Tag: Diana Kusumastuti

  • Kementerian PU Rampungkan TPST 1 Senilai Rp505 Miliar untuk Layani Persampahan di IKN

    Kementerian PU Rampungkan TPST 1 Senilai Rp505 Miliar untuk Layani Persampahan di IKN

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Adapun pembangunan TPST ini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon (KSO) dengan biaya APBN senilai Rp505 miliar.

    “Kontruksi TPST 1 dirancang mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan, sehingga lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar (smart city) dan kota modern berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 17 April.

    TPST 1 IKN sendiri dibangun di atas lahan seluas 22,15 hektare dengan desain unik dan futuristik mengadopsi elemen-elemen modern serta gaya konstruksi estetik menyatu secara harmonis dengan lingkungan hijau.

    TPST ini dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan, sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali.

    Kemudian, sampah organik diubah menjadi kompos, menangani sampah yang tidak dapat didaur ulang serta tidak menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum.

    Menurut Diana, lokasi yang berada dekat dengan KIPP IKN atau sekitar 3 kilometer bisa dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

    “TPST ini mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari dengan sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat,” pungkasnya.

  • Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

    Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    TPST 1 berfungsi untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    Kontruksi TPST 1 dirancang oleh Kementerian PU agar mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan.

    Sehingga, lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip IKN sebagai smart city (kota pintar) dan kota modern berkelanjutan.

    “Selesainya pembangunan sarana dan prasarana TPST ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan IKN sebagai kota modern yang bersih dan sehat serta dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai Future Smart Forest City of Indonesia,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dikutip dari siaran pers pada Kamis (17/4/2025).

    TPST 1 IKN dibangun di atas lahan seluas 22,15 hektare dengan desain unik, futuristik, dan mengadopsi elemen-elemen modern.

    TPST 1 IKN dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan. Sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali.

    TPST 1 IKN diklaim tidak akan menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum.

    Lokasi TPST 1 IKN berada dekat dengan KIPP IKN atau sekitar 3 km, sehingga dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau, maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

    TPST 1 IKN mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari. Sistem pengelolaan sampahnya terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

    Pembangunan TPST 1 IKN berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Kementerian PU.

    Kontraktor pelaksana TPST ini adalah PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon (KSO). Pekerjaan konstruksinya telah selesai 100 persen dengan biaya APBN senilai Rp 505 miliar.

     

  • Investor China Tertarik Garap Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara Jawa – Halaman all

    Investor China Tertarik Garap Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara Jawa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan investor China tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Kementerian PU Ungkap Skema Pembangunan Giant Sea Wall

    Kementerian PU Ungkap Skema Pembangunan Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang direncanakan bakal membentang di sepanjang pesisir utara Jawa.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU, Lilik Retno Cahyadiningsih menjelaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall itu dilakukan secara bertahap dan akan diprioritaskan pada 4 titik terlebih dahulu.

    “Kemarin juga hasil pembahasan enggak langsung [dibangun] dari Jakarta ke sana [Gresik], jadi mulai Jakarta, Cirebon, jadi per kota dulu, kayaknya begitu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (11/4/2025).

    Adapun, ke-empat titik yang bakal menjadi prioritas pembangunan Giant Sea Wall yakni Jakarta, Cirebon, Demak, dan Gresik.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyeksi anggaran yang dibutuhkan, Lilik mengaku belum dapat merinci. Pasalnya, hal itu masih perlu dilakukan pendalaman dengan badan pelaksana pembangunan Giant Sea Wall nantinya.

    “Makanya itu harus satu kelembagaannya harus yang mantap, karena terkait beberapa proyek, terkait beberapa stakeholder, terkait uang juga,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pemerintah bakal membentuk badan otorita baru yang akan mengorkestrasi pembangunan GSW.

    Nantinya badan otorita anyar itu akan berada langsung di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

    “Tanggul laut raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall presiden sudah menugaskan kepada Menko Infrastruktur untuk membentuk semacam badan otorita,” kata Diana saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025). 

    Diana menyebut, nantinya Badan Otorita pembangunan Tanggul Laut bakal bertugas menjembatani antar kementerian yang bakal terlibat dalam pembangunan Giant Sea Wall.

  • Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan membahas terkait rencana proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dan desain kawasan legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Presiden RI Prabowo Subianto setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri ke lima negara Timur Tengah.

    “Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Terkait pembahasan review desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN dengan Presiden RI kemungkinan akan menjadi presentasi terakhir.

    “Harusnya iya, harusnya. Kemarin pada saat kita presentasi sudah cukup detail dibahas,” kata Dody.

    Dirinya mengatakan bahwa terkait pembahasan tersebut waktunya belum pasti karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden RI

    “Waktu pastinya belum, Tapi yakinnya mesti begitu, karena kedua hal itu harus didiskusikan secara komprehensif dengan Beliau, Presiden RI,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

    Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km.

    Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Rencana Induk Tahun 2016 dari Bappenas.

    Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

    Sedangkan terkait IKN, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur masih tetap berlanjut dengan memfokuskan pembangunan untuk kawasan legislatif dan yudikatif.

    Pembangunan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, dengan perencanaan pembangunan selanjutnya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Kepri lanjutkan revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat

    Gubernur Kepri lanjutkan revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat

    Saya berharap agar penataan jalan sepanjang 1,82 kilometer di Pulau Penyengat dapat segera direalisasikan guna meningkatkan daya tarik wisata dan melestarikan nilai historis Pulau Penyengat

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berkomitmen melanjutkan revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat dengan fokus pada penambahan serta perbaikan infrastruktur dan situs-situs bersejarah.

    Ansar menginstruksikan jajarannya memperbaiki sejumlah fasilitas, antara lain perbaikan kotak Al-Qur’an, penambahan kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, serta perbaikan area sekitar masjid yang mengalami kebocoran.

    “Saya juga minta Kadis PUPR Kepri memperbarui tulisan Gurindam 12 yang terdapat di area makam, lalu membangun tempat wudhu bagi pengunjung, serta menyediakan lemari penyimpanan untuk buku Yasin yang digunakan dalam do’a dan tahlil,” kata Gubernur Ansar didampingi sejumlah kepala OPD saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Jumat.

    Gubernur juga menginstruksikan perbaikan sumur tua yang berada di bawah balai adat agar tampak lebih indah dan layak dikunjungi. Jika anggaran memungkinkan, halaman di kawasan balai adat juga akan direnovasi untuk mempercantik lingkungan sekitar.

    Dalam kesempatan ini, Ansar turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Pulau Penyengat yang berlubang atau belum mengalami revitalisasi akan segera diperbaiki agar kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat dan wisatawan semakin meningkat.

    Ansar melanjutkan revitalisasi Pulau Penyengat sudah diusulkan kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/3).

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur berharap Kementerian PU membantu pengembangan Pulau Penyengat diprioritaskan, khususnya dalam penataan ruas jalan.

    “Saya berharap agar penataan jalan sepanjang 1,82 kilometer di Pulau Penyengat dapat segera direalisasikan guna meningkatkan daya tarik wisata dan melestarikan nilai historis Pulau Penyengat,” ujar Ansar.

    Gubernur Ansar menyampaikan bahwa revitalisasi Pulau Penyengat merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kepri dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya serta sejarah Melayu.

    Menurut dia, Pulau Penyengat bukan hanya destinasi wisata religi dan sejarah, tetapi juga simbol kejayaan Kesultanan Riau-Lingga yang harus terus dilestarikan. Pulau Penyengat ini adalah aset berharga yang harus kita rawat dengan baik.

    “Setiap perbaikan dan revitalisasi yang kita lakukan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, sekaligus menjaga keaslian dan nilai historis dari setiap bangunan yang ada,” ujar Ansar.

    Lebih lanjut Gubernur Ansar berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, dapat mempercepat proses revitalisasi pulau bersejarah tersebut.

    Ia pun mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Pulau Penyengat, sehingga semakin menarik bagi wisatawan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

    “Mari bersama-sama menjaga warisan budaya ini tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” kata Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Dody lepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU

    Menteri Dody lepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU di Jakarta, Kamis (27/3/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menteri Dody lepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 09:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU.

    Dody mengatakan melalui kegiatan mudik bersama ini, diharapkan dapat memudahkan bagi pegawai PU yang akan pulang ke kampung halamannya karena jumlah tiket transportasi umum yang terbatas pada masa mudik Lebaran.

    “Saya berpesan agar dalam perjalanan nanti senantiasa menjaga kecepatan kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, dan mengikuti arahan petugas di lapangan sehingga mudik kita aman dan selamat,” katanya di Jakarta, Kamis (27/3).

    Di samping itu, dengan adanya mudik bersama ini, kita turut mendukung pengurangan volume arus mudik lebaran.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan program mudik gratis Lebaran 2025 yang diikuti oleh pegawai Kementerian PU.

    Kegiatan pelepasan peserta mudik secara seremoni ditandai dengan penekanan sirine dan pengibaran bendera start tanda pemberangkatan bus oleh Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Ibu Irma Hermawati dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Kamis (27/3).

    Mudik gratis Kementerian PU diikuti sebanyak 473 peserta yang dilayani oleh 11 bus dengan tujuan mudik ke Kota Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan Lampung.

    Setiap peserta diberikan kaos, jaket, dan makan untuk berbuka puasa dalam perjalanan.

    Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kementerian PU Retno Triyanti Handayani mengatakan selain membantu pegawai dan keluarga Kementerian PU untuk mudik ke kampung halaman, program mudik gratis juga bertujuan untuk merajut persatuan dan silaturahmi antar keluarga besar Kementerian PU.

    “Kegiatan ini terselenggara dari sumbangan sukarela yang terkumpul melalui donasi Korpri PU peduli yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri PU. Alhamdulillahsumber dana mudik gratis pada tahun ini bukan berasal dari APBN,” kata Retno Triyanti.

    Sumber : Antara

  • AHY Buka Peluang China Masuk di Proyek Giant Sea Wall

    AHY Buka Peluang China Masuk di Proyek Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap potensi kerja sama dengan China untuk turut serta menggarap proyek Giant Sea Wall (GSW).

    Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral bersama Wakil Perdana Menteri China (26/3/2025).

    “Pertemuan bilateral bersama Wakil Perdana Menteri RRT [China] merupakan mitra dagang penting, dengan nilai kerja sama hingga 133 miliar dolar AS pada 2023. Selain itu, kerja sama selama ini sejalan dengan Asta Cita Presiden serta akan mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ucap AHY dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (28/3/2025).

    AHY menjelaskan, kerja sama China untuk menggarap proyek Giant Sea Wall itu bukan tidak mungkin, lantaran RI – China telah berhasil menjalin kerja sama salah satu pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung yang telah diresmikan pada 2023.

    Pasalnya, saat ini proyek duet RI – China membangun Kereta Cepat Jakarta – Bandung telah berhasil mengurangi waktu tempuh yang sangat signifikan.

    Di samping itu, AHY menyebut China juga telah berpengalaman melakukan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti Tianjin Coastal Management.

    “Pengalaman Tiongkok pada sejumlah proyek rekayasa skala besar, seperti Sistem Pengendalian Banjir di Shanghai dan Tianjin Coastal Management Initiative, dapat membuka pemahaman kami lebih baik lagi. Kami harapkan bantuan teknis serta dukungan pendanaan dari RRT untuk merancang dan mengimplementasikan proyek tersebut,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut konstruksi proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang membentang dari Tangerang hingga Gresik memang bakal menggandeng investor swasta. 

    Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa rencananya GSW yang bakal terbentang dari Banten hingga Gresik bakal memiliki total panjang mencapai 946 kilometer (Km).

    “Ini seharusnya membentang dari Banten sampai ke Jawa Timur, dari Tangerang sampai ke Gresik. Mungkin total panjangnya 946 km dan ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” kata Diana.

    Terkait progres terbarunya, Diana menyebut saat ini pelaksanaan pembangunan Giant Sea Wall masih dalam tahap pengkajian. Di mana, dalam perjalanan terbaru pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang bakal mengeksekusi proyek tersebut. 

    Apabila proses kajian telah rampung, nantinya pemerintah melalui Satgas Penanganan Pesisir Pantai Utara Jawa itu bakal menggaet swasta untuk mendukung pembangunan megaproyek tersebut. 

    “Nanti tidak hanya dengan APBN, diharapkannya juga malah justru swasta. Ya, swasta ini bisa menjadi mitra strategis untuk pengembangan Giant Sea Wall Jabodetabek,” pungkasnya.

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim khusus mitigasi bencana yang terdiri atas berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk mitigasi bencana, utamanya banjir yang seringkali melanda Provinsi Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat (Jabar).

    “Sebagaimana kita tahu, beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, sampai Cianjur, dan kalau ini ditangani secara biasa-biasa, kita khawatir akan semakin membesar di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami tadi membahas penanganan yang lebih sinergis dan komprehensif dari hulu sampai hilir, dan forum menyepakati dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Kamis 27 Maret, disitat Antara.

    Ia menegaskan, tim mitigasi bencana tersebut dibentuk secara komprehensif karena selama ini bencana yang terjadi di Jakarta hingga Jabar menimbulkan korban hingga kerugian ekonomi yang cukup besar. Tim terdiri atas anggota eselon satu di masing-masing K/L, termasuk Pemerintah Provinsi Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Provinsi Banten.

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menangani lebih optimal. Di sini kita tangani dari hulu juga,” ujar dia.

    Beberapa perwakilan K/L yang hadir di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR); Kementerian Lingkungan Hidup; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertahanan; Kementerian Keuangan; Kemenko Pangan; hingga Pemerintah Provinsi Jakarta, Jabar, dan Banten.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengemukakan seluruh K/L yang terlibat dalam tim mitigasi bencana telah sepakat untuk menangani permasalahan banjir, utamanya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), dan saat ini, Kementerian PU akan fokus menyelesaikan tanggul bekerja sama dengan pemerintah daerah.

    “Hal yang terpenting adalah kita akan menyelesaikan tanggul yang sampai dengan saat ini untuk Jakarta masih menyisakan 16,5 km, dan untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. Ini akan didukung bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah sepakat dengan ini, kita nanti sesuai dengan arahan Menko PMK akan membuat tim perumus, siapa yang berbuat apa dan pelaksanaannya tahun berapa,” ucap Diana.

    Ia menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring terkait pelaksanaan dari pengendalian bencana banjir di wilayah Jabodetabekjur.

    Sedangkan Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan bahwa BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat melaksanakan rekayasa cuaca mulai hari ini, Kamis (27/3) hingga Minggu (30/3) mendatang.

    “Mulai tanggal 27, 28, 29, 30 Maret 2025 juga dilaksanakan rekayasa cuaca, untuk Jawa Barat bekerja sama dengan TNI terbang siang, untuk BNPB terbang malam. Kemudian untuk Banten, itu relatif juga aman hujan ringan, sehingga mitigasi terkait cuaca menjelang Idul Fitri ini hanya di Jawa Barat,” ujar dia.

    Ia juga menyebutkan, untuk beberapa wilayah yang beberapa waktu lalu dilanda banjir sudah dilakukan pembangunan hingga relokasi.

    “Untuk banjir yang tanggal 3 Maret 2025, ini semuanya sudah proses pemulihan, ada rincian-rinciannya, jadi jembatan-jembatan yang putus sudah dibangun kembali, rumah-rumah yang rusak diperbaiki, bahkan juga ada beberapa relokasi. Itu rinciannya jelas mulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang itu semuanya ada,” tandasnya.

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Atasi Banjir Jabodetabek, Dikepalai Wamen PU Diana Kusumastuti – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Atasi Banjir Jabodetabek, Dikepalai Wamen PU Diana Kusumastuti – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan tim khusus ini untuk memastikan tidak terjadi banjir besar lagi di wilayah Jabodetabek. 

    “Sebagaimana kita tahu beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya termasuk sampai Cianjur dan kalau hal ini ditangani secara biasa-biasa kita khawatirnya akan semakin membesar di waktu yang akan datang,” kata Pratikno usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/3/2025). 

    Pratikno mengatakan Pemerintah akan melakukan penanganan pencegahan banjir mulai dari hulu sampai dengan hilir. 

    Tim khusus ini, kata Pratikno, mana merumuskan langkah secara detail penanganan banjir di Jabodetabek. 

    “Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan dan juga sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” katanya. 

    Dia mengatakan tim khusus ini akan dipimpin oleh Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. 

    Anggotanya berasal dari Kementerian Lembaga termasuk dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

    “Tadi disepakati di rapat ketua timnya adalah Bu Wamen Pekerjaan Umum dan kemudian nanti anggotanya adalah berbagai eselon satu di masing-masing KL termasuk dari daerah yaitu tadi dihadiri juga oleh Pak Gubernur DKI, oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten,” kata Pratikno. 

    Pratikno menambahkan, upaya ini untuk melakukan penanganan secara komprehensif dan sinergis sekaligus juga sistematis. 

    “Mana yang bisa kita lakukan, tahun ini mana yang harus dilakukan tahun depan, oleh siapa, kapan selesai, kapan dilakukan, dan seterusnya,” pungkasnya. 

    Seperti diketahui, beberapa saat yang lalu banjir besar melanda wilayah Bekasi, Jakarta, Bogor, dan sekitarnya.