Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    Kementerian PU Alokasikan Rp10 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Infrastruktur di IKN

    JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang belum selesai di IKN, Kalimantan Timur.

    Basuki mengaku, dirinya mengetahui hal tersebut langsung dari Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti yang melakukan kunjungan ke IKN belum lama ini.

    “Alhamdulillah, pada 15 April ini kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Diana Kusumastuti) dan dirjen-dirjen bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, sekitar Rp10 triliun untuk PU menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan (infrastruktur) tersebut,” ujar Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu, 23 April.

    Adapun pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dimaksud seperti pembangunan jalan tol, istana wakil presiden (Wapres), masjid. Kemudian, air limbah serta ada beberapa jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

    “Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak 2022-2024 dan belum selesai itu tetap dilaksanakan oleh Kementerian PU,” kata Basuki.

    Di samping itu, Basuki bilang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin oleh Maruarar Sirait (Ara) juga memiliki andil dalam pembangunan IKN.

    Menurut Basuki, kementerian itu akan membangun lima tower rumah susun (Rusun) tambahan untuk hunian di IKN.

    “Kemudian juga dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga disampaikan akan ada tambahan lima tower rusun lagi untuk ASN (Aparatur Sipil Negara),” tutur dia.

    Dengan demikian, kata Basuki, kedua kementerian itu akan tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di IKN sampai selesai.

    “Jadi dua itu, Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan multi years yang belum selesai,” pungkasnya.

  • Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kelar Direnovasi, Telan Biaya Rp 69,4 M

    Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kelar Direnovasi, Telan Biaya Rp 69,4 M

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara, Jawa Tengah. Renovasi dilakukan mulai 22 Desember 2023 s.d Desember 2024, dengan menelan anggaran sebesar Rp 69,4 miliar.

    Stadion Gelora Bumi Kartini merupakan 1 dari 17 stadion di Indonesia yang telah diresmikan secara terpusat oleh Presiden Prabowo Subianto di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025 lalu.

    Dalam kunjungannya meninjau hasil renovasi stadion, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, secara keseluruhan renovasi sudah baik dan memenuhi standar.

    Selanjutnya, pemeliharaan dan operasionalisasi stadion oleh Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi poin penting agar fasilitas dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.

    “Saya titip pesan perawatan dan pemeliharaan terus dijaga. Manfaatkan sebaik-baiknya stadion agar juga dapat mendorong kemajuan prestasi sepak bola di Jepara dan pembinaan atlet,” kata Diana, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

    Pekerjaan konstruksi stadion menggunakan anggaran APBN senilai Rp 69,4 miliar dengan lingkup pekerjaan penggantian rumput, kursi tribun single seat untuk penonton, perkuatan struktur, pekerjaan Fasad, re-layout ruangan stadion, lampu penerangan, lansekap kawasan, dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk sarana yang menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

    Rehabilitasi dan renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, dengan kontraktor pelaksana PT Sinar Cerah Sempurna. Stadion dengan luas bangunan 30.000 m2 dan luas lahan 15,98 hektare ini memiliki kapasitas eksisting 12.200 penonton, setelah dilakukan penggantian kursi kursi tribun single seat menjadi 8.570 penonton.

    Diana juga menekankan, hal yang tidak kalah penting dalam pembangunan stadion adalah kelengkapan akses dan sistem evakuasi, serta fasilitas yang memadai untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penonton.

    “Keselamatan supporter dan pemain merupakan prioritas dalam pembangunan stadion, kita ingin pastikan jalur-jalur evakuasi dan peneranganya,” ujar Diana.

    (shc/kil)

  • Kementerian PU Siapkan Puluhan Proyek Skema KPBU Senilai Rp 160 Triliun Bareng Swasta – Halaman all

    Kementerian PU Siapkan Puluhan Proyek Skema KPBU Senilai Rp 160 Triliun Bareng Swasta – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sejumlah proyek strategis yang akan digarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Total nilai untuk ini mencapai lebih dari Rp 160 triliun.

    Hal itu diungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat melakukan pertemuan daring dengan Kantor Urusan Luar Negeri Kota Nantong, Tiongkok dan Konsulat Jenderal Indonesia di Shanghai, Kamis (17/4/2025).

    Diana menjelaskan prioritas pembangunan infrastruktur nasional tahun 2025 difokuskan pada empat sektor utama.

    Sektor pertama adalah sumber daya air termasuk penguatan irigasi dan perlindungan pantai. Lalu, jalan dan jembatan termasuk jalan tol dan flyover strategis.

    Berikutnya, infrastruktur dasar di antaranya akses air bersih, sanitasi, dan lingkungan permukiman. Terakhir, infrastruktur strategis seperti fasilitas pendidikan dan pasar rakyat.

    “Target pembangunan akan terus ditingkatkan pada 2026 dengan skala dan jangkauan yang lebih luas,” kata Diana dikutip dari siaran pers pada Jumat (18/4/2025).

    Skema KPBU ini didorong Kementerian PU sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 sebagai sarana mempercepat pembangunan infrastruktur melalui partisipasi swasta. 

    Sejumlah proyek dengan nilai lebih dari Rp 160 triliun yang disiapkan ini terdiri dari 10 proyek KPBU senilai Rp 42,57 triliun di sektor sumber daya air dan energi.

    Lalu, 5 proyek lainnya senilai Rp 31,97 triliun yang mencakup sistem penyediaan air minum dan modernisasi irigasi.

    Selain itu, terdapat 8 proyek berskala besar senilai Rp87,92 triliun yang siap ditawarkan, mencakup pembangunan jalan tol, energi terbarukan, serta sistem air dan irigasi.

    “Seluruh proyek ini dirancang sebagai peluang investasi yang menjanjikan dengan skema transparan, berbagi risiko, dan berkelanjutan bagi mitra publik dan swasta,” ujar Diana.

    Diana memastikan, dalam rangka mendukung iklim investasi, Indonesia terus menyederhanakan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan kebijakan perpajakan berbasis wilayah.

    Ia juga menegaskan, keterlibatan investor asing diatur secara jelas melalui UU Jasa Konstruksi dan UU Cipta Kerja, termasuk melalui mekanisme International Competitive Bidding. 

  • Kementerian PU Rampungkan TPST 1 Senilai Rp505 Miliar untuk Layani Persampahan di IKN

    Kementerian PU Rampungkan TPST 1 Senilai Rp505 Miliar untuk Layani Persampahan di IKN

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Adapun pembangunan TPST ini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon (KSO) dengan biaya APBN senilai Rp505 miliar.

    “Kontruksi TPST 1 dirancang mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan, sehingga lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip Ibu Kota Nusantara sebagai kota pintar (smart city) dan kota modern berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 17 April.

    TPST 1 IKN sendiri dibangun di atas lahan seluas 22,15 hektare dengan desain unik dan futuristik mengadopsi elemen-elemen modern serta gaya konstruksi estetik menyatu secara harmonis dengan lingkungan hijau.

    TPST ini dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan, sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali.

    Kemudian, sampah organik diubah menjadi kompos, menangani sampah yang tidak dapat didaur ulang serta tidak menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum.

    Menurut Diana, lokasi yang berada dekat dengan KIPP IKN atau sekitar 3 kilometer bisa dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

    “TPST ini mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari dengan sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat,” pungkasnya.

  • Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

    Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    TPST 1 berfungsi untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    Kontruksi TPST 1 dirancang oleh Kementerian PU agar mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan.

    Sehingga, lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip IKN sebagai smart city (kota pintar) dan kota modern berkelanjutan.

    “Selesainya pembangunan sarana dan prasarana TPST ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan IKN sebagai kota modern yang bersih dan sehat serta dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai Future Smart Forest City of Indonesia,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dikutip dari siaran pers pada Kamis (17/4/2025).

    TPST 1 IKN dibangun di atas lahan seluas 22,15 hektare dengan desain unik, futuristik, dan mengadopsi elemen-elemen modern.

    TPST 1 IKN dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan. Sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali.

    TPST 1 IKN diklaim tidak akan menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum.

    Lokasi TPST 1 IKN berada dekat dengan KIPP IKN atau sekitar 3 km, sehingga dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau, maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

    TPST 1 IKN mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari. Sistem pengelolaan sampahnya terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

    Pembangunan TPST 1 IKN berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Kementerian PU.

    Kontraktor pelaksana TPST ini adalah PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon (KSO). Pekerjaan konstruksinya telah selesai 100 persen dengan biaya APBN senilai Rp 505 miliar.

     

  • Investor China Tertarik Garap Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara Jawa – Halaman all

    Investor China Tertarik Garap Proyek Tanggul Raksasa di Pantai Utara Jawa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan investor China tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Kementerian PU Ungkap Skema Pembangunan Giant Sea Wall

    Kementerian PU Ungkap Skema Pembangunan Giant Sea Wall

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) yang direncanakan bakal membentang di sepanjang pesisir utara Jawa.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU, Lilik Retno Cahyadiningsih menjelaskan bahwa pembangunan Giant Sea Wall itu dilakukan secara bertahap dan akan diprioritaskan pada 4 titik terlebih dahulu.

    “Kemarin juga hasil pembahasan enggak langsung [dibangun] dari Jakarta ke sana [Gresik], jadi mulai Jakarta, Cirebon, jadi per kota dulu, kayaknya begitu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (11/4/2025).

    Adapun, ke-empat titik yang bakal menjadi prioritas pembangunan Giant Sea Wall yakni Jakarta, Cirebon, Demak, dan Gresik.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai proyeksi anggaran yang dibutuhkan, Lilik mengaku belum dapat merinci. Pasalnya, hal itu masih perlu dilakukan pendalaman dengan badan pelaksana pembangunan Giant Sea Wall nantinya.

    “Makanya itu harus satu kelembagaannya harus yang mantap, karena terkait beberapa proyek, terkait beberapa stakeholder, terkait uang juga,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pemerintah bakal membentuk badan otorita baru yang akan mengorkestrasi pembangunan GSW.

    Nantinya badan otorita anyar itu akan berada langsung di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

    “Tanggul laut raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall presiden sudah menugaskan kepada Menko Infrastruktur untuk membentuk semacam badan otorita,” kata Diana saat ditemui di Kantornya, Selasa (8/4/2025). 

    Diana menyebut, nantinya Badan Otorita pembangunan Tanggul Laut bakal bertugas menjembatani antar kementerian yang bakal terlibat dalam pembangunan Giant Sea Wall.

  • Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan membahas terkait rencana proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dan desain kawasan legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Presiden RI Prabowo Subianto setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri ke lima negara Timur Tengah.

    “Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Terkait pembahasan review desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN dengan Presiden RI kemungkinan akan menjadi presentasi terakhir.

    “Harusnya iya, harusnya. Kemarin pada saat kita presentasi sudah cukup detail dibahas,” kata Dody.

    Dirinya mengatakan bahwa terkait pembahasan tersebut waktunya belum pasti karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden RI

    “Waktu pastinya belum, Tapi yakinnya mesti begitu, karena kedua hal itu harus didiskusikan secara komprehensif dengan Beliau, Presiden RI,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

    Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km.

    Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Rencana Induk Tahun 2016 dari Bappenas.

    Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

    Sedangkan terkait IKN, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur masih tetap berlanjut dengan memfokuskan pembangunan untuk kawasan legislatif dan yudikatif.

    Pembangunan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, dengan perencanaan pembangunan selanjutnya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Kepri lanjutkan revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat

    Gubernur Kepri lanjutkan revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat

    Saya berharap agar penataan jalan sepanjang 1,82 kilometer di Pulau Penyengat dapat segera direalisasikan guna meningkatkan daya tarik wisata dan melestarikan nilai historis Pulau Penyengat

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berkomitmen melanjutkan revitalisasi objek wisata Pulau Penyengat dengan fokus pada penambahan serta perbaikan infrastruktur dan situs-situs bersejarah.

    Ansar menginstruksikan jajarannya memperbaiki sejumlah fasilitas, antara lain perbaikan kotak Al-Qur’an, penambahan kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, serta perbaikan area sekitar masjid yang mengalami kebocoran.

    “Saya juga minta Kadis PUPR Kepri memperbarui tulisan Gurindam 12 yang terdapat di area makam, lalu membangun tempat wudhu bagi pengunjung, serta menyediakan lemari penyimpanan untuk buku Yasin yang digunakan dalam do’a dan tahlil,” kata Gubernur Ansar didampingi sejumlah kepala OPD saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Jumat.

    Gubernur juga menginstruksikan perbaikan sumur tua yang berada di bawah balai adat agar tampak lebih indah dan layak dikunjungi. Jika anggaran memungkinkan, halaman di kawasan balai adat juga akan direnovasi untuk mempercantik lingkungan sekitar.

    Dalam kesempatan ini, Ansar turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Pulau Penyengat yang berlubang atau belum mengalami revitalisasi akan segera diperbaiki agar kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat dan wisatawan semakin meningkat.

    Ansar melanjutkan revitalisasi Pulau Penyengat sudah diusulkan kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/3).

    Dalam pertemuan tersebut, Gubernur berharap Kementerian PU membantu pengembangan Pulau Penyengat diprioritaskan, khususnya dalam penataan ruas jalan.

    “Saya berharap agar penataan jalan sepanjang 1,82 kilometer di Pulau Penyengat dapat segera direalisasikan guna meningkatkan daya tarik wisata dan melestarikan nilai historis Pulau Penyengat,” ujar Ansar.

    Gubernur Ansar menyampaikan bahwa revitalisasi Pulau Penyengat merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kepri dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya serta sejarah Melayu.

    Menurut dia, Pulau Penyengat bukan hanya destinasi wisata religi dan sejarah, tetapi juga simbol kejayaan Kesultanan Riau-Lingga yang harus terus dilestarikan. Pulau Penyengat ini adalah aset berharga yang harus kita rawat dengan baik.

    “Setiap perbaikan dan revitalisasi yang kita lakukan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, sekaligus menjaga keaslian dan nilai historis dari setiap bangunan yang ada,” ujar Ansar.

    Lebih lanjut Gubernur Ansar berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, dapat mempercepat proses revitalisasi pulau bersejarah tersebut.

    Ia pun mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Pulau Penyengat, sehingga semakin menarik bagi wisatawan dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

    “Mari bersama-sama menjaga warisan budaya ini tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” kata Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Dody lepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU

    Menteri Dody lepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU di Jakarta, Kamis (27/3/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menteri Dody lepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 09:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melepas 473 peserta Mudik Gratis Kementerian PU.

    Dody mengatakan melalui kegiatan mudik bersama ini, diharapkan dapat memudahkan bagi pegawai PU yang akan pulang ke kampung halamannya karena jumlah tiket transportasi umum yang terbatas pada masa mudik Lebaran.

    “Saya berpesan agar dalam perjalanan nanti senantiasa menjaga kecepatan kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, dan mengikuti arahan petugas di lapangan sehingga mudik kita aman dan selamat,” katanya di Jakarta, Kamis (27/3).

    Di samping itu, dengan adanya mudik bersama ini, kita turut mendukung pengurangan volume arus mudik lebaran.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan program mudik gratis Lebaran 2025 yang diikuti oleh pegawai Kementerian PU.

    Kegiatan pelepasan peserta mudik secara seremoni ditandai dengan penekanan sirine dan pengibaran bendera start tanda pemberangkatan bus oleh Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Ibu Irma Hermawati dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Kamis (27/3).

    Mudik gratis Kementerian PU diikuti sebanyak 473 peserta yang dilayani oleh 11 bus dengan tujuan mudik ke Kota Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan Lampung.

    Setiap peserta diberikan kaos, jaket, dan makan untuk berbuka puasa dalam perjalanan.

    Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kementerian PU Retno Triyanti Handayani mengatakan selain membantu pegawai dan keluarga Kementerian PU untuk mudik ke kampung halaman, program mudik gratis juga bertujuan untuk merajut persatuan dan silaturahmi antar keluarga besar Kementerian PU.

    “Kegiatan ini terselenggara dari sumbangan sukarela yang terkumpul melalui donasi Korpri PU peduli yang dikelola oleh Sekretariat Dewan Pengurus Korpri PU. Alhamdulillahsumber dana mudik gratis pada tahun ini bukan berasal dari APBN,” kata Retno Triyanti.

    Sumber : Antara