Xcloud.id

Tag: Dimyati Natakusumah

  • Airin sungkem orang tua sebelum gunakan hak pilih pada Pilkada Banten

    Airin sungkem orang tua sebelum gunakan hak pilih pada Pilkada Banten

    Tangerang Selatan (ANTARA) – Calon Gubernur Banten nomor urut 1 Airin Rachmi Diany sungkem dan meminta doa restu kepada kedua orang tuanya sebelum menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15, Kelurahan Pakulonan (Alam Sutera), Serpong Utara, Tangerang Selatan, Rabu pagi.

    Airin dengan mengenakan baju dan kerudung warna hijau toska, berjalan kaki menuju TPS yang berjarak sekitar 50 meter dari kediamannya.

    Sebelum ke TPS, Airin yang ditemani keponakannya, Deano, berkesempatan menyapa dan bersalaman dengan warga sekitar Perumahan Sutera Narada, Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten.

    Setibanya di TPS, Airin mengikuti sejumlah prosedur untuk memilih. Dia juga menunjukkan identitas ke petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 15, Pakulonan, kemudian diarahkan untuk mengambil surat suara pilkada.

    Setelah itu, Airin mengangkat dan menunjukkan surat suara di balik bilik suara pertama yang berdekatan dengan kursi pemilih. Dari arah seberang, dia terlihat membuka surat suara dan melipatnya kembali usai mencoblos surat suara.

    Kemudian, Airin menunjukkan surat suara yang terlipat ke arah para jurnalis yang meliput di depan kotak suara dan di seberangnya. lalu setelahnya memasukkan satu per satu surat pilkada tersebut.

    Pilkada Banten 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi dan nomor urut 2 Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, calon wakil gubernur Ade Sumardi menyalurkan hak pilihnya di TPS 002 Guradog, Kecamatan Curugbitung, Lebak. Sementara calon gubernur Andra Soni menyalurkan hak pilihnya di TPS 029 Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

    Sedangkan calon wakil gubernur Dimyati Natakusumah bersama istrinya yang juga Bupati Pandeglang Irna Narulita menggunakan hak pilih di TPS 012 Kampung Cigadung, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang.

    Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), Irna Narulita tercatat sebagai salah satu pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Cigadung.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan DPT Pilkada 2024 dengan jumlah pemilih sebanyak 8.926.662 orang, dengan rincian 4.495.022 orang laki-laki dan 4.431.640 orang perempuan. Mereka tersebar di delapan kabupaten/kota, 155 kecamatan, dan 1.552 kelurahan/desa, serta 17.231 tempat pemungutan suara (TPS).

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Kuasa Rakyat, Apapun Hasilnya Saya Ikhlas

    Ini Kuasa Rakyat, Apapun Hasilnya Saya Ikhlas

    Jakarta –

    Calon Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni mengaku optimis dengan perolehan suara dalam kontestasi pilkada Banten 2024. Meski begitu, apapun hasilnya nanti, Andra akan menerima dan tetap ikhlas.

    “Optimisme itu pasti ada, dan kemudian ini adalah kuasa rakyat, dan hari ini rakyat beramai-ramai ke TPS untuk menetapkan pilihannya. Apapun hasilnya, saya ikhlas atas semua rencana Allah pada saya. Ya Bismillah,” kata Andra kepada wartawan di Kawasan Ciledug, Tangerang, Banten, Rabu (27/11/2024).

    “Kami mengikuti kontestasi ini dengan niat mewarnai Pilkada, pesta Demokrasi ini sebaik mungkin,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Andra juga mengucapkan terima kasih kepada Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang telah memberi.kesempatan pada dirinya untuk maju di kontestasi Pilkada Banten.

    “Ini sejarah buat hidup saya dan keluarga saya. Sekali lagi kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya, terkhusus kepada Pak Prabowo Subianto dan tentu mentor saya, Pak Sufmi Dasco Ahmad, yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kader untuk bisa mengikuti kontestasi dan ikut bersama-sama dalam pesta demokrasi,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, paslon Andra Soni-Dimyati Natakusumah mengusung program andalan, yaitu sekolah gratis untuk SMA/SMK dan MA, baik negeri maupun swasta. Selain itu ada beasiswa untuk sarjana.

    Fokus utamanya untuk memperbaiki dan membangun jalan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga akses warga terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi dapat meningkat

    (bel/azh)

  • Profil Paslon Banten dalam Pilgub 2024, Berikut Riwayat Pendidikannya

    Profil Paslon Banten dalam Pilgub 2024, Berikut Riwayat Pendidikannya

    Profil Andra Soni

    Andra Soni dikenal sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2019 hingga 2024 dan merupakan kelahiran 12 Agustus 1976 di Payakumbuh. Dia juga dikenal sebagai politikus Partai Gerindra serta ketua DPD Gerindra Banten.

    Melansir dari situs DPRD Banten Andra pernah bekerja sebagai kurir ketika kuliah untuk tetap menghasilkan uang. Sementara kariernya dalam dunia politik dimulai ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Partai Gerindra.

    Riwayat Pendidikan

    SD Negeri Gandaria 03 Jakarta Selatan (1983-1989).
    SMP Negeri 240 Jakarta (1989-1992).
    SMA 10 Nopember 1945 Bandung (1992-1995).
    D3 – STIE Bhakti Pembangunan Jakarta (1998-2001).
    S1 – STIE Banten (2020-2021).
    S2 – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2021-2023).

    Riwayat Organisasi

    1. Ikatan Persaudaraan Pelajar Sosial sebagai Ketua (1991).

    2. DPD Gerindra Provinsi Banten sebagai Sekretaris (2017-2023).

    3. DPD Gerindra Provinsi Banten sebagai Ketua (2023-2028).

    4. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an Provinsi Banten sebagai Dewan Pembina (2017-2022).

    5. DPC Gerindra Kota Tangerang sebagai Ketua (2015-2017).

    Profil Achmad Dimyati Natakusumah

    Achmad Dimyati Natakusumah dikenal oleh publik sebagai mantan anggota DPR RI Fraksi PKS dan pria kelahiran 17 September 1966 di Tangerang. Dia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua MPR RI tahun 2014.

    Kemudian pernah menjabat jadi Bupati Pandeglang untuk dua periode yaitu pada tahun 2000 hingga 2005 dan 2005 hingga 2009. Pria berusia 58 tahun itu juga dikenal sebagai ayah dari anggota DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah.

    Riwayat Pendidikan

    SDN 3 Labuan Pandeglang (1973-1979).
    SMP Negeri 1 Pandeglang (1979-1982).
    SMA Negeri 1 Pandeglang (1982-1987).
    D3 – WAIC PERTH. WA (1985-1987).
    S1 – Universitas Indonesia Esa Unggul (2000-2004).
    S2 – Universitas Pasundan (2006-2007).
    S2 – Universitas Indonesia (2004-2006).
    S3 – Universitas Padjajaran (2007-2012).

    Riwayat Organisasi

    1. Ketua HIPMI Kab. Pandeglang sebagai Ketua (1990-1995).

    2. Kadin Kab. Pandeglang sebagai Ketua (1990-1995).

    3. GAPENSI Kab. Pandeglang sebagai Bendahara (1990-1995).

    4. Kadin Jawa Barat sebagai Ketua Bidang Dana (1995-2000).

    5. HIPMI Jawa Barat sebagai Ketua (1995-2000).

    6. PERSIPAN sebagai Ketua (2000-2010).

    7. KONI Kab. Pandeglang sebagai Ketua (2000-2010).

    8. PPP Banten sebagai Ketua Majelis Pakar (2001-2006).

    9. PPP Banten sebagai Ketua DPW (2006-2011).

    10. PPP sebagai Ketua DPP (2011-2019).

    11. PKS sebagai anggota (2019-2024).

  • Pendekar 08 Kampanye Bersih dengan Bagikan 100 Tong Sampah di Tangerang Selatan

    Pendekar 08 Kampanye Bersih dengan Bagikan 100 Tong Sampah di Tangerang Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam organisasi relawan Pendekar 08 melakukan sosialisasi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni – Dimyati Natakusumah, dengan cara yang unik, yaitu membagikan 100 tong sampah kepada masyarakat, pada Jumat, 22 November 2024.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pendekar 08, Ancilla Yanny Irmella, mengatakan bahwa pembagian tong sampah ini merupakan implementasi salah satu program kerja Pendekar 08 yang peduli terhadap isu lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

    “Pembagian tong sampah ini bertujuan untuk memberdayakan warga dan meningkatkan kesadaran mereka dalam pengelolaan sampah yang teratur dan rutin. Dengan adanya tong sampah ini, diharapkan warga semakin disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Ancilla.

    Ancilla menambahkan bahwa tong sampah berbentuk drum besi berwarna biru muda ini dibagikan ke enam titik lokasi berbeda di Kota Tangerang Selatan, Banten.

    Program ini, menurut Ancilla, juga selaras dengan program Andra Soni – Dimyati, yaitu Bersama AS-DIM (Berantas Sampah agar Sehat, Indah, dan Nyaman).

    “Program pembagian tong sampah ini juga merupakan implementasi dari program Bersama AS-DIM,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Ancilla menjelaskan bahwa pembagian tong sampah ini bertujuan untuk membantu ketersediaan tempat sampah yang memadai agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan tetap bersih, indah, dan nyaman.

  • Deklarasi Pendekar 08 Wujud Komitmen Kawal Pembangunan Nasional

    Deklarasi Pendekar 08 Wujud Komitmen Kawal Pembangunan Nasional

    Tangerang Selatan: Pilkada Serentak 2024 dinilai menjadi momentum penting untuk melahirkan kepala daerah yang memiliki visi sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk mendukung calon kepala daerah yang mendukung agenda nasional.

    Hal itu disampaikan Dewan Pembina Pendekar 08, M. Qodari, usai deklarasi dan ikrar relawan Pendekar 08 yang digelar di Tangerang Selatan, Sabtu, 23 November 2024.

    “Banyak program pro-rakyat dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memerlukan dukungan kepala daerah, seperti swasembada pangan yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat,” kata Qodari.

    Qodari menyebut Pendekar 08 sebagai komunitas independen yang bertujuan mempererat solidaritas, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Paguyuban ini juga dinilainya menjadi kelanjutan perjuangan para relawan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024.

    “Pendekar 08 berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Qodari dalam sambutannya.

    Sinkronisasi Pusat dan Daerah

    Qodari menegaskan, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada dua faktor utama. Pertama, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

    Dia mencontohkan program prioritas Prabowo-Gibran, yaitu swasembada, yang ditargetkan tercapai dalam waktu cepat. Salah satu wilayah yang diharapkan menjadi penyokong program tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah.

    “Oleh karena itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dinilai sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Qodari.

    Qodari juga mengingatkan risiko yang bisa terjadi jika kepala daerah tidak mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Ia mencontohkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat penolakan dari dua kepala daerah.

    “Jangan sampai pemerintah pusat ingin menyelenggarakan program strategis seperti swasembada pangan, kemandirian energi, atau pembangunan rumah rakyat, tetapi terhambat oleh kepala daerah yang berbeda visi,” tegasnya.

    Hal serupa, lanjut Qodari, juga terjadi dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Ia menyinggung program sodetan Ciliwung pada era Presiden Jokowi yang sempat tertunda lima tahun karena tidak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan.

    Untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, Qodari menyatakan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan ini dinilai berpengalaman dan memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat dalam menangani persoalan perkotaan.

    Sementara itu, untuk wilayah Banten, Qodari mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Pasangan ini disebut mampu mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan wilayah aglomerasi yang diatur dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Selain sinkronisasi pusat dan daerah, Qodari menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kesuksesan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama,” ujar Qodari.

    Ia menambahkan, kehadiran relawan seperti Pendekar 08 dapat membantu memastikan implementasi program pemerintah berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Pendekar 08 adalah salah satu motor penggerak optimisme masyarakat untuk mendukung dan mengawal keberhasilan agenda pembangunan nasional,” tutupnya.

    Tangerang Selatan: Pilkada Serentak 2024 dinilai menjadi momentum penting untuk melahirkan kepala daerah yang memiliki visi sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk mendukung calon kepala daerah yang mendukung agenda nasional.
     
    Hal itu disampaikan Dewan Pembina Pendekar 08, M. Qodari, usai deklarasi dan ikrar relawan Pendekar 08 yang digelar di Tangerang Selatan, Sabtu, 23 November 2024.
     
    “Banyak program pro-rakyat dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memerlukan dukungan kepala daerah, seperti swasembada pangan yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat,” kata Qodari.
    Qodari menyebut Pendekar 08 sebagai komunitas independen yang bertujuan mempererat solidaritas, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Paguyuban ini juga dinilainya menjadi kelanjutan perjuangan para relawan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024.
     
    “Pendekar 08 berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Qodari dalam sambutannya.
     
    Sinkronisasi Pusat dan Daerah
     
    Qodari menegaskan, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada dua faktor utama. Pertama, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan.
     
    Dia mencontohkan program prioritas Prabowo-Gibran, yaitu swasembada, yang ditargetkan tercapai dalam waktu cepat. Salah satu wilayah yang diharapkan menjadi penyokong program tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah.
     
    “Oleh karena itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dinilai sejalan dengan pemerintah pusat,” kata Qodari.
     
    Qodari juga mengingatkan risiko yang bisa terjadi jika kepala daerah tidak mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Ia mencontohkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 akibat penolakan dari dua kepala daerah.
     
    “Jangan sampai pemerintah pusat ingin menyelenggarakan program strategis seperti swasembada pangan, kemandirian energi, atau pembangunan rumah rakyat, tetapi terhambat oleh kepala daerah yang berbeda visi,” tegasnya.
     
    Hal serupa, lanjut Qodari, juga terjadi dalam penanganan banjir di DKI Jakarta. Ia menyinggung program sodetan Ciliwung pada era Presiden Jokowi yang sempat tertunda lima tahun karena tidak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta kala itu, Anies Baswedan.
     
    Untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, Qodari menyatakan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan ini dinilai berpengalaman dan memiliki visi yang selaras dengan pemerintah pusat dalam menangani persoalan perkotaan.
     
    Sementara itu, untuk wilayah Banten, Qodari mendukung pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Pasangan ini disebut mampu mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan wilayah aglomerasi yang diatur dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
     
    Selain sinkronisasi pusat dan daerah, Qodari menekankan pentingnya dukungan masyarakat untuk keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.
     
    “Kesuksesan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama,” ujar Qodari.
     
    Ia menambahkan, kehadiran relawan seperti Pendekar 08 dapat membantu memastikan implementasi program pemerintah berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
     
    “Pendekar 08 adalah salah satu motor penggerak optimisme masyarakat untuk mendukung dan mengawal keberhasilan agenda pembangunan nasional,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi

    Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi

    Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) yang diinisiasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten oleh kandidat Pilkada Banten di Serang, Jumat (22/11/2024). (ANTARA/HO-Ombudsman Banten)

    Kandidat Pilkada Banten komitmen layanan publik bebas maladmistrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 23 November 2024 – 06:27 WIB

    Elshinta.com – Kandidat gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Banten berkomitmen dalam layanan publik bebas administrasi, usai menandatangani Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi (PPBM) yang diinisiasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten.

    Hadir memenuhi undangan Ombudsman Banten di Serang, Banten, Jumat adalah Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Ade Sumardi, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. 

    Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi dalam keterangannya menyampaikan pentingnya para calon kepala daerah menguatkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

    “Pakta Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi ini akan menjadi monumen untuk selalu mengingatkan, khususnya jika kelak ditakdirkan terpilih, agar kepala daerah selalu memikirkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata dia.

    Fadli mengapresiasi seluruh pasangan calon (paslon) yang selalu meneguhkan komitmennya untuk membangun dan menyelenggarakan pelayanan publik yang bermutu bagi Masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

    Dalam Pakta yang ditanda-tangani, berbunyi antara lain komitmen para paslon untuk menghindari perilaku maladministratif dan memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan terkait pelayanan publik, terutama bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    Selain itu, para kandidat juga diminta berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip partisipasi serta mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun implementasi kebijakan/program terkait pelayanan publik.

    Disamping itu, untuk selalu merespon Laporan/Pengaduan Masyarakat mengenai dugaan maladministrasi pelayanan secara transparan, objektif,  dan akuntabel.

    Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, mengatakan  pemerintah bertugas melayani rakyat. Untuk itu, perlu ada yang mengawasi dan mengingatkan kinerjanya. 

    “Maladministrasi harus dihindari. Apalagi pemerintahan saat ini tidak cukup hanya baik, tapi juga harus bisa cepat dalam memberikan pelayanan.”

    Ade juga berterima kasih kepada Ombudsman yang telah mengundang para pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

    Ade menyampaikan permohonan maaf dari pasangannya, Calon Gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rahmi Diany, yang tidak bisa menghadiri undangan Ombudsman hari ini karena sudah terlanjur ada agenda di tempat lain.  Ia menegaskan, pada prinsipnya Airin punya komitmen yang sama dan memahami pentingnya peran dan tugas Ombudsman.

    Sementara itu, Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, usai menandatangani Pakta mengatakan pelayanan publik sudah menjadi kegiatan sehari-hari pemerintah. Bukan hanya administrasi, karena pelayanan publik melebihi itu.

    “Kita dukung Ombudsman untuk mendukung kewenangannya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek maladministrasi dan korupsi dalam pelayanan publik.”  

    Pada kesempatan lain, Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Dimyati Natakusumah juga menyampaikan bahwa pejabat, ASN, dan apa yang ada di dalamnya semua Kementerian Lembaga, diamanatkan untuk memberikan layanan publik yang prima, yang cepat, bagus, murah, efisien, efektif, no-pungli, dan tidak mempersulit. 

    “Untuk itulah, Ombudsman juga harus hadir sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Dimyati.

    Sumber : Antara

  • Prabowo : Saya Percaya Andra Soni Akan Bekerja Keras Perbaiki Kehidupan Rakyat Banten – Page 3

    Prabowo : Saya Percaya Andra Soni Akan Bekerja Keras Perbaiki Kehidupan Rakyat Banten – Page 3

    Sebagai informasi, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah memiliki program andalan untuk pendidikan di Banten. Program andalan Andra Soni-Dimyati di bidang pendidikan adalah sekolah gratis untuk SMA/SMK dan MA, baik negeri maupun swasta. Selain itu ada beasiswa untuk sarjana.

    Selain itu, Andra memiliki program membangun jalan desa sejahtera atau yang disingkat bang andra dan program desa tangguh. Andra-Dimyati akan berfokus membenahi jalan-jalan desa di Provinsi Banten agar masyarakat desa mampu memiliki akses jalan yang layak sehingga perkonomian masyarakat dapat meningkat.

    Kemudian, ada program Desa Tangguh. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana senilai Rp 300 juta per desa setiap tahunnya.

  • Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Profil dan Kekayaan Cagub-Cawagub Banten, Airin Vs Andra Soni

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemprov Banten memiliki dua calon gubernur dan cawagub untuk pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

    Kedua cagub itu yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, dan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.

    Pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi diusung oleh PDIP, sedangkan Andra Soni dan Achmad Dimyati diusung oleh partai Golkar.

    Berikut profil pasangan cagub Banten tersebut

    1. Dr. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.

    Dr. Hj. Airin Rachmi Diany., SH., MH. adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode dari tahun 2011-2021. Selama 10 tahun menjadi Wali Kota, Airin telah menorehkan banyak prestasi dan kemajuan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kini, Kota Tangerang Selatan menjadi Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik di Provinsi Banten.

    Wanita kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Semasa kuliah, Airin pernah menjadi pemenang Mojang Parahyangan Bandung (1995) dan Mojang Provinsi Jawa Barat (1995). Kemudian, ia mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 1996 dan berhasil meraih gelar Puteri Indonesia Favorit serta Puteri Indonesia Pariwisata

    Profil
    Jenis Kelamin : Perempuan
    Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
    Agama : Islam
    Alamat : Kota Tangerang Selatan, Banten
    Pendidikan Terakhir : S3
    Pekerjaan : Wiraswasta

    PENDIDIKAN
    1. SMAN 20 Bandung (1991-1994)
    2. S1 Universitas Parahyangan Bandung (1994-1999), Gelar Sarjana Hukum
    3. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2000-2002), Spesialis Satu
    4. S2 Universitas Padjajaran Bandung, (2003-2005), Gelar Magister Hukum
    5. S3 Universitas Padjajaran Bandung, (2019-2023), Gelar Doktor

    Riwayat Organisasi
    1. Ketua Bidang Perempuan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar (2019-2024)
    2. Ketua Partai Golkar Tangerang Selatan (2020-2025)
    3. Ketua Umum Taekwondo Indonesia Provinsi Banten (2024-2028)
    4. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (2016-2020)
    5. Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (2009-2024)

    Dilansir dari antara, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Airin Rachmi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp304.791.666.069 atau setara Rp304 miliar. Sebagai calon kepala daerah, laporan tersebut disampaikan pada tanggal 26 Agustus 2024.

    Harta kekayaan tersebut mencakup berbagai aset yang dimilikinya dan didominasi aset tanah serta bangunan dengan total senilai Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Serang, Bandung, Jakarta Barat, Padeglang, Jakarta Selatan, Tanggerang, dan lainnya.

    Tidak hanya aset properti, Airin juga memiliki transportasi dan mesin yang terdiri dari 19 unit mobil yang total nilai keseluruhan mencapai Rp3,5 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp900 juta, dan kas atau setara kas sekitar Rp3,2 miliar.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Airin Rachmi sesuai data LHKPN yang telah dilaporkan terhadap KPK.

    Tanah dan bangunan: Rp297.087.666.069 atau Rp297 miliar (128 properti)
    Alat transportasi dan mesin: Rp3.541.000.000 atau Rp3,5 miliar (19 unit transportasi)
    Harta bergerak lainnya: Rp900.000.000
    Surat berharga: Tidak ada laporan
    Kas dan setara kas: Rp3.263.000.000
    Harta lainnya: Tidak ada laporan
    Utang: Tidak ada laporan
    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp304.791.666.069

    2. Ade Sumardi

    Ade Sumardi merupakan cawagub yang mendampingi Airin. Dia lahir pada 27 Juli 1972. Dia menempuh pendidikan di Universitas Islam Nusantara.

    Sebelumnya Ade menjabat sebagai Wakil Bupati Lebak, Banten selama dua periode berturut-turut yaitu pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Tidak hanya menjadi pejabat eksekutif, Ade juga memiliki pengalaman sebagai anggota legislatif.

    Pada tahun 2009, Ade terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Kesuksesannya dalam legislatif tidak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Ade Sumardi juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk periode 2024-2029.

    Ade juga memiliki peran yang signifikan di partai politik. Pada tahun 2019, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten hingga saat ini.

    Dilansir dari antara, berbeda dengan pasangan politiknya, yakni Airin Rachmi yang memiliki harta kekayaan mencapai ratusan miliaran, terpantau Ade Sumardi hanya memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp1,2 miliar.

    Berdasarkan data terakhir yang dirilis, jumlah kekayaan tersebut terdiri dari berbagai aset, seperti tanah dan bangunan yang berjumlah Rp430 juta.

    Lalu, terdapat alat transportasi dan mesin senilai Rp750 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp257 juta, dan kas atau setara kas senilai Rp72 juta.

    Dalam laporannya, Ade pun tercatat memiliki hutang yang ditanggung sebesar Rp216 juta. Oleh sebab itu, jumlah harta yang bernilai Rp1,5 menyusut menjadi Rp1,2 setelah dikurangi oleh jumlah hutang yang dimilikinya.

    Selengkapnya, berikut adalah rincian jumlah harta kekayaan Ade Sumardi sesuai data LHKPN yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024.

    1. Tanah dan bangunan: Rp430.150.000

    Tanah seluas 4588 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp60.000.000
    Tanah dan bangunan seluas 200 m2/135 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp50.000.000
    Tanah seluas 733 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp20.000.000
    Tanah seluas 2487 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp24.870.000
    Tanah seluas 2973 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp35.000.000
    Tanah seluas 6191 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp90.280.000
    Tanah dan bangunan seluas 96 m2/96 m2 di Kab / Kota Lebak, hasil sendiri Rp150.000.000

    2. Alat transportasi dan mesin: Rp750.000.000

    Mobil, Toyota Camry Sedan tahun 2007, hasil sendiri Rp70.000.000
    Mobil, Toyoya Minibus tahun 2012, hasil sendiri Rp180.000.000
    Mobil, Honda Minibus tahun 2017, hasil sendiri Rp200.000.000
    Mobil, Toyota JEEP tahun 2019, hasil sendiri Rp300.000.000

    3. Harta bergerak lainnya: Rp257.000.000

    4. Surat berharga: Tidak ada laporan

    5. Kas dan setara kas: Rp72.895.999

    6. Harta lainnya: Tidak ada laporan

    Jumlah harta: Rp1.510.045.999

    7. Hutang: Rp216.467.581

    Total harta kekayaan (Harta-Hutang): Rp1.293.578.418

  • Debat Pilgub Banten: Dimyati Janjikan Kuota 70 Pekerja Lokal, Ade Bakal Hapus Calo Regional 21 November 2024

    Debat Pilgub Banten: Dimyati Janjikan Kuota 70 Pekerja Lokal, Ade Bakal Hapus Calo Regional 21 November 2024

    Debat Pilgub Banten: Dimyati Janjikan Kuota 70 Pekerja Lokal, Ade Bakal Hapus Calo
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com –
    Industri skala besar berdiri di Provinsi Banten.
    Namun, hal itu belum memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakatnya.
    Lalu, bagaimana cara dua calon wakil gubernur Banten untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan?
    Calon gubernur nomor urut 2, Dimyati Natakusumah, menjanjikan akan memberikan kesempatan 70 persen warga lokal untuk bekerja di setiap industri melalui peraturan gubernur (Pergub) dan peraturan daerah (Perda).
    “Lowongan pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat Banten. Di sini perlu yang namanya peraturan gubernur atau peraturan daerah. Nanti ditingkatkan bahwa 70 persen warga masyarakat Banten itu yang bekerja di industri, perhotelan, jasa, restoran, perkantoran, dan seterusnya,” kata Dimyati saat
    debat Pilgub Banten
    di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Dimyati meyakini, dengan langkah itu, dapat mengentaskan angka pengangguran yang saat ini berada pada posisi kedua terbanyak se-Indonesia.
    Mantan anggota DPR RI ini pun sesumbar, jika diberikan amanah, setiap warga Banten yang menganggur akan mendapatkan pekerjaan.
    “Insya Allah mereka akan bekerja, dan kami akan prioritaskan untuk masyarakat Banten,” ucap Dimyati.
    Kemudian, Dimyati juga akan memberikan tempat tinggal atau rumah serta lahan untuk para pekerja.
    Sementara itu, calon wakil gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, mengaku selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait adanya
    calo lowongan
    pekerjaan.
    “Pak, kami banyak pengangguran. Industri di kami banyak, tetapi itu banyak calonnya. Kami harus bayar sekian, itu adalah problem rakyat,” kata Ade.
    “Jadi, kami hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Ini adalah masalah,” sambung Ade.
    Untuk menghilangkannya, Ade bersama pasangannya Airin Rachmi Diany akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan.
    Selain itu, Airin-Ade juga akan melatih masyarakat usia kerja agar kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi dengan mudah dari warga lokal.
    Pelatihan akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan menyiapkan BLK Mobile.
    “Nanti BLK ini akan datang ke kampung-kampung, datang ke desa-desa, datang ke pondok-pondok pesantren untuk melatih anak-anak kita sehingga nanti punya skill dan kemampuan,” ujar Ade.
    Selain itu, lanjut Ade, lulusan SMK dipersiapkan agar dapat diterima di dunia industri, bukan justru menganggur setelah lulus karena skill-nya tak sesuai kebutuhan.
    “Intinya, problem di lapangan percaloan tidak ada. SDM dipersiapkan sehingga dengan sendirinya, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HMI Cabang Serang tuntut Kapolda Banten dievaluasi

    HMI Cabang Serang tuntut Kapolda Banten dievaluasi

    “Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat,”

    Tangerang (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Banten mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo agar mengevaluasi secara menyeluruh terhadap netralitas dan kinerja Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto pada proses Pilkada 2024.

    Tuntutan itu, disampaikan kelompok mahasiswa pada digelar aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.

    “Kami mengecam keras segala bentuk pelanggaran netralitas Polri, apalagi di tengah pesta demokrasi yang seharusnya menjadi simbol kebebasan rakyat,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Selasa.

    Menurutnya, HMI meminta kepada pimpinan tertinggi Polri untuk mencopot Kapolda Banten jika terbukti gagal menjaga marwah institusi kepolisian.

    Eman menyatakan bahwa netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan amanat yang wajib dipatuhi. Namun, dugaan keterlibatan oknum Polda Banten dalam politik praktis mencederai demokrasi dan kepercayaan publik.

    “Jika tidak ada langkah tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan hancur,” tuturnya.

    Selain itu, HMI Cabang Serang juga menyoroti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian, seperti pengeroyokan oleh oknum Polairud Polda Banten hingga menelan korban jiwa, serta kematian tahanan di dalam sel.

    “Penegak hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menjadi ancaman. Jika oknum-oknum ini tidak ditindak tegas, maka keadilan hanya akan menjadi ilusi,” ungkapnya.

    Dalam kesimpulan aksinya, HMI Cabang Serang menyampaikan tiga tuntutan. Yakni evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten dalam Pilkada 2024, tindak tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta copot Kapolda Banten yang gagal menjaga netralitas dan integritas institusi.

    Banyak kasus yang mencuat ke media massa terkait dugaan kuat ketidaknetralan kepolisian di Banten. Mulai dari pemanggilan para kepala desa dengan dalih pemeriksaan dugaan korupsi.

    Kemudian seperti berkaitan dengan pemanggilan tersebut, banyak oknum kepala desa mendukung pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah. Termasuk di Kabupaten Serang, oknum kepala desa mencuat berkampanye untuk pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas.

    Bahkan Ketua Apdesi Serang Muhammad Maulidin Anwar yang sudah ditetapkan tersangka kasus pidana Pemilu, justru dihentikan perkaranya oleh Polda Banten. Kasus serupa tidak berlanjut, juga terjadi terhadap Ketua Apdesi Kabupaten Lebak Rusyadianto.

    Eman menegaskan bahwa HMI Cabang Serang akan terus mengawal netralitas jajaran Polda Banten, sampai ada tindakan nyata dari Mabes Polri.

    “Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan kembali dengan suara yang lebih lantang dan massa yang lebih besar. Jangan biarkan demokrasi dan keadilan terkubur oleh kesewenang-wenangan,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024