Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Ombudsman-Kementerian PU tingkatkan pelayanan publik pekerjaan umum

    Ombudsman-Kementerian PU tingkatkan pelayanan publik pekerjaan umum

    Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus (kanan) bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) dalam penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA/HO-Ombudsman RI.

    Ombudsman-Kementerian PU tingkatkan pelayanan publik pekerjaan umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pekerjaan umum, melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama di Jakarta pada Senin (5/5). Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus berharap penandatanganan nota kesepahaman tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi pembangun kepercayaan antara Ombudsman dan Kementerian PU untuk pelayanan publik yang lebih baik di segala lini.

    “Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik terus mendorong instansi untuk berkontribusi dalam transformasi sosial, ekonomi, dan pelayanan publik menuju Indonesia Maju 2045,” ujar Bobby dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Nota kesepahaman ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus, Menteri PU Dody Hanggodo, serta disaksikan oleh Anggota Ombudsman Hery Susanto dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    Ruang lingkup nota kesepahaman difokuskan dalam enam poin utama, yaitu percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat, pencegahan malaadministrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, pertukaran data atau informasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, sosialisasi, edukasi, dan publikasi, serta kegiatan lain yang terkait.

    Selama periode 2023-2025, Ombudsman mencatat terdapat 221 laporan masyarakat terkait Kementerian PU. Substansi laporan yang diadukan tersebut mayoritas terkait pembangunan infrastruktur, sumber daya air, permukiman, dan kepegawaian. Lebih lanjut, Bobby menjelaskan berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Ombudsman, pada tahun 2023 Kementerian PU masuk ke dalam kategori Zona Hijau dengan tingkat kepatuhan sebesar 86,3 persen dan meningkat menjadi 86,96 persen pada 2024.

    “Kami berharap pada 2025, Kementerian PU bisa mencapai kategori tertinggi dalam kepatuhan pelayanan publik,” ujarnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, Kementerian PU tidak hanya bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, namun juga berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, terjangkau, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

    Dody berharap penandatanganan nota kesepahaman menjadi langkah strategis dalam memastikan pelayanan publik di sektor infrastruktur berjalan optimal.

    “Dengan sinergi ini, kami berharap semua layanan dapat lebih cepat, efisien, serta transparan untuk mencegah malaadministrasi,” ucap Dody dalam kesempatan yang sama.

    Sumber : Antara

  • Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Telah Rampung, Hanya Tunggu Restu Prabowo – Halaman all

    Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Telah Rampung, Hanya Tunggu Restu Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pihaknya belum juga mendapat kesempatan untuk memaparkan desain ulang gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Diana, pihaknya sudah beberapa kali mengirim surat kepada Prabowo untuk meminta waktu agar bisa memaparkannya secara langsung.

    Namun, hingga kini, kesempatan tersebut belum juga didapatkan karena terbentu jadwal orang nomor satu di RI itu.

    “Kami sudah siap cuman presidennya yang waktunya ya… Kami masih menunggu waktu beliau,” kata Diana ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Karena belum mendapat respons meskipun sudah berkali-kali bersurat, Diana berencana menyampaikan pengingat melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Ya kan kami sudah bersurat. Masa bersurat terus kan enggak enak. Kami nanti mungkin akan mengingatkan melalui Pak Menko (AHY) atau seperti apa,” ujar Diana yang juga Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Sebelumnya, Diana mengungkap desain ulang ini telah rampung. Prabowo meminta desain dirombak karena atap gedung paripurna yang dianggap terlalu mewah.

    “Ada permintaan dari Pak Presiden terkait dengan bentuk atapnya, yang menurut beliau terlalu fancy (mewah), tapi sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus,” kata Diana ketika ditemui di kantornya, Rabu (12/3/2025).

    Selain masalah atap, Diana juga menyebutkan bahwa Prabowo menginginkan agar desain interior gedung memiliki sentuhan Indonesia.

    Ia menjelaskan, telah disiapkan beberapa alternatif yang kokoh, elegan, dan modern, yang tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    Kemudian, Prabowo meminta agar di lobinya ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukkan perjalanan demokrasi di Indonesia.

    “Ini sudah kami inikan (desain ulang, red) semuanya untuk legislatif dan yudikatif. Saat ini kami masih menunggu acc (persetujuan) lagi dari beliau (Prabowo),” ujar Diana.

    Diana pun mengatakan telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono agar bisa melakukan audiensi dengan Prabowo.

    Apabila desain telah disetujui oleh Prabowo, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan segera melanjutkan proses lelang untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif ini.

    Menko AHY juga sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo meminta agar gedung sidang paripurna di kawasan legislatif bisa direvisi.

    “Kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya,” sambung AHY.

    “Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” jelasnya.

  • JICA Cairkan Pinjaman untuk Proyek Konservasi Pantai Candidasa Bali Rp785 Miliar – Halaman all

    JICA Cairkan Pinjaman untuk Proyek Konservasi Pantai Candidasa Bali Rp785 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia mendapatkan pinjaman dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk Proyek Konservasi Pantai di Bali atau Bali Beach Conservation Project Phase II (BBCP 2).

    Proyek konservasi ini terdiri dari dua paket utama, yakni konservasi Pantai Candidasa untuk Paket 1 dan kawasan Kuta–Legian–Seminyak untuk Paket 2.

    Pinjaman ini merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dengan JICA melalui skema pinjaman luar negeri.

    Ketika meninjau progres konstruksi BBCP 2 pada Jumat (2/5/2025), Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menekankan pentingnya pelestarian kawasan pantai ini.

    Menurut dia, pelestarian kawasan pantai penting untuk perlindungan terhadap warisan alam dan pariwisata Bali yang menjadi ikon nasional.

    “Konservasi pantai ini sangat penting sebagai langkah persiapan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menjaga daya saing kawasan wisata unggulan nasional,” kata Diana dikutip dari siaran pers pada Senin (5/5/2025).

    Pengerjaan Paket 1 BBCP 2 menangani Pengamanan dan Konservasi Pantai Candidasa sepanjang 5,5 km.

    Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan struktur revetment, sand nourishment, permanent stockpile, gravel nourishment, jembatan, walkway, pemeliharaan groin dan seawall eksisting, penataan landscape, hingga penanaman terumbu karang.

    Selama masa konstruksi dan pasca-konstruksi, dibangun temporary stockpile seluas 4,8 hektare untuk pengelolaan pasir.

    Diana mengatakan, setelah konstruksi selesai, garis pantai yang sebelumnya menyusut akibat abrasi akan mengalami pemulihan di beberapa titik.

    “Sehingga, menunjukkan hasil dari penanganan pengaman pantai,” ujarnya.

    Pengerjaan Paket 2 BBCP 2 di kawasan Kuta–Legian–Seminyak berfokus pada pemulihan garis pantai melalui metode sand nourishment sebesar 610.000 m⊃3; dan pembangunan empat breakwater baru.

    Revitalisasi stockpile di Mertasari Sanur dinilai juga menjadi bagian penting dalam paket konservasi ini.

    Pekerjaan konstruksi BBCP 2 telah dimulai sejak April 2025. Anggaran Paket 1 dialokasikan sebesar Rp 518,27 miliar dengan pelaksana konstruksi PT Hutama Karya.

    Sementara itu, anggaran Paket 2 dialokasikan sebesar Rp 267,65 miliar dengan pelaksana konstruksi PT Adhi – Minarta. Total, BBCP 2 menelan dana Rp 785,92 miliar.

     

     

  • Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas

    Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas

    Wamen Diana Tinjau Sekolah Rakyat di Sentra Mahatmiya Tabanan, Pastikan Terbuka bagi Penyandang Disabilitas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara sebagai hak dasar. 
    “Negara hadir untuk memastikan akses tersebut tersedia secara adil, termasuk bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” ujarnya.
    Dia mengatakan itu saat meninjau ruang kelas dan fasilitas asrama siswa
    Sekolah Rakyat
    Sentra Mahatmiya, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Kamis (1/5/2025). 
    Dalam kunjungan itu, Diana juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, khususnya dengan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku pengelola Sentra Mahatmiya. 
    Menurutnya, kerja sama lintas sektor penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang menyatu dengan fungsi rehabilitasi sosial.
    “Selain fungsi pendidikan, Sentra Mahatmiya juga berperan dalam memberikan bimbingan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, dan promotif,” ujarnya dalam siaran pers.
    Diana menyebutkan, pendidikan itu dijalankan dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar tiga pendidikan, yaitu pendidikan fisik, mental, dan sosial. 
    “Sentra Mahatmiya juga memberikan pelatihan keterampilan, resosialisasi, dan bimbingan lanjut bagi
    penyandang disabilitas
    sensorik netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,” terangnya.
    Adapun peninjauan itu dilakukan guna memastikan kesiapan fasilitas serta percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah tersebut.
    “Kami ingin memastikan bahwa lingkungan belajar yang aman, sehat, dan inklusif ini benar-benar hadir nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dari aspek nilai dan pelayanan,” jelas Diana.
    Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya
    merupakan salah satu proyek percontohan yang dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk penyandang disabilitas sensorik netra. 
    Adapun tingkat pendidikan yang diusulkan di Sekolah Rakyat Sentra Mahatmiya adalah di tingkat SMP. 
    Dengan konsep asrama, sekolah tersebut tidak hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga mencakup layanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan lingkungan belajar yang berkualitas.
    Kunjungan itu dilakukan bersama Sekretaris Direktur Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Andreas Budi Wirawan.
    Pada kesempatan itu, Essy menjelaskan, Sentra Mahatmiya Tabanan berdiri di atas lahan seluas 6.235 meter persegi (m2) dengan luas bangunan 4.025 m2. 
    Bangunan
    sekolah rakyat
    direncanakan terdiri dari dua ruang kelas dengan jumlah siswa per kelas sebanyak 25 orang. 
    “Fasilitas utama meliputi ruang kelas, ruang guru, asrama putra dan putri, toilet umum, ruang makan, gedung keagamaan dan kesehatan, perpustakaan, rumah dinas, hingga tempat ibadah dan lapangan upacara,” jelasnya.
    Essy menambahkan, saat ini, sejumlah bangunan eksisting tengah dalam tahap rehabilitasi. 
    Lingkup pekerjaan pembangunan meliputi penggantian plafon, pengecatan dinding, perbaikan kusen pintu dan jendela, serta pembenahan infrastruktur sanitasi dan aksesibilitas.
    Dia menegaskan,
    Kementerian PU
    melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Bali, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis berkomitmen menyelesaikan pekerjaan konstruksi dengan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas bangunan. 
    “Kami juga memastikan bangunan yang dibangun akan sesuai dengan kebutuhan para penerima manfaat sehingga tepat guna dan tepat sasaran,” tegas Essy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

  • Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    Menko AHY: Pembangunan Giant Sea Wall Butuh Perencanaan Matang karena Anggarannya Besar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall membutuhkan perencanaan yang matang.

    Sebab, menurut AHY, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan proyek ini sangat besar. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detail berapa dana yang dibutuhkan untuk ini.

    Hal itu ia sampaikan dalam acara Sunmori Vespa bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan jajaran pejabat TNI AL, Minggu (27/04/2025).

    “Ada rencana strategis Presiden untuk membangun tanggul raksasa, Giant Sea Wall, yang memang perlu perencanaan yang sangat matang karena membutuhkan anggaran yang besar,” kata AHY dikutip dari siaran pers pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menjelaskan, wilayah pesisir khususnya di Jakarta menghadapi ancaman serius akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut.

    Permukaan tanah yang menurun ini disebut akibat dari eksploitasi pengambilan air yang sudah terjadi sekian lama oleh puluhan juta manusia hidup di Jakarta dan sekitarnya.

    “Jadi bisa dikatakan double threat,” kata pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

    AHY pun mengharapkan masukan jajaran TNI AL terkait integrasi pembangunan infrastruktur pesisir dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

    Sebelumnya, AHY pernah mengungkapkan ada investor China yang tertarik menggarap proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

    Akhir Maret 2025 lalu, AHY ke China untuk menjaring potensi investor dan membahas peluang kerjasama Indonesia di proyek tersebut.

    “Ada (investor China) yang menunjukkan ketertarikan,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).

    Menurut AHY, pemerintah membuka peluang ke semua pihak untuk berpartisipasi menggarap proyek ini.

    “Tidak hanya ke salah satu negara atau entitas yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia, tetapi kami buka ruang ini secara luas,” ujar AHY.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami harus melibatkan banyak pihak. Ini yang membuat kami bisa lebih sustainable,” ucapnya.

    Dia menegaskan, Giant Sea Wall merupakan proyek besar dan belum pernah ada di Indonesia, studi untuk pembangunannya terus dilakukan oleh berbagai pihak.

    “Mereka menghitung dengan baik karena capital yang dibutuhkan agak tidak sedikit dan perlu penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kita juga,” kata AHY.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan menjadi leading koordinator dalam pembangunan Giant Sea Wall dan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall.

    Satgas akan menangani keseluruhan pembangunan Giant Sea Wall yang meliputi seluruh provinsi yang dilintasi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Satgas akan melibatkan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Satgas akan dilengkapi berbagai kelompok kerja (pokja), contohnya seperti Kementerian PU yang akan tergabung dalam pokja pembangunan.

    “Kementerian PU di sini sebagai pokja pembangunan. Nanti juga akan ada pokja pembiayaan,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

    Pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

    Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

    “Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu,” ujar Diana.

    Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

    Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

    “Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung,” ujar Diana. 

  • Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Resmi! Pemerintahan Prabowo Bentuk Satgas Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, keputusan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025.

    “Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri,” demikian bunyi keputusan pertama beleid tersebut, dikutip Selasa (39/4/3025).

    Adapun, Kepmen PU Nomor 446/KPTS/M/2025 itu telah resmi berlaku sejak diundangkan pada 11 April 2025.

    Beleid itu juga memutuskan susunan Satgas yang terdiri dari Pengarah, Ketua Satgas, Sekretaris, Tim Pelaksana Dukungan, serta Tim Sekretariat.

    Nantinya, pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Sementara itu, Ketua Satgas bertugas untuk melaksanakan arahan Pengarah hingga menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

    Satgas Sekolah Rakyat ini akan bertugas selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, atau tepatnya hingga 2029.

    “Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 2029,” bunyi aturan tersebut.

    Berikut susunan pengurus Satgas Sekolah Rakyat:

    – Pengarah: Dody Hanggodo (Menteri PU)

    – Pengarah: Diana Kusumastuti (Wamen PU)

    – Ketua Satgas: Maulidya Indah Junica (Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    – Sekretaris Satgas: Essy Asiah (Sekretaris Ditjen Sarana dan Prasarana Strategis)

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.

    Perintah tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Khusus untuk Sri Mulyani, Prabowo memberi tugas terkait penyediaan dana seperti yang diatur dalam Diktum Keempat Poin 25 Inpres 8/2025:

    Menteri Keuangan untuk:

    a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

    Dalam Diktum Kelima, dijelaskan pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan hingga 31 Desember 2029.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306 triliun. Menurutnya, hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan ke sejumlah program unggulan Presiden Prabowo seperti sekolah rakyat.

    “Itu dialokasikan untuk program prioritas seperti MBG, lalu menyangkut energi seperti jaringan energi, saluran gas, sekolah yang diperbaiki, kita juga mendukung berbagai macam pemeriksaan kesehatan gratis, kita buat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin, kita mendukung ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).

  • Wamen PU Ungkap Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur – Page 3

    Wamen PU Ungkap Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Infrastruktur – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyoroti siklus banjir 5 tahunan yang kembali terjadi pada 2025. Tak hanya di Jabodetabek dan wilayah pesisir lain, banjir kali ini bahkan menerjang sisi hulu di Cisarua, Kabupaten Bogor. 

    Dari hasil pantauannya di Cisarua, Diana menceritakan, fenomena banjir kembali terjadi akibat masalah penggunaan lahan. Khususnya pemukiman penduduk yang benar-benar berada di atas sungai.

    “Dulunya sungainya itu besar, terus sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena banyaknya rumah-rumah yang berdiri di sebenarnya itu sempadan sungai, tapi dia tambahkan rumah-rumahnya,” ujar Diana di kantornya, Jakarta, Rabu (12/5/2025)?

    Pemukiman warga di atas sempadan sungai lantas membuat penyempitan alur sungai, membuat laju air tertahan dan merembet ke daratan saat curah hujan tinggi. Diana menekankan, kasus ini jadi penyebab utama musibah banjir terus berulang.

    “Saya sampaikan memang inilah penyebab banjirnya. Karena air yang harusnya mengalir secara deras karena hujan yang cukup tinggi, akhirnya air itu enggak bisa terbendung. Akhirnya ya menimpa rumah-rumah menjadi banjir bandang,” tegas dia.

    Tak hanya di Cisarua, Wamen PU Diana menemukan penyempitan sungai pun terjadi di wilayah Sukabumi. Dalam sebuah kunjungan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Sukabumi beberapa waktu lalu, ia menyarankan agar area di pinggiran sungai bisa dikembalikan ke kondisi alaminya. 

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi, agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu harusnya kosong. Sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” ungkapnya. 

     

  • Pemkot Bogor bangun pengganti akses putus di Batutulis

    Pemkot Bogor bangun pengganti akses putus di Batutulis

    Kota Bogor (ANTARA) – Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat membangun pengganti akses terputus Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis diawali dengan membentuk tim penanggulangan bencana khusus kejadian tanah ambles.

    Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Bogor, Kamis, menjelaskan bahwa tim bertugas membahas pembebasan lahan dan pembangunan akses baru pengganti Jalan Saleh Danasasmita.

    Tim tersebut berisi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait seperti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), dinas perumahan dan permukiman (disperumkim), dan dinas perhubungan (dishub).

    “Tim ini dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pak Eko Prabowo,” kata Dedie.

    Ia menyebut bahwa tim ini tengah membuat Detail Engineering Design (DED) dan menghitung biaya teknis berkaitan dengan rencana proyek tersebut.

    Tim ini juga akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Rapat akan dilakukan setelah ada perhitungan rekomendasi teknis terkait risiko adanya ancaman hidrometeorologi di lokasi ambles jalan,” ucap Dedie.

    Jajaran Pemkot Bogor meninjau lahan milik warga di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan yang bakal digunakan sebagai akses baru menuju Batutulis pada Selasa (25/3) lalu.

    Lahan yang berada di pinggir Jalan Lawanggintung itu, akan dibebaskan oleh Pemkot Bogor dan dibangun menjadi jalan untuk menggantikan fungsi Jalan Saleh Danasasmita yang ambles.

    Dedie Rachim menyebut ada sekira 3.500 meter persegi tanah masyarakat yang akan dibebaskan oleh pihaknya dalam rencana itu.

    Lahan itu kemudian akan dibangun jalan dengan panjang sekira 200 meter.

    “Dalam membebaskan lahan tentu ada prosedur dan prosesnya. Kami akan coba negosiasi dengan pemilik lahan dan kemudian mengambil langkah persiapan teknis seperti membuat Detail Engineering Design dan penilaian lahan,” papar Dedie.

    Pembebasan lahan tersebut akan dibiayai oleh anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Bogor.

    Sedangkan bagian pembangunan jalan akan dinegosiasikan Pemkot Bogor agar mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meskipun biaya pembangunan jalan tidak akan terlalu besar hanya sekira Rp5 miliar sehingga bisa diakomodasi oleh APBD Kota Bogor.

    Dedie memastikan seluruh proses tersebut akan berjalan pada tahun ini. Pasalnya, rencana tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pemkot juga melobi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait penanganan akses Jalan Saleh Danasasmita.

    Langkah itu dilakukan dengan bertemu langsung dengan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, di kantor pusat Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

    Dalam pertemuan tersebut, Dedie memaparkan kondisi jalan di sekitar Underpass Batutulis yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

    Ia juga menyampaikan usulan pembukaan akses jalan baru guna menghindari potensi bencana serupa di masa mendatang.

    “Hal ini juga merupakan bagian dari rekomendasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DKI-Jabar,” kata Dedie.

    Menurut Dedie, akses jalan tersebut sangat krusial karena berada di jalur utama yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional.

    Ia berharap, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan melalui skema pembiayaan Inpres Jalan Daerah (IJD).

    “Skema pembiayaan ini bisa mempercepat proses penanganan jalan,” ungkapnya.

    Menanggapi hal itu, Wamen PU, Diana Kusumastuti meminta Pemkot Bogor segera mengajukan usulan teknis secara resmi. Kemudian memastikan ketersediaan lahan untuk akses jalan baru.

    “Sehingga apabila memungkinkan dibantu lewat IJD, proses penanganan bisa langsung dimulai,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas rencana relokasi jaringan distribusi utama (JDU) milik Perumda Tirta Pakuan yang terlintasi proyek akses tersebut.

    Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan menyatakan bahwa siap mendukung langkah relokasi demi keamanan akses dan keberlanjutan layanan air bersih.

    Dedie berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemkot, dan BUMD bisa mempercepat solusi terhadap persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas warga.

    Sementara itu, pengupasan aspal longsor Batutulis mulai dilakukan sejak Selasa (22/4) dini hari, dengan bantuan alat berat.

    Dedie mengungkapkan bahwa tahap pertama penanganan di Batutulis adalah pengupasan aspal.

    Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan penanganan perbaikan tembok penahan tanah (TPT) dilaksanakan secara optimal.

    “Perbaikan diperkirakan memakan waktu 2 bulan. Apabila TPT selesai diperkuat langkah selanjutnya pengembalian fungsi area amblas menjadi lahan terbuka hijau,” ucap Dedie Rachim.

    Ia menambahkan, secara simultan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menindaklanjuti pembebasan lahan untuk akses baru.

    “Setelah TPT selesai, untuk sementara sebelum jalur akses baru ada, maka jalur lama dapat dilalui roda dua,” tutur Dedie Rachim.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol  Nasional 23 April 2025

    Kelancaran Mudik 2025 Dipuji yang Terbaik, Menteri PU: Pemerintah Tambahkan 223,16 Km Ruas Tol 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kelancaran
    arus mudik
    dan balik
    Lebaran 2025
    dipuji sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. 
    “Pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan balik tahun ini lebih baik jika dibandingkan 2024,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/4/2025).  
    Menurutnya,  volume lalu lintas naik, tetapi kemacetan, kecelakaan, dan fatalitas menurun, sedangkan waktu respons layanan tetap di bawah batas standar pelayanan minimum.
    Dody menjelaskan, untuk mengurai kepadatan, pemerintah mengoperasikan tambahan 223,16 kilometer (km) ruas tol.
    Dengan demikian, panjang jaringan beroperasi mencapai 3.049 km di 75 ruas dengan 532 gerbang tol, 134
    rest area
    , dan 177 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. 
    “Diskon tarif tol 20 persen turut diberlakukan agar aliran kendaraan tersebar merata,” jelasnya dalam siaran pers. 
    Dody menambahkan, sepanjang periode Lebaran 2025, kecelakaan di jalan tol turun 8 persen menjadi 243 kejadian, sedangkan fatalitas merosot 45 persen menjadi 23 korban. 
    Selain itu, rata-rata waktu tanggap layanan tercatat 3–18 menit. Catatan ini jauh di bawah batas 30 menit yang ditetapkan.  
    Selain itu, kata Dody, layanan di kawasan istirahat diperkuat melalui pembukaan 10
    rest area
    permanen dan 11
    rest area
    fungsional. Ada pula penambahan 1.419 toilet portabel pria dan 2.167 toilet portabel wanita. 
    “Posko Siaga Sapta Taruna juga diperbanyak menjadi 541 titik, naik 38 persen dari rencana awal, serta sudah terpetakan di Google Maps agar mudah diakses pemudik,” ungkapnya.  
    Data pemantauan H-10 hingga H+10 mencatatkan 3,62 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek, dengan puncak 258.383 kendaraan pada 28 Maret. 
    Arus balik tertinggi mencapai 275.685 kendaraan pada 5 April. Di Sumatera, puncak mudik menuju Palembang terjadi 27 Maret dengan 10.180 kendaraan, sedangkan arus balik ke Bakauheni tertinggi 5 April dengan 17.828 kendaraan.  
    Dody mengatakan, kesuksesan itu lahir dari sinergi erat kementeriannya, badan usaha jalan tol, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. 
    “Upaya kami tak berhenti di sini. Kami akan mempercepat penyelesaian ruas tol baru, memutakhirkan
    command center,
    dan meningkatkan kualitas
    rest area
    agar mudik semakin aman dan nyaman,” jelasnya.  
    Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V
    DPR
    Lasarus mengapresiasi kinerja pemerintah. 
    “Jumlah pemudik turun tipis menjadi 154,62 juta orang, tetapi kecelakaan anjlok 34,31 persen ke 4.640 kasus. Ini bukti koordinasi antarsektor berjalan efektif,” katanya.  
    Rapat Koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas Marsda Mohammad Syafii, Wakil
    Menteri PU
    Diana Kusumastuti, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Korlantas Polri.
    Hadir pula jajaran eselon I Kementerian PU, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Wilan Oktavian. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.