Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) angkat bicara terkait dengan temuan sertifikasi lahan rumah warga di sekitar wilayah sungai yang dikelola oleh Balai Badan Wilayah Sungai (BBWS).

    Wakil Menteri (Wamen) Kementerian PU, Diana Kusumastuti menyatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk membahas temuan tersebut.

    Diana menjelaskan bahwa dirinya bakal segera bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani mengatasi hal itu.

    “Memang kemarin saya lihat ya, di Cisarua itu banjirnya itu menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai. Ya, benar-benar di atas sungai, kayak gitu,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, pemukiman penduduk itu berdiri di sekitar wilayah Sempadan sungai. Berdasarkan temuannya, masyarakat di sekitar sungai itu telah menggenggam sertifikat hak milik (SHM). 

    Dirinya lantas mengaku telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengeluarkan regulasi yang mampu menangani hal tersebut.

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu kan harusnya lahan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid segera mengkaji adanya temuan sertifikat hak milik (SHM) yang ada di lahan area sungai.

    Pasalnya, proses sertifikasi yang terjadi di sekitar lahan sungai tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama adanya penyempitan area sungai yang belakangan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jabodetabek. 

    “Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” jelas Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025). 

    Sebagai langkah lanjutan mengurangi pembangunan bangunan di daerah aliran sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Nusron mengaku bakal segera menerbitkan sertifikat hak pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai. 

    Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

    “Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS],” tambahnya.

  • Terungkap! Bocoran Desain Terbaru Gedung Legislatif & Yudikatif di IKN

    Terungkap! Bocoran Desain Terbaru Gedung Legislatif & Yudikatif di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkap alasan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN yang belum kunjung terealisasi.

    Diana menjelaskan, hal itu terjadi lantaran Presiden Prabowo Subianto masih meminta revisi desain gedung parlemen. Di mana, Prabowo menilai atap gedung parlemen yang tertuang desain awal dipandang terlalu mewah.

    “Kalau tidak salah kemarin itu ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy, tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Rabu (12/3/2025). 

    Selain itu, Diana juga menyebut mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan desain interior yang diminta untuk dapat mengacu pada kompleks parlemen di India.

    “Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India ya. Itu bagus ada unsur-unsur yang seperti di Indonesia, kayu dan warnanya. Dan ini juga beliau minta di lobby nanti kan ada semacam museum,” ujarnya.

    Diana menambahkan revisi desain itu telah kembali diserahkan kepada pihak istana untuk nantinya menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. 

    Apabila telah disetujui, maka nantinya proses pembangunan kawasan legislatif IKN bakal dieksekusi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk dapat dilaksanakan pada periode 2025 – 2029.

    “Setelah Presiden oke tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan melakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025-2029,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan upaya itu dilakukan agar kawasan legislatif dan yudikatif bisa rampung sebelum Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN pada 2028.  

    “Kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mulainya [konstruksi] diharapkan pada 2025 ini,” kata Danis kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).  

    Adapun, dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.

  • Pembangunan Giant Sea Wall dari Banten ke Jatim Akan Dikendalikan Satgas – Halaman all

    Pembangunan Giant Sea Wall dari Banten ke Jatim Akan Dikendalikan Satgas – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

    Satgas ini akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Kemudian, di dalam satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    DRencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan optimisme besar terkait pelaksanaan proyek GSW yang akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    “Giant Sea Wall yang akan selamatkan pantai utara Jawa. Giant Sea Wall harus dari Banten sampai ke Gresik, sekian ratus kilometer harus kita bangun,” kata Prabowo saat memberikan sambutan penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang dilaksanakan di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2025.

    Ia juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin proyek besar ini, meski ia mengakui tantangan berat yang harus dihadapi.

    “Ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur, tapi akan kita putuskan kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap, saudara-saudara kita mulai secepatnya!” tegas Prabowo.

    Prabowo optimistis proyek itu dapat berjalan, kendati belum bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya.

    “Apa bisa? Bisa! Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai,” ujarnya.

    Dengan komitmen yang kuat dan dana yang sudah disiapkan, lanjut Prabowo, pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan proyek ambisius ini.

    Prabowo mengklaim anggaran untuk proyek tanggul raksasa sepanjang lebih 700 Kilometer tersebut juga sudah tersedia.

    “Kami mulai dengan kekuatan kita sendiri, bukan potensi lagi kami jelas punya, uangnya siap, kami akan mulai secepatnya,” jelas Prabowo perihal soal pendanaan mega proyek GSW.

     

  • Giant Sea Wall Akan Dibangun 946 Km dari Banten ke Jatim, Wamen PU: Investasinya Gede Banget – Halaman all

    Giant Sea Wall Akan Dibangun 946 Km dari Banten ke Jatim, Wamen PU: Investasinya Gede Banget – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan investasi besar.

    Proyek ini bertujuan melindungi wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Jawa (Pantura), dari ancaman abrasi, banjir rob, dan kerusakan ekosistem laut yang semakin merugikan masyarakat.

    “Ini seharusnya membentang dari Banten sampai ke Jawa Timur (Jatim), Tangerang sampai ke Gresik, mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” kata Diana ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Ia tidak menjelaskan secara detail berapa besaran investasi yang dibutuhkan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dana yang besar, Diana mengatakan pembangunannya tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Bahkan, menurut Diana, pihak swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall.

    Diana membeberkan bahwa akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya akan ada tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana.

    Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dwi Purwantoro pernah mengungkap bahwa pembangunan Giant Sea Wall bisa mencapai Rp 600 triliun.

    Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya. Sehingga, apabila ditotal sekitar Rp 800 triliun.

    “Jadi kalau dari Banten sampai dengan Surabaya, itu tadi sekitar Rp 600 triliun itu baru bangunannya, Pak. Belum penyediaan air bersih, terus sanitasi, dan lainnya, Pak.”

    “Jadi, kalau kemarin kurang lebih Rp 800 (triliun), Pak. Kalau enggak salah, sekitar seperti itu,” ungkap Dwi dalam seminar nasional di Jakarta, Kamis (14/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Prabowo Bilang Uangnya Siap

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan optimisme besar terkait pelaksanaan proyek GSW yang akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    “Giant Sea Wall yang akan selamatkan pantai utara Jawa. Giant Sea Wall harus dari Banten sampai ke Gresik, sekian ratus kilometer harus kita bangun,” kata Prabowo saat memberikan sambutan penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang dilaksanakan di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2025.

    Ia juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin proyek besar ini, meski ia mengakui tantangan berat yang harus dihadapi.

    “Ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur, tapi akan kita putuskan kita mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu, bukan potensi lagi, kita jelas punya, uangnya siap, saudara-saudara kita mulai secepatnya!” tegas Prabowo.

    Prabowo optimistis proyek itu dapat berjalan, kendati belum bisa memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya.

    “Apa bisa? Bisa! Saya tidak tahu berapa tahun, tapi insya Allah dengan tekad kita akan capai,” ujarnya.

    Dengan komitmen yang kuat dan dana yang sudah disiapkan, lanjut Prabowo, pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan proyek ambisius ini.

    Prabowo mengklaim anggaran untuk proyek tanggul raksasa sepanjang lebih 700 Kilometer tersebut juga sudah tersedia.

    “Kami mulai dengan kekuatan kita sendiri, bukan potensi lagi kami jelas punya, uangnya siap, kami akan mulai secepatnya,” jelas Prabowo perihal soal pendanaan mega proyek GSW. 

  • Giant Sea Wall Akan Dibangun 946 Km dari Banten ke Jatim, Wamen PU: Investasinya Gede Banget – Halaman all

    Pemerintah Pusat Ajak Pemprov Jabar Bahas Kasus Sungai Bersertifikat di Bekasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan duduk bersama membahas penanganan sungai yang memiliki sertifikat di Bekasi, Jawa Barat.

    Kasus sungai bersertifikat di Bekasi menyebabkan Pemerintah Pusat tidak bisa melakukan normalisasi sungai.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan dia bersama Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan membahasnya bersama-sama.

    “Saya, Pak Dedi, dan juga Pak Nusron akan duduk bareng, ini sama Pak Menteri juga, untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Diana ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Sebagaimana diketahui, ada daerah aliran sungai di Kabupaten Bekasi yang menjadi hak milik perorangan. Karena sungai bersertifikat tersebut dimiliki perorangan, proyek normalisasi sungai di Bekasi menjadi terhambat.

    Selain itu, sungai tersebut sudah tidak bisa dilakukan pelebaran karena berstatus milik perorangan dan sudah ada sertifikatnya.

    Temuan sungai bersertifikat itu diketahui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat meninjau Kali Bekasi.

    Dedi mengatakan normalisasi sungai tadinya akan berjalan ke Sungai Cikeas, yang jadi pertemuan antara Sungai Bekasi dan Sungai Cileungsi.

    “Tapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas-nya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah,” kata Dedi dikutip dari akun TikToknya @dedimulyadiofficial, Senin (10/3/2025).

    Hal itu kata Dedi, membuat proyek pelebaran sungai tidak bisa dilakukan, karena daerah aliran sungainya sudah berubah menjadi permukiman.

    Namun ia menegaskan bahwa pelebaran sungai harus tetap dilakukan. “Kalau saya nggak ada urusan, tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran. Pemukimannya harus direlokasi,” tandasnya.

    Sebab tanah itu asalnya milik sungai yang kemudian berubah menjadi perorangan bahkan sudah dibuat sertifikatnya.

    Dedi akan menemui Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dan membahas soal tata ruang.

    “Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cileungsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan,” ungkapnya.

    Karena tanahnya itu menjadi hak milik, kata Dedi, sudah tidak mungkin dilakukan pelebaran sungai. “Harus dibebasin, tapi menurut saya, kalau riwayat tanahnya salah, Menteri ATR/BPN berhak mencabut,” katanya.

  • Wamen PU Bongkar Biang Kerok Siklus Banjir 5 Tahunan, Apa Solusinya? – Page 3

    Wamen PU Bongkar Biang Kerok Siklus Banjir 5 Tahunan, Apa Solusinya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti siklus banjir 5 tahunan yang kembali terjadi pada 2025. Tak hanya di Jabodetabek dan wilayah pesisir lain, banjir kali ini bahkan menerjang sisi hulu di Cisarua, Kabupaten Bogor. 

    Dari hasil pantauannya di Cisarua, Diana menceritakan, fenomena banjir kembali terjadi akibat masalah penggunaan lahan. Khususnya pemukiman penduduk yang benar-benar berada di atas sungai.

    “Dulunya sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri di sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya,” ujar Diana di kantornya, Jakarta, Rabu (12/5/2025)?

    Pemukiman warga di atas sempadan sungai lantas membuat penyempitan alur sungai, membuat laju air tertahan dan merembet ke daratan saat curah hujan tinggi. Diana menekankan, kasus ini jadi penyebab utama musibah banjir terus berulang.

    “Saya sampaikan memang inilah penyebab banjirnya. Karena air yang harusnya mengalir secara deras karena hujan yang cukup tinggi, akhirnya air itu enggak bisa terbendung. Akhirnya ya menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang,” tegas dia.

    Tak hanya di Cisarua, Wamen PU Diana menemukan penyempitan sungai pun terjadi di wilayah Sukabumi. Dalam sebuah kunjungan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi beberapa waktu lalu, ia menyarankan agar area di pinggiran sungai bisa dikembalikan ke kondisi alaminya. 

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi, agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu harusnya kosong. Sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” ungkapnya. 

     

     

  • Wamen PU Diana Kusumastuti Ingatkan Tidak Boleh Ada Rumah Dibangun di Sempadan Sungai – Halaman all

    Wamen PU Diana Kusumastuti Ingatkan Tidak Boleh Ada Rumah Dibangun di Sempadan Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengingatkan masyarakat agar tidak membangun rumah di sempadan sungai. 

    Menurut dia, pembangunan rumah di area ini sering menjadi penyebab banjir di sejumlah daerah.

    Diana memberikan contoh saat meninjau lokasi banjir di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disebabkan oleh permukiman yang dibangun di atas sungai.

    “Kemarin saya lihat di Cisarua itu banjirnya menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai,” kata Diana ketika ditemui di kantornya, Rabu (12/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa sungai di wilayah tersebut dulunya cukup besar, tetapi kini menyempit karena banyak rumah dibangun di sempadan sungai.

    Akibatnya, air yang seharusnya mengalir lancar menjadi terhambat, dan ketika hujan deras, air tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga menyebabkan banjir bandang.

    “Inilah penyebab banjirnya karena air yang harusnya mengalir secara deras gitu ya, karena hujan yang cukup tinggi, akhirnya enggak bisa membendung dan menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang,” ujar Diana.

    Selain itu, Diana juga menemukan hal serupa saat mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan pasca-bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat

    Di Sukabumi juga ada rumah-rumah yang dibangun di sempadan sungai, yang seharusnya tidak diperbolehkan

    “Kemarin ketika ada Pak Gibran di Sukabumi, itu juga sama rumah-rumahnya berada di sempadan sungai, yang harusnya tidak boleh didirikan rumah-rumah di atas itu,” ucap Diana.

    Ia pun mengusulkan kepada Gibran dan Bupati Sukabumi agar tidak ada lagi pembangunan rumah di sempadan sungai.

    “Saya usul kepada Pak Gibran juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah,” kata Diana.

    “Kalau sempadan sungai itu harusnya kan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” jelasnya.

    Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, wilayah sungai meliputi palung, bantaran, dan sempadan sungai.

    Palung sungai adalah kedalaman sebuah sungai dan bantaran adalah bagian dangkal di sekitar palung sungai. 

    Sementara itu, sempadan sungai adalah area di sekitar kanan dan kiri tepi sungai.

    Jadi, palung dan bantaran sungai adalah bagian dari sungai yang dialiri air dan sempadan adalah area tanah di sekitar sungai yang tidak dialiri air.

  • Wamen PU Ungkap Permintaan Prabowo Bentuk Museum Demokrasi di IKN

    Wamen PU Ungkap Permintaan Prabowo Bentuk Museum Demokrasi di IKN

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan revisi desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Salah satu poin permintaan Presiden Prabowo Subianto ialah supaya ada Museum atau Galeri Demokrasi di lobby Gedung DPR.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, Prabowo meminta agar di lobby gedung DPR dibangun semacam museum atau galeri bertema demokrasi. Hal tersebut menjadi salah satu poin revisi desain interior bangunan tersebut.

    “Beliau minta di lobby nanti kan ada semacam museum gitu atau galeri yang bisa menunjukkan bagaimana terkait dengan demokrasi itu seperti apa,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Selain itu, Prabowo juga meminta agar desain interiornya mengadopsi desain di India yang kental akan penggunaan unsur kayu, mirip dengan di Indonesia. Inspirasi tersebut didapatkan Prabowo dari kunjungannya ke India beberapa waktu lalu.

    Diana menambahkan, Prabowo juga menyoroti tentang desain atap Gedung Paripurna IKN. Katanya, Prabowo menilai bahwa desainnya terlalu mewah alias fancy.

    “Kalau nggak salah kemarin itu ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy. Tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus, dan kemarin juga sudah kita kirim kepada Presiden,” ujarnya.

    Diana mengatakan, saat ini proses revisi desain bangunan legislatif dan yudikatif IKN telah rampung. Pihaknya juga sudah berkirim surat ke Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atas hal tersebut.

    “Kemarin saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Menko untuk nanti kita carikan waktu untuk bisa menjelaskan kembali kepada Bapak Presiden. Setelah oke, ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan melakukan lelang,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Pakai Konsep Rancang Bangun, Perubahan Desain IKN Tunggu ACC Prabowo – Page 3

    Pakai Konsep Rancang Bangun, Perubahan Desain IKN Tunggu ACC Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menindaklanjuti permintaan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melakukan revisi desain untuk kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sebagai tindak lanjut, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Prabowo untuk kelanjutan proyek legislatif dan yudikatif di IKN.

    “Ini sudah kita (terima) semuanya, baik yang untuk legislatif maupun yudikatif. Tapi saat ini masih menunggu acc lagi dari beliau. Kita sudah berkirim surat, kemarin saya juga sudah sampaikan juga kepada bapak Menko (AHY) untuk nanti kita carikan waktu untuk bisa menjelaskan kembali kepada bapak Presiden,” terangnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Rencananya, itu akan dikerjakan lewat konsep rancang bangun atau design and build, dimana hanya melibatkan satu kontrak pada satu entitas sebagai desainer dan kontraktor.

    “Setelah oke, tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti oleh OIKN yang akan lakukan lelang untuk pelaksanaan di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi nanti dengan design and build,” kata Diana.

    Terkait perubahan desain IKN ini, Kementerian PU juga telah melakukan audiensi langsung kepada Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Otorita IKN, hingga pemenang sayembara desain kompleks legislatif dan yudikatif.

    Hasilnya, rancangan baru untuk kelanjutan proyek IKN ini sudah diramu sesuai dengan keinginan Prabowo.

    “Kemarin itu ada permintaan dari pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya (gedung rapat paripurna), yang menurut beliau terlalu fancy. Tapi sudah dirubah, dan desainnya sudah cukup bagus. Kemarin sudah kita kirim ke bapak Presiden,” beber Diana.

    “Satu hal lagi yang beliau inginkan, desain interiornya. Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India, itu bagus, ada unsur-unsur kayak di Indonesia, kayu, warna. Beliau minta dilobi, nanti ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukan terkait demokrasi,” tuturnya.

     

  • Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Pemerintah Bentuk Satgas Khusus buat Realisasi Proyek Giant Sea Wall

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk penanganan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa. Salah satu tugas dari satgas ini ialah mendukung perencanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW).

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) untuk membentuk satgas khusus.

    “Pak AHY mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk Giant Sea Wall ini dan beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, satgas ini tidak hanya akan melibatkan Kementerian PU saja, tetapi juga kementerian/lembaga (KL) lainnya seperti Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Lingkungan Hidup (LH), serta ada keterlibatan pemerintah daerah (pemda).

    “PU di sini sebagai pokja (pokja) pembangunan, dan juga nanti ada pokja pembiayaan,” ujarnya.

    Untuk pembiayaannya sendiri, Diana menekankan bahwa proyek ini tidak hanya akan mengandalkan APBN saja, tetapi juga harapannya ada investasi swasta. Menurutnya, swasta bisa menjadi mitra strategis untuk pengembangan Giant Sea Wall ini maupun program perlindungan pantura Jawa yang terus mengalami penurunan.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggul laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung. Banyak, jadi nanti ini multi-sektor yang ada di Giant Sea Wall, jadi ini bukan hanya satu sektor saja,” kata dia.

    Secara keseluruhan, Diana menjelaskan bahwa Giant Sea Wall ini merupakan program perlindungan di pesisir pantura Jawa. Dalam rencana besarnya, proyek ini akan membentang dari Tangerang hingga Gresik.

    “Mungkin total panjangnya 946 km. Ini perkiraan investasinya cukup gede banget,” ujar Diana.

    Di wilayah Jabodetabek sendiri, ada proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pantai yang menjadi bagian dari program pembangunan Giant Sea Wall. Total setidaknya ada 3 tahapan pembangunan NCICD ini yakni tahap A, B, dan C.

    “Nah, yang tahap A ini ada tanggul pantai dan sungai, ini sudah dilaksanakan kolaboratif antara SDA dan juga PU, dan di DKI Jakarta,” katanya.

    (shc/rrd)