Xcloud.id

Tag: Didik Junaedi Rachbini

  • Jelang Akhir 2024, Masalah Fiskal dan Pembengkakan Utang Indonesia jadi Sorotan

    Jelang Akhir 2024, Masalah Fiskal dan Pembengkakan Utang Indonesia jadi Sorotan

    JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini turut menyoroti permasalahan fiskal yang semakin membebani perekonomian Indonesia, terutama terkait dengan pembengkakan utang negara.

    Menurut Didik, utang Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik dari segi persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun nominalnya.

    Didik menyampaikan dari tahun 2010 hingga 2024, rasio utang Indonesia terhadap PDB mengalami kenaikan dari 26 persen menjadi 38,55 persen. Pada September 2024, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.473,90 triliun.

    “Di luar permasalahan sektoral, ada masalah fiskal yang kita hadapi, yakni utang dari tahun ke tahun terus membengkak dari persentase, apalagi nominalnya. Dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen. Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024,” jelasnya dalam keterangannya, Jumat, 27 Desember.

    Didik menyebutkan bahwa kondisi ini mencerminkan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, di mana pemerintah terus memaksimalkan anggaran tanpa kendali yang memadai, sehingga menambah beban utang yang terus membengkak.

    Dia juga mengkritik politik anggaran yang mencerminkan kelemahan demokrasi dan kontrol politik yang lemah selama satu dekade terakhir dan juga menyoroti dampak dari tingginya utang ini terhadap kebijakan suku bunga.

    “Karena seantero dunia sudah tahu pemimpin di Indonesia kemaruk (bergantung pada) utang, maka tingkat suku bunga tergerak naik tidak masuk akal. Suku bunga obligasi utang ini paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN,” ujarnya.

    Didik menyampaikan tingkat suku bunga Indonesia pun terpaksa dinaikkan hingga mencapai 7,2 persen, yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dengan konsekuensi harus dibayar yang menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar.

    Menurut Didik tingkat suku bunga Indonesia tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand (2,7 persen), Vietnam (2,8 persen), Singapura (3,2 persen), dan Malaysia (3,9 persen) suku bunga obligasi Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Indonesia terus menarik utang baru setiap tahunnya, dengan nilai penarikan utang melebihi Rp1.000 triliun per tahun.

    “Akibatnya kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dari seluruh belanja kementrian negara,” ucapnya.

    Didik mencatatkan bahwa porsi anggaran untuk membayar bunga utang semakin besar, sehingga menggerogoti belanja kementerian negara. Pada tahun 2014, porsi pembayaran bunga utang hanya sekitar 11,09 persen dari total belanja, namun pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat menjadi 20,10 persen.

    “Secara terus-menerus dan akan terkena dampaknya pada pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

    Didik menyampaikan belanja non-produktif juga semakin mendominasi anggaran, sementara belanja produktif semakin menyusut. Pada tahun 2014, porsi belanja pegawai dan belanja barang sekitar 34 persen, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 36 persen pada 2024.

    Didik juga memperingatkan bahwa setiap tahunnya, Indonesia harus mengalokasikan sekitar Rp441 triliun dari pajak rakyat hanya untuk membayar bunga utang, tanpa memperhitungkan pokok utang itu sendiri.

  • INDEF Ramal Ekonomi RI Stagnan 5% di 2025, Ini Penyebabnya

    INDEF Ramal Ekonomi RI Stagnan 5% di 2025, Ini Penyebabnya

    Jakarta, FORTUNE –  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan stagnan di level 5 persen  pada tahun 2025.

    Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini menyatakan bahwa ekonomi yang stagnan ini disebabkan oleh absennya kebijakan Pemerintah yang akan melepaskan jebakan deindustrialisasi dini.

    “Alasannya selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini. PMI sektor tersebar di dalam kue ekonomi ini terus menurun dan jatuh di bawah 50 persen,” kata Didik melalui keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Jumat (27/12).

    Ekonomi RI sulit mencapai pertumbuhan 8%

    source_name

    Pria yang sekaligus Rektor Universitas Paramadina ini juga menilai bahwa ekonomi RI sulit mencapai pertumbuhan 8 persen yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Didik menjelaskan, sektor industri selama beberapa tahun terakhir hanya tumbuh sekitar 3-4 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang jauh dari memadai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

    “Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut.  Selama pemerintahan Jokowi sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7 persen sangat meleset,” jelasnya.

    Ia menjabarkan, sejumlah strategi industri yang terbukti sukses di negara-negara maju ialah  berbasis pada sumber daya alam (resource-based industry), industri berorientasi ekspor (export-led industry) atau industri berorientasi ke luar (outward-looking industri).  Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada era 1980-an hingga awal 1990-an, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen.

    Utang masih bebani fiskal Indonesia

    Ilustrasi Utang/William Poter

    Di luar permasalahan sektoral, menurutnya Indonesia masih memiliki masalah fiskal terkait beban Utang dari tahun ke ketahun yang semakin membekak. Didik menjabarkan, dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen.

    “Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024. Ini merupakan praktek kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik dimana rezim memaksimumkan budget tanpa kendali,” kata Didik.
    Dirinya menambahkan, tanpa kontrol dan check and balances yang sehat, politik anggaran hanya menjadi refleksi dari politik yang tidak sehat dan demokrasi yang tidak baik dalam sepuluh tahun ke belakang.

  • Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stagnan di level 5% dan sulit menembus cita-cita Presiden Prabowo Subianto di 8%. 

    Didik melihat alasannya bahwa selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini yang tercermin Purchasing Managers’ Index (PMI) melandai ke zona kontraktif atau di bawah 50.  

    Terlebih, pertumbuhan sektor industri cenderung rendah selama beberapa tahun terakhir di kisaran 3%—4%. 

    “Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target Jokowi atau target 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/12/2024). 

    Untuk itu, Didik mendorong agar pemerintah melakukan terobosan dengan reindustrialisasi berbagai sumber daya alam (SDA). Di mana mengedepankan resource-based industry, led-export industry, atau outward looking industry. 

    Bukan hal baru di Indonesia, karena pada tahun 1980an hingga 1990an pemerintah menjalankan hal tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh 8%.  

    Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7% – 8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.  

    Lebih lanjut, Didik mengamini bahwa permintaan global memang mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak lagi mudah.  

    “Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, Cina, US perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri. Para duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif,” lanjutnya.  

    Bukan hanya soal industri, kondisi fiskal Indonesia yang terus mencatatkan kenaikan posisi utang pemerintah juga menjasi musabab.  

    Didik memandang, kewajiban pemerintah setiap tahunnya yang harus membayar utang jatuh tempo dan bunga utang menggerus porsi belanja negara.  

    Sementara kebutuhan untuk mendanai program presiden terpilih, pemerintah harus kembali menarik utang baru.  

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto. Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.   

    Di mana untuk keluar dari jebakan yang ditargetkan pada 2045, Sri Mulyani menekankan butuh pertumbuhan ekonomi di angka 7%-8% setiap tahunnya. Sebagaimana target presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga berkeinginan agar ekonomi tumbuh 8%.  

    Sementara untuk tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi tak lebih dari 5,1% year on year (YoY).

  • Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bayang-bayang Jokowi di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepat dua minggu rakyat Indonesia memiliki pemimpin baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan Jenderal Purnawirawan TNI itu pada Minggu, 20 Oktober 2024 menandakan berakhirnya rezim Joko Wododo (Jokowi) selama satu dekade menjadi orang nomor satu di RI.

    Sore hari setelah pelantikan, Prabowo turun langsung memimpin jalannya upacara Pelepasan Presiden ke-7 RI tersebut di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah prosesi selesai, Prabowo ikut mengantar Jokowi pulang kampung ke Solo.

    Dengan mengendarai mobil Maung Garuda buatan PT Pindad, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menemani Jokowi dan Iriana menuju bandara Halim Perdanakusumah untuk ‘mudik’ ke Solo untuk menikmati masa purnatugas.

    Sesaat sebelum memasuki pesawat TNI AU, Jokowi memberikan pesan kepada Prabowo yang saat itu berdiri di sebelahnya. Dia mengingatkan bahwa menjadi pemimpin Indonesia merupakan tugas yang besar.

    “Ini tugas negara yang besar dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kami kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jokowi di bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (20/10/2024).

    Meskipun sudah berpamitan dan pulang kampung ke Solo, ‘bayang-bayang’ Jokowi ternyata masih terasa di Istana. Prabowo, yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mendadak memanggil tokoh-tokoh untuk datang ke Istana Kepresidenan pada Minggu malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    Baru beberapa jam setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo sudah tak sabar untuk mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantunya di Kabinet Merah Putih. Di momen itulah, ‘bayang-bayang’ Jokowi seakan ‘bereinkarnasi’ menjadi menteri-menteri yang dipanggil Prabowo.

    ‘Kabinet Seken’

    Dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih, sebanyak 17 menteri diantaranya merupakan ‘pembantu’ di rezim pemerintahan Jokowi. Sisanya berasal dari petinggi partai politik, pengusaha, profesional, hingga akademisi.

    Wajah-wajah yang familier seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tito Karnavian, hingga ‘tangan kanan Jokowi’ Pratikno, muncul lagi di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

    Pimpinan di institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga TNI masih sama seperti sebelumnya. Prabowo masih mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri, ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, dan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

    Menteri Kabinet Merah Putih. Dok Setpres RIPerbesar

    Meski banyak menteri dan petinggi yang muncul lagi, bayang-bayang Jokowi di rezim Prabowo paling jelas terlihat pada sosok Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra sulung dirinya dan Iriana.

    Indonesia tercatat telah menggelar lima kali Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung usai runtuhnya rezim Orde Baru dan berganti menjadi masa Reformasi. Namun, gaung keberlanjutan antara dua sosok pemimpin baru terjadi di era Jokowi dan Prabowo.

    Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini mengatakan Prabowo Subianto memang resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. Namun, pemerintahan Prabowo masih dibayangi rezim Presiden ke-7 Jokowi lantaran banyaknya jumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir kembali.

    “Meskipun sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, Jokowi terlihat masih memiliki ‘tangan’ yang kuat untuk mendominasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo. Representasi itu muncul lewat Gibran dan menteri-menteri yang menjabat lagi,” ujar Didik ketika dihubungi Bisnis, Jumat (1/11/2024).

    Di akhir masa jabatan sebagai Presiden RI, lanjutnya, Jokowi menjadi sorotan lantaran menabrak konstitusi demi mengajukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

    Didik juga melayangkan kritik soal sikap Jokowi yang kerap kali memegang kendali aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung serta mendorong pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat periode kedua pemerintahannya.

    Dia pun mengingatkan dampak terhadap jalannya pemerintahan atau kabinet jika Prabowo tidak tegas terkait peran Jokowi ke depan.

    “Menurut saya, hal itu [campur tangan Jokowi] tidak bisa dibiarkan lantaran akan ada dualisme dalam pemerintahan Prabowo. Presiden yang sudah selesai menjabat ya seharusnya tidak perlu ngomong apa-apa lagi,” ucapnya.

    Didik memberi contoh prosesi pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang menjunjung demokrasi, Presiden yang dipilih oleh rakyat lewat Pilpres memiliki kuasa penuh untuk menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Presiden yang baru saja lengser tidak bisa ikut campur atau ‘cawe-cawe’.

    Hal itu terjadi saat transisi dari Presiden AS Barack Obama ke Donald Trump. Seperti diketahui, Obama langsung pensiun usai menyerahkan tongkat estafe kepada Donald Trump yang menjadi pemenang Pilpres AS 2017.

    “Lihat saja Presiden Amerika Serikat, semua pemimpin yang tidak lagi menjabat tidak boleh berbicara apa-apa soal ekonomi dan politik. Prabowo harus tegas, jangan sampai ada tendensi Presiden ‘satu seperempat’ di pemerintahan,” kata Didik. 

  • Tepatkah Indonesia Gabung BRICS? Ini Analisis Prof. Didik J. Rachbini

    Tepatkah Indonesia Gabung BRICS? Ini Analisis Prof. Didik J. Rachbini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Saat ini Indonesia dihadapkan dengan opsi lebih tepat untuk bergabung dengan keduanya BRICS atau OECD atau bahkan keduanya? Atau pilihan terakhir adalah tidak memutuskan bergabung ke BRICS atau OECD seperti 10 tahun terakhir, tetapi akan kehilangan opportunity dan terlambat, sehingga tidak punya peran optimal dalam membentuk platform dan arah organisasi tersebut.

    Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menekankan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) muncul sebagai kekuatan baru yang menantang dominasi ekonomi AS dan Eropa.

    “Rusia dan China belum lama ini sudah menyatakan bahwa BRICS lebih besar dari OECD. Dengan pasar yang luas dan populasi dalam skala yang lebih besar dan berkembang,” katanya dalam diskusi bertajuk “BRICS vs OECD: Indonesia Pilih yang Mana?” yang diselenggarakan Universitas Paramadina, dikutip pada Kamis (31/10/2024).

    Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, MPP., menilai bahwa meskipun BRICS membawa potensi besar untuk ekspor dan stabilitas mata uang, tantangannya adalah ketergantungan lebih besar pada China serta hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat yang bisa lebih kompleks.

    Wijayanto Samirin, MPP., Ekonom Senior Universitas Paramadina, menyoroti ketertarikan 34 negara untuk bergabung dengan BRICS, termasuk Arab Saudi yang menempati posisi penting sebagai negara petrodolar.

    Ia menjelaskan bahwa meski hubungan ekonomi global sebagian besar masih didominasi oleh dolar AS, BRICS mampu membuka peluang ekonomi melalui stabilitas mata uang lokal dan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) untuk negara anggotanya.