Xcloud.id

Tag: Diaz Hendropriyono

  • Diaz Hendropriyono Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Telkomsel

    Diaz Hendropriyono Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Telkomsel

    GELORA.CO – Telkomsel resmi menetapkan perubahan susunan pengurus perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu, (28/5), di Telkomsel Smart Office, Jakarta. Dalam keputusan tersebut, Diaz F.M. Hendropriyono diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Wishnutama Kusubandio.

    Penunjukan Diaz dilakukan oleh dua pemegang saham utama Telkomsel, yakni Telkom Indonesia dan Singapore Telecom Mobile (Singtel). Pengangkatan ini sekaligus menandai kehadiran sejumlah figur baru di jajaran komisaris Telkomsel, termasuk Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, dan Rico Rustombi sebagai komisaris, serta Chandra A. Setiawan sebagai komisaris independen.

    Dengan demikian, susunan Komisaris Telkomsel terbaru adalah sebagai berikut:

    Komisaris Utama: Diaz F.M. HendropriyonoKomisaris: Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, Rico Rustombi, Anna Yip, Yuen Kuan MoonKomisaris Independen: Chandra A. Setiawan

    Sementara itu, di jajaran direksi, posisi Direktur Sales kini ditempati oleh Stanislaus Susatyo. Ia melengkapi formasi direksi yang saat ini dipimpin oleh Direktur Utama Nugroho, bersama Daru Mulyawan (Direktur Finance & Risk Management), Indra Mardiatna (Direktur Network), Wong Soon Nam (Direktur Planning & Transformation), Joyce Shia (Direktur IT), Derrick Heng (Direktur Marketing), dan Indrawan Ditapradana (Direktur Human Capital Management).

    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyatakan bahwa restrukturisasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mempercepat pengembangan layanan mobile dan fixed broadband, memperkuat ekosistem digital nasional, serta mempertahankan posisi Telkomsel sebagai operator 5G terdepan dan terluas di Indonesia.

    “Penunjukan pengurus baru ini juga mempertegas komitmen Telkomsel dalam menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi inovatif bagi semua orang, setiap rumah, dan seluruh aktivitas usaha di Indonesia,” ujar Saki dalam pernyataan resminya.

    Penunjukan Diaz Hendropriyono sendiri menarik perhatian publik. Selain dikenal sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia juga merupakan putra dari Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono. Nama lain yang mencuri perhatian adalah Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Jika dibandingkan dengan susunan sebelumnya, sejumlah nama seperti Heri Supriadi, Yose Rizal, dan Sarwoto Atmosutarno tidak lagi tercantum di jajaran Komisaris Telkomsel. 

    Pergantian ini sekaligus mengindikasikan arah baru dalam tata kelola perusahaan yang ingin lebih adaptif terhadap dinamika industri telekomunikasi dan digital yang kian kompetitif.

  • Agung Sedayu Group Dapat Apresiasi Wamen atas Aksi Nyata Tanam Mangrove di Tangerang – Halaman all

    Agung Sedayu Group Dapat Apresiasi Wamen atas Aksi Nyata Tanam Mangrove di Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Diaz Hendropriyono mengapresiasi langkah nyata Agung Sedayu Group bersama Warga Bumiputera Indonesia (WBI) dalam melestarikan lingkungan melalui penanaman mangrove di pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Jumat (3/5/2025).

    Dalam kegiatan bertajuk Warga Bumiputera Indonesia Pulihkan Mangrove Pesisir, sebanyak 7.142 bibit mangrove ditanam bersama masyarakat dan komunitas lokal.

    Diaz menyebut langkah ini sebagai contoh konkret sinergi antara sektor swasta dan komunitas dalam menjaga kelestarian alam.

    “Saya sangat mengapresiasi inisiatif dari Agung Sedayu Group dan WBI. Ini bukan sekadar simbolik, tapi betul-betul aksi nyata yang berdampak langsung untuk lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Diaz dalam sambutannya.

    Menurut dia, keberadaan mangrove sangat penting untuk menahan abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus menjadi warisan untuk generasi mendatang.

    Ia menekankan, kegiatan seperti ini perlu diperluas dan didorong oleh lebih banyak pihak.

    “Saya berharap aksi ini menjadi inspirasi. Bukan hanya bagi korporasi lain, tapi juga bagi masyarakat luas, bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama,” tambahnya.

    Kegiatan penanaman ini turut melibatkan komunitas Kacupasir (Kampung Curuparis Pesisir) yang menyediakan bibit mangrove, serta masyarakat pesisir yang ikut berpartisipasi langsung.

    Selain menanam, kegiatan ini juga menjadi momen edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dari ancaman sampah plastik.

  • Rp39 Triliun untuk Hutan Bakau: Komitmen Hijau Agung Sedayu Group – Halaman all

    Rp39 Triliun untuk Hutan Bakau: Komitmen Hijau Agung Sedayu Group – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam upaya menyelamatkan ekosistem pesisir dan mewariskan lingkungan hidup yang lestari bagi generasi mendatang, organisasi Warga Bumiputra Indonesia (WBI) bersama Agung Sedayu Group (ASG) menggelar aksi penanaman mangrove di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Sabtu (3/5/2025).

    Kegiatan bertema “Warga Bumiputra Indonesia Pulihkan Mangrove Pesisir” ini menjadi bagian dari gerakan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

    Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum WBI Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono dan menargetkan restorasi mangrove di sepanjang 5 kilometer garis pantai. Dalam doorstop-nya, Hendropriyono menegaskan bahwa gerakan ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah dirintis sejak 1995.

    “Kita memulai ini dari kesadaran bahwa masa depan umat manusia sangat bergantung pada ekosistem. Penanaman ini adalah langkah konkret untuk menerangi hari depan generasi penerus,” ujarnya.

    Program ini menargetkan rehabilitasi 1.600 hektare area mangrove, berkolaborasi dengan mitra seperti Nata Bumi. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda nasional untuk memulihkan ekosistem pesisir yang kian terancam.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI, Diaz Hendropriyono, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.

    “Mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon sangat tinggi. Ini bukan hanya soal mencegah abrasi, tapi juga mengatasi perubahan iklim global. Tapi ingat, semangat pelestarian ini harus diiringi upaya pengurangan sampah plastik,” tegas Diaz.

    Saat ini, luas hutan mangrove di Indonesia turun drastis dari 4,4 juta hektare pada 1990 menjadi sekitar 3,3 juta hektare. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia, menjadikannya aktor penting dalam perlindungan kawasan pesisir secara global.

    Aksi ini mendapat dukungan penuh dari sektor swasta, termasuk Agung Sedayu Group melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan PIK 2. Presiden Direktur ASG, Nono Sampono, menegaskan bahwa penyelamatan hutan mangrove merupakan tanggung jawab moral dan legal sebagai pengembang.

    “Kami sudah siapkan anggaran sebesar Rp39,6 triliun untuk rehabilitasi lingkungan, termasuk menebalkan hutan mangrove hingga enam kali lipat. Ini bentuk nyata komitmen kami terhadap pembangunan hijau dan berkelanjutan,” jelas Nono.

    Kawasan Tanjung Pasir yang dulunya memiliki 1.800 hektare hutan bakau kini menyusut drastis menjadi hanya 91 hektare. Karena itu, aksi ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak penting dalam penyelamatan salah satu kawasan pesisir paling rentan di Indonesia.

    Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kegiatan ini diharapkan menjadi contoh nyata sinergi dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan.

  • Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, menjelang musim kemarau 2025. BNPB juga telah menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa kemarin (29/4/2025).

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan apel tersebut melibatkan 28 kementerian/lembaga serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Diaz Hendropriyono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan para pimpinan kementerian/lembaga lainnya.

    “Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei,” kata Suharyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.

    Sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo, kata dia, BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.

    Sementara untuk Kemenko Polkam, memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.

    Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau menjadi tempat digelarnya apel kesiapsiagaan nasional mengingat “Bumi Lancang Kuning” menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karhutla bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    BNPB mencatat dalam satu dekade terakhir (2014–2024), Riau mengalami 374 kejadian karhutla atau setara 41,75 persen dari total bencana, menempati urutan kedua setelah banjir. Puncak kejadian karhutla terjadi pada 2023 dengan 176 kasus, namun turun drastis menjadi 10 kejadian pada 2024.

    Hingga awal 2025 ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.

    Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.

    Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025. Langkah ini dilakukan mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April. OMC difokuskan untuk pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.

    BNPB selain itu juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, seperti sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, sembako, hingga hygiene kit.

    “Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas,” katanya.

  • Wamen LH-Indocement tanam pohon di Bogor peringati Hari Bumi

    Wamen LH-Indocement tanam pohon di Bogor peringati Hari Bumi

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono bersama jajaran PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk menanam pohon di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu untuk memperingati Hari Bumi.

    Dilaporkan bahwa kegiatan tersebut digelar pada area Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

    Direktur Utama Indocement Christian Kartawijaya menyebutkan bahwa penanaman 50 bibit pohon itu merupakan rangkaian HUT ke-50 Indocement sekaligus peringatan Hari Bumi.

    Wamen Diaz yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman terlebih dahulu diajak untuk mengunjungi fasilitas pengumpan bahan bakar alternatif di Kompleks Pabrik Citeureup Indocement, yaitu fasilitas hotdisc di Plant 11 serta fasilitas vecoplant di Plant 14.

    Rombongan juga melihat secara langsung proses dumping bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF) melalui fasilitas vecoplant di Plant 14.

    Setelah mengunjungi pabrik Indocement, rombongan kemudian diajak untuk mengunjungi dan menanam 50 pohon bersama srikandi-srikandi Indocement di TPPAS Regional Lulut Nambo.

    Ia menyebutkan bahwa Indocement telah menandatangani Perjanjian RDF Supply dengan PT. Jabar Bersih Lestari (pemenang tender pembangunan RDF Platform TPPAS Lulut Nambo pada 2018.

    Guna memfasilitasi perjanjian tersebut, Indocement juga telah membangun jalan tembus dan dua jembatan untuk menghubungkan Gerbang Tol Gunung Putri ke TPPAS Lulut Nambo, serta membangun beragam fasilitas lainnya untuk menerima dan mengelola RDF di Kompleks Pabrik Citeureup.

    Realisasi pengiriman RDF dari TPPAS Lulut Nambo diharapkan bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar alternatif (AF) di Kompleks Citeureup yang mencapai 2.500 ton setiap hari.

    Saat ini, Indocement masih kekurangan pasokan sekitar 1.000 ton per hari. Salah satu pemasok AF Indocement adalah TPST Bantargebang yang mampu mengirimkan 450–500 ton RDF setiap hari.

    Demikian pula di Kompleks Pabrik Cirebon, Indocement memiliki fasilitas pengolahan bahan bakar alternatif untuk menampung sekam padi, bonggol jagung, dan RDF dengan kapasitas mencapai 1.300 ton per hari.

    Saat ini, Indocement masih kekurangan pasokan sekitar 500 ton per hari.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. – Halaman all

    Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup periode 2024 hingga 2029.

    Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia periode 2018 hingga 2021.

    Selain itu, Diaz Hendropriyono juga pernah mengemban tugas sebagai Anggota Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara.

    Berikut profil Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

    Kehidupan Pribadi 

    Dilansir Wikipedia, Diaz Faisal Malik Hendropriyono lahir di Jakarta pada 25 September 1978.

    Saat ini, ia telah berusia 46 tahun.

    Diaz merupakan anak ketiga dari pasangan A.M. Hendropriyono dan Tati Hendropriyono.

    Ia juga telah memiliki istri yang bernama Linda Ratna Nirmala dan telah dikaruniai tiga anak.

    Pendidikan

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Diaz Faisal Malik Hendropriyono melanjutkan studi ke Norwich Military University, Amerika Serikat. 

    Gelar Bachelor of Science (B.Sc.) in Management diraihnya dengan predikat cum laude hanya dalam waktu dua tahun, tepatnya pada tahun 1999.

    Selepas pendidikan sarjana, Diaz menempuh studi pascasarjana hingga tiga kali di Amerika Serikat.

    Pertama-tama Diaz mengambil program Master of Public Administration di Virginia Tech University dan lulus dengan memperoleh predikat Graduated with Distinction pada tahun 2010.

    Pendidikan pascasarjana berikutnya ia ambil di Hawaii, yakni program Master of Business Administration dan Master of Arts in Global Leadership dari Hawaii Pacific University. 

    Meskipun keduanya ditempuh di waktu yang bersamaan, ia berhasil lulus dengan predikat Graduated with Honors pada kedua program tersebut pada tahun 2013.

    Selanjutnya, Diaz menyelesaikan program Doctor of Philosophy in Public Administration di Virginia Tech University.

    Karier

    Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengawali karier sebagai analis di sebuah perusahaan konsultan politik (lobbying firm), yang dipimpin oleh mantan Senator Bennett L. Johnston, dan sebagai research associate di sebuah “think tank” RAND Corporation.

    Lalu ia pun mencoba peruntungan dengan menjadi sales di PT KIA Otomotif Indonesia.

    Ia menghabiskan waktu total satu tahun dari 1999 sampai 2000 untuk bekerja di perusahaan yang berbasis di Korea Selatan tersebut. 

    Selanjutnya, selama tahun 2000 hingga 2001, Diaz Hendropriyono dipercaya menjadi Direktur dari PT Ulam Sari Samudra, sebuah perusahaan yang fokus pada kegiatan distribusi makanan laut yang dibekukan (frozen seafood).

    Pria kelahiran Jakarta itu juga tercatat pernah menjadi Anggota Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara.

    Sejak Januari 2015, Diaz Hendropriyono ditunjuk sebagai Komisaris PT Telkomsel.

    Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Sicepat Ekspres Indonesia pada 2022 hingga 2024 dan Staf Khusus Presiden Indonesia pada Mei 2016 hingga 2024.

    Puncak kariernya didapat saat ia ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat Wakil Menteri Lingkungan Hidup periode 2024 hingga 2029.

    Harta Kekayaan

    Mengutip e-LHKPN KPK, Diaz Faisal Malik Hendropriyono diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 169.542.946.635.

    Laporan harta kekayaan Diaz Hendropriyono terakhir kali diterbitkan pada 31 Desember 2019. 

    Adapun rincian kekayaan Diaz Hendropriyono yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 68.252.786.586                                    

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/972 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 39.150.000.000                             

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/190 m2 di NEGARA —, WARISAN Rp 8.443.618.686

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 1416 m2/810 m2 di NEGARA —, WARISAN Rp 20.659.167.900.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 750.000.000                        

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 750.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0                           

    D. SURAT BERHARGA Rp 66.933.230.613                                   

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 33.606.929.436                             

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 169.542.946.635.

    Diaz Hendropriyono tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 169.542.946.635.

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Pertamina Dukung Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

    Pertamina Dukung Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

    Bisnis.com, BOGOR – Pertamina sebagai BUMN energi berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan mengutamakan aspek lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ambil bagian dalam acara Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung yang diselenggarakan di Gunung Mas dan Danau Saat sebagai titik 0 (nol) Sungai Ciliwung pada Kamis, 16 Januari 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Penanaman pohon ini bertujuan untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung sekaligus menjawab tantangan triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan keanekaragaman hayati.

    “Kita harus bergandengan tangan untuk menangani hal itu. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari upaya menjaga dan memulihkan ekosistem Daerah Aliran Sungai Ciliwung agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Daerah Aliran Sungai Ciliwung yang membentang dari Bogor hingga Jakarta memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Menurut Hanif, pelestarian Sungai Ciliwung membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, badan usaha, hingga masyarakat.

    “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir. Sungai ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita, dan kelestariannya adalah tanggung jawab bersama. Hari ini, kita kembali ke hulu agar kita bisa memulihkan kondisi Sungai Ciliwung, sehingga 11 juta lebih teman-teman yang berada di hilir sungai bisa diselamatkan,” terang Hanif.

    Direktur Infrastruktur dan Logistik Pertamina Alfian Nasution menyampaikan, Pertamina senantiasa berperan aktif menangani isu lingkungan dan insiatif hijau, melalui berbagai kebijakan perusahaan, seperti manajemen gas rumah kaca, pengelolaan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati dan sebagainya, termasuk penanaman pohon dari berbagai wilayah Indonesia dan pemulihan ekosistem sungai.

    Perbesar

    “Penanaman pohon ini, memiliki manfaat yang besar, salah satunya adalah sebagai bentuk pemulihan lahan yang rusak. Pohon-pohon yang kita tanam ini akan membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, menahan dan meningkatkan infiltrasi air,” ungkap Alfian.

    Tidak hanya itu, pohon juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Alfian menyampaikan, namun bahwa Pertamina tidak bisa bergerak sendiri untuk mengelola tantangan ini, dukungan dan kolaborasi aksi dari Kementerian lingkungan hidup dan mitra lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan program-program ini dapat berhasil.

    “Kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan semua inisiatif hari ini. Saya sangat mengapresiasi kerja sama yang erat antara Pertamina dan Kementerian Lingkungan Hidup serta seluruh pihak yang terlibat bersama-sama kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat,” tambah Alfian.

    Menurut Alfian, penanaman pohon ini bukan hanya sebagai tindakan ekologis tetapi juga investasi jangka panjang bagi negara kita mendatang.

    “Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan pohon-pohon ini tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi ini dan merawat hasil yang kita tanam hari ini,” tutup Alfian.

    Dalam kesempatan yang sama kegiatan Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri, dan Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Rumuskan Persoalan Pengelolaan Sampah di Kota Bogor, Dedie Rachim Sowan ke Wamen LH

    Rumuskan Persoalan Pengelolaan Sampah di Kota Bogor, Dedie Rachim Sowan ke Wamen LH

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A Rachim bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono di Jakarta pada Selasa, 14 Januari 2025.

    Dalam kunjungannya, Dedie A Rachim menyampaikan situasi pengelolaan manajemen sampah yang ada di Kota Bogor. Mulai dari TPA Galuga hingga TPS 3R Mekarwangi.

    Dalam keterangannya, Dedie A Rachim mengungkapkan, dalam pertemuan ini dirinya menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dapat mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah dari Pemkot Bogor.

    “Kita menyampaikan harapan agar Kementerian Lingkungan Hidup dapat membantu pelaksanaan strategi pengelolaan sampah dari Pemkot Bogor,” kata Dedie A Rachim, Selasa (13/1) Sore.

    BACA JUGA: Fokus Awal Dedie-Jenal Ketika Pimpin Kota Bogor

    Menurut dia, kunjungan ini mendapat sambutan sangat baik. Di mana, dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu, ia dan Wamen saling bertukar pengalaman dan berjanji saling mendukung dalam pengelolaan sampah.

    “Pak Wamen mendukung pengelolaan sampah organik dan non organik serta isu lingkungan hidup di Kota Bogor dapat menjadi lebih berkualitas dan bertambah baik, demi kepentingan dan kesehatan warga Kota Bogor pada umumnya,” ujar dia.

    Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Dedie juga turut memperkenalkan Bapak Bing dan pengurus dari Yayasan Bogor Hijau Lestari yang bergiat dan aktif dalam kegiatan lingkungan hidup.

    Ia menyebut bahwa Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono siap mensukseskan program Bogor Bersih.

    BACA JUGA: Ketua PWI Kota Bogor Titipkan Pesan Khusus untuk Dedie – Jenal

    “Dalam pertemuan tadi disampaikan dukungan Wamen LH mensukseskan program Bogor Bersih,” tuturnya.

    “Salah satu yang harus terus diperhatikan adalah mengurai potensi sampah sisa makanan rumah tangga dan industri Hotel, Resto, Kafe menjadi pupuk dan pakan ternak,” imbuh Dedie.

    Ia menambahkan, bahwa Wamen Lingkungan Hidup juga mengajak semua Kepala Daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan terus menanam bibit pohon, mendorong gerakan menyelamatkan sungai dari kebiasaan masyarakat membuang sampah.

    “Termasuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendorong generasi muda berpartisipasi dalam penyelamatan alam dan lingkungan,” tukas Dedie. (YUD)

  • Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 

    Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    menegaskan bahwa program
    swasembada pangan
    yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
    Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
    ketahanan pangan
    lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
    BUMDes
    ) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
    Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
    dana desa
    (DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
    Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
    ekonomi desa
    , sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
    Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
    “Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
    Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
    Zulkifli Hasan
    (Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
    Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
    “Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
    Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
    Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
    mangrove
    dan
    silvofishery
    .
    Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
    Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
    Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
    Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
    Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersinergi untuk mempersiapkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah agar dapat dimanfaatkan Bulog sebagai tempat penyimpanan sementara hasil panen petani.

    Kemendag mempunyai sembilan gudang SRG dan satu gudang bersistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang saat ini berstatus belum terpakai (idle). Total kapasitas mencapai 13,5 ribu ton. Di seluruh Indonesia, Kemendag mempunyai gudang SRG yang saat ini idle dan berpotensi mendukung ketahanan pangan berkapasitas 145 ribu ton.

    Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, (31/12) di Semarang, Jawa Tengah. Rapat membahas sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “(Kapasitas gudang SRG) tidak terlalu besar, namun bisa membantu Bulog dalam menyimpan beras di Jawa Tengah. Menko Pangan telah menyampaikan kebutuhan tahun depan yang semakin meningkat, seperti untuk Lebaran sekitar bulan Maret dan Program Makan Bergizi. Kita harus bekerja keras agar suplai tidak kekurangan,” papar Mendag Busan dalam rakor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Beberapa daerah di Jawa Tengah yang mempunyai gudang SRG adalah Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, serta Brebes. Mendag Busan berharap, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat mempersiapkan gudang-gudang tersebut untuk dimanfaatkan Bulog menjadi penyimpanan beras sementara.

    “Terdapat beberapa gudang yang kosong. Kami mohon bupati dan walikota bisa membantu membersihkannya untuk persiapan musim panen, sehingga dapat dipakai Bulog untuk penyimpanan sementara komoditas beras hasil panen petani,” lanjut Mendag Busan.

    Harga Bapok Stabil

    Dalam rakor, Mendag Busan juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Meskipun Ia mengamati, secara umum, memang ada beberapa komoditas yang naik harga, kenaikan harga tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan (HA) yang ditetapkan. Misalnya, cabai merah keriting sempat naik menjadi Rp46.200/kg dari Rp33.500/kg pada bulan sebelumnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih karena harga bapok saat menghadapi Natal relatif stabil. Memang ada beberapa yang naik, namun sebagian masih di bawah HET. Misalnya, cabai merah keriting yang sempat naik tetapi masih di bawah harga acuan Rp55.000/kg,”jelas Mendag Busan.

    Untuk Jawa Tengah, lanjutnya, harga cabai juga masih di bawah harga acuan. Harga tertinggi untuk komoditas hortikultura ini tercatat sebesar Rp50.094/kg. Sementara itu, telur ayam juga masih di kisaran harga acuan yaitu Rp30.000/kg.”Khusus Jawa tengah, harga bapok relatif sama dengan secara nasional. Namun, minyak goreng MINYAKITA perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan di atas HET,”imbuh Mendag Busan.

    Rakor dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II di Jawa Tengah. Turut hadir dalam rapat, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Pelaksana Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

    (akd/ega)