Tag: Dimyati Natakusumah

  • Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    Wagub Banten tegaskan pelantikan adiknya di Bapenda tanpa nepotisme

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,”

    Serang (ANTARA) – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah membantah adanya praktik nepotisme dalam pelantikan adiknya, Raden Berli Rizki Nata Kusumah, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

    Ia menekankan, pengangkatan Berli dilakukan melalui proses seleksi berbasis merit dan manajemen talenta yang ketat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

    “Oh iya, kalau dia tidak bekerja benar, copot saja. Saya ingin dia bekerja maksimal, jangan sampai memalukan. Kalau dia tidak bagus, justru saya yang malu,” kata Dimyati usai pelantikan pejabat Pemprov Banten di Serang, Senin.

    Dimyati menjelaskan, adiknya telah lama berkarier di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan memiliki rekam jejak birokrasi yang kuat.

    “Dia dari awal memang di provinsi, bukan pindahan dari kabupaten atau kota. Basic-nya dari Biro Keuangan, kemudian Sekretaris Bapenda, lalu Plt Kepala Dinas PMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Jadi ini bukan nepotisme, tapi murni proses karier,” ujarnya.

    Ia mengaku justru lebih nyaman bila tidak ada keluarga yang bekerja di instansi yang sama dengannya. “Sebenarnya saya lebih senang kalau tidak ada keluarga yang jadi pejabat di provinsi. Tapi kariernya sudah mentok, sudah belasan tahun di eselon III berpindah-pindah jabatan,” kata Dimyati.

    Wakil gubernur juga menegaskan, dirinya kerap menolak permintaan kerabat lain yang ingin pindah ke lingkungan Pemprov Banten. “Ada keluarga yang di kabupaten dan kota, saya larang pindah ke provinsi. Saya bilang, tetaplah mengabdi di daerah masing-masing. Jadi ini tidak ada unsur keluarga dalam jabatan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, tanggung jawab moralnya kini justru semakin berat karena memiliki beban ganda: memastikan seluruh pejabat, termasuk adiknya, bekerja profesional dan bersih dari penyimpangan. “Beban saya juga besar. Saya sudah ingatkan, awas jangan korupsi, jangan main-main. Apalagi di Bapenda, target pendapatan harus tercapai,” katanya menegaskan.

    Dimyati menuturkan bahwa proses pelantikan pejabat kali ini dilakukan transparan dan melibatkan berbagai unsur. “Ini hasil koordinasi yang baik dari tim Baperjakat. Prosesnya melalui penilaian jabatan, kepangkatan, assessment, fit and proper test, hingga kajian lengkap. Kami hanya memfinalkan hasil yang sudah sesuai aturan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, profesionalisme dan kinerja menjadi kunci utama dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Kalau target tidak tercapai, siap-siap dievaluasi. Kalau tak bekerja baik, copot saja. Karena bagi saya, jabatan bukan hadiah, tapi tanggung jawab,” tegasnya.

    Menurut Dimyati, rotasi dan promosi pejabat merupakan bagian dari sistem merit yang diterapkan Pemprov Banten untuk memperkuat birokrasi berbasis kinerja. “Yang penting itu kepangkatan dan kinerja (PDRT)-nya bagus. Semua dinilai objektif,” katanya.

    Ia berharap pejabat yang baru dilantik, termasuk Raden Berli Rizki Nata Kusumah, dapat segera menyesuaikan diri dan mempercepat realisasi program pembangunan daerah. “Mudah-mudahan semua bisa bekerja maksimal dan bergerak cepat. Nanti kita evaluasi dalam enam bulan,” kata Dimyati.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun Regional 9 Oktober 2025

    TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan anggaran Rp 1 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 11.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026.
    Namun, pemerintah pusat justru memangkas transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 554 miliar.
    “Mau tidak mau kami harus menyesuaikan terhadap apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat karena kewenangannya ada di sana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Aprriandhi, kepada wartawan di Serang, Kamis (9/10/2025).
    Deden mengatakan, Provinsi Banten dan beberapa daerah di Indonesia telah menyampaikan usulan agar pemangkasan TKD dievaluasi oleh pemerintah pusat.
    Sebab, Pemprov Banten membutuhkan anggaran besar untuk merealisasikan program prioritas Gubernur Banten, Andra Soni, dan Wakil Gubernur, Dimyati Natakusumah.
    Selain itu, program lain juga untuk menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    “Banyak kebutuhan daerah yang harus terpenuhi, seperti penambahan PPPK yang perlu anggaran hampir Rp 1 triliun. Belum lagi beberapa program lain yang harus dilakukan oleh Pemprov dalam rangka menunjang program nasional,” ujar Deden.
    Jika TKD tetap dipangkas, lanjut Deden, Pemprov Banten akan menyesuaikan pos anggaran dengan melakukan efisiensi.
    Namun, tetap tidak mengutak-atik anggaran program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
    “Pak Gubernur lebih mementingkan program yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti membangun jalan desa, JUT, dan ketahanan pangan, itu kan yang menjadi konsentrasi Pak Gubernur,” kata dia.
    Selain itu, Pemprov juga akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya dari sektor pajak kendaraan saja, tetapi juga dari sektor lainnya.
    “Bapenda kami dorong untuk mencari sumber pajak baru di luar pajak kendaraan bermotor,” ujar Deden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andra-Dimyati Luncurkan Bus Trans Banten, Gratis hingga Akhir Tahun

    Andra-Dimyati Luncurkan Bus Trans Banten, Gratis hingga Akhir Tahun

    Kota Serang

    Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah meluncurkan Trans Banten Koridor 3 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Banten. Trayek bus tersebut masih tahap uji coba dan digratiskan hingga akhir tahun.

    Bus tersebut memiliki rute Terminal Pakupatan-Kampus Untirta Sindangsari. Peluncuran dilakukan bertepatan dengan peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten di halaman KP3B, Curug, Kota Serang, Sabtu (4/10/2025).

    Andra Soni menuturkan rute Trans Banten melewati sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Di antaranya kampus dan pelayanan publik, yakni Polda Banten, BNN Provinsi Banten, KPU Provinsi Banten, Labkesda Provinsi Banten, RSUD Banten, dan lainnya.

    “Banyak sekali area-area publik yang dilalui oleh Trans Banten ini. Semoga bermanfaat, terus tumbuh dan berkembang. Jam operasional Trans Banten dimulai dari pukul 06.00-18.00 WIB,” katanya.

    Trans Banten akan digratiskan hingga akhir tahun. Namun, pengguna tetap harus melakukan tapping kartu sebagai transaksi saat menggunakan layanan transportasi tersebut.

    Selain itu, Andra Soni berharap ke depan transaksi nontunai Trans Banten bisa bekerja sama dengan Bank Banten.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah berharap peluncuran Trans Banten bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi massal.

    “Ini ulang tahun Provinsi Banten, jadi ini hadiah. Kita gratiskan hingga akhir tahun,” ujarnya.

    (aik/dhn)

  • Trans Banten lakukan uji coba layanan gratis hingga akhir Desember

    Trans Banten lakukan uji coba layanan gratis hingga akhir Desember

    Terkait dengan tarifnya nanti, karena ini disubsidi oleh pemerintah daerah, nanti ada hitungan tersendiri dari Bank Banten

    Serang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Banten melakukan uji coba operasional Trans Banten dengan layanan gratis mulai Sabtu ini hingga akhir Desember 2025.

    Layanan transportasi berbasis bus ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelajar, mahasiswa, hingga pegawai instansi pemerintah di Kota Serang dan sekitarnya.

    Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Sabtu, menegaskan layanan gratis diberikan untuk pembiasaan sistem pembayaran non-tunai menggunakan kartu uang elektronik khusus.

    “Semoga bisa bermanfaat untuk khususnya pelajar dan mahasiswa, dan Insya Allah sampai dengan akhir Desember ini gratis. Nanti akan ada kartu khusus yang dimiliki oleh penumpang untuk di-tap. Jadi selama tiga bulan itu pembiasaan menggunakan tap,” ujar dia.

    Ia menambahkan tarif Trans Banten nantinya dihitung dengan skema subsidi pemerintah daerah melalui Bank Banten.

    “Terkait dengan tarifnya nanti, karena ini disubsidi oleh pemerintah daerah, nanti ada hitungan tersendiri dari Bank Banten. Insya Allah kita optimalkan Bank Banten,” katanya.

    Selain melayani mahasiswa, rute Trans Banten melewati sejumlah fasilitas publik.

    “Awalnya ini kan kampus-kampus, ada lima kampus. Juga bisa dimanfaatkan oleh pegawai Pemprov Banten, ada RSUD, PLN, Polda, KPU, BNN, BPN, laboratorium, Stikes. Banyak sekali area publik yang dilalui. Semoga bermanfaat dan terus berkembang,” ujar Andra.

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menambahkan layanan gratis ini merupakan bentuk hadiah untuk masyarakat pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Banten. “Yang penting ini ulang tahun Banten, hadiah gratis,” ucapnya.

    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo menjelaskan bus beroperasi setiap jam dengan kapasitas 30–37 penumpang per bus.

    “Ini sudah dua (unit), jadi nanti per jam. Dari sana jam 6, dari sini jam 6. Setiap jam. Tapi akan kita kurangi biar nggak terlalu rapat,” kata dia.

    Tri menambahkan layanan menggunakan armada Damri dengan sistem kontrak, seperti skema mudik gratis. Ia mengakui masih ada kekurangan fasilitas, khususnya halte.

    “Tadi ada beberapa fasilitas untuk naik turun, tapi belum ada halte. Nanti akan dipasang rambu, halte juga akan disiapkan,” ujarnya.

    Untuk mekanisme pembayaran, ia menegaskan sistem berbasis cashless. “Nah sekarang ini tap-nya sudah bisa pakai, tapi nol. Semua perbankan bisa digunakan. Itu sudah termasuk asuransi penumpang, mudah-mudahan tidak ada kendala,” ungkapnya.

    Ia juga menyinggung kerja sama dengan Bank Banten untuk pengelolaan transaksi.

    “Bank Banten nanti yang terima, karena maunya kartu tap-nya kayak Bank Banten, duitnya otomatis diisi,” katanya.

    Trans Banten akan melayani 14 titik pemberhentian di jalur Serang, termasuk Halte DPRD, RSUD Banten, Samsat Kota Serang, STIKes/BNN, Halte Parung, Halte PLUT, hingga Terminal Pakupatan.

    Total dua unit bus dioperasikan setiap hari dengan 12 jadwal keberangkatan dari pagi hingga sore.

    Layanan ini digratiskan hingga akhir 2025 untuk mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi publik.

    Berdasarkan jadwal resmi, keberangkatan pertama dilakukan pukul 06.00 WIB dari Terminal Pakupatan dan Halte Sindangsari, sedangkan keberangkatan terakhir pukul 17.00 WIB. Waktu tempuh rata-rata antarrute sekitar satu jam.

    Selain mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, Trans Banten juga diharapkan dapat menekan kemacetan di jalur utama Kota Serang dan memperkuat integrasi transportasi daerah.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Andra Soni Kukuhkan Anggota Paskibraka untuk Upacara HUT ke-80 RI di Banten

    Andra Soni Kukuhkan Anggota Paskibraka untuk Upacara HUT ke-80 RI di Banten

    Serang

    Gubernur Banten Andra Soni mengukuhkan Paskibraka dan anggota pasukan untuk Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. Ada 51 Paskibraka tingkat Provinsi Banten yang dikukuhkan.

    Pengukuhan dilakukan di Aula Pendopo Gubernur Banten, Kamis (14/8/2025). Hadir dalam pengukuhan itu, Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah.

    “Tentu dengan rasa bangga saya tadi melantik adik-adik kita dan saya merasa bersyukur juga bahwa mereka adalah putra putri terbaik Banten yang dipercaya oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada peringatan detik-detik proklamasi,” kata Andra.

    Foto: Gubernur Banten Andra Soni mengukuhkan Paskibraka untuk Upacara HUT ke-80 RI. (Arief/detikcom)

    Upacara HUT RI di Banten akan digelar di Lapangan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Andra pun bangga melihat para anggota Paskibraka Provinsi Banten. Mereka merupakan perwakilan dari kabupaten/kota di wilayah Banten.

    “Kita melihat bahwa anak-anak kita tinggi badannya, kemudian perawakannya, dan semangatnya juga menunjukkan semangat yang luar biasa,” katanya.

    “Kami berharap juga setelah melaksanakan tugas nanti mereka bisa melanjutkan karya mereka di bidang-bidang yang mereka inginkan,” katanya.

    (aik/idn)

  • Sungai Penuh Sampah di Serang Disorot Wagub Banten, Infrastruktur Minim Terkesan Seperti Pedesaan

    Sungai Penuh Sampah di Serang Disorot Wagub Banten, Infrastruktur Minim Terkesan Seperti Pedesaan

    BANTEN – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai persoalan kebersihan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus segera ditangani Pemerintah Kota Serang.

    “Kami bersinergi untuk membangun Kota Serang. PR paling besar adalah kebersihan. Biarpun infrastruktur belum maksimal, kebersihan harus bagus, terutama pengelolaan sampah agar lingkungan menjadi indah,” ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Serang dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-18 Kota Serang, di Kota Serang, Antara, Minggu, 10 Agustus.

    Dimyati menekankan, penataan lingkungan yang baik menjadi langkah awal memajukan ibu kota Provinsi Banten. Ia mencontohkan sejumlah kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menjadikan kebersihan lingkungan, termasuk sungai, sebagai fondasi pembangunan.

    Menurutnya, kondisi sungai di Kota Serang yang masih dipenuhi sampah harus menjadi perhatian serius. 

    “Kita lihat sampah di sungai itu banyak, ini PR paling besar dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang,” ucapnya.

    Ia juga mengakui infrastruktur Kota Serang masih kurang memadai sehingga menimbulkan kesan seperti pedesaan. Meski begitu, ia optimistis kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang saat ini mampu membawa perubahan positif.

    “Saya melihat ada semangat baru dari pemkot dan jajaran birokrasi untuk membawa perubahan menuju daerah yang lebih baik,” kata Dimyati.

    Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah penataan kota untuk menuju wilayah yang lebih maju dan sejahtera.

    “Apa yang kami kerjakan dalam enam bulan ini, banyak kegiatan penataan kota, termasuk infrastruktur yang secara bertahap akan diperbaiki dengan bantuan dari provinsi,” ujarnya.

    Budi menegaskan program kerjanya selaras dengan arahan pemerintah provinsi. “Saya bekerja sesuai arahan gubernur untuk menjadikan kota yang layak. Apa yang saya lakukan selama enam bulan ini sesuai instruksi Pemerintah Provinsi Banten,” kata dia.

  • Film `Gak Nyangka` dinilai dorong semangat kreativitas anak muda

    Film `Gak Nyangka` dinilai dorong semangat kreativitas anak muda

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah dan anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah (kiri dari Dimyati) saat nonton bareng film Gak Nyangka di bioskop di Kota Serang, Minggu (3/8/2025). (ANTARA/HO-Tim A Dimyati Natakusumah)

    Film `Gak Nyangka` dinilai dorong semangat kreativitas anak muda
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menilai film Gak Nyangka dapat mendorong semangat kreativitas serta optimisme anak muda, karena mampu menyampaikan kritik sosial dan pesan moral secara ringan, namun mendalam melalui medium komedi.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri penayangan film tersebut di Cinepolis, Mall of Serang, Kota Serang, Minggu.

    “Saya enggak nyangka ini film komedi yang lucu, tapi juga membangun. Bisa menghibur, mengobati stres, tapi di saat yang sama memberikan pesan semangat, empati, dan kebersamaan,” ujarnya.

    Menurut Dimyati, film yang dibintangi para mahasiswa ini tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga memberi inspirasi tentang perjuangan generasi muda dalam menghadapi tantangan pendidikan dan kehidupan.

    “Film ini mengajarkan jangan pantang menyerah. Empat sahabat di film itu semua berhasil karena tidak menyerah meski jatuh bangun. Ini contoh konkret bahwa sukses itu hasil dari proses,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi gaya penyampaian kritik sosial melalui komedi yang dinilai lebih efektif dan tidak menyakiti. “Film ini mengkritik tapi dengan cara yang membuat kita tersenyum, jadi tidak menyinggung tapi justru membangun,” ujar dia.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah yang turut hadir menyatakan film Gak Nyangka adalah bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi kreatif, khususnya di kalangan pemuda.

    “Film ini memadukan moral, budaya, sosial dan komedi dalam satu paket. Produksi seperti ini harus terus didorong karena memberi ruang ekspresi bagi anak muda,” kata dia.

    Film tersebut diproduseri oleh Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan disambut antusias oleh kader dan simpatisan Partai Demokrat yang hadir dalam pemutaran.

    Rizki menyebut “Gak Nyangka” sebagai momentum kebangkitan kreativitas di daerah. “Semangat ekonomi kreatif harus digaungkan, termasuk di Banten. Ini hari yang baik untuk membangun optimisme dan kreativitas anak muda,” ujarnya.

    Rizki yang hadir didampingi istri serta para kader Demokrat dari Banten menyampaikan harapan agar film serupa dapat terus diproduksi dan menjadi medium pendidikan karakter serta inspirasi generasi muda.

    Film Gak Nyangka sendiri mengisahkan empat mahasiswa yang menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan studi, namun berhasil menaklukkan tantangan tersebut lewat kegigihan, solidaritas, dan kerja keras. Pesan utamanya adalah sukses butuh proses.

    Sumber : Antara

  • Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional

    Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional

    Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menjajal promosi belanja langsung daring di kegiatan Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok UMKM pada Klaster Oleh-Oleh di Gerai Lengkong, Kota Tangerang Selatan, Selasa (29/7/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Banten)

    Wagub Banten: Digitalisasi kunci UMKM tembus pasar internasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan transformasi digital menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

    “Yang harus dikembangkan nanti ke depan sistemnya ‘by online’, tidak lagi ‘offline’ begitu. Jadi sudah mulai digitalisasi, dipasarkan di media digital, bukan hanya orang lokal, tetapi termasuk mancanegara,” ujar Dimyati usai menghadiri kegiatan Penguatan Kemitraan dan Rantai Pasok UMKM di Kota Serang, Selasa. 

    Menurut dia, UMKM kuliner dan kerajinan merupakan wajah ekonomi kreatif yang langsung dirasakan masyarakat. Produk oleh-oleh yang diminati wisatawan menjadi bukti peran konkret sektor ini dalam menggerakkan ekonomi lokal.

    “UMKM ini harus tumbuh, harus ‘grow’. Maka, daerah-daerah bisa terus tumbuh karena adanya UMKM,” ujar dia.

    Menurut Dimyati, pertumbuhan UMKM tidak bisa lepas dari kemudahan akses dan dukungan kebijakan. Dirinya menyinggung peluncuran Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya konkret memperkuat usaha rakyat.

    “Ini yang akan didorong supaya tumbuh dari bawah. Semua ‘bottom-up’ dan diberikan kemudahan, di antaranya bunga murah, dapat subsidi, dapat barang-barang murah, dan semua pasokan bisa dikirim murah,” ujar dia.

    Sementara itu, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman yang turut hadir juga mengatakan UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi simbol kemandirian rakyat.

    “UMKM adalah simbol kemandirian, simbol inovasi dan daya juang rakyat Indonesia,” kata Maman.

    Ia mendorong pelaku UMKM untuk memperkuat kolaborasi dengan ritel modern dan terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya bisa menjadi penggerak ekonomi baru.

    “MBG ini bukan hanya memberikan asupan gizi bagi anak-anak kita, tapi MBG juga membangun ekosistem ekonomi kerakyatan baru,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi Banten menyatakan komitmen untuk terus memperluas peran UMKM sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Kolaborasi Pemerintah-Swasta Jadi Angin Segar Rencana Proyek MRT Tangsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek MRT Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan respons baik dari para pemangku kepentingan. Setidaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Banten telah menyatakan dukungan terhadap keberadaan moda transportasi umum modern tersebut. 

    Terkini, Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik pengembangan jalur MRT Lebak Bulus–Serpong yang digagas melalui kerja sama antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Sinar Mas Land.

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menyebut proyek ini sebagai ‘angin surga’ bagi warga Banten dan Jakarta.

    “Ini adalah awal dari apa yang saya sebut sebagai ‘angin surga’. Karena harapan masyarakat Banten atas terwujudnya sistem transportasi massal modern bisa terwujud,” kata Dimyati dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat (25/7/2025) dilansir dari Antara.

    Dimyati sempat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 24 Juli 2025.

    Ia menilai pengembangan MRT tersebut akan mendorong efisiensi mobilitas masyarakat, ramah lingkungan, serta menjadi moda transportasi yang terjangkau. Selain itu MRT akan berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan, konsumsi BBM, dan mendorong pertumbuhan kawasan penyangga.

    “Setidaknya ada empat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dari pengembangan jalur MRT North-South Extension ini,” ujar Dimyati.

    Pemprov Banten, lanjut Dimyati, mendukung penuh dan membuka ruang bagi investasi di sektor transportasi massal. Ia memastikan pemerintah daerah akan mempermudah proses jika terdapat kendala di lapangan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo menambahkan, proyek ini tak hanya memperkuat konektivitas transportasi, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

    “Kemudian juga dapat menambah potensi pendapatan non-tarif melalui sektor komersial seperti iklan dan pengelolaan kawasan,” katanya.

    Tri juga menyebut kemungkinan keterlibatan pihak swasta lainnya dalam proyek ini. Salah satu kawasan yang dilalui jalur MRT adalah Bintaro, yang dikelola oleh Jaya Group, sehingga diperlukan komunikasi intensif antara pemangku kepentingan.

    “Kajian awal memang sudah berjalan, tapi ke depan tentu akan lebih rinci lagi,” tutupnya.

    Dukungan Pemprov DKI

    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengamini rencana proyek tersebut dan bahkan bersedia memberikan modal awal.

    Langkah ini akan diambil jika Pemerintah Provinsi Banten menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama merealisasikan proyek tersebut.

    “Kalau kemudian Pemerintah Banten mau, ya kita mulai dari sekarang. Bahkan saya menyampaikan ke Pemerintah Banten kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya, dari Pemerintah DKI. Nanti tergantung hitung-hitungan business-to-businessnya (B2B),” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2025). 

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut rencana memperpanjang jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta – Tangerang Selatan masih dalam tahap pendalaman desain.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap evaluasi detail engineering design (DED) atau tahap perencanaan proyek. Khususnya pada sistem MRT yang bakal digunakan ke depan.

    “Ada yang pakai kereta yang di atas, seperti MRT yang itu. Nanti juga ada yang di bawah, tergantung semuanya kesediaan tanah ya. Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Jadi nanti kita lihat mana yang efisien,” tegasnya saat ditemui di sela-sela agenda International Conference of Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Di samping itu, penyesuaian sistem itu juga bakal dilakukan seiring dengan minimnya ketersediaan lahan yang ada. Apabila proyek ini direalisasikan dengan lancar, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta bakal menekan angka kemacetan khususnya di sekitar wilayah Jakarta.

    Tak hanya berencana memperluas jangkauan MRT hingga Tangerang Selatan, Suntana juga memberi sinyal bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan MRT bakal diperluas hingga wilayah Cibubur.

    “Itu ada dalam rencana-rencana dari mulai Jonggol wilayah Timur-Timur itu ya, Bogor ke arah sana, ke arah Cibubur. Lalu dari arah BSD ke arah Lebak bulus, terus nanti nyambung di sarana transportasi yang sudah terbangun,” tegasnya. 

    Sementara itu, mengacu pada dokumen Project Catalogue ICI 2025, perluasan lajur MRT Jakarta hingga Tangsel bakal membutuhkan biaya pembangunan mencapai US$1,25 miliar atau sekitar Rp20,34 triliun (Asumsi kurs: 16.272).

    Selain itu, proyek MRT Jakarta – Tangsel juga nantinya bakal membutuhkan biaya operasional mencapai US$11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun.

  • Pemprov Banten sambut investasi asal patuhi aturan serap tenaga lokal

    Pemprov Banten sambut investasi asal patuhi aturan serap tenaga lokal

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah (tengah) dalam kunjungan kerja ke Kantor DPD RI Perwakilan Banten, di Kota Serang, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-Pemprov Banten

    Pemprov Banten sambut investasi asal patuhi aturan serap tenaga lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terbuka terhadap arus investasi, namun setiap investasi yang masuk harus mematuhi aturan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal pelestarian lingkungan dan serapan tenaga kerja lokal.

    “Pemerintah Provinsi Banten welcome untuk investasi, welcome untuk industri. Namun harus menempuh persyaratan-persyaratannya. Pertama lingkungan serta kedua menyerap tenaga dari lokal,” kata Dimyati, di Kota Serang, Rabu (23/7).

    Pada kesempatan itu, Dimyati melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPD RI Perwakilan Banten. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh tiga anggota DPD RI asal Banten, yakni Habib Ali Alwi, Abdi Sumaithi, dan Ade Yuliasih, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi Banten Hendri Jhon. Dalam diskusi yang berlangsung, Dimyati membahas sejumlah isu strategis yang saat ini menjadi perhatian masyarakat dan tengah mengemuka di wilayah Banten.

    Salah satu topik yang disoroti adalah aspirasi mengenai pemekaran daerah atau Daerah Otonomi Baru (DOB). Dimyati menyoroti urgensi pembentukan Kabupaten Cilangkahan sebagai DOB prioritas untuk Provinsi Banten. Ia berharap anggota DPD RI asal Banten mampu memperjuangkan hal ini dalam masa resesnya.

    “Saat ini yang menjadi prioritas utama adalah Kabupaten Cilangkahan. Kita minta progres yang bagus anggota DPD RI yang sekarang, yaitu menelorkan DOB Cilangkahan. Kalau berhasil, sukses itu,” ujar Dimyati.

    Terkait wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya, Dimyati menyebut bahwa secara administratif wilayah tersebut masih belum memenuhi syarat. “Untuk isu Tangerang Raya masih dibutuhkan lima kabupaten/kota, sehingga belum memenuhi syarat,” ujarnya pula.

    Selain itu, Dimyati juga menyinggung soal pengembangan kawasan pesisir utara, termasuk Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang kini menjadi salah satu kawasan strategis nasional yang bersinggungan dengan wilayah Banten. Ia menekankan bahwa seluruh proyek pengembangan yang masuk ke Banten harus melalui proses perizinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

    Pemprov Banten, katanya lagi, tidak menutup diri terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi, tetapi penegakan aturan tetap menjadi prioritas. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi syarat mutlak dalam setiap proses investasi dan pembangunan industri.

    “Kami terbuka, tetapi tidak bisa sembarangan. Harus ada manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kita, terutama dalam hal lapangan kerja dan perlindungan lingkungan,” katanya menegaskan.

    Dalam kesempatan itu, Dimyati juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga legislatif seperti DPD RI dalam mengawal aspirasi rakyat dan mendukung pembangunan daerah berbasis keadilan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

    Sumber : Antara