Xcloud.id

Tag: Dino Patti Djalal

  • Bawa Keluh Kesah Pribadi ke Diplomasi

    Bawa Keluh Kesah Pribadi ke Diplomasi

    GELORA.CO -Politikus Partai Gerindra Kamrussamad menilai pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono bukan kritik, apalagi disebut kritik substantif. Menurutnya, apa yang disampaikan Dino lebih mencerminkan keluh kesah personal sebagai ketua organisasi masyarakat yang merasa kurang diperhatikan.

    “Keluh kesah Dino Patti Djalal secara nyata tersirat dalam kalimat keputusasaannya karena tidak bisa menghubungi Menlu Sugiono selama berbulan-bulan. Dalam kondisi putus asa yang akut, akhirnya ia menumpahkan kegundahannya ke media sosial,”

    Sebagai pelampiasan individual dan ekspresi keputusasaan, tegasnya, pernyataan Dino jauh dari kritik untuk kepentingan diplomasi Indonesia. Ia mengingatkan sebagai mantan diplomat yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia diplomasi, Dino seharusnya memahami bahwa tugas menteri luar negeri adalah menjalankan mandat negara, bukan melayani kepentingan personal atau kelompok tertentu.

    Kamrussamad menegaskan, Menlu Sugiono sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto justru telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan diplomasi negara. Berbagai forum internasional dan multilateral yang dihadiri kepala negara, kata dia, berhasil menghadirkan perspektif baru sekaligus kemenangan diplomasi bagi Indonesia.

    Selain itu, sambutan antusias warga negara Indonesia di luar negeri dalam setiap kunjungan Presiden Prabowo juga menjadi bukti kuatnya komunikasi dan kerja sama antara Kemenlu dengan diaspora Indonesia.

    Di bidang politik luar negeri, Kamrussamad menyampaikan Menlu Sugiono berhasil memperkuat prinsip politik bebas aktif. Tercermin dari dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Gaza, pemberian bantuan kemanusiaan, hingga peran aktif Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional.

    Prestasi lainnya adalah keberhasilan diplomasi Indonesia yang mengantarkan Presiden Prabowo mendapatkan nomor urut awal untuk berpidato di Sidang Umum PBB.

    “Ini capaian diplomasi tingkat tinggi, bukan pekerjaan sembarangan,” ujarnya.

    Pada sektor ekonomi, Kamrussamad yang juga Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) menyampaikan diplomasi yang dijalankan Menlu Sugiono efektif mendorong kepentingan nasional. Mulai dari keanggotaan penuh Indonesia di BRICS per 6 Januari 2025 hingga berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Arab Saudi.

    Di bidang pertahanan dan keamanan, kerja sama internasional yang dijalin juga dinilai strategis, terutama dalam mendukung modernisasi alutsista TNI melalui pengadaan jet tempur, kapal perang, hingga sistem pertahanan dari berbagai negara mitra.

    Kamrussamad juga menyoroti peran aktif Menlu Sugiono dalam perlindungan WNI di luar negeri, termasuk keberhasilan menyelamatkan ratusan WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Dan dengan berbagai capaian tersebut, Kamrussamad menilai kritik Dino Patti Djalal tidak memiliki bobot dan cenderung bersifat personal.

    “Ini menunjukkan kapasitas Dino yang belum matang meski mengklaim pengalaman puluhan tahun sebagai diplomat,” sindirnya.

    Ia pun menyarankan Dino meneladani kiprah mantan Menlu Retno Marsudi yang tetap berkontribusi di tingkat global sebagai utusan khusus Sekjen PBB, tanpa membebani pemerintah dengan kritik bernuansa kepentingan pribadi.

    “Sebagai pihak yang mengaku sesepuh Kemenlu, Dino seharusnya memberi solusi, bukan menambah beban Menlu Sugiono dengan keluhan personal yang mengatasnamakan ormas,” pungkas Kamrussamad yang juga anggota Fraksi Gerindra DPR RI

  • SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    SBY Minta Publik Stop Bandingkan Dirinya dan Prabowo soal Banjir Sumatera, Penanganan Bencana Tidak Semudah Itu

    GELORA.CO –  Polemik penanganan banjir besar di Sumatera yang menimbulkan ribuan korban dan kerusakan masif dalam beberapa pekan terakhir akhirnya membuat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara.

    Di tengah ramainya perdebatan publik yang membandingkan cara dirinya menangani bencana dengan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

    SBY memberikan pernyataan tegas jangan lakukan perbandingan yang tidak relevan dan tidak produktif.

    SBY menyampaikan pesan itu dalam unggahan video dan komunikasi pribadinya kepada sejumlah tokoh daerah.

    Ia menekankan bahwa penanganan bencana skala besar seperti banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Bukan sesuatu yang sederhana, dan tidak bisa dijadikan ajang membandingkan efektivitas dua rezim pemerintahan.

    Menurut SBY, setiap bencana memiliki karakter, kompleksitas, dan tantangan unik yang berbeda antara satu kejadian dengan kejadian lainnya.

    “Penanggulangan bencana tidak semudah yang dibayangkan. Jangan bandingkan masa saya dulu dengan sekarang. Fokus kita adalah bagaimana menyelamatkan rakyat,” ujar SBY dikutip pojoksatu.id dari sindonews

    Komentar SBY muncul setelah perdebatan publik semakin panas.

    Di media sosial, sebagian masyarakat menyebut penanganan banjir Sumatera kali ini lebih lambat dibanding saat SBY menangani bencana besar di era pemerintahannya.

    Termasuk tsunami Aceh 2004 dan banjir besar di berbagai provinsi.

    Sebagian lainnya menilai situasi sekarang jauh lebih kompleks karena tingginya curah hujan ekstrem, kerusakan hulu sungai, serta akses logistik yang sangat sulit.

    Dalam konteks itu, pernyataan SBY menjadi sorotan.

    Apalagi, beberapa tokoh nasional seperti Dino Patti Djalal juga sempat menyarankan agar pemerintah saat ini belajar dari pengalaman SBY dalam mengelola bencana besar masa lalu.

    Namun SBY justru memilih meredam tensi perdebatan dengan meminta publik berhenti membuat perbandingan yang justru mengalihkan fokus dari upaya penyelamatan warga terdampak.

    Di sisi lain, bencana di Sumatera memang tengah memasuki fase kritis.

    Data berbagai lembaga resmi menunjukkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, ratusan ribu rumah rusak, serta banyak wilayah terisolasi karena akses putus diterjang banjir dan longsor.

    Pemerintah pusat telah mengerahkan tim SAR gabungan, bantuan logistik, hingga alat berat untuk membuka jalur yang tertutup material tanah.

    Meski begitu, kritik tetap mengalir.

    Sejumlah pengamat menilai pemerintah kurang cepat merespons situasi di 72 jam pertama pascabencana.

    Ada pula keluhan soal distribusi bantuan yang dinilai belum merata. Situasi ini semakin memicu publik membandingkan penanganan bencana lintas pemerintahan.

    Namun, pesan SBY menyoroti hal yang berbeda bahwa penanganan bencana adalah kerja kemanusiaan, bukan arena kompetisi politik.

    Ia mengajak semua pihak menahan diri dari narasi pembanding yang hanya memperkeruh suasana. “Bencana ini besar. Pemerintah pasti bekerja keras. Sudah saatnya semua pihak bergotong royong,” demikian salah satu kutipannya.

    Pernyataan itu mendapat respons beragam.

    Sebagian publik memuji sikap SBY yang dinilai menenangkan dan berjiwa kenegarawanan.

    Sebagian lainnya justru menilai SBY menghindari perbandingan karena kritik terhadap pemerintah lama maupun baru sama-sama tidak produktif.

    Meski demikian, pernyataan SBY jelas memperlihatkan satu hal bahwa isu penanganan bencana tidak hanya menyangkut teknis lapangan, tetapi juga persepsi publik dan dinamika politik nasional.

    Di tengah bencana yang menciptakan luka mendalam bagi warga Sumatera.

    Ajakan SBY agar masyarakat berhenti membandingkan dan kembali fokus pada penyelamatan warga menjadi salah satu suara yang paling mencuri perhatian.***

  • 10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    10 4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono Nasional

    4 Kritik dan Saran Dino Patti Djalal untuk Menlu Sugiono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal memberikan kritik dan saran kepada Menteri Luar Negeri RI, Sugiono.
    ”
    This is a message of love and support for you 
    (Ini adalah pesan cinta dan dukungan untuk Anda),” kata
    Dino Patti Djalal
    melalui video berdurasi 9 menit 12 detik di akun media sosialnya, Instagram dan X, 21 Desember 2025.
    Video itu dia beri judul “4 Kritik dan Saran untuk
    Menlu Sugiono
    dari Masyarakat Hubungan Internasional”. 
    Kompas.com
    juga telah mendapatkan respons dari
    Kemlu RI
    mengenai kritik dan saran dari Dino. 
    Dino berharap agar Menlu Sugiono mengalokasikan lebih banyak waktu untuk Kemlu agar Kemlu yang diibaratkannya seperti mobil Ferrari berperforma tinggi dapat melaju dengan optimal.
    “Mohon luangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri,” kata Dino di poin pertamanya.
    Dia mengungkapkan laporan yang dia dapat bahwa duta besar mengalami penurunan kinerja karena pemotongan anggaran, demoralisasi, dan tidak terdorong berinisiatif.
    Dia juga mendapat kabar bahwa banyak duta besar yang sulit menemui Menlu Sugiono saat duta besar itu pulang ke Indonesia.
    “Dan risikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada tindak lanjutnya atau tidak tertindaklanjuti dengan baik. Dan juga ada risiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita,” kata Dino dalam video tersebut.
    Dino berharap masalah ini bisa diperbaiki agar tidak menjadi penyesalan di masa mendatang.
    Dino juga mengulas komunikasi publik Menlu Sugiono di dalam negeri.
    “(Poin nomor) Dua, mohon Menlu Sugiono dapat berkomunikasi dengan publik mengenai langkah-langkah
    politik luar negeri
    Indonesia. Ada ilmu dari Menlu Ali Alatas bahwa
    foreign policy begins at home
    , yang berarti segala langkah diplomasi di luar negeri akan percuma kalau tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri,” tutur Dino.
    Dia memberikan contoh Menteri Keuangan Purbaya yang dinilainya rajin memberikan penjelasan mengenai kebijakan kementerian yang dipimpin.
    “Dalam satu tahun terakhir, Menlu Sugiono belum pernah sekalipun memberikan
    policy speech
    baik di dalam maupun di luar negeri. Juga tidak pernah melakukan wawancara khusus dengan media mengenai substansi politik luar negeri baik di dalam maupun di luar negeri,” katanya.
    Dino juga menyebut dalam satu tahun terakhir, jarang sekali ada penjelasan publik dari Menlu mengenai langkah-langkah politik luar negeri Indonesia selain pidato awal tahun yang telah menjadi tradisi Kemlu RI.
    Dia ingin Sugiono berbicara rutin kepada publik lewat pidato minimal sepekan sekali.
    Poin ketiga, Dino berharap dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelbagai pihak dalam hubungan internasional.
    “Tiga, mohon Menlu Sugiono dapat engage dengan stakeholders atau pemangku kepentingan hubungan internasional, baik yang mendukung maupun yang kritis,” kata Dino.
    Dino juga mendorong agar Menlu Sugiono membuka kerja sama dengan organisasi masyarakat internasional.
    “Empat, Menlu Sugiono dapat bersikap terbuka, welcoming, untuk bekerja sama dengan akar rumput hubungan internasional,” kata dia
    Menurut Dino, tugas utama Menlu adalah untuk membantu Presiden, tapi tidak berarti ini memunggungi rakyatnya
    Ketua ormas hubungan internasional Foreign Policy Community of Indonesia (
    FPCI
    ) ini mengatakan bahwa dia terpaksa mengkritik dari video sosial media karena jalur komunikasi ke Menlu Sugiono terblokir selama berbulan-bulan.
    Kementerian Luar Negeri RI menjawab kritik yang disampaikan Dino melalui Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang.
    Kepada
    Kompas.com
    , Yvonne mengatakan Kemlu RI memberikan atensi terhadap pandangan dan kritik yang disampaikan Dino terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada Menlu Sugiono.
    “Kemlu RI senantiasa menghargai masukan yang konstruktif dan meyakini bahwa beragam pandangan dapat memperluas perspektif dalam melihat suatu isu,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

    Walakin, Kemlu RI telah memastikan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas aktif, juga perhitungan yang matang dan komprehensif.
    Selain itu, Menlu Sugiono juga disebut secara konsisten membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak, termasuk dengan organisasi masyarakat.
    “Komunikasi publik secara konsisten dilaksanakan antara lain melalui berbagai sarana seperti portal/website, media sosial, rilis,
    press conference
    ,
    press briefing
    , media
    gathering
    , wawancara terjadwal dan
    doorstop interview
    ,” imbuhnya.
    Dia juga menjelaskan, pemerintah akan terus fokus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia termasuk dalam perlindungan WNI, penguatan kerja sama ekonomi, serta berkontribusi secara aktif di dunia internasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejabat Jangan Alergi Dikritik

    Pejabat Jangan Alergi Dikritik

    GELORA.CO -Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri Sugiono dari kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. 

    Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Benny K Harman mengingatkan agar kritik tidak dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan. Menurutnya, kritik justru merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

    “Kritik itu vitamin untuk kekuasaan. Jangan alergi dengan kritik. Bila perlu membuka diri untuk dikritik,” kata Benny lewat akun X miliknya dikutip di Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.

    Ia menambahkan, para pejabat publik seharusnya tidak memusuhi pengkritik, melainkan bersyukur karena kritik merupakan tanda kepedulian.

    “Dan, jangan pernah berkata benci kepada para pengkritik. Sebaliknya harus bersyukur karena masih ada di antara kita yang mau mengkritik. Itu tanda peduli,” tegasnya.

    Sebelumnya Pigai menilai kritik Dino tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi diplomasi Indonesia saat ini.

    Menurut Pigai, kinerja diplomasi Indonesia justru menunjukkan lompatan signifikan di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono. Ia bahkan menyebut posisi Indonesia di mata dunia jauh lebih diperhitungkan dibandingkan periode sebelumnya.

    “Saya hargai kritik, tapi kritik Pak Dino kepada Menlu Sugiono isinya semua zonk,” ujar Pigai dikutip dari akun X @NataliusPigai2, Senin, 22 Desember 2025.

    Pigai mengaku penilaiannya bukan tanpa dasar. Ia menyebut mendapat pengakuan langsung dari sejumlah diplomat asing. Saat berada di Qatar dan bertemu Duta Besar Qatar di Doha, Pigai mendengar pujian terhadap kiprah diplomasi Indonesia di kancah global.

    “Semua Dubes dan diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan, baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sebelumnya kami di pinggiran,” ungkap Pigai. 

  • Natalius Pigai Bela Menlu Sugiono, Sebut Indonesia on Going to High Performance

    Natalius Pigai Bela Menlu Sugiono, Sebut Indonesia on Going to High Performance

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Setelah dikritik diplomat senior Dino Pati Djalal.

    Dino sebelumnya mengkritik Sugiono melalui sebuah video yang diunggah di media sosisal. Ada empat hal yang disampaikan.

    “Saya hargai kritik, namun kritik Pak Dino Patti Jalal kepada Menlu Sugiono, itu isinya semua ZONK karena saat ini Indonesia on going to high performance, level, class then previous, when Dino led!”tulis Natalius melalu akun X pribadinya, Selasa (23/12/2025).

    Dia mengatakan diplomat dan duta besar merasa lebih dianggap di era Sugiono.

    “Saat ini saya di Qatar dengan Dubes Qatar di Doha. Jujur semua Dubes & Diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan “Pak Menteri, baru kali ini Indonesia dipandang dunia, sebelumnya kami dipinggiran”,” ujarnya.

    Berangkat dari situ, dia membandingkan dengan era Dino. Kala Dino menjabat Wakil Menlu pada 2014.

    “Artinya Menlu Sugiono Berprestasi dan Luar Biasa dibandingkan waktu Kemlu dipimpin Pak Dino Patti Jalal,” ujarnya.

    “Pak Dino you never thought about where you are come from, they (world leaders) don’t care, and this is not give you a warranty that you a the right person, diplomacy just a game’s,” tambahnya.

    Tak hanya itu, bahkan Dino dianggap arogan.

    “Pak Dino sedang tunjukkan perilaku dan arogansi kaum elit Indonesia,” ucapnya.

    Sebelumnya, Dino menyampaikan kritik terhadap Sugiono.

    “Saya Dino Patti Djalal menyampaikan pesan ini sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, sebagai pendukung politik luar negeri, sebagai ketua ormas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan di Asia, dan juga sebagai rakyat,” kata Dino memulai, dikutip dari Instagramnya, Senin (22/12/2025).

  • Si Paling Minta Kerja Sama, tapi Susah Diajak Bekerja Sama!

    Si Paling Minta Kerja Sama, tapi Susah Diajak Bekerja Sama!

    GELORA.CO –  Kritik keras dilayangkan Diplomat Senior Indonesia, Dino Patti Djalal, kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Melalui akun media sosial pribadinya di Facebook dan Instagram, @dinopattidjalal, ia dengan tajamnya meyampaikan 4 pesan menohok kepada juniornya itu.

    Dalam video pendeknya, Dino Patti Djalal menyoroti kinerja Sugiono yang dianggap remuk-redam. Di antara kritik yang disampaikannya itu adalah tak kondusifnya kondisi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan sulitnya sang menlu diajak bekerja sama.

    “Saya Dino Patti Djalal menyampaikan pesan ini sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, sebagai pendukung politik luar negeri, sebagai ketua ormas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan di Asia, dan juga sebagai rakyat,” katanya membuka pesannya di dalam video yang diunggah akun Instagram @dinopattidjalal pada Minggu 21 Desember 2025.

    Ia pun menegaskan bahwa dirinya membuat pesan tersebut sebagai pihak yang sudah berkecimpung dalam dunia diplomasi selama 40 tahun. “Baik dari dalam maupun luar pemerintahan,” ujar Dino.

    Lebih lanjut dikatakan, pesan ini terpaksa ia sampaikan melalui platform medsos Instagram, sebab semua jalur komunikasi langsung ke Menlu Sugiono sudah diblokir selama berbulan-bulan.

    Harapannya, Sugiono tak bersikap defensif dan menjadikan pesan yang disampaikannnya sebagai bahan refleksi.

    Menurut Wamenlu era Presiden SBY tersebut, kalau empat pesan mau dijalankan Sugiono, maka ia berpeluang tercatat sebagai Menlu cemerlang.

    Tapi sebaliknya kalau abai, maka diplomasi Indonesia berisiko merosot dan kinerja sang menteri bakal dicap buruk oleh catatan sejarah.

    “Kalau semua ini (pesan) tidak dilakukan, maka Kemenlu akan redup, diplomasi Indonesia merosot dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” katanya mengingatkan.

    Apa saja 4 (empat) pesan menohok yang disampaikan Dino kepada Sekjen Partai Gerindra tersebut? Berikut uraian lengkapnya.

    1. Menlu Sugiono Diminta Meluangkan Waktu Lebih Banyak untuk Memimpin Kemlu

    Kritik pertama yang disampaikan Dino Patti Djalal adalah idealnya orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu Sugiono bisa mengurus Kemlu dalam banyak waktu.

    “Idealnya bisa full time mengurus Kemlu. Minimal 50 persen dan kalau bisa 80%, alhamdulillah,” ucapnya.

    Disebutkannya, Kemlu layaknya mobil Ferrari. Dengan kata lain ini salah satu lembaga terbaik di NKRI dan disesaki oleh talenta diplomat luar biasa.

    Tapi mobil Ferrari itu baru bisa perform jika dikendarai oleh pengemudi yang jago. Sementara belakangan ini banyak KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari Jakarta.

    “Dewasa ini banyak KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat,” keluhnya.

    Bahkan, klaim Dino, rapat koordinasi para duta besar sudah tertunda hampir setahun. Banyak diplomat yang performanya drop karena anggarannya dipangkas.

    “Banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong inisiatifnya lantaran merasa tidak akan direspons dari (unsur pimpinan atas),” tegasnya.

    Ia mengaku mendengar banyak duta besar yang merasa kesulitan untuk bertemu menlu saat pulang ke Tanah Air.

    Padahal hal ini berisiko pada tidak ada follow-up dari kesepakatan luar negeri. Bukan itu saja, ini berisiko pada hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat yang tidak berimbang.

    Kondisi itu membuat RI banyak disetir oleh negara mitranya. “Masalah ini bisa dianggap sepi sekarang ini, tapi bisa meledak di kemudian hari,” tegas Dino memperingatkan.

    Ia pun menyarankan Menlu melakukan pembenahan sejak sekarang agar empat tahun kemudian Kemlu bisa berjalan lebih baik.

    2. Berkomunikasi Terkait Langkah Politik Luar Negeri Indonesia

    Berdasarkan ilmu dari menteri luar negeri sebelumnya, Ali Alatas, Dino menyebut politik luar negeri dimulai dari rumah. Itu artinya, semua langkah di negara orang akan percuma jika tidak dijelaskan, dipahami, dan didukung publik di dalam negeri.

    “Lihat saja bagaimana Menteri Keuangan Purbaya dalam waktu singkat populer dan dihormati publik. Sebab ia rajin memberikan penjelasan mengenai kebijakan keuangan negara,” bebernya.

    Dino Patti Djalal menggarisbawahi bahwa Menlu Sugiyono belum pernah sekalipun berpidato mengenai kebijakan baik di dalam maupun di luar negeri dalam satu tahun terakhir.

    Menlu terkini juga belum pernah melakukan wawancara khusus dengan media terkait substansi politik luar negeri, baik di dalam atau luar negeri.

    Di samping itu, dalam satu tahun terakhir, Dino melihat Sugiono jarang menjelaska kepada publik mengenai langkah politik luar negeri Jakarta. Tentunnya selain pidato awal tahun yang sudah menjadi tradisi Kemlu.

    “Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapatkan predikat sebagai silent minister,” kritik Dino.

    Pihaknya juga mengkritisi komunikasi Menlu yang lebih dominan melalui Instagram yang penuh foto dan video, tapi tidak ada suaranya.

    “Kami juga melihat Menlu (Sugiono) semakin menjauh dan menutup pintu tergadap publik untuk urusan hubungan internasional.

    Ia memberi contoh Conference on Indonesia Foreign Policy yang tercatat sebagai konferensi politik luar negeri terbesar di dunia.

    Ribuan pemuda dan mahasiswa Indonesia datang dari berbagai provinsi khusus demi mendengar pembahasan mengenai politik luar negeri.

    Sayangnya semua surat, telepon, WhatsApp, selama berbulan-bulan permohonan pertemuan dan lain sebagainya sama sekali tak direspons Menlu.

    3. Menlu Diminta Bisa Lebih Terhubung dengan Pemangku Kepentingan Internasional

    Dino menyebutkan permintaan ini konsisten dengan konsep pemerintah yang melayani rakyatnya. Hubungan baik itu bukan hanya dengan pendukung, tapi juga yang mengkritisi.

    “Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali dengan kami, tidak komunikatif, tidak responsif, tidak terbuka aksesnya,” cetusnya.

    Misalnya undangan terakhir dari berbagai ormas stakeholder luar negeri untuk berkomunikasi, berdialog, dan menyampaikan masukan tidak pernah direspons.

    Pihaknya mengingatkan prinsip yang dipegang para Menlu terdahulu, yakni never burn your bridges. Ditegaskan, kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan pemangku kepentingan tidak datang secara otomatis.

    Namun semua itu harus diupayakan secara aktif.

    4. Diharapkan Dapat Bersikap Terbuka untuk Bekerja Sama

    Dino mengatakan, membantu Presiden Prabowo Subianto bukan berarti mengabaikan rakyat. Sebab keduanya malah saling menguatkan.

    “Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu Presiden tetapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan dua hal ini sebetulnya saling mendukung,” ujarnnya.

    “Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional kami berharap Menlu dapat responsif,” sambungnya.

    Di mana Menlu di berbagai event komunitas internasional menyebut pentingnya kerja sama. Namun dalam kenyataanya sangat susah sekali diajak bekerja sama.

    Ia melihat dalam dunia diplomasi inisiatif itu bisa datang dari atas maupun dari bawah. Karena itu, gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional adalah resep sukses politik luar negeri.

    Ini yang membuatnya menilai ada kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik domestik yang dinilai sulit diajak bekerja sama. ***

  • Natalius Pigai Bela Menlu Sugiono, Sebut Kritik Dino Patti Djalal Tak Berdasar

    Natalius Pigai Bela Menlu Sugiono, Sebut Kritik Dino Patti Djalal Tak Berdasar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai tampaknya cukup terganggu dengan kritik dan pernyataan tokoh nasional Dino Patti Djalal terhadap Menter Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Natalius Pigai dengan tegas membela Menlu Sugiono atas kritik yang dilontarkan pendahulunya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

    Pigai menilai, kritik yang dilontarkan Dino Patti Djalal tidak berdasar dan justru mencerminkan sikap arogansi elite.

    “Saya hargai kritik, namun kritik Pak Dino Patti Jalal kepada Menlu Sugiono, itu isinya semua ZONK karena saat ini Indonesia on going to high performance, level, class then previous, when Dino led!” kata Natalius Pigai dalam media sosial X, Senin (22/12).

    Pigai menegaskan, kinerja diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Menlu Sugiono justru menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, posisi dan citra Indonesia di mata dunia saat ini berada pada level yang lebih tinggi.

    “Saat ‘ini saya di Qatar dengan Dubes Qatar di Doha. Jujur semua Dubes & Diplomat di banyak negara yang saya temui mengatakan ‘Pak Menteri, baru kali ini Indonesia dipandang dunia, sebelumnya kami dipinggiran,” ujarnya.

    Pigai menilai, pengakuan para diplomat asing tersebut menjadi bukti konkret bahwa diplomasi Indonesia mengalami kemajuan dan memperoleh penghormatan yang lebih luas di kancah internasional.

    “Artinya Menlu Sugiono berprestasi dan luar biasa dibandingkan waktu Kemlu dipimpin Pak Dino Patti Jalal,” tegas Pigai.

    Ia juga mengkritik cara pandang Dino yang dinilai terlalu berangkat dari posisi personal dan elitisme, tanpa melihat realitas perubahan geopolitik serta kinerja diplomasi Indonesia saat ini.

  • 4 Kritik Dino Patti Djalal soal Kinerja Menlu Sugiono

    4 Kritik Dino Patti Djalal soal Kinerja Menlu Sugiono

    Bisnis.com, JAKARTA — Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12/2025).

    Dalam video berdurasi lebih dari sembilan menit itu, Dino menyampaikan empat kritik dan pesan yang ia sebut sebagai bentuk kepedulian dan dukungan demi kesuksesan diplomasi Indonesia.

    Dia menegaskan pernyataan tersebut dia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, pendukung politik luar negeri Indonesia, Ketua organisasi masyarakat hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia, sekaligus sebagai warga negara yang telah berkecimpung di dunia diplomasi hampir 40 tahun.

    “Ini adalah message of love and support. Speak truth to power, speak truth to the people,” ujar Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu melalui unggahannya dikutip Minggu (21/12/2025). 

    Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang menurutnya, saat ini sangat membutuhkan leadership.

    “Kementerian luar negeri itu seperti mobil Ferrari, salah satu lembaga terbaik di NKRI yang penuh talenta diplomat luar biasa. Tapi Ferrari hanya bisa perform kalau dikendarai driver yang piawai dan fokus,” kata Dino.

    Dia mengungkapkan, idealnya Menlu bekerja penuh waktu untuk Kemlu, atau setidaknya mencurahkan 50 hingga 80 persen perhatiannya.

    Dino menyoroti minimnya arahan strategis dari pusat kepada perwakilan RI di luar negeri, tertundanya rapat koordinasi para duta besar hampir setahun, hingga menurunnya moral diplomat akibat pemotongan anggaran dan lemahnya respons pimpinan.

    Menurut Dino, kondisi tersebut berisiko membuat peluang diplomatik tingkat tinggi tidak ditindaklanjuti dengan baik serta hubungan bilateral Indonesia menjadi tidak seimbang. Ia memperingatkan, jika situasi ini dibiarkan, Kemlu bisa berubah dari center of excellence menjadi island of mediocrity.

     

    Minimnya Komunikasi Publik

    Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri kepada publik. Dino menekankan prinsip klasik diplomasi yang diajarkan almarhum Menlu Ali Alatas.

    Dino menilai, dalam satu tahun terakhir, Sugiono belum pernah menyampaikan policy speech substantif, baik di dalam maupun luar negeri, serta jarang memberikan wawancara mendalam mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapat predikat sebagai silent minister,” ujar Dino.

    Dia juga menyoroti gaya komunikasi Menlu yang dinilai terlalu mengandalkan media sosial berbasis visual tanpa penjelasan substansi kebijakan.

    Menurut Dino, tanpa komunikasi yang konsisten dan persuasif, kredibilitas diplomasi Indonesia akan melemah di mata publik dan mitra internasional. 

    Kritik ketiga diarahkan pada relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas kebijakan luar negeri.

    Dino menyebutkan banyak undangan dialog dan permintaan audiensi yang tidak direspons.

    “Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali dari kami. Tidak komunikatif, tidak responsif, tidak aksesibel,” ujarnya. 

    Mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) itu mengingatkan prinsip yang dipegang para Menlu terdahulu, yakni never burn your bridges. Menurut Dino, kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan pemangku kepentingan tidak datang secara otomatis, melainkan harus diupayakan secara aktif.

    “Azaz yang selalu dipegang Menlu-menlu terdahulu adalah never burn your bridges. Karena kalau ada masalah nanti tidak ada orang yang akan membela Anda,” kata Dino.

    Tak Responsif, Waspada Nilai Rapor Merah

    Dalam kritik keempat, Dino mendorong Sugiono untuk lebih terbuka dan welcoming terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional.  

    Dia menegaskan membantu Presiden Prabowo tidak berarti mengabaikan rakyat, karena keduanya justru saling menguatkan.

    “Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu presiden tetapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan dua hal ini sebetulnya saling mendukung. Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional kami berharap Menlu dapat responsif,” tuturnya.

    Dino menilai bahwa Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari atas maupun dari bawah. Oleh sebab itu, gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional adalah resep sukses politik luar negeri.

    Oleh sebab itu, dia menilai terdapat kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik domestik yang dinilai sulit diajak berkolaborasi.

    Dino menegaskan, kritik tersebut ia sampaikan karena seluruh jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono disebut telah terblokir selama berbulan-bulan.

    Wakil Menteri Luar Negeri itu pun juga berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan menjadikan masukan itu sebagai bahan refleksi 

    “Jangan sampai ada kontradiksi. Bagaimana Menlu di forum internasional  selalu menyerukan pentingnya kerjasama, tetapi dalam kenyataannya sangat susah sekali diajak kerjasama. Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari pemerintah, dari atas, tapi juga bisa dari bawah. Dari ormas dan dari akar rumput,” tuturnya.

    Menurutnya, jika empat usulan tersebut dijalankan dengan memperkuat kepemimpinan Kemlu, menjelaskan politik luar negeri kepada publik, merangkul pemangku kepentingan, dan terbuka pada kerja sama masyarakat, maka Sugiono berpeluang dicatat sebagai Menlu yang cemerlang. 

    Namun jika tidak, Dino memperingatkan diplomasi Indonesia berisiko merosot dan kinerja Menlu akan dinilai buruk oleh sejarah.

    “Kalau semua ini tidak dilakukan, maka Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” tutup Dino.

  • Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi. 

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

    Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam: 

    1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

    Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

    “Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

    2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

    Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

    3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

    Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

    4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

    Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

    5. Tetapkan Status Bencana Nasional

    Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

    6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

    Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

    7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

    Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

    8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

    Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

    9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

    Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

    “Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

    Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

  • Ketika Keputusan Bisnis Dipidanakan, Siapa Berani Memimpin BUMN? Nasional 4 Desember 2025

    Ketika Keputusan Bisnis Dipidanakan, Siapa Berani Memimpin BUMN? Nasional 4 Desember 2025

    Ketika Keputusan Bisnis Dipidanakan, Siapa Berani Memimpin BUMN?
    Seorang konsultan bisnis / manajemen, pengajar program studi magister manajemen dan pengamat ekonomi & UMKM yang aktif menulis tentang kebijakan ekonomi dan pengembangan UMKM.
    KRIMINALISASI
    keputusan manajerial di BUMN menimbulkan ketakutan baru bagi profesional dan diaspora Indonesia yang ingin mengabdi. Bila keberanian dihukum, siapa yang masih bersedia memimpin transformasi perusahaan negara?
    Vonis terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, beberapa waktu lalu menimbulkan gelombang diskusi yang jauh melampaui ruang sidang. Kendati kemudian Presiden menggunakan hak prerogatifnya dengan memberikan rehabilitasi, publik memperdebatkan apakah pengadaan kapal milik PT Jembatan Nusantara merupakan
    keputusan bisnis
    strategis atau tindakan yang patut dipidana.
    Persoalan ini mengemuka bukan hanya karena sosok Ira yang dikenal progresif dalam mendorong transformasi layanan penyeberangan, tetapi karena kasus ini memunculkan ketakutan baru: apakah setiap keputusan bisnis di
    BUMN
    kini berpotensi menjadi tindak pidana korupsi?
    Pertanyaan itu bergema di kalangan profesional, akademisi, dan diaspora Indonesia yang selama ini didorong untuk kembali ke tanah air guna memperbaiki tata kelola perusahaan negara. Di media sosial maupun kanal opini publik, muncul keresahan bahwa kriminalisasi keputusan manajerial dapat mengubah iklim pengelolaan BUMN menjadi ruang berisiko tinggi, di mana keberanian dihukum dan inovasi dianggap ancaman.
    Tokoh diaspora seperti Dino Patti Djalal pun menyuarakan keprihatinan serupa, bukan untuk membela individu, melainkan mempertanyakan arah kebijakan yang menentukan masa depan kompetensi nasional.
    BUMN memikul mandat ganda: menjalankan tugas pelayanan publik sekaligus berkompetisi dalam ruang bisnis yang semakin keras. Transformasi BUMN dalam satu dekade terakhir dilakukan melalui berbagai strategi yang menuntut keberanian pengambilan keputusan: modernisasi layanan, digitalisasi, efisiensi aset, dan ekspansi model bisnis agar tidak kalah dengan perusahaan swasta dan internasional.
    Tapi keberanian itu membutuhkan ruang aman. Dalam logika bisnis, keputusan tidak selalu menghasilkan keuntungan langsung, dan kerugian operasional tidak otomatis berarti kejahatan. Tidak ada perusahaan besar yang tumbuh tanpa keputusan berisiko, dan risiko itulah yang membedakan pemimpin visioner dengan administrator pasif.
    Namun dinamika penegakan hukum di Indonesia sering kali memandang hasil akhir sebagai satu-satunya parameter penilaian. Bila keputusan menimbulkan kerugian, maka tuduhan korupsi kerap muncul sebelum proses bisnis dipahami secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan ketegangan antara logika bisnis dan logika hukum; ruang abu-abu yang semakin luas dan mengancam tata kelola modern.
    Dalam tata kelola korporasi internasional, terdapat prinsip penting bernama
    business judgment rule
    . Prinsip ini memberi perlindungan hukum bagi direksi sepanjang keputusan diambil melalui proses yang benar, dengan itikad baik, dan berdasarkan informasi memadai, bahkan bila hasil akhir tidak sesuai harapan.
    Di banyak negara, prinsip ini menjaga profesional agar tidak takut mengambil keputusan strategis. Tanpa perlindungan tersebut, setiap keputusan akan didominasi rasa takut, bukan rasionalitas bisnis.
    Namun di Indonesia,
    business judgment rule
    seringkali hanya menjadi jargon akademik. Ketika aparat penegak hukum masuk terlalu jauh ke ruang manajerial, batas antara kesalahan bisnis dan kejahatan menjadi kabur. Perdebatan pada kasus ASDP menunjukkan bagaimana perbedaan paradigma antara bisnis dan hukum dapat menjerumuskan negara pada risiko besar: stagnasi keputusan strategis karena semua orang takut bertindak.
    Kasus Ira Puspadewi bukan yang pertama. Sebelumnya, Richard Joost Lino dari Pelindo II dan Karen Agustiawan dari Pertamina pernah mengalami proses hukum yang menimbulkan diskusi serupa: apakah keputusan investasi dan pengadaan merupakan tindak pidana atau risiko bisnis?
    Banyak pihak berpendapat bahwa kegagalan bisnis tidak identik dengan niat jahat. Tanpa bukti
    enrichment
    atau keuntungan pribadi, kriminalisasi keputusan bisnis bisa menjadi preseden berbahaya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka setiap keputusan manajerial akan dihitung dari kemungkinan hukum terburuk, bukan dari nilai strategis terbaik. Akibatnya, lebih aman untuk tidak melakukan apa-apa.
    Inilah bahaya terbesar yang jarang dibicarakan: bukan hanya reputasi individu yang dipertaruhkan, tetapi masa depan tata kelola perusahaan negara. Mengelola BUMN membutuhkan profesional terbaik: teknokrat, pemimpin berintegritas, dan pelaku industri yang berpengalaman global.
    Pemerintah selama ini mengajak diaspora untuk pulang dan membantu memperkuat daya saing BUMN, membawa disiplin global, dan mengeksekusi transformasi melalui keberanian perubahan. Namun siapa yang mau mengambil jabatan strategis bila setiap keputusan bisnis berpotensi membuat mereka duduk di kursi terdakwa? Apakah talenta diaspora yang meninggalkan posisi aman di luar negeri akan bersedia kembali ke lingkungan di mana niat baik bisa berujung hukuman?
    Ketika ruang pengambilan keputusan menjadi ruang kriminalisasi, BUMN kehilangan daya tariknya bagi profesional terbaik. Jika ini dibiarkan, transformasi BUMN hanya akan menjadi slogan. BUMN akan kembali dikelola oleh mereka yang sekadar menghindari risiko dan menjaga stabilitas birokrasi, bukan oleh pemimpin visioner yang siap menembus keterbatasan.
    Kita sedang berada di persimpangan sejarah. Indonesia membutuhkan BUMN yang kuat untuk menghadapi persaingan global; bukan BUMN yang lumpuh karena ketakutan. Tidak ada ekonomi maju di dunia yang berkembang melalui kriminalisasi keputusan bisnis. Negara yang maju membangun sistem yang memisahkan kesalahan profesional dari kejahatan yang disengaja.
    Jika kriminalisasi kebijakan manajerial terus terjadi, implikasinya tidak hanya pada individu, tetapi pada masa depan ekonomi: hilangnya keberanian inovasi, matinya efektivitas tata kelola, dan menghilangnya generasi pemimpin berani.
    Solusi untuk kekhawatiran ini bukanlah melemahkan hukum, melainkan mengembalikan akal sehat dalam proses penegakannya. Dunia bisnis pada dasarnya bergerak di atas ketidakpastian; setiap keputusan punya kemungkinan gagal maupun berhasil.
    Karena itu, penting bagi negara untuk membangun batas yang jernih antara kesalahan profesional yang lahir dari risiko bisnis, maladministrasi atau kelalaian birokratis, dan korupsi yang memang dilakukan dengan niat jahat. Jika batas itu kabur, maka setiap kegagalan akan dicurigai sebagai kejahatan.
    Dalam banyak yurisdiksi korporasi modern, terdapat prinsip penting yang disebut
    business judgment rule
    , sebuah kerangka yang melindungi direksi ketika mereka mengambil keputusan dengan informasi yang memadai, pertimbangan rasional, dan tanpa konflik kepentingan.
    Prinsip ini bukan tameng untuk kesewenang-wenangan, tetapi ruang aman bagi profesional agar berani mengambil risiko demi pertumbuhan dan perubahan. Tanpa itu, manajemen hanya akan memilih strategi paling aman: tidak melakukan apa-apa.
    Selain itu, sistem audit dan pengawasan juga perlu bergeser dari pola melihat hasil akhir semata menjadi evaluasi proses secara menyeluruh. Audit yang berfokus pada proses akan menilai cara keputusan diambil: apakah melalui kajian yang matang, apakah transparan, apakah melalui mekanisme tata kelola yang benar.
    Dengan perspektif seperti ini, kerugian bisnis tidak serta-merta diperlakukan sebagai bukti kejahatan, melainkan dievaluasi untuk pembelajaran dan perbaikan. Pada akhirnya, penegakan hukum dalam sektor publik harus menjadi pelindung integritas dan keberanian, bukan perangkap yang menjerat mereka yang mencoba memperbaiki keadaan.
    Tanpa perlindungan bagi niat baik, sulit berharap ada pemimpin yang berani menjemput perubahan.
    Pengadilan mungkin telah memutuskan kasus Ira Puspadewi (walau kemudian dikoreksi Presiden melalu Rehabilitasi), tetapi perdebatan yang lebih besar baru dimulai. Ini bukan tentang membela individu, tetapi membela akal sehat dan masa depan negeri.
    Sebab bila setiap keputusan bisnis dihukum, siapa yang masih mau mengambil keputusan? Dan bila profesional terbaik enggan kembali, siapa yang akan memimpin transformasi BUMN kita? Kita harus memilih: negeri yang menghukum keberanian atau negeri yang membangun masa depan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.