juga ditandatangani sebelumnya,” katanya.
(Tribunnews.com/Falza/Adi Suhendi) (Tribun-Timur.com/Muh Hasim Arfah)
-

KONI Jateng beri respon soal Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang standar pengelolaan olahraga
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — KONI Jawa Tengah turut menanggapi serius tentang Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 mengenai standar pengelolaan olahraga.
Menyikapi terbitnya aturan dari Menpora berupa Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 maka Ketua Umum KONI Jawa Tengah Bona Ventura Sulitiana bergerak cepat.
KONI Jateng turut melakukan audiensi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
Inspektur Dr Dhoni Widianto Msi yang didampingi Sekretaris Zainal Ulum dan Soemarijono (inspektur pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah) menerimanya di Kantor Inspektorat Jl Pemuda Semarang.
Hadir pula dalam audiensi Kadisporapar Jateng Agung Haryadi bersama Kabid Keolahragaan Suci Baskorowati dan staf Erlangga Ardianza. Juga perwakilan Biro Hukum Haryono Wahyutomo (Ketua Perancang Perundang-undangan).
Adapun Bona didampingi Wakil Ketua Umum II Soedjatmiko, Sekum Ahamd Ris Ediyanto, Kabid Hukum Ali Purnomo, Kabid Rena (rencana dan anggaran) Danang Atmojo, BAI (Badan Audit Internal) April Sriwahono dan Kabid Humas – Media Darjo Soyat.
‘’Para ketua ketua KONI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mulai resah menyikapi Permenporas No 14 Tahun 2024 itu. Maka kami harus segera berkoordinasi dengan pengurus, termasuk meminta fatwa kepada Inspektorat dan Disporapar,’’ kata Bona mengawali sambutannya pada acara tersebut.
Langkah cepat ini diambil mengingat KONI Jateng dan KONI Kabupaten/Kota harus segera membuat RKB (Rencana Kerja dan Belanja) tahun kerja 2025. Kini tahun 2024 tinggal seminggu, bahkan hanya dua hari kerja.
Sebagaimana diketahui Permenpora No 14 Tahun 2024 ditetapkan 25 Oktober 2024. Peraturan tersebut baru disosialiasasi 9 Desember 2024, di Hotel Ciputra Jakarta, hanya dihadiri Wamenpora Taufik Hidayat, tanpa Menpora Dito Ariotedjo.
Pada Pasal 53 disebutkan; Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini paling lama satu tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
Hal ini berarti KONI masih bisa menjalankan aturan lama hingga Oktober 2025. ‘’Jadi dapat kami simpulkan, Permenpora ini mulai efektif berlaku 25 Oktober 2025. Jadi KONI masih bisa susun RKB seperti selama ini,’’ kata Inspektur Jateng Dhoni Widianto.
Pada bagian lain kesimpulan, Inspektorat memberi ruang kepada KONI untuk ikut mengoreksi Permenpora dengan berkoordinasi bersama Disporapar Jateng.
Namun demikian, Bona dan pengurus KONI lainnya masih menggantung pertanyaan.
‘’Terus setelah Oktober 2025, apa yang bisa kami lakukan. Sebab kepengurusan KONI Jateng periode 2021 – 2025 berakhir Desember 2025. Artinya masih ada dua bulan masa kerja yang harus dilakukan,’’ paparnya.
Pertanyaan ini pun seperti menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pengurus KONI. Maka menjadi kesepakatan dalam audiensi tersebut, ‘’Kita semua harus menunggu perkembangan hingga Oktober 2025. Apalagi KONI Pusat telah melayangkan surat revisi, yang berarti ada kemungkinan revisi dari Permenpora itu,’’ kata Dhoni.
Dalam audiensi itu, Kadisporapar Jateng Agung Haryadi memberi dukungan kepada KONI Jateng untuk berdialog dengan Menpora terkait Permenpora tersebut.
‘’Kami akan mendukung setiap langkah KONI dalam pengelolaan organisasi,’’ kata Agung.
Secara umum Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 ini menimbulkan kegaduhan di kalangang olahraga.
Beberapa pasal juga bertentangan dengan Piagam Olimpiade (Olyimpic Charter). Maka KONI Pusat pun sudah melayangkan usulan revisi lewat surat nomor 1893/UMM/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman.
‘’Ya, langkah KONI Pusat sangat tepat. Kami akan mendukung langkah-langkah itu,’’ kata Bona.
Haryono (Biro Hukum) menyebut jika pemahaman atas Permenpora itu letterlijk akan menimbulkan kegaduhan.
‘’Maka perlu dikomunikasikan dengan pembuat peraturan,’’ kata Haryono.
Di kalangan olahraga nasional, keresahan juga meliputi mereka. KONI Sulawasi Tengah membahas dalam Rakerprov. Mereka sepakat menolak berlakunya Permenpora.
-

Profil Annar Salahuddin Sampetoding Pengusaha Sukses yang Pernah Ingin Maju Pilkada di Sulsel
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Nama Annar Salahuddin Sampetoding kini kembali mencuat setelah sejumlah pihak menduga keterlibatannya dalam sebuah kasus besar yang mengejutkan publik belakangan ini.
Sosok yang akrab disapa ASS ini, yang telah lama dikenal dalam dunia bisnis, mulai menarik perhatian publik lebih dalam.
Ia tidak hanya aktif dalam dunia bisnis, tetapi juga memiliki koneksi kuat dengan sejumlah tokoh penting, baik dalam dunia politik maupun organisasi sosial.
Dengan rekam jejak yang panjang, baik dalam bisnis maupun politik, Annar dianggap memiliki pengaruh besar di berbagai sektor.
Namun, kali ini, pengaruh tersebut diduga terlibat dalam sebuah skandal kejahatan besar yang melibatkan pencetakan uang palsu.
Menurut sejumlah sumber, pabrik uang palsu yang ditemukan di lingkungan kampus UIN Makassar dioperasikan dengan cukup terorganisir.
Dugaan keterlibatan Annar dalam pabrik uang palsu ini semakin memperumit gambaran tentang siapa sebenarnya sosok di balik nama besar Annar Salahuddin Sampetoding.
Nama Annar Salahuddin Sampetoding sempat mencuri perhatian publik pada tahun 2023, setelah mengajukan somasi terhadap Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour yang juga merupakan mertua Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.
Kasus ini mulai mencuat ketika Annar, melalui kantor hukum Yoel Bello & Associates, menuntut pembayaran utang senilai Rp105,5 miliar yang timbul dari perjanjian jual beli tanah yang disahkan pada 28 Maret 2016 oleh Notaris Abdul Rajab Rahman.
Annar menuntut agar kewajiban tersebut segera dilunasi, namun kisah ini menjadi semakin rumit ketika Fuad Hasan Masyhur membalas dengan somasi balik.

/data/photo/2024/12/28/676ffdf99f098.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


