Tag: Dimyati Natakusumah

  • Menteri Nusron Sebut Ada 796 Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    Menteri Nusron Sebut Ada 796 Pelanggaran Tata Ruang di Jabodetabek-Punjur

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali mengadakan rapat penanganan banjir Jabodetabek-Punjur yang berlangsung di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/03/2025). Dalam rapat yang mengundang Pemerintah Provinsi Banten ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyebut masih banyak pelanggaran tata ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur.

    “Kita melakukan pengecekan terhadap tata ruang Jabodetabek-Punjur sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden, red) 60 Tahun 2020 dan implementasi lapangannya. Ternyata setelah kita cek di Jabodetabek-Punjur ternyata ada pelanggaran tata ruang, jumlahnya banyak sekali, sekitar 796 titik pelanggaran tata ruang, yang ini secara tidak langsung menjadi penyebab adanya banjir,” kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada media usai rapat.

    Dijelaskan pada kesepakatan ini, pelanggaran yang kerap terjadi ialah pemanfaatan lahan yang tak sesuai pada tata ruang. Misalnya, seperti yang awalnya hutan atau perkebunan, telah beralih fungsi menjadi perumahan, bahkan tempat usaha.

    “Tahun ini kita targetkan penanganannya sudah sudah selesai. Buat yang sudah membangun tidak punya alas hak, kita akan lakukan pendekatan kemanusiaan. Terhadap yang sudah punya alas hak, kita akan cek satu per satu, kalau prosesnya tidak _prudent_, tidak proper, tidak _compliant_, akan kita dekati untuk membatalkan sendiri sertipikatnya. Tapi kalau sertipikatnya solid, maka kita akan lakukan tahapan Pengadaan Tanah,” jelas Menteri Nusron.

    Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah sebelumnya mengundang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Jawa Barat. Nantinya setelah Idulfitri, akan dilangsungkan rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menuntaskan permasalahan banjir di Jabodetabek-Punjur.

    Turut serta pada rapat ini, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah; serta Bupati/Wali Kota se-Banten. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati, serta Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya.

     

  • Raden Dewi Jalani Sertijab Bupati Pandeglang dari Irna Narulita

    Raden Dewi Jalani Sertijab Bupati Pandeglang dari Irna Narulita

    Pandeglang

    Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi menjalani upacara serah terima jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Keduanya resmi menerima jabatan itu, yang sebelumnya dijabat Irna Narulita-Tanto Warsono Arban.

    Raden Dewi Setiani mengapresiasi kinerja Irna-Tanto selama dua periode memimpin Pandeglang. Dewi mengaku bakal meneruskan program-program yang telah dilakukan oleh keduanya.

    “Hasil kerja keras Ibu Irna dan Bapak Tanto akan kami lanjutkan dan menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan pembangunan yang adil dan merata,” kata Dewi saat acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang di Kantor DPRD Pandeglang, Selasa (4/3/2025).

    Raden Dewi Setiani adalah adik kandung Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, yang merupakan suami Irna Narulita. Dimyati pernah menjabat Bupati Pandeglang dari 2000 sampai 2009. Sedangkan Irna menjabat selama dua periode.

    Dewi menyebut Dimyati Natakusumah adalah mentornya. Dia juga mengucapkan terima kasih karena telah dibimbing selama menjadi calon bupati.

    Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Mentor kami Bapak Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, yang telah memberikan doa restu yang juga dukungan dan bimbingan serta kasih sayang untuk Dewi-Iing,” katanya.

    Dewi menyatakan masih banyak persoalan yang harus dibenahi di masa kepemimpinannya. Atas hal itu, dia mengaku memiliki delapan program prioritas utama untuk membenahi Pandeglang.

    “Visi-misi tersebut akan kami wujudkan dengan delapan program prioritas yang diberi nama Asta Cita Pandeglang, yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

  • Pemprov Banten Larang Siswa SMA-SMK Study Tour ke Luar Provinsi

    Pemprov Banten Larang Siswa SMA-SMK Study Tour ke Luar Provinsi

    Serang

    Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan surat edaran larangan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat melaksanakan karyawisata atau study tour ke luar Provinsi. Pemprov meminta karyawisata digelar di dalam Provinsi Banten.

    Dilihat dari akun Instagram Pemprov Banten, larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Larangan Pelaksanaan karyawisata/study tour dan Kegiatan Outing Class Keluar Provinsi Banten.

    “Melarang pelaksanaan karyawisata/study tour dan outing class peserta didik SMA, SMK, dan SKh, ke luar wilayah Provinsi Banten saat hari efektif, termasuk hari libur,” tulis surat edaran tersebut seperti dilihat detikcom, Selasa (4/3/2025).

    Pelaksanaan study tour siswa hanya diperbolehkan dilakukan di dalam Provinsi Banten. Kebijakan itu bermaksud untuk mengoptimalkan wisata lokal sebagai edukasi.

    “Bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang melanggar atas penyelenggaraan terhadap kebijakan poin satu kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

    Aturan tersebut dikecualikan bagi sekolah yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak lain di luar Provinsi Banten. Namun, wajib melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah meminta kepada sekolah SMA untuk mentaati aturan tersebut. Dimyati mengatakan cuaca saat ini juga tidak mendukung siswa melakukan study tour.

    “Terkait study tour, saya berharap kepada semua sekolah jangan ke luar kota. Apalagi dengan kondisi cuaca sekarang ini,” ujar Dimyati.

    (aik/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wagub: Pemprov Banten ikut awasi PSU di Kabupaten Serang

    Wagub: Pemprov Banten ikut awasi PSU di Kabupaten Serang

    “PSU ya harus kita laksanakan, kan sudah ditetapkan tanggal 25 April di Kabupaten Serang. Jadi pemerintah provinsi akan ikut mengawasi jalannya PSU itu berjalan langsung umum bebas rahasia, intinya harus sukses,”

    Serang (ANTARA) – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengatakan Pemerintah Provinsi Banten akan ikut mengawasi jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, yang merupakan hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi.

    “PSU ya harus kita laksanakan, kan sudah ditetapkan tanggal 25 April di Kabupaten Serang. Jadi pemerintah provinsi akan ikut mengawasi jalannya PSU itu berjalan langsung umum bebas rahasia, intinya harus sukses,” kata Dimyati di Serang, Rabu.

    Dimyati menjamin partisipasi masyarakat Kabupaten Serang akan penuh untuk PSU kali ini.

    Pihaknya akan berpedoman pada pelaksanaan PSU yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

    Sebelumnya, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna mendalilkan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes) Yandri Susanto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Serang Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025.

    Atas dalil tersebut, pemohon memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Serang Tahun 2024.

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Serang 2024.

    Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam agenda pembacaan putusan perkara Nomor 70 tahun 2025 PHP Bupati Serang yang diikuti secara daring dari Serang, Senin.

    “Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang,” kata Suhartoyo.

    Dikatakan Suhartoyo, PSU tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan Pemilihan 27 November 2024.

    Pelaksanaan PSU tersebut juga harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan tanpa melaporkan kembali kepada MK.

    “Dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak keputusan a quo diucapkan,” katanya.

    Dengan demikian, kata Suhartoyo, putusan MK tersebut membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang. MK juga memerintahkan agar KPU Kabupaten Serang segera berkoordinasi dan melakukan supervisi.

    “Selain KPU, Bawaslu Kabupaten Serang juga harus segera melakukan supervisi dan koordinasi dalam melakukan pengawasan PSU tersebut,” katanya.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas

    Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas

    Gubernur Banten terpilih Andra Soni berjalan keluar ruangan usai menjalani tes kesehatan dan pengambilan tanda pangkat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU

    Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni-Dimyati Natakusumah menolak pakaian dinas hingga tempat tidur yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Banten untuk keperluannya nanti saat bertugas.

    “Saya dan Pak Dimyati pakai pakaian yang dijahit sendiri untuk pelantikan. Dan tidak akan melaksanakan pembelanjaan untuk furnitur rumah dinas,” ujar Andra dalam keterangannya di Serang, Selasa.

    Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu mengatakan ia juga akan menggunakan rumah dinas dengan fasilitas yang sudah ada sebelumnya.

    “Kemudian setelah resmi dilantik saya akan memberikan arahan kepada dinas terkait untuk melakukan evaluasi atas keperluan gubernur yang telah dianggarkan sebelumnya di mana anggaran telah ditetapkan sebelum Gubernur Banten terpilih, dan setelah terpilih saya memilih untuk tidak menggunakan anggaran tersebut,” ujar dia menegaskan.

    Terpisah, Pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan semenjak munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya berencana untuk membatalkannya.

    “Yang ditayangkan di RUP (rencana umum pengadaan) yang terdapat dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) belum tentu direalisasikan apalagi kita semua sama mengetahui sedang melakukan beberapa efisiensi dan rasionalisasi sesuai Inpres 1 Tahun 2025,” ujar dia.

    Rina mengatakan pada pelaksanaannya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih untuk pengadaan pakaian, meubel serta peralatan lainnya tidak akan membebani anggaran.

    “Pemprov pun merencanakan menganggarkan melaksanakan sesuai norma aturan penyiapan sarana prasarana kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH). Namun arahan jelas dan konkrit dari gubernur terpilih Bapak Andra menyatakan bahwa beliau tidak akan membebani APBD dan menyediakan semua pakaian-pakaian dengan biaya sendiri,” ujar dia.

    Pemprov Banten melalui Biro Umum dan Perlengkapan menganggarkan belanja pakaian dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih dengan total pagu Rp1.015.000.000.

    Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten. Paket pengadaan itu memiliki kode rancangan umum pengadaan (RUP) 56082744.

    Sementara dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten dengan kode rancangan umum pengadaan (RUP) 55086871, bahwa Pemprov Banten melalui Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten menganggarkan hampir setengah miliar atau tepatnya Rp426,84 juta untuk pengadaan tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

    Sumber : Antara

  • Andra Soni Pastikan Program Sekolah Gratis di Banten Tak Terpengaruh Efisiensi

    Andra Soni Pastikan Program Sekolah Gratis di Banten Tak Terpengaruh Efisiensi

    Jakarta

    Gubernur Banten terpilih Andra Soni mengatakan wilayahnya juga terdampak efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia memastikan program kampanyenya bersama Dimyati Natakusumah tak akan terdampak.

    “Jadi APBD Provinsi Banten itu ditetapkan di November tahun 2024. Sedangkan, Pilkada itu dilaksanakan juga di akhir November tahun 2024. Nah kemudian kalau APBD atau pemerintahan daerah itu kan terkait dengan bagaimana proses perencanaan,” kata Andra usai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Andra menyebut sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Banten dan Ketua DPRD terkait program ke depan. Ia memastikan program sekolah gratis yang dicanangkan tak akan terdampak.

    “InsyaAllah beberapa program kami yang kami canangkan dalam visi-misi waktu kampanye itu bisa dijalankan, salah satunya adalah terkait dengan sekolah gratis,” ujar Andra.

    “Ya, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di provinsi Banten yang swasta sesuai dengan program yang kami buat, dan sekolah-sekolah yang bersedia untuk bekerja sama insyaallah kami akan melaksanakannya di tahun ajaran baru tahun 2025. Itu pertama,” kata dia.

    Andra mengatakan program bangun jalan desa juga tetap berlangsung. Ia menyebut program ini bersentuhan langsung dengan rakyat.

    “Kedua, kami juga ada program ‘Bank Andra’ Bangun Jalan Desa Sejahtera, ini sesuai dengan Asta Cita karena memulai membangun dari desa atau memulai bangun dari bawah,” imbuhnya.

    (dwr/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih dijadwalkan menjalani
    registrasi pelantikan
    serta pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Minggu (16/2/2025).
    Hal ini tertuang dalam surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang diterbitkan pada 11 Februari 2025.
    Sedianya, para kepala daerah tersebut akan menjalani registrasi pelantikan serta pemeriksaan kesehatan pada Sabtu (15/2/2025) kemarin.
    Namun, pemeriksaannya ditunda karena alasan teknis, banyak kepala daerah dan wakilnya berhalangan sehingga jadwal diundur sehari.
    Sementara itu, sebanyak 242 kepala daerah terpilih lainnya akan mengikuti tahapan serupa pada keesokan harinya.
    Agenda ini menjadi langkah penting sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih.
    Beberapa nama besar akan hadir dalam sesi pemeriksaan kesehatan hari pertama. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara terpilih, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
    Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, juga akan mengikuti pemeriksaan ini.
    Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto, Gubernur-Wakil Gubernur Jambi, Al Haris-Abdullah Sani, serta Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru-Cik Ujang, juga dijadwalkan menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan dalam sesi pertama yang berlangsung pukul 08.00-10.00 WIB.
    Mereka akan menjalani proses ini bersama 73 bupati dan wakil bupati dari masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Pada sesi kedua, pukul 10.00-12.00 WIB, giliran Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
    Sesi ini juga akan diikuti oleh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sementara itu, sesi ketiga yang berlangsung pukul 13.00-15.00 WIB akan diikuti oleh Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Tahapan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih yang akan segera bertugas memimpin daerah masing-masing.
    (KOMPAS.COM/SINGGIH WIRYONO)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih hasil Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) Serentak 2024 akan melakukan registrasi pelantikan dan menjalani
    pemeriksaan kesehatan
    di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Sabtu (15/2/2025) besok.
    Dilansir dari surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang dikeluarkan 11 Februari 2025, 239 kepala daerah ini akan menjalani hari pertama pemeriksaan kesehatan.
    Sementara itu, sisanya 242 kepala daerah terpilih dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan registrasi pelantikan pada Minggu (16/2/2025).
    Sebagaimana radiogram Kemendagri, terdapat nama-nama besar yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan hari pertama, seperti Menantu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
    Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi an Vasko Ruseimy.
    Selanjutnya, Ada Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto; Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani; dan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Cik Ujang.
    Lima pasang gubernur-wakil gubernur terpilih yang akan menjalani sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB untuk pemeriksaan kesehatan dan registrasi bersama 73 bupati-wakil bupati di masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB, ada nama besar seperti Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta tepilih, Pramono Anung-Rano Karno; Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan; dan Gubernur-Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sesi ketiga yang akan dimulai pukul 13.00-15.00 WIB, ada nama Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Dalam sesi ini, Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan.
    Diketahui Hanindito merupakan anak dari Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Menteri Prabowo yang Berulah di 100 Hari Pertama, Satunya Sampai Kena Semprot Warga

    Deretan Menteri Prabowo yang Berulah di 100 Hari Pertama, Satunya Sampai Kena Semprot Warga

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sekiranya ada lima menteri Prabowo yang berulah pada 100 hari pertama.

    Deretan ini dirangkum Tribun Jakarta usai Presiden Prabowo memberikan sinyal bakal mengatur ulang komposisi kabinetnya atau reshuffle.

    1. Kop Surat Menteri Yandri

    Di hari pertama kerja, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sudah membuat gaduh dengan kop surat resmi kementeriannya.

    Yandri membuat surat dengan nomor 19/UMM.02.03/X/2024,bersifat penting dan berperihal undangan haul, hari santri dan tasyakuran.

    Surat tersebut ditujukan kepada para Kepala Desa, para sekretariat desa, para staf desa, para Ketua RW, Para Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Keramat Watu.

    Keramat Watu sendiri merupakan kecamatan di Kabupaten Serang.

    Isi surat adalah undangan untuk menghadiri haul kedua ibunda Yandri Susanto di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Mengaku Kebanjiran Pesan WA Setelah Pidato Presiden RI Prabowo Subianto Bilang ada yang Kritik dirinya Bajingan Tolol.

    Surat tersebut tertera tanda tangan Yandri sebagai menteri.

    Acara haul itupun terlaksana sekira pukul 09.00-12.00 WIB.

    Yandri dan istrinya yang calon Bupati Serang, Ratu Zakiyah hadir pada acara tersebut

    Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah juga hadir.

    Berdasarkan pemantauan TribunBanten.com, alat peraga kampanye (APK) calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas terpampang di dalam area ponpes. 

    Terlihat juga stiker Paslon nomor urut 2, Zakiyah-Najib di aula ponpes yang menjadi tempat utama acara tersebut. 

    Surat Yandri diduga sebagai penggalangan terkait pencalonan istrinya. Aksi Yandri juga dikritik lantaran menggunakan kop kementerian untuk urusan pribadi.

    Yandri akhirnya minta maaf setelah ditegur Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya.

    2. Menteri Pigai Minta Anggaran Rp 20 T

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun. 

    Kata dia, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

    “Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

    Pigai menuturkan, jika dirinya memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.

    Menurut Pigai, Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. 

    Anggaran besar yang diminta Pigai pun memancing amarah publik hingga ramai dikritik di media sosial.

    3. Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Bikin Gaduh

    Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad berulah terkait penggunaan patroli dan pengawalan atau patwal.

    Diketahui, video mobil dinas RI 36 sempat viral di media sosial usai menerobos jalan Ibu Kota sambil dikawal petugas patwal.

    Aksi tersebut mendapat sorotan karena petugas patwal tidak hanya memaksa mobil lain untuk berhenti, tapi juga menunjuk-nunjuk sopir taksi. 

    Hal ini lantas menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai penggunaan patwal secara sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain.

    Video yang viral ini kadung membuat masyarakat menghujat penggunaan patwal karena pejabat jadi diistimewakan dibandingkan masyarakat umum.

    Setelah peristiwa pada Rabu (8/1/2025), masyarakat kesulitan mencari pengguna mobil dinas itu.

    Sebab, sejumlah pejabat kompak membantah menggunakannya.

    Saat kritik masyarakat atas RI 36 dan penggunaan patwal semakin ramai, utamanya di media sosial, Raffi Ahmad muncul.

    Raffi menyatakan, RI 36 adalah mobil dinas yang ia gunakan. Namun saat kejadian ia mengaku tidak ada di dalam mobil.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” ujar Raffi dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

    Raffi mengaku baru mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

    Dijelaskan Raffi, kronologi kejadian bermula saat tim patwal melihat adanya taksi Alphard berwarna hitam. 

    Menurutnya, di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

    “Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Raffi menambahkan petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi.

    “(Petugas patwal) mengatakan ‘sudah, maju pak’ dengan gestur yang terlihat di video,” pungkasnya.

    Atas peristiwa tersebut, Raffi mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Petugas patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksipun disanksi oleh Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

    4. Menteri Trenggono dan Pagar Laut

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono disorot gegara pernyataannya soal pagar laut.

    Setelah pasukan TNI AL telah melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Trenggono justru bersikap beda.

    Dia menyayangkan pembongkaran tersebut. Menurutnya pagar laut tersebut sedang dalam penyelidikan.

    Setelah ramai jadi perbincangan publik, Trenggono kembali angkat bicara, menyamakan sikapnya dengan TNI AL.

    “Jadi sudah akhirnya tadi sepakat, jadi bukan silang pendapat,” kata Trenggono usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

    “Jadi saya sampaikan kepada KSAL, saya harus ada bukti dulu, Pak, sabar ya. Kita kasih batas waktu sampai dengan hari Rabu. (Dia bilang), Oke setuju, maka nanti secara bersama-sama hari Rabu dengan berbagai macam (kita melakukan pembongkaran),” ucap Trenggono.

    5. Menteri Bahlil Bikin Gaduh Gas 3 Kg

    Terkini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuat gaduh Indonesia dengan kebijakannya soal pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di pengecer atau warung kelontong.

    Sudah sejak Sabtu (1/2/2025), gas mulai langka di pengecer, dan masyarakat mulai kebingungan memenuhi kebutuhan energi untuk memasak itu.

    Pasalnya, pengguna gas subsidi itu bukan hanya untuk dapur memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, tapi juga untuk para pelaku UMKM berjualan sehari-hari.

    Kebijakan Bahlil yang tanpa sosialisasi itu membuat antrean panjang di pangkalan gas elpiji.

    Bahkan, syarat harus membawa KTP setiap pembelian juga tak kalah merepotkan.

    Tak hanya itu, Bahlil juga disemprot oleh warga Tangerang bernama Effendi.

    Di depan warga, ia meluapkan keresahan yang sudah bercampur dengan emosi.

    Saat itu, dirinya diketahui tengah sibuk mengantre membeli gas elpiji 3 kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

    Dari pengakuannya, Effendi mengatakan tengah memasak namun ditinggal untuk mengantre gas 3 kg di sana.

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi dikutip TribunJakarta dari tayangan video yang beredar.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Emosinya yang kadung meledak, membuat Effendi sampai ditenangkan para pengawal Bahlil.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo pun bersikap cepat dan meminta Bahlil membatalkan kebijakannya.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia Kembali aktif dengan nama sub-pangkalan.”

    “Nanti PERTAMINA dengan ESDM akan membekali mereka system aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun.”

    “Bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagan yang formal, agar mereka juga bisa menjadi UMKM,” kata Bahlil saat wawancara dengan awak media di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya