Tag: Dino Patti Djalal

  • Dino Patti Djalal soroti pergeseran CCTV, dugaan fakta baru Arya Daru

    Dino Patti Djalal soroti pergeseran CCTV, dugaan fakta baru Arya Daru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dino Patti Djalal soroti pergeseran CCTV, dugaan fakta baru Arya Daru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan pergeseran rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian merupakan kejanggalan serius yang bisa membuka fakta baru dalam kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan (39) yang ditemukan tewas di kamar indekosnya pada Juli 2025.

    “Di mana di dunia ini ada orang yang menggeser CCTV? Ada waktu dan untuk apa menggeser CCTV? Kecuali, memang ada sesuatu yang mencurigakan dan digesernya kenapa?,” kata Dino seusai menerima penganugerahan Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Menurut Dino, pergeseran CCTV ke arah yang tidak merekam peristiwa di depan lokasi, dianggap sebagai kejanggalan yang mencurigakan dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian, yang selama ini dikenal piawai mengungkap kasus misterius.

    Selain fakta itu, peraih Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo itu, juga menyoroti teori bunuh diri Arya Danu yang berkembang tidak masuk akal.

    Alasannya, kondisi psikologis almarhum saat itu justru sedang bahagia karena akan mendapat penempatan baru di luar negeri.

    “Simpel saja, masa ada orang bunuh diri dengan lakban dan serapi itu dan dia juga dalam kondisi psikologis yang sangat happy karena dia mau ada penempatan yang bagus di luar negeri,” ujar Dino yang pernah dilantik sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Dino juga mempertanyakan lambannya pengungkapan kasus tersebut sebab biasanya kepolisian mampu segera menemukan titik terang bahkan dalam kasus pembunuhan rumit.

    “Ini sudah berbulan-bulan, pasti ada sesuatu. Banyak orang justru percaya ini upaya pembunuhan yang rapi, bukan bunuh diri,” katanya.

    Karena itu, Dino menyatakan dukungan penuh terhadap upaya keluarga dan kuasa hukum Arya Daru yang mendesak polisi menindaklanjuti bukti-bukti baru.

    Ia menegaskan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat bergantung pada penuntasan kasus ini.

    “Saya sangat mendukung upaya keluarga dan kuasa hukumnya untuk terus menekan, mendorong polisi agar mencari pembunuhnya,” katanya.

    Pada akhir Juli 2025, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra menjelaskan bahwa kamera pengawas di kos Arya Daru digeser untuk mendokumentasikan proses pendobrakan kamar atas permintaan istri korban.

    Namun, pada Minggu (28/8), pihak keluarga, melalui tayangan langsung di televisi, membantah tudingan tersebut.

    “Yang jelas begini, yang paling awal adalah CCTV. Di awal waktu itu disebutkan bahwa penjaga (kos) itu diperintahkan oleh istri almarhum, atau diminta oleh istri almarhum untuk menggeser CCTV, itu kami bantah keras,” kata Kuasa Hukum Keluarga Arya Daru, Dwi Librianto.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo anugerahi Menlu Sugiono Bintang Mahaputera Utama

    Presiden Prabowo anugerahi Menlu Sugiono Bintang Mahaputera Utama

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menganugerahi Menteri Luar Negeri Sugiono tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dalam upacara penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Menlu Sugiono dianugerahi tanda kehormatan berkat jasanya memperkuat politik luar negeri bebas aktif, memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, serta melindungi kepentingan WNI di luar negeri.

    “Menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Saudara Sugiono. Beliau berjasa luar biasa dalam bidang diplomasi internasional melalui kiprah sebagai Menteri Luar Negeri yang memperkuat politik luar negeri bebas aktif, memperluas kerja sama bilateral dan multilateral, serta melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri,” demikian bunyi kutipan Keputusan Presiden yang dibacakan dalam acara itu.

    Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada tokoh yang berjasa luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Penganugerahan ini diberikan kepada 141 tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73, 74, 75, 76, 77, dan 78/TK/2025.

    Presiden Prabowo menegaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian luar biasa para putra-putri bangsa.

    Usai upacara penganugerahan tanda kehormatan selesai, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada tokoh yang hadir dan menerima penghargaan.

    “Sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara sekalian. Semoga jasa-jasa tersebut menjadi warisan bagi generasi penerus,” kata Presiden Prabowo.

    Selain Menlu Sugiono, ada sejumlah tokoh diplomasi lain yang juga diberikan penghargaan oleh Presiden Prabowo, di antaranya Marty Natalegawa, Retno Marsudi dan Noer Hassan Wirajudaa dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna, serta Dino Patti Djalal dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demokrat Dukung Usul Dino Patti Djalal Minta Jokowi Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

    Demokrat Dukung Usul Dino Patti Djalal Minta Jokowi Buktikan Dugaan Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Hinca Pandjaitan menanggapi saran eks Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk membalas Roy Suryo dengan argumen dan bukti, bukan bui (pidana) dalam isu dugaan ijazah palsunya.

    Hinca mengaku bahwa dirinya sangat mengenal dan dekat dengan Dino Patti Djalal, sehingga dia merasa dekat juga dengan jalan pikirannya Dino.

    “Jalan pikiran Dino Patti Djalal itu, saya kira pikiran yang bijak, sangat bijak dan mestinya semua orang mendengarkannya. Itu pandangan saya,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Dia berharap jika orang bijak seperti Dino menyampaikan pendapatnya dan pikirannya, dapat menjernihkan pikiran orang-orang, supaya suasana isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini tidak semakin berlarut-larut.

    “Suasana ini sudah berlarut-larut, nggak jelas kemana ujung pangkalnya, sekarang Demokrat ditarik-tarik, saya ingin ini selesailah secepatnya. Pikiran Dino Patti Djalal, pikiran cerdik, jernih, dan bersih. Mestinya kita bisa mengambil hikmah itu,” kata Hinca.

    Kala ditanyai soal pendapat dia setuju atau tidak dengan Dino yang merasa Jokowi tidak perlu sampai mempidanakan Roy Suryo, Hinca hanya berujar dirinya menghormati pendapat Dino.

    “Saya menghormati pikiran itu,” sebutnya.

    Sebelumnya, melalui unggahan X @dinopattidjalal pada pertengahan Juli 2025, Dino Patti Djalal menyampaikan dirinya prihatin melihat Jokowi yang ingin mempidanakan figur-figur vokal yang berkaitan dengan isu ijazah palsunya.

    Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini, ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, hingga rekam jejak pemimpin, sepenuhnya adalah hal yang wajar dan adil untuk dibahas dan dikritik publik dalam negara demokrasi.

    “Mempidanakan Roy Suryo dkk. akan dinilai sebagai upaya Jokowi untuk menakut-nakuti masyarakat madani, dan bisa jadi bumerang bagi beliau. Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tanda tanya masyarakat,” tulisnya sebagaimana dikutip pada Senin (28/7/2025).

    Maka demikian, menurut Dino seharusnya Jokowi tetap bersikap tenang dan menempuh jalur hukum tanpa harus mempidanakan Roy Suryo dan yang lainnya. 

    Lebih jauh, dia menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto juga setelah lengser pernah menuntut wartawan dari Time Magazine yang menulis harta kekayaannya, tetapi tidak sampai mempidanakan.

    “Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa dan bukti, bukan dengan bui,” saran dia.

  • Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    Dino Patti Djalal Anggap Langkah Jokowi Keliru Respons Tuduhan Ijazah Palsu, Contohnya Suharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menyayangkan upaya hukum yang ditempuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mempidanakan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan dokter Tifa terkait tuduhan ijazah palsu.

    Seharusnya, kata Dino, Jokowi menanggapi tuduhan tersebut dengan bijak, melawan dengan argumen, menunjukkan bukti konkrit, bukan dengan upaya hukum.

    Dino Pati Djalal mencontohkan yang pernah dialami Presiden ke-2 RI Suharto yang pernah menuntut wartawan Time Magazine Jason Tejasukmana karena yang menulis harta kekayaan beliau. Namun kala itu, Suharto tidak mempidana.

    “Seharusnya Jokowi tetap tenang, dan tempuh jalur hukum tanpa pidanakan Roy Suryo dkk. Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yang menulis re harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa & bukti, bukan dengan bui,” kata Dino Patti Djalal lewat cuitannya di X, Selasa (15/7/2025).

    Ia berpandangan, dengan mempidanakan Roy Suryo dkk, publik akan menilai upaya Jokowi itu untuk menakut-nakuti masyarakat madani, dan bisa jadi bumerang bagi Jokowi sendiri.

    Menurutnya lagi, kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tanda tanya masyarakat.

    “Saya prihatin melihat upaya pak @jokowi pidanakan figur-figur yang vokal re masalah “ijazah palsu”, apapun pasal KUHP yang digunakan,” ujarnya.

    Ia mengatakan, dalam negara demokrasi dan alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya “fair game” untuk diketahui, dibahas, dikritik publik.

  • Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Prabowo Ternyata Belum Kirim Nama Calon Dubes RI untuk AS, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi I DPR RI Ahmad Muzani masih menunggu pengajuan resmi Presiden RI Prabowo Subianto soal calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).

    Muzani membenarkan memang posisi dubes RI untuk beberapa negara penting, termasuk AS masih kosong hingga saat ini. Dia yakin bahwa Prabowo pastinya sudah mempertimbangkan pengisian posisi tersebut.

    “Kami pun di DPR, di Komisi I sedang menunggu tentang surat yang disampaikan oleh Presiden soal siapa yang akan ditunjuk menjadi calon duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, dia juga mengaku belum mendengar nama siapapun yang sekiranya akan diajukan Prabowo. Meskipun, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah sudah menyiapkan sosok yang akan mengisi posisi Dubes RI untuk AS.

    Sebelumnya, Dasco mengemukakan saat ini pihaknya tengah menunggu pengajuan resmi dari pemerintah terkait pengisian posisi dubes tersebut. 

    “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025). 

    Meski dirinya sudah mendapatkan informasi tersebut, Dasco enggan mengungkapkan terperinci siapa sosok calon dubes yang disiapkan, termasuk berapa jumlah usulan nama.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung. 

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal. 

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

  • Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi Nasional 25 Juni 2025

    Ini 21 Sosok yang Pernah Jadi Dubes RI di AS, Nama ke-22 Disebut Telah Dikantongi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah disebut telah mengantongi nama bakal calon Duta Besar (
    Dubes
    ) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan, nama-nama bakal calon
    Dubes Indonesia
    untuk AS memiliki latar belakang diplomat hingga politikus.
    “Ada yang dari diplomat, ada yang dari politik. Ada beberapa lah,” ujar Bambang di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    Kendati demikian, ia juga enggan mengungkap nama-nama yang sudah dikantongi pemerintah untuk mengisi posisi Dubes di AS.
    Bambang hanya menyampaikan, pihaknya menunggu arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk menetapkan satu nama sebelum diserahkan ke DPR.
    “Kita tunggu arahan presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama cuma sedang kita proses,” ujar Bambang.
    Sementara itu, posisi Dubes Indonesia yang ditempatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC sudah pernah diisi oleh 21 nama.
    Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), pada periode pemerintahan Presiden Soekarno setidaknya ada lima nama yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Ali Sastroamidjojo, Moekarto Notowidigdo, Zairin Zain, Lambertus Nicodemus Palar, dan Suwito Kusumowidagdo.
    Selanjutnya pada era pemerintahan Presiden Soeharto terdapat sembilan nama yang pernah mengisi jabatan itu, yakni Soedjatmoko, Syarief Thayeb, dan Roesmin Noerjadin.
    Kemudian ada Ashari Danudirdjo, Hasnan A. Habib, Soesilo Soedarman, Abdul Rahman Ramly, Arifin Siregar, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
    Lalu pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, hanya terdapat satu nama yang pernah mengisi posisi
    Dubes Indonesia untuk AS
    di Washington DC, yakni Soemadi Brotodiningrat.
    Kemudian pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada Sudjadnan Parnohadiningrat, Dino Patti Djalal, dan Budi Bowoleksono.
    Terakhir pada dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat tiga nama yang pernah menduduki jabatan itu, yakni Mahendra Siregar, Muhammad Lutfi, dan
    Rosan Roeslani
    .
    Rosan tak lagi menduduki posisi Dubes Indonesia untuk AS karena pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Setelah Rosan, Jokowi pasa sisa kepemimpinannya belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS di Washington DC sejak 17 Juli 2023.
    Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Presiden sejak 20 Oktober 2024 juga belum menunjuk nama yang akan mengisi kursi Dubes Indonesia untuk AS. Namun, Prabowo disebut sudah mengantongi nama-nama bakal calon Dubes Indonesia untuk AS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung.

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal.

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

    Juri menyatakan bahwa proses penunjukan dubes sedang berjalan dan tetap berada dalam kendali penuh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan mewakili Indonesia di luar negeri.

    Ketika ditanya soal nama-nama kandidat dubes, Juri menjawab singkat bahwa hal tersebut masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan. 

    “Ya itu on process dan menjadi prerogatif Presiden untuk menentukan pemimpin dari perwakilan kita di luar negeri,” pungkas Juri.

    Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses sejumlah nama kandidat, dan menunggu arahan final dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita tunggu arahan Presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama, cuma sedang kita proses,” ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa calon dubes berasal dari beragam latar belakang, baik kalangan profesional diplomatik maupun politikus. 

    Saat ditanya apakah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk dalam bursa nama calon dubes, Bambang membantah hal tersebut.

    “Tidak, belum ke sana kita. Kita masih menunggu usulan dari Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa proses pengusulan memang dimulai dari Menteri Luar Negeri, sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden.

    Mengenai jumlah kandidat, Bambang enggan menyebutkan secara pasti, namun memberi gambaran bahwa ada sekitar tiga nama yang sedang dipertimbangkan.

    “Ada, saya lupa karena saya tidak siap kalau ditanya. Kira-kira [tiga orang],” tandas Bambang.

    Sebelumnya, Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

  • Dino Patti Djalal Soroti Kosongnya Dubes untuk AS hingga PBB: Menyulitkan Diplomasi

    Dino Patti Djalal Soroti Kosongnya Dubes untuk AS hingga PBB: Menyulitkan Diplomasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman. 

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa proses penunjukan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) saat ini masih berlangsung dan belum sampai pada tahap final. 

    Dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, ketika ditanya mengenai perkembangan terbaru, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa mekanisme penunjukan dubes tetap mengacu pada prosedur yang berlaku. 

    “Sedang berproses, kan prosesnya nanti melalui fit and proper di DPR,” ujar Sugiono.

    Sebagaimana diketahui, penunjukan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) memerlukan persetujuan DPR RI setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR. 

    Nama-nama calon dubes biasanya diajukan oleh Presiden melalui Kementerian Luar Negeri dan kemudian dibahas secara internal sebelum diserahkan kepada parlemen.

  • Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Juni 2025

    Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing Nasional 1 Juni 2025

    Dino Patti Djalal Minta Menlu Sugiono Desak AS Soal Kebijakan Visa Pelajar Asing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI,
    Dino Patti Djalal
    meminta Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertindak atas kebijakan visa yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
    Kebijakan imigrasi Trump yang menolak mahasiswa asing di Harvard University ini, kata Dino, meresahkan mahasiswa Indonesia.

    Yang Terhormat Pak Menlu RI Sugiono, sudah saatnya Anda menelepon Menlu Amerika Serikat Marco Rubio untuk nyatakan prihatin ke kebijakan visa yang meresahkan mahasiswa Indonesia,
    ” tulisnya via akun pribadinya di X, @dinopattidjalal, setelah dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Minggu (1/6/2025).
    Dino mengatakan, mengutus pejabat di bawah untuk menyelesaikan persoalan ini tidaklah cukup, karena ini merupakan ujian kepemimpinan Sugiono sebagai Menlu RI dan mencari solusi.

    Jangan nunggu atau lirik langkah negara lain. Hubungi Marco Rubio, dan dengan kepala dingin namun tegas tagih komitmen yang bersangkutan untuk jaga kemitraan RI-AS terutama di bidang pendidikan,
    ” kata Dino.

    Tunjukkan bahwa Indonesia sejajar dengan Amerika. Respectfully,
    ” tulisnya.
    Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menghentikan sementara proses penerbitan visa mahasiswa asing pada Selasa (27/5/2025).
    Dalam saluran diplomatik internal yang diperoleh kantor berita AFP, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio meminta seluruh kedutaan dan konsulat AS di dunia untuk tidak membuka jadwal baru wawancara
    visa pelajar
    hingga ada arahan lebih lanjut.
    Padahal, permohonan visa untuk belajar sudah mengalami penumpukan.
    Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang tengah memperketat pemeriksaan media sosial para pemohon visa.
    Dalam kebijakan tersebut, AS akan melakukan penyaringan lebih luas terhadap aktivitas daring mahasiswa asing sebelum memberikan izin masuk ke AS.
    Pemerintah AS dalam waktu dekat akan mengeluarkan panduan baru terkait prosedur pemeriksaan akun media sosial bagi semua pemohon visa pelajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Mantan Wamenlu Era SBY Buka Suara Soal Kekosongan Dubes AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia periode 2014, Dino Patti Djalal, buka suara terkait posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang telah kosong sejak 2023. Ia menyebut pemerintah harus segera menunjuk seseorang untuk mengisi kekosongan tersebut.

    “Menurut saya, salah satu tugas praktis yang perlu dilakukan dari segi politik warga adalah segera menunjuk dan mengirim duta besar Indonesia di Amerika Serikat,” kata Dino saat ditemui setelah konferensi pers peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dino menyebut situasi saat ini telah berubah, di mana hubungan AS dengan banyak negara menjadi lebih kompleks. Penunjukan segera Dubes AS, menurut Dino, pada dasarnya juga menjaga kemitraan komprehensif dan strategis antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam.

    “Itu yang paling urgent menurut saya. Karena kalau nggak ada dalam 2 tahun ini akan dicatat oleh Washington juga kan. Mereka akan mikir ‘kalau kita penting kenapa dikosongin terus’. Padahal kita mempunyai kemitraan strategis dengan Amerika,” tambah Dino.

    Sementara, terkait dengan kriteria Dubes AS, Dino menyebut orang tersebut harus memiliki kemampuan yang dapat menyelesaikan masalah, terutama pada sektor ekonomi. Selain itu, sosok tersebut harus dapat menjaga kepercayaan antara kedua negara.

    Dino menyebut situasi di AS saat ini sangat berbeda dengan yang lalu, di mana dalam Pemerintahan Presiden Donald Trump, banyak sekali orang-orang baru di bawahnya, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

    “Karena sekarang ini kompetitif sekali. Seluruh dunia sekarang, bukan seluruh dunia, banyak sekali negara yang sekarang mencoba untuk melakukan deal dengan Amerika, nyari waktu, nyari counterpart mereka, nyari teman disana, puluhan negara gitu,” papar Dino.

    “Jadi memang memerlukan (dubes dengan) kemampuan lobby dan skill negosiasi yang piawai,” tambahnya.

    Terkait isu posisi Dubes RI di AS akan diisi oleh orang non-diplomat, Dino menyebut tak masalah, asal sosok tersebut memiliki kemampuan dalam berdiplomasi.

    “Seperti yang tadi saya bilang, dia harus pintar berdiplomasi, paham lapangan, bisa menyelesaikan masalah, punya skill, bisa menjaga hubungan, bisa menciptakan hubungan baru dengan orang-orang yang baru, elit politik yang baru di sana. Dan, ya, asal siapapun diplomatnya, saya kira akan segera dibutuhkan (di sana),” pungkasnya.

    (tfa/wur)