Tag: Dito Ariotedjo

  • Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ingatkan Masyarakat Tetap Fokus untuk Bencana Sumatera

    Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ingatkan Masyarakat Tetap Fokus untuk Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menilai, isu yang menyeret nama mantan Menpora Dito Ariotedjo dengan artis Davina Karamoy sebagai gosip yang sengaja dibesarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih penting, khususnya bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.

    “Tidak ada dasar fakta yang jelas dalam isu tersebut. Bahkan, Davina Karamoy sendiri telah memberikan respons terbuka dengan menyatakan kebingungannya atas tuduhan yang beredar,” ujar Syakur, melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

    “Apa yang perlu diklarifikasi? Aku pun bingung,” ucap Davina, sebagaimana dikutip Habib Syakur.

    Menurut Syakur, pernyataan tersebut justru memperjelas bahwa isu yang beredar hanyalah spekulasi liar tanpa konfirmasi, tanpa bukti, dan tanpa klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebutkan.

    “Ini pola lama. Ketika publik seharusnya fokus pada penderitaan rakyat akibat bencana di Sumatera, justru dimunculkan isu sensasional, gosip artis, dan tuduhan personal untuk mengaburkan empati publik,” terang dia.

    Syakur menilai, penyebaran isu semacam ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak ruang publik yang sehat.

    Dia mengingatkan, mencampuradukkan gosip pribadi dengan nama pejabat negara tanpa dasar yang jelas merupakan bentuk pembunuhan karakter (character assassination).

    “Publik harus cerdas. Jangan sampai energi bangsa habis untuk isu murahan, sementara saudara-saudara kita sedang berjuang menghadapi banjir, longsor, dan dampak kemanusiaan lainnya,” terang Syakur.

     

    Video Prabowo Minta Rp4 Miliar untuk Bencana Sumatera, Ini Kata Purbaya 09 Dec 2025

  • Eks Menteri Dito Ariotedjo Unfollow Sang Istri, Buntut Dikaitkan dengan Davina Karamoy?

    Eks Menteri Dito Ariotedjo Unfollow Sang Istri, Buntut Dikaitkan dengan Davina Karamoy?

    GELORA.CO – Eks Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Ariotedjo ramai menjadi sorotan usai dikaitkan dengan Davina Karamoy.

    Pasalnya, ramai dugaan perselingkuhan yang mengaitkan eks menteri Dito Ariotedjo dan Davina Karamoy.

    Rumor dugaan perselingkuhan eks menteri Dito Ariotedj.o dan Davina Karamoy mencuat dari unggahan Threads akun dengan username @jconnectiontalks

    “Ingpoh: Ada eks menteri yang terlibat hubungan asmara dengan aktris yanag sering main padel. Kabarnya si eks menteri digugat cerai oleh istrinya,” ungkapnya.

    Dari ungagahan tersebut, tak sedikit yang mengaitkan sang aktris dan eks menteri ialah Davina dan Dito.

    BACA JUGA: Heboh Davina Karamoy Diduga Jadi Selingkuhan Eks Menteri, Instagram Pribadi Digeruduk

    Di samping itu, tak sedikit netizen yang mengetahui bahwa Dito telah meng-unfollow akun Instagram sang istri, Niena Kirana yang diketahui dengan username @nienakr

    Menilik daftar following akun Instagram Dito, tidak ditemukan dengan username @nienakr.

    Bahkan, akun Instagram diduga istri Dito tersebut kini masih private saat artikel ini ditulis.***

  • Ternyata, Perselingkuhan Davina Karamoy dan Mantan Menteri sempat Dispill Istri Sah

    Ternyata, Perselingkuhan Davina Karamoy dan Mantan Menteri sempat Dispill Istri Sah

    GELORA.CO – Rumor Davina Karamoy menjadi wanita simpanan mantan menteri yang diduga Dito Ariotedjo tengah menjadi pembicaraan hangat warganet di media sosial. Kehadiran keduanya dalam beberapa event kini menjadi sorotan warganet.

    Tak hanya itu, Niena Kirana, istri sah Dito dikabarkan pernah ngespill hubungan suaminya dengan sang aktris. Lewat akun Instagram @nienakr, dia pernah membagikan screenshot konten TikTok Davina saat ngegym di Gedung Kemenpora. 

    Dalam video yang kini telah dihapus itu, sang aktris yang tampil dengan sports bra dan celana abu-abu terlihat asyik berlatih. Bersama video yang kemudian dihapus sang aktris itu, Niena terlihat menuliskan caption, “Yuuukk yang mau kayak @davinaakaramoy ngegymnya di @kemenpora.”

    Niena yang menikah pada 31 Maret 2018 itu dikabarkan sudah menggugat cerai Dito Ariotedjo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun gugatan tersebut belum berbuah putusan cerai. 

    Rumor Davina Karamoy menjadi simpanan mantan menteri bermula dari celotehan akun @chipoy99.chicharitopapoy di Threads. Dengan topic ‘Davina Karamoy’, akun tersebut mengatakan, istri sah pernah melabrak sang aktris. 

    “Tapi dia (Davina) pede banget loh ajak gelud istri sah. Bahkan berani melaporkan kejadian itu ke si jant*n (mantan menteri) yang mana masih sah sebagai suami istri,” ungkap akun itu seperti dikutip Okezone, pada Sabtu (13/12/2025).

    Akun @chipoy99.chicharitopapoy menambahkan, perselingkuhan sang aktris dan mantan menteri itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, bintang film Ipar Adalah Maut itu kerap menyambangi kantor sang mantan menteri saat masih menjabat.

    “Lalu apakah istri sah tahu? Tahu dong. Kami lah yang sering lihat adegan itu dan cuma kayak yang ‘Ya sudahlah, enggak urus dan enggak peduli juga karena ya gimana ya wak? Enggak penting juga woi!’” kata akun tersebut.*

  • Heboh di Medsos! Davina Karamoy Diisukan Selingkuhan Mantan Menpora Dito Ariotedjo

    Heboh di Medsos! Davina Karamoy Diisukan Selingkuhan Mantan Menpora Dito Ariotedjo

    GELORA.CO – Davina Karamoy diisukan sebagai wanita simpanan atau selingkuhan dari mantan Menpora Dito Ariotedjo. Kabar tentang hal tersebut kini heboh di media sosial dan menjadi perbincangan banyak orang.

    Kabar dugaan perselingkuhan Dito Ariotedjo dengan Davina Karamoy viral di media sosial setelah diungkap oleh akun @chipoy99.chicharitopapoy melalui media sosial Threads dan dengan cepat menyebar lintas platform.

    “Seorang aktris sebut saja GEMOY MACCHIATO CARAMEL EXTRASHOT!! (Less sugar less ice) lagi lagi pemirsah menjadi MULTITALONTE DAN LONTEPRNEUR. NAJESSSSSS BHERAQUE SEKEBON GA GUNA SYANTIK KLO JDI LONTEPRENEUR DAN MULTITALONTE,” tulisnya.

    Akun tersebut mengungkap bahwa dugaan perselingkuhan Dito Ariotedjo dengan Davina Karamoy bukan baru-baru saja ini terjadi, tapi sudah berlangsung cukup lama dan telah diketahui oleh istri sahnya, Niena Kirana Riskyana.

    “Apakah istri sah tahu? Tahu donk. Kita mah yang sering lihat adegan itu cuma kayak ya sudah gak urus, gak peduli karena ya gimana ya? Nggak penting juga woi,” ungkap akun tersebut.

    Akun itu juga mengabarkan bahwa istri sah sudah melayangkan gugatan cerai di pengadilan buntut adanya perselingkuhan antara Dito Ariotedjo dengan Davina Karamoy.

    Perkara cerainya saat ini masih bergulir di pengadilan atau belum ada putusan.

    Atas kabar tersebut, Davina Karamoy sempat memberikan tanggapan di akun media sosialnya setelah didesak oleh warganet untuk buka suara.

    Dia mengaku bingung dengan kabar yang beredar di media sosial.

    Davina Karamoy kini sedang mempertimbangkan untuk ambil langkah hukum atas kabar tak sedap yang menimpanya.

    “Sampai isunya semakin kelewatan sepertinya harus dibawa ke jalur hukum ya,” tulis Davina Karamoy.

  • Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meresmikan lapangan padel di halaman Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu (9/11/2025).

    Fasilitas olahraga baru itu diberi nama Yellow Racquet Club, yang digagas oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyebut fasilitas tersebut tak hanya untuk kader partai, tetapi juga bisa digunakan masyarakat umum dengan satu syarat khusus.

    “Pak Dito (Ariotedjo) tadi laporkan dibuka untuk umum dengan harga diskon. Dengan syaratnya satu masuk Golkar,” ujar Bahlil kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran lapangan padel di lingkungan kantor partai merupakan langkah strategis untuk mendekatkan Golkar dengan kalangan muda yang tengah gandrung pada olahraga ini.

    “Nanti jumlah penduduk usia 17 sampai 50 tahun itu sekitar 73 persen, maka pendekatan yang harus dilakukan itu di luar kelaziman,” kata Bahlil.

    Dikatakan Bahlil, pembangunan fasilitas olahraga seperti ini merupakan cara kreatif partai untuk memperkuat basis dukungan di kalangan usia produktif.

    “Apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus DPP di bawah Pak Dito ini adalah sebagai langkah inovatif untuk menyiapkan fasilitas olahraga khusus padel bagi generasi muda,” tambahnya.

    Fasilitas Yellow Racquet Club sendiri terdiri dari dua lapangan padel berwarna kuning, satu area pickleball dengan net, serta pendopo di tengah area sebagai ruang tunggu pemain. Walau berlokasi di area kantor DPP Golkar, fasilitas ini dapat disewa publik sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar

    Setya Novanto Hadiri dan Sambut Bahlil di Peresmian Lapangan Padel di Kantor Partai Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) menghadiri peresmian Lapangan Padel dan Pickleball di halaman Grha Golkar di lingkungan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi,
    Setnov
    terlihat menyambut kedatangan Ketua Umum DPP
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    , yang tiba di lapangan Yellow Racquet Club pada pukul 19.44 WIB.
    Selain Setnov, terlihat beberapa elite partai
    Golkar
    yang turut hadir dalam peresmian ini.
    Mereka adalah Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Wihaji dan Bendahara Umum Partai Golkar, Sari Yuliati.
    Beberapa politisi Partai Golkar seperti Putri Komarduin, Dito Ariotedjo, Dave Laksono hingga Galih Kartasasmita yang juga Ketua Umum Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) juga terlihat di acara ini.
    Sebagai informasi,
    Setya Novanto
    atau biasa disapa Setnov sudah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung usai mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) pada 16 Agustus 2025.
    Setya Novanto dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin dengan Program Bersyarat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.
    Mantan Ketua DPR itu dapat bebas lebih cepat setelah hukuman penjaranya disunat dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun dan enam bulan penjara.
    Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Setya Novanto ihwal vonis hukumannya dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
    Merespons kebebasan tersebut, Golkar membuka peluang bagi Setnov menjabat kembali di partai.
    “Nah soal jadi pengurus atau tidak pengurus, tidak ada larangan. Selama dia bersedia dan kemudian pimpinan partai memerlukannya,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Istana, Jakarta pada 27 Agustus 2025.
    Meski begitu, menurut dia, Setya Novanto sudah pernah menjadi pemimpin Partai Golkar.
    Oleh karenanya, anggota Komisi II DPR RI ini menilai, Setnov harus di posisi dewan jika kembali masuk kepengurusan Partai Golkar.
    “Jadi mungkin secara kultural, kalaupun memang Pak Novanto masih bersedia, mungkin enggak di eksekutifnya lah. Karena dia senior, kan enggak mungkin di bawahnya Pak Bahlil jadi pengurus. Dia mungkin di dewan-dewan. Tapi, kalau yang bersangkutan bersedia,” kata Doli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Prabowo Wanti-wanti Menteri: Diingatkan Masih Nakal, Reshuflle!

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Prabowo Subianto mengatakan memiliki jajaran menteri yang hebat. Kendati demikian dia menegaskan tidak ragu bertindak bila ada yang melakukan penyimpangan. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).

    “Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Masih tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo di hadapan civitas akademika UKRI.

    Menurut Prabowo, keputusan mengganti pejabat atau menteri tidak didasari perasaan pribadi, melainkan semata-mata demi kepentingan bangsa dan rakyat.

    “Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo juga mengaku tak mempermasalahkan jika kebijakannya membuat dirinya dibenci oleh sejumlah pihak.

    “Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” katanya disambut tepuk tangan.

    Sebagai informasi, Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak saat itu dia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. 

    Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek). Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

    Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.

    Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

    Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)

    Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jubir KPK Klaim Tak Terinfo Pemeriksaan Eks Dirut PT Antam Dilakukan Pekan Lalu

    Jubir KPK Klaim Tak Terinfo Pemeriksaan Eks Dirut PT Antam Dilakukan Pekan Lalu

    JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo angkat bicara soal pemeriksaan Arie Prabowo Ariotedjo selaku eks Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero), Tbk pada pekan lalu.

    Klaimnya, dia tak mendapat informasi jika permintaan keterangan sudah dilakukan pada Selasa, 7 Oktober.

    “Mohon maaf baru terinfo,” kata Budi saat dikonfirmasi wartawan lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Oktober.

    Budi menyebut pemeriksaan terhadap ayah eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo itu harusnya dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 14 Oktober.

    Adapun pada agenda pemeriksaan pekan lalu, nama Arie tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan. Begitu juga dalam daftar saksi yang sudah hadir di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan saat itu.

    Arie disebut Budi diperiksa lebih cepat karena sudah ada kegiatan lain yang dijadwalkan. Dari pemeriksaan tersebut, ada sejumlah hal yang didalami terkait proses kerja sama antara PT Antam dengan PT Loco Montrado yang ujungnya merugikan keuangan negara.

    “Dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami proses kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dengan PT Loco Montrado yang merugikan negara hingga lebih dari Rp100 miliar,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan PT Loco Montrado. Mereka adalah Siman Bahar dan Dodi Martimbang (DM) selaku General Manager Unit Pengolahan PT Antam.

    Dodi telah kini sudah dijatuhi hukuman pidana penjara 6,5 tahun. Sedangkan, Siman Bahar belum ditahan karena kondisi kesehatannya.

    Adapun status tersangka Siman Bahar sempat gugur setelah Hakim Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukannya. Namun, KPK kembali menetapkan Siman Bahar sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya.

  • KPK Periksa Ayah Menpora Dito jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam

    KPK Periksa Ayah Menpora Dito jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam Antam

    Bisnis.com, JAKARTA – KPK memanggil ayah dari mantan Menpora Dito Ariotedjo, Arie Prabowo Ariotedjo dalam kasus dugaan korupsi pengolahan logam antara PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. dan PT Loco Montrado.

    Arie Prabowo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi saat menjabat Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. periode Mei 2017-Desember 2019. 

    Selain Arie, KPK juga menyurati 3 orang lainnya untuk diperiksa yakni Agus Zamzam Jamaluddin selaku Marketing Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. (2007-2018); Ariyanto Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. Periode 2 Mei 2017 s.d 19 Desember 2019; dan Garum Racmanti selaku Pegawai BUMN / Business Management Lead Specialist PT Aneka Tambang, Tbk. / Mantan Vice President Operation UBPP LM PT Aneka Tambang, Tbk. Tahun 2017.

    Meski begitu, belum ada keterangan dari para saksi terkait pemanggilan ini

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” Kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Budi menyebut materi pemeriksaan baru bisa disampaikan setelah mereka diperiksa oleh penyidik. Sebelumnya. Menyadur KPK.go.id,  KPK telah menetapkan General Mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang (AT) Tbk, Dody Martimbang (DM), sebagai tersangka.

    Dia disebut langsung memilih PT Loco Montrado (LM) untuk meneken kerja sama pengolahan anoda logam tersebut

    Pada 30 Januari 2024, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memvonis Dody 6,5 tahun penjara

    Dody dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengolahan anoda logam yang melibatkan PT Antam dan PT Loco Montrado pada 2017 yang merugikan negara Rp 100,7 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah menetapkan Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar sebagai tersangka. Kendati sudah ditetapkan tersangka, Siman belum ditahan. 

  • Erick Thohir Cabut Permenpora 14/2024, LaNyalla Nilai Sejalan dengan Olympic Charter dan Arahan Presiden

    Erick Thohir Cabut Permenpora 14/2024, LaNyalla Nilai Sejalan dengan Olympic Charter dan Arahan Presiden

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir, resmi mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Aturan tersebut sebelumnya ditandatangani Menpora Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024 dan menuai polemik karena dinilai membuka ruang intervensi pemerintah terlalu jauh ke dalam federasi olahraga.

    Selain itu, Permenpora 14/2024 juga menghilangkan sejumlah wewenang federasi maupun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), termasuk larangan menggunakan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD. Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan insan olahraga nasional.

    Dalam konferensi pers di Media Center Kantor Kemenpora RI, Selasa (23/9/2025), Erick menegaskan pencabutan aturan itu sejalan dengan Piagam Olimpiade (Olympic Charter) serta arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    “Jadi ini ada payungnya juga. Di mana beliau (Presiden Prabowo Subianto) menginginkan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional,” ujar Erick.

    Lebih lanjut, Erick juga mengumumkan rencana penyederhanaan regulasi Kemenpora. Dari total 191 Permenpora yang ada saat ini, pihaknya akan memangkasnya menjadi di bawah 20 aturan. Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum guna membentuk tim bersama terkait langkah penyederhanaan tersebut.

    Langkah cepat Menpora mendapatkan apresiasi dari Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sebelumnya telah bersurat langsung kepada Presiden Prabowo terkait polemik aturan tersebut.

    “Tentu saya berterima kasih kepada Presiden dan Menpora yang cepat merespon aspirasi yang ada. Karena aspirasi tersebut memang benar-benar muncul dari kalangan pelaku dan pengurus olahraga nasional, termasuk cabor dan para atlit,” ungkap LaNyalla, yang juga Ketua Umum PB Muaythai Indonesia.

    LaNyalla juga meminta agar dalam proses penyederhanaan Permenpora, Kemenpora melibatkan stakeholder olahraga nasional, termasuk KONI dan KOI, agar setiap regulasi memenuhi unsur partisipasi publik yang bermakna bagi insan olahraga.

    Sebagaimana diketahui, Permenpora 14/2024 sempat memicu kekhawatiran luas di kalangan pengurus cabang olahraga karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Keolahragaan maupun Olympic Charter. [beq]