Xcloud.id

Tag: Dino Patti Djalal

  • Dino Patti Djalal: Jika PDIP Saja Disakiti Jokowi, Apalagi Demokrat

    Dino Patti Djalal: Jika PDIP Saja Disakiti Jokowi, Apalagi Demokrat

    “Walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi,” tandasnya.

    Dino juga blak-blakan menyebut bahwa pemecatan dirinya beserta anak dan menantu sebagai bentuk karma politik bagi Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi,” timpalnya.

    Dikatakan Dino, tindakan PDIP terhadap Jokowi bisa jadi merupakan akibat dari konspirasi yang pernah dilakukan oleh pihak Istana terhadap Partai Demokrat.

    “Karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” sentilnya.

    Ia menyinggung bahwa meski Demokrat berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan tersebut, partai itu tidak membalas dendam.

    “Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas,” terangnya.

    Hanya saja, Dino menilai bahwa karma akhirnya datang dalam bentuk lain kepada Jokowi dan keluarganya setelah masany sebagai Presiden selesai.

    “Karma terjadi dalam bentuk lain,” pungkasnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP resmi SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

    Dengan demikian, Jokowi, Gibran, dan Bobby tidak lagi memiliki hubungan struktural maupun kegiatan politik di bawah naungan partai berlambang banteng tersebut.

  • Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    Jokowi Merapat ke Demokrat? Dino Patti Djalal Singgung Etos Politik SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal menyebut kans Joko Widodo diterima masuk Partai Demokrat hanya 0,01 persen.

    “Saya bukan orang Demokrat, tapi analisa saya sebagai political scientist: kans Jokowi diterima masuk Partai Demokrat 0,01 %,” kata Dino Patti Djalal, dalam akun X, Kamis, (19/20/2024). 

    Hal ini kata dia tidak terlepas dari trauma upaya Istana yang mencoba menggulingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Mengapa? trauma dari upaya Istana yang dengan kasar coba menggulingkan Ketum Demokrat tahun 2021 masih membekas dalam,” ungkapnya.

    Kedua kata dia, sikap Jokowi terhadap PDI Perjuangan yang telah membesarkannya dari Wali Kota Solo hingga jadi Presiden.

    “Kekhawatiran kalau Jokowi bisa tega menyakiti PDIP yang selalu setia membesarkannya dari Walkot Solo sampai menjadi Presiden, apalagi terhadap parpol lain,” jelasnya. 

    Menurutnya, etos politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat jauh berbeda meski saat ini satu koalisi dengan Jokowi.

    “Walaupun satu koalisi, etos politik SBY sangat beda dari Jokowi,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan. (selfi/fajar) 

  • Jokowi hingga Mantunya Dipecat PDIP, Dino Patti Djalal: Mungkin Karma Politik

    Jokowi hingga Mantunya Dipecat PDIP, Dino Patti Djalal: Mungkin Karma Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, melontarkan pernyataan kontroversial terkait isu pemecatan mantan presiden Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP.

    Dino blak-blakan menyebut hal ini sebagai bentuk karma politik bagi Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi,” ujar Dino dalam keterangannya di aplikasi X @dinopattidjalal (17/12/2024).

    Dikatakan Dino, tindakan PDIP terhadap Jokowi bisa jadi merupakan akibat dari konspirasi yang pernah dilakukan oleh pihak Istana terhadap Partai Demokrat.

    “Karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” sentilnya.

    Ia menyinggung bahwa meski Demokrat berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan tersebut, partai itu tidak membalas dendam.

    “Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas,” terangnya.

    Hanya saja, Dino menilai bahwa karma akhirnya datang dalam bentuk lain kepada Jokowi dan keluarganya setelah masany sebagai Presiden selesai.

    “Karma terjadi dalam bentuk lain,” tandasnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP resmi SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

  • Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    Demokrat Sangkal SBY Titip Cuitan ke Dino Patti Djalal soal Jokowi Dipecat PDIP

    loading…

    Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Partai Demokrat membantah pandangan Pengamat Politik Fernando Emas yang menyebut cuitan Dino Patti Djalal tentang pemecatan Joko Widodo (Jokowi) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan titipan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Adapun Dino dalam cuitannya di media sosial X menyebut pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai karma politik.

    Kemudian, Pengamat Politik Fernando Emas mencurigai cuitan Dino tersebut merupakan titipan SBY. “Sudah pasti salah pandangannya. Masak orang berpendapat harus harus dititip-titip. Pak SBY kan orang yang sedang tidak kehilangan haknya untuk berpendapat di muka umum,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    “Kok harus titip-titip postingan di medsos? Kalau soal kedekatan personal, kurang dekat apa Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Toh dipecat juga sesuai kewenangannya,” sambung Syahrial.

    Adapun mengenai cuitan Dino tersebut, Syahrial enggan mengomentarinya. “Barangkali boleh langsung ditanyakan sama Dino. Karena saya enggak bisa merepresentasikan pandangan Dino. Saya harus hormati pendapatnya,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden SBY Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh PDIP. Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

  • Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

    loading…

    Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal. Foto/Instagram Dino Patti Djalal

    JAKARTA – Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

    “Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

    Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

    Dia berpendapat bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP sangat jelas karena tidak sejalan dengan keputusan partai terkait dengan calon presiden. “Pernyataan Dino Patti Djalal akan berpengaruh membuat hubungan antara Jokowi dengan SBY menjadi kurang baik,” katanya.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    “Walaupun mungkin Dino memiliki informasi terkait dengan keterlibatan Jokowi dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, namun tidak bisa dihubungkan pemecatan dari PDI Perjuangan sebagai karma politik,” pungkasnya.

    Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh PDIP. Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    Baca Juga: Gen Z Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

  • Dino Patti Djalal: Pemecatan PDIP Karma Politik Bagi Jokowi

    Dino Patti Djalal: Pemecatan PDIP Karma Politik Bagi Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menyinggung pemecatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) merupakan sebuah karma politik bagi Jokowi sendiri. 

    Bahkan, eks Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini membeberkan pernah ada konspirasi dari Istana bahwa Jokowi disebut untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat,” tulisnya melalui akun X @dinopattidjalal, seperti dikutip pada Selasa (17/12/2024).

    Dino melanjutkan, walaupun ada hal demikian, nyatanya Partai Demokrat berhasil mengalahkan upaya dari pengambil alihan tersebut dan juga tidak pernah membalas dalam hal apapun.

    “[Partai]Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” pungkas jubir Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dulu.

    Diberitakan sebelumnya, DPP Partai PDI-Perjuangan (PDIP) mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya, serta 27 anggota partai lainnya.  

    Hal tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, dalam sebuah video yang diterima oleh Bisnis pada Senin (16/12/2024). Dia menuturkan bahwa perintah ini berasal langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.  

    “Untuk mengumumkan secara resmi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai Se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabumi Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” tuturnya.  

    Pemecatan Jokowi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan no. 1649/KPTS/DPP/XII/2024, mengenai pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP.  

    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” terangnya.

  • Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemecatan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dari PDI Perjuangan disebut karena karma.

    Hal itu diungkapkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal. Menurutnya, pemecatan itu merupakan karma dari konspirasi secara tidak sah yang dilakukan Istana dalam mengambil alih Demokrat di masa Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” tutur Dino Patti Djalal dalam akun X, Selasa, (17/12/2024). 

    Merespon hal itu, Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengungkit kisah pengambil alihan Partai Demokrat.

    Dia mengaku punya cerita tentang pengambilan alihan Demokrat yang hingga saat ini belum didengar publik.

    “Saya orang yang punya cerita tentang kisah pengambil alihkan Demokrat ini. Kalau saya buka pasti bikin suasana publik kaget. Cerita yang belum didengar publik,” ungkap Ferdinand.

    Diketahui, Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. (selfi/fajar) 

  • Jokowi Dipecat PDIP, Mantan Jubir Presiden SBY Singgung Karma Politik

    Jokowi Dipecat PDIP, Mantan Jubir Presiden SBY Singgung Karma Politik

    loading…

    Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi telah resmi dipecat oleh PDIP. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Mantan Juru Bicara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ) beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

    SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” terang Komarudin dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

    Dino Patti Djalal menganggap pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya sebagai karma politik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) era Presiden SBY itu Kembali menyinggung adanya konspirasi mengambil alih partai Demokrat pada 2021 silam.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi utk scr tidak syah mengambil alih Partai Demokrat,” tulis Dino Patti Djalal di akun X pribadinya @dinopattidjalal, Selasa (17/12/2024).

    Menurutnya, setelah berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan partai, Demokrat tidak pernah melakukan pembalasan terhadap para pelakunya.

    “Demokrat, stlh berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dlm bentuk lain,” tulis Dino lagi.

    Kilas Balik Upaya Ambil Alih DemokratIsu pengambilan alihan Partai Demokrat awalnya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021. Ia menuding sejumlah mantan kader dan kader Demokrat terlibat dalam upaya pengambilalihan tersebut yang bertujuan menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik di Pilpres 2024.

    Tudingan AHY tersebut diperjelas lagi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Ia menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

    Tudingan AHY terbukti dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. KLB Deliserdang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

  • Dino Patti Djalal Ungkap Keterlibatan Oknum Polisi dalam Jaringan Mafia Tanah – Halaman all

    Dino Patti Djalal Ungkap Keterlibatan Oknum Polisi dalam Jaringan Mafia Tanah – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal mengungkap adanya keterlibatan oknum polisi dalam jaringan mafia tanah. 

    Dino menyebut ihwal praktik mafia tanah sangat terorganisasi dan memanfaatkan kolusi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum untuk melindungi aktivitas ilegal mereka.

    “Dan saya bisa juga katakan, mohon maaf ya, ada polisi yang tertangkap. Saya bisa katakan sekarang. Sekarang saya bisa katakan. Oknum. Saya lapor kemana? Saya lapor ke propam,” ujarnya kepada wartawan di Sekretariat Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). 

    Lebih lanjut ia menjelaskan mafia tanah memiliki strategi untuk mengurangi risiko tertangkap dengan mengamankan berbagai pihak dalam ekosistem hukum. 

    “Dan mereka tahu petanya. Mereka tahu dalam ekosistem ini, si ini harus dipegang, si itu harus dipegang, si ini harus dipegang. Kalau tertangkap disini, ya di sininya harus dipegang,” ujarnya.

    “Kalau ketahuan di sana, di sininya harus dipegang. Mereka tahu sekali ekosistem. Mereka sudah lama bekerja di sana,”ia menambahkan.  

    Di satu sisi, Dino sadar sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses, sumber daya, atau keberanian untuk melawan, sehingga sering kali hanya bisa pasrah ketika menjadi korban. 

    Dino mengajak pemerintah untuk melakukan pembersihan besar-besaran di institusi yang terkait, termasuk kepolisian, BPN, PPATK, jaksa, hingga hakim. 

    Menurutnya, hanya dengan reformasi total ekosistem ini, mafia tanah yang ia sebut sebagai extraordinary crime dapat diberantas.

    “Ada kolusi antara mafia tanah dan hukum-hukum di jajaran aparat pelaksanaan hukum ini. Jadi ini suatu industri yang harus kita lakukan (perbaiki),” pungkasnya.

     

  • Demokrat: AHY Terapkan Seni Kepemimpinan ‘Harus Bisa’ Ala SBY Soal Penurunan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Demokrat: AHY Terapkan Seni Kepemimpinan ‘Harus Bisa’ Ala SBY Soal Penurunan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Demokrat: AHY Terapkan Seni Kepemimpinan ‘Harus Bisa’ Ala SBY Soal Penurunan Harga Tiket Pesawat

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap, menyoroti keberhasilan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Menurutnya, AHY telah menerapkan seni kepemimpinan ‘harus bisa’ seperti ayahnya yang merupakan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    “Ketika sebelum-sebelumnya penurunan harga tiket ini dianggap sulit, AHY menerapkan seni kepemimpinan Pak SBY dalam kebijakan penurunan harga tiket pesawat jelang Nataru ini. Seni kepemimpinan itu adalah ‘harus bisa’ seperti yang pernah ditulis oleh Dino Patti Djalal lewat bukunya,” kata Yan kepada wartawan Sabtu (7/12/2024).

    Seni kepemimpinan ‘harus bisa’ SBY pernah ditulis dalam sebuah buku berjudul ‘Harus Bisa’ oleh Juru Bicara Kepresidenan untuk Urusan Luar Negeri 2004-2010 Dino Patti Djalal yang terbit pada 2007. 

    Melalui buku itu, Dino mengulas perjalanan kepemimpinan SBY dan menawarkan wawasan tentang pendekatan kepemimpinannya. 

    Yan menyebut, kebijakan ini akan menjaga pendapatan negara dan industri penerbangan Tanah Air.

    Yan Harahap meyakini, kebijakan ini akan menggairahkan sektor pariwisata domestik di musim libur Nataru 2024 ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya perjalanan udara.

    “Meskipun penurunan harga tiket ini hanya saat Nataru tentu sangat menggembirakan bagi masyarakat pengguna pesawat. Pendapatan negara pun tetap terjaga,” ujar Yan.

    “Kebijakan ini juga dapat menggairahkan sektor pariwisata domestik di musim libur Nataru ini. Arahan Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya perjalanan udara pun terimplementasi dgn baik. Sebuah langkah taktis dari seorg Mas Menko AHY,” imbuhnya.

    Yan pun berharap, kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini dapat terus berlanjut selepas Nataru. Namun begitu, Yan mengingatkan agar kebijakan terkait harga tiket pesawat ini tetap melihat kondisi pendapatan negara serta perekonomian masyarakat.

    “Semoga kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini dapat terus berlanjut selepas Nataru agar perekonomian masyarakat terus bergairah, tentu selama tidak mengganggu kondisi pendapatan negara. Kita dorong pemerintah membuat kebijakan yang baik untuk negara dan masyarakat,” tandas Yan.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik sebesar 10 persen selama periode Nataru.

     Penyesuaian tarif ini akan diterapkan selama 16 hari pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.