Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
“Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
“Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
“Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
“Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
“Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Diaz Hendropriyono
-
/data/photo/2025/08/15/689ecf4b888f8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025
-

Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)
“Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025).
Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.
“Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia.
Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.
“Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya.
Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.
Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025).
Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).
Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.
Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN:
1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)
5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia
6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN
7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia
9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom
10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom
11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia
12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia
13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN
15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN
16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI
17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI
18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya
19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia
21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo
22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika
23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana
24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia
25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah
28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina
29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga
30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
-
/data/photo/2025/03/03/67c53a6ec7572.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional
30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
Mufti Anam
mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
komisaris BUMN
.
Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
komisaris BUMN
.
“Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
Kompas.com
, Jumat (11/7/2025).
Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
“Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
“Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
“Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
“Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Wamen KLH Sebut Expo dan Forum HLH Jadi Sarana Kolaborasi
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengenalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono mengapresiasi berlangsungnya perhelatan Expo dan Forum Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2025. Dia mengungkapkan kebanggaannya karena acara ini dapat diadakan dengan persiapan yang singkat.
Dia juga mengharapkan acara ini dapat menjadi tempat kolaborasi dan kerja sama, agar bisa tercapai pengelolaan lingkungan sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurutnya persoalan penting yang harus dihadapi adalah pengelolaan sampah di Indonesia yang belum maksimal.
“Indonesia saat ini sedang krisis sampah dan Presiden memasang target yang cukup tinggi, yaitu 51% pada 2025 untuk penyelesaian sampah dan 2029 sudah 100% terkelola. Semoga acara ini bisa menjadi ajang kolaborasi untuk mencapai target pengelolaan sampah tersebut,” jelas Diz kepada media, Selasa (24/6/2025).
Ke depan menurut Diaz, yang dibutuhkan adalah kolaborasi, antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, hingga perusahaan swasta. Diaz optimis acara ini bisa mencapai banyak hal apalagi setidaknya ada 110 booth yang ikut serta dan pengunjung hingga 16.000.
“Saya rasa solusi penyelesaian sampah di Indonesia ada di sini. Semoga acara ini bukan hanya awal untuk bisa menyelesaikan permasalah sampah dan lingkungan hidup,” pungkas Diaz.
Sebagai informasi, acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025 yang diperingati setiap 5 Juni secara global. Expo dan Forum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 berlangsung pada 22-24 Juni 2025 di Jakarta, menampilkan 78 peserta pameran dari berbagai mitra pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, komunitas, serta akademisi.
Tidak hanya itu, diadakan pula Forum Rakornas Pengelolaan Sampah yang menjadi bagian penting dari peringatan yang turut membahas transformasi kelembagaan, teknologi, dan skema pendanaan.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
-

Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo
Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.
Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.
Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.
Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.
Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.
25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN
Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT DahanaSektor Teknologi dan Telekomunikasi
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat TbkSektor Perhubungan dan Infrastruktur
Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkSektor Keuangan dan Perbankan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRISektor Kesehatan dan Sosial
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)Sektor Budaya dan UMKM
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRIInvestasi dan Perdagangan
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). -

Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN
Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.
Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:
1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk(acd/acd)
-

Penunjukkan Wamen jadi Komisaris Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Bisnis.com, Jakarta — Penunjukkan sejumlah wakil menteri aktif sebagai komisaris di perusahaan dinilai rentan menimbulkan konflik kepentingan.
Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai bahwa dirinya mengenal baik Nezar Patria ketika aktif sebagai aktivis di PRD dan jurnalis.
Namun pada akhirnya Refly menyayangkan sikap Nezar Patria yang menerima jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama Indosat dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
“Padahal dia dulu tuh pejuang, tapi ketika dia masuk lingkaran kekuasaan ternyata sama saja, tidak punya etika,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Refly mengemukakan bahwa jabatan wakil menteri tidak pantas menjadi komisaris di perusahaan BUMN, apalagi di perusahaan swasta.
“Nanti pasti bakal ada konflik of interest,” katanya.
Menurut Refly, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa jabatan wakil menteri sama dengan jabatan seorang menteri, sehingga tidak boleh merangkap jabatan.
“Itu kan sudah ada putusan MK, pernah ada yang uji materi itu dulu. Jadinya wakil menteri itu dilarang rangkap jabatan,” ujar Refly.
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. (ISAT) mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, sebagai Komisaris Utama perseroan.
Nezar menggantikan posisi Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama sejak RUPSLB 2021, saat Indosat mulai melakukan merger menjadi Indosat Ooredoo Hutchison.
Presiden Direktur & CEO ISAT, Vikram Sinha, menyampaikan bahwa perseroan akan tetap fokus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta mempercepat transformasi menjadi perusahaan berbasis teknologi AI.
“Komitmen kami adalah memberikan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham,” kata Vikram dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).
Selain Nezar, sejumlah wakil menteri juga ditetapkan mengisi jabatan sebagai komisaris. Terdapat Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.
Keduanya terpilih usai PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) melakukan perubahan susuran redaksi dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang berlangsung, Rabu (28/5/2025).
Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan Diaz Hendropriyono ditetapkan oleh para pemegang saham sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz merupakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup.
“PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom Indonesia) dan Singapore Telecom Mobile, Pte. Ltd. (Singtel) selaku pemegang saham Telkomsel telah menetapkan Diaz FM Hendropriyono diangkat sebagai Komisaris Utama,” kata Saki dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/5/2025).
Telkomsel juga mengangkat Ahmad Riza Patria sebagai komisaris. Pria yang disapa Ariza itu juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Selain Ariza, Irfan Wahid dan Rico Rustombi juga diangkat sebagai Komisaris. Lalu, Chandra A. Setiawan didapuk sebagai komisaris independen.
Selain perombakan susunan komisaris, Telkomsel juga menetapkan Stanislaus Susatyo ditetapkan sebagai Direktur Sales.
“Penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel untuk ikut serta berperan dalam Majukan Indonesia melalui akselerasi pengembangan layanan mobile dan fixed broadband,” terangnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4969921/original/073060800_1729003354-20241015-Calon_Wamen-ANG_2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Profil Diaz Hendropriyono yang Kini jadi Komisaris Utama Telkomsel – Page 3
Pengalaman kerja Diaz Hendropriyono sangat beragam, mencakup sektor swasta, publik, dan politik.
Di sektor swasta, ia pernah bekerja di PT KIA Otomotif Indonesia, kemudian sebagai Direktur di PT Ulam Sari Samudra (perusahaan distribusi makanan laut).
Pada sektor publik, Diaz Hendropriyono pernah bekerja sebagai analis di perusahaan konsultan politik di Washington, D.C., dan sebagai research associate di RAND Corporation.
Sebelumnya, Diaz juga pernah menjabat sebagai Komisaris Telkomsel pada periode 2015–2018. Kemudian, ia bergabung menjadi Anggota Dewan Analisis Strategis BIN (2012), serta Staf Khusus Presiden RI (2016–2024).
Pada 21 Oktober 2024, Diaz dilantik sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih.
-

Susunan Bos Baru Telkomsel Resmi Diumumkan, Ada Nama Diaz Hendropriyono hingga Riza Patria!
Jakarta: PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) resmi melakukan perombakan struktur manajemen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini di Kantor Telkomsel Smart Office, Jakarta.
Dua pemegang saham utama, yakni Telkom Indonesia dan Singapore Telecom Mobile (Singtel), menyepakati penunjukan sejumlah nama baru untuk memperkuat posisi strategis perusahaan, terutama dalam menghadapi persaingan industri telekomunikasi digital yang semakin dinamis.
Diaz Hendropriyono jadi komisaris utama Telkomsel
Salah satu sorotan utama dari RUPST kali ini adalah penunjukan Diaz F.M. Hendropriyono sebagai Komisaris Utama Telkomsel.
Selain itu, Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, dan Rico Rustombi juga dipercaya sebagai Komisaris baru. Untuk posisi Komisaris Independen, Chandra A. Setiawan ditunjuk untuk memberikan perspektif objektif di jajaran pengawas.Selain itu, di jajaran direksi, Stanislaus Susatyo resmi ditunjuk sebagai Direktur Sales, melengkapi tim kepemimpinan Telkomsel yang sudah ada sebelumnya. Penunjukan ini dinilai strategis untuk memperkuat fokus Telkomsel dalam menggarap pasar mobile broadband dan layanan digital.
Bukan sekadar rotasi, ini langkah strategis Telkomsel
Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyampaikan penyegaran susunan pengurus ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai operator 5G terdepan dan terluas di Indonesia.
Perubahan ini juga diharapkan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
“Penetapan susunan baru komisaris dan direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel untuk ikut serta berperan dalam Majukan Indonesia melalui akselerasi pengembangan layanan mobile dan fixed broadband, guna memperkuat ekosistem digital Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan, mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi digital terkini sebagai operator 5G terdepan dan terluas, serta meningkatkan kinerja bisnis perusahaan,” ujar Saki dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Mei 2025.
Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi Telkomsel saat ini:
Komisaris Utama: Diaz F.M. Hendropriyono
Komisaris: Ahmad Riza Patria
Komisaris: Irfan Wahid
Komisaris: Rico Rustombi
Komisaris: Anna Yip
Komisaris: Yuen Kuan Moon
Komisaris Independen: Chandra A. Setiawan
Direktur Utama: Nugroho
Direktur Finance & Risk Management: Daru Mulyawan
Direktur Sales: Stanislaus Susatyo
Direktur Network: Indra Mardiatna
Direktur Planning & Transformation: Wong Soon Nam
Direktur Information Technology: Joyce Shia
Direktur Marketing: Derrick Heng
Direktur Human Capital Management: Indrawan Ditapradana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ANN)
-

Diaz Hendropriyono Diangkat Jadi Komut Telkomsel
Jakarta, Beritasatu.com – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada Rabu (28/5/2025), Diaz FM Hendropriyono diangkat sebagai komisaris utama Telkomsel.
Sementara itu, Ahmad Riza Patria, Irfan Wahid, dan Rico Rustombi sebagai komisaris, serta Chandra A Setiawan sebagai komisaris independen. RUPST jua menetapkan Stanislaus Susatyo ditetapkan sebagai direktur sales.
Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H Bramono menyampaikan, penetapan susunan baru komisaris dan direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel untuk ikut serta berperan dalam memajukan Indonesia melalui akselerasi pengembangan layanan mobile dan fixed broadband, guna memperkuat ekosistem digital Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan.
Penetapan tersebut juga untuk mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi digital terkin, serta meningkatkan kinerja bisnis perusahaan.
Dengan perubahan tersebut, untuk susunan komisaris Telkomsel saat ini sebagai berikut:
Untuk susunan direksi Telkomsel saat ini sebagai berikut:
• Direktur Utama : Nugroho
• Direktur Finance & Risk Management : Daru Mulyawan
• Direktur Sales : Stanislaus Susatyo
• Direktur Network : Indra Mardiatna
• Direktur Planning & Transformation : Wong Soon Nam
• Direktur Information Technology : Joyce Shia
• Direktur Marketing : Derrick Heng
• Direktur Human Capital Management : Indrawan Ditapradana