Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • 45 Kawasan Jadi Prioritas, Kementerian PU-Transmigrasi Geber Pembangunan

    45 Kawasan Jadi Prioritas, Kementerian PU-Transmigrasi Geber Pembangunan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Transmigrasi akan berkolaborasi dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Adapun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, setidaknya ada 45 kawasan yang masuk prioritas.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terdapat beberapa penugasan yang harus dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (KL) lain. Salah satunya berkenaan dengan pengembangan kawasan transmigrasi.

    Untuk membahas potensi kolaborasi tersebut, Dody bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menerima kunjungan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Maula beberapa waktu lalu.

    “Ada beberapa tugas yang harus kami lakukan bersama-sama dengan Kementerian Transmigrasi, khususnya untuk menyiapkan infrastruktur dasar di lokasi-lokasi transmigrasi yang telah ditetapkan. Dengan kehadiran Bapak Menteri Transmigrasi dan jajaran, kami harap ada detail dan arahan lebih lanjut supaya bisa bersinergi dengan baik,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

    Dody menerangkan, sebelumnya Kementerian PU telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait dukungan infrastruktur jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional. Untuk melancarkan koordinasi, kedua belah pihak telah membentuk Satuan Tugas (Satgas).

    “Kalau boleh, kami juga butuh tim kecil dari Kementerian Transmigrasi yang akan mendetailkan kebutuhannya seperti apa, dan perkiraan jumlah anggaran yang bisa dialokasikan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, berdasarkan arahan Ranwal RPJMN 2025-2029, dukungan utama Kementerian PU terhadap pengembangan kawasan transmigrasi adalah melalui pembangunan jalan, konektivitas antar kawasan, dan irigasi.

    “Tentu harus kita sepakati bersama mengenai pemilihan lokasi, dan kita detailkan masing-masing kawasan tersebut. Di bidang Sumber Daya Air, kami siap mendukung jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan sumber air baku bagi masyarakat,” kata Diana.

    Kemudian di bidang Bina Marga, Kementerian PU mendukung jalan akses dan jembatan menuju titik-titik pemasaran untuk mempermudah distribusi. Lalu di bidang Cipta Karya, dapat mendukung jalan akses lingkungan, bangunan pengolahan, bangunan pemasaran dan infrastruktur permukiman bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, berdasarkan data Kementerian Transmigrasi, terdapat total 419 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 153 kawasan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, diprioritisasi kembali menjadi 45 kawasan yang masuk dalam RPJMN 2025-2029.

    Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Kementerian Transmigrasi akan meminta persetujuan Presiden untuk membangun kawasan percontohan terlebih dahulu. Dengan harapan akan mempermudah masuknya investasi di masa mendatang.

    “Kami bersyukur memiliki mitra strategis yang dapat mendukung tugas kami. Setelah ini, kami akan melakukan pendataan kawasan mana saja yang butuh infrastruktur pengairan, jalan serta fasilitas umum seperti sekolah misalnya,” ujar Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

    Iftitah mengatakan, pihaknya berharap Kementerian PU ada di kawasan-kawasan transmigrasi, sehingga dengan demikian seluruh program pemerintah bisa sinergis dalam rangka realisasi visi misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Ke depan, kita perlu diskusikan dengan lebih sentralistik, mengenai kawasan yang akan menjadi percontohan program transmigrasi. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, kita targetkan investor dapat melihat secara langsung kawasan transmigrasi percontohan yang ideal dan baik, sebelum akhirnya berinvestasi ke kawasan transmigrasi lain,” katanya.

    (shc/fdl)

  • Retno Marsudi Temui Menteri PU, Bahas Infrastruktur Air & Sanitasi

    Retno Marsudi Temui Menteri PU, Bahas Infrastruktur Air & Sanitasi

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti melangsungkan pertemuan dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dody menyampaikan kesiapan Kementerian PU dalam mendukung penanganan isu-isu air melalui pembangunan infrastruktur air. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan air, pangan, dan energi, baik pada tingkat nasional maupun global.

    “Tersedianya infrastruktur air dan sanitasi yang layak dan merata sangat penting salah satunya untuk mendorong penurunan stunting. Karena penanganan stunting tidak hanya sebatas pemenuhan pangan saja, ketersediaan air dan infrastruktur juga sangat penting,” kata Dody, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

    Dody menambahkan, pihaknya juga tengah berupaya mencapai target akses 100% air minum layak dan akses 100% sanitasi layak di tahun 2030. salah satunya melalui implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

    Sementara itu, Utusan Khusus PBB untuk Isu Air Retno Marsudi, mengapresiasi peran Kementerian PU dalam memajukan kepemimpinan Indonesia dalam isu air global, terutama setelah keberhasilan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada bulan Mei 2024 lalu di Bali.

    “Kami siap mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kementerian PU untuk meningkatkan akses air bersih, air minum, dan sanitasi,” ujar Retno.

    Retno berharap, sinergi Kementerian PU dan PBB dapat terus terjaga untuk dapat bersama-sama mengatasi isu-isu air. Hal ini utamanya melalui aksi konkret yang tertuang dalam Compendium Projects yang bersifat sukarela.

    “Kami juga terus mengawal pengusulan Indonesia dalam 10th World Water Forum untuk penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) yang akan dibahas melalui mekanisme Sidang Umum PBB,” imbuhnya.

    (shc/rrd)

  • Kementerian PU Siapkan Rp 19,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Madrasah pada 2025 – Page 3

    Kementerian PU Siapkan Rp 19,5 Triliun untuk Revitalisasi Sekolah dan Madrasah pada 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (18/11/2024). Salah satu poin utama pembahasan terkait alokasi anggaran 2025.

    Seperti diketahui, Kementerian PU mengantongi anggaran 2025 sebesar Rp 116,23 triliun saat masih berstatus sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Namun, alokasinya harus dibagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang juga instansi pecahan dari Kementerian PUPR.

    “Jadi anggaran itu masih tetap sama dengan ketetapan yang sudah ada kemarin. PUPR Rp 116 (triliun), tapi kan dibagi jadi dua, PU dan PR. Tetap masih (sama), angkanya enggak berubah,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti seusai pertemuan dengan Wamenkeu dan jajarannya, Senin (18/11/2024).

    Alokasi Anggaran

    Adapun secara alokasi, Kementerian PKP mendapat jatah Rp Rp 5,078 triliun di 2025. Besaran pagu tersebut sempat dipertanyakan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait. Lantaran terlalu minim untuk bisa mendukung program 3 juta rumah.

    Maruarar lantas meminta tambahan dana sebesar Rp 48,4 triliun. Merespons itu, Diana mempersilakan Kementerian PKP usul tambahan anggaran langsung kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    “Kalau anggaran yang kemarin untuk Perumahan kan cuman Rp 5 triliun. Sisanya nanti minta sendiri. Proses, usulan mulai tanggal 2 Januari (2025), bukan sekarang,” ujar Diana.

     

     

     

  • Kemantapan Jalan Tol Trans Sumatera Capai 96%, Siap Dipakai saat Nataru

    Kemantapan Jalan Tol Trans Sumatera Capai 96%, Siap Dipakai saat Nataru

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat tugas untuk memastikan kemantapan jalan nasional dan jalan bebas hambatan (tol) jelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Hal ini termasuk juga dengan kesiapan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke beberapa wilayah, termasuk di antaranya Pulau Sumatera. Dari sana didapatkan, data kemantapan jalan tol di sana berada di kisaran 96%.

    “Trans Sumatera ya kondisinya kan tadi saya sampaikan, kemantapannya sudah di kisaran 96%. Mudah-mudahan ini juga tetap bagus pada saat Nataru nanti,” kata Diana, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Kesiapan jalan tol di Sumatera menjadi salah satu hal yang dilaporkannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Persiapan Libur Nataru 2024-2025. Selain jalan tol, pihaknya juga melaporkan kesiapan jalan nasional dan infrastruktur pendukung lainnya.

    “Dari PU kita sampaikan jalan tol, sama jalan non tol (di rakor), (melaporkan hasil dari) yang kemarin kita lakukan pas pengecekan jalan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dari hasil kunjungannya ke sejumlah jalan tol, Diana mendapati sejumlah ruas yang masih dalam perbaikan. Atas hal ini, ia pun mengimbau agar proyek pekerjaannya bisa selesai maksimal 15 Desember atau H-10 sebelum Nataru.

    “Kita sudah melihat jalan tol dan masih ada beberapa ruas perbaikan dan kita harapkan perbaikan itu stop di H-10. H-10 itu harusnya sudah selesai semuanya,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • PU siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun 2025

    PU siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun 2025

    Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mendukung program revitalisasi sekolah/madrasah tahun pada 2025 agar guru dan siswa bisa mendapatkan lokasi yang layak dan aman.

    Menurut Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, target program ini meliputi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan alokasi anggaran Rp19,5 triliun.

    “Program ini meliputi rehabilitasi pada ruang kelas dan non ruang kelas dalam kondisi minimal rusak sedang, termasuk meubelairnya. Dimungkinkan juga untuk dilakukan pembangunan ruang kelas baru jika diperlukan atau rekonstruksi kembali apabila dalam kondisi berat,” kata Diana di Jakarta, Jumat.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/11). Pertemuan ini dalam rangka membahas pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah/Madrasah Tahun 2025.

    PHTC Revitalisasi Sekolah merupakan program prioritas dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan mengatasi permasalahan pemerataan akses pendidikan.

    Pelaksanaan revitalisasi sekolah/madrasah dilakukan oleh Kementerian PU melalui APBN dengan target sekolah/madrasah yang ditangani berdasarkan usulan dan data DAK Fisik TA 2025 dari Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Pelaksanaannya dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 sebanyak 1.380 sekolah/madrasah dan tahap 2 sebanyak 10.040 sekolah/madrasah.

    “Kami sudah mulai melakukan survei, verifikasi, validasi lokasi serta perencanaan teknis dan akan segera menggelar kick off atau sosialisasi bersama Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada November-Desember ini akan mulai dilakukan lelang dini, sehingga ditargetkan Januari 2025 sudah bisa mulai konstruksi dan diharapkan bisa tuntas seluruh konstruksinya pada Desember 2025,” katanya.

    Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PU atas kesediaan dan kesiapannya dalam mendukung sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah ini.

    “Semoga kita dapat terus membangun komunikasi dan koordinasi agar program revitalisasi sekolah ini bisa tepat sasaran dan tepat waktu sesuai target yang ditentukan,” ujar Fajar Riza Ul Haq.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementerian PU Target Seluruh Perbaikan Jalan Tol Rampung H-10 Nataru

    Kementerian PU Target Seluruh Perbaikan Jalan Tol Rampung H-10 Nataru

    Jakarta –

    Periode libur natal dan tahun baru (Nataru) 2024-2025 akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pekerjaan perbaikan jalan tol diselesaikan maksimal H-10 Nataru untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas (lalin).

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat meninjau sejumlah ruas jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Solo pada Rabu (20/11/2024). Ruas jalan tol yang ditinjau antara lain ruas Jakarta-Cikampek, Cikopo-Palimanan, Palimanan-Kanci, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Semarang-Solo.

    Diana mengatakan, Kementerian PU bersama para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus mengupayakan peningkatan kemantapan jalan tol, baik melalui perbaikan jalan maupun pelebaran jalan. Termasuk antisipasi kepadatan kendaraan yang diprediksi terjadi pada 21 Desember s.d 4 Januari nanti melalui koordinasi dengan pihak terkait lainnya.

    “Semua pekerjaan perbaikan juga harus bisa diselesaikan pada 15 Desember atau H-10 Nataru agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat,” kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Pada kesempatan itu, Diana juga meninjau tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area yaitu TIP A 102, TIP A 379, dan TIP B 456. Ia meminta BUJT untuk terus menjaga kebersihan dan kualitas layanan agar masyarakat dapat merasa nyaman, terutama pada toilet, tempat makan, dan tempat parkir.

    “Kita lihat di beberapa rest area sudah bersih, seharusnya saat Nataru juga tetap bersih dan tertata rapi. Parkir harus tertata dengan baik agar tidak ada lagi penumpukan kendaraan di rest area yang menyebabkan kemacetan di jalan tol,” ujarnya.

    Diana juga berharap semua command center yang dimiliki setiap BUJT dapat diintegrasikan dalam satu aplikasi. Hal ini agar memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang semua ruas jalan tol di seluruh Indonesia secara real time.

    “Nanti BPJT akan coba mengkoordinasikan command center terintegrasi ini, sehingga kita bisa memantau titik kepadatan di jalan tol untuk dikoordinasikan dengan Korlantas dan Kementerian Perhubungan agar dapat segera ditindaklanjuti,” kata dia.

    Di sisi lain, Diana juga sempat melakukan peninjauan terhadap penanganan Jalan Kaligawe yaitu jalan nasional perbatasan Semarang dan Demak. Adapun jalan ini sering terendam air akibat banjir rob.

    “Kita sudah mulai melakukan upaya penanganan melalui elevasi jalan dan pompanisasi agar air hujan atau air rob tidak menggenang di jalan ini,” ujar Diana.

    (shc/rrd)

  • Wamen PU tinjau Tol Jakarta-Cikampek jelang Natal-Tahun Baru 2025

    Wamen PU tinjau Tol Jakarta-Cikampek jelang Natal-Tahun Baru 2025

    Bekasi (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti meninjau Jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk memastikan kesiapan operasional jalur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 didampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Wilan Oktavian.

    Dalam kesempatan itu Direktur Operasional PT Jasamarga Transjawa Tol Pratomo Bimawan Putra menyampaikan kesiapan layanan operasional dalam menghadapi arus mudik dan balik periode Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kami telah melakukan persiapan dari sisi layanan lalu lintas, layanan preservasi, layanan rest area dan layanan transaksi. Kami di periode tahun ini melakukan peningkatan layanan transaksi dengan menambah kapasitas Gerbang Tol Cikampek Utama di KM 71 B arah Jakarta secara situasional,” katanya di Bekasi, Kamis.

    Bima mengaku keberadaan gerbang tol ini berkaca dari pengalaman peningkatan puncak arus balik operasional Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 sebesar 15,7 persen di Gerbang Tol Cikampek Utama apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

    Sebagai upaya antisipasi tinggi arus kedatangan kendaraan dari Jalan Tol Cikopo-Palimanan, keberadaan Gerbang Tol Cikatama 8 ini diharapkan mampu menambah kapasitas lajur sehingga volume lalu lintas menuju Jakarta dapat mengalir lebih lancar.

    Ia menjelaskan upaya penambahan kapasitas Gerbang Tol Cikatama 8 yang direncanakan dapat berfungsi secara situasional pada pelayanan operasional Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini diharapkan dapat memberikan layanan optimal bagi pengguna jalan.

    Wamen Diana pun merespon positif agenda pengoperasian secara situasional pada Gerbang Tol Cikatama 8 Km 71 B arah Jakarta Jalan Tol Jakarta-Cikampek,

    “Perlu disiapkan secara matang keberadaan infrastruktur agar pada saat pengoperasian dapat berfungsi dengan baik,” katanya.

    Wamen juga mengharapkan agar pelayanan saat arus mudik dan balik libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan lancar.

    PT Jasamarga Transjawa Tol berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi periode arus mudik dan balik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau pengguna jalan mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi daya dan bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

    Kemudian selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Pengguna jalan juga dapat mengakses bantuan maupun informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.4 untuk pengguna iOS dan Android.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PU siapkan infrastruktur dasar untuk dukung huntara bencana Lewotobi

    PU siapkan infrastruktur dasar untuk dukung huntara bencana Lewotobi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan kementeriannya mempersiapkan infrastruktur dasar untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi para pengungsi yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kita juga harus menyediakan infrastruktur dasarnya, air minumnya, persampahan, jalan dan sebagainya. Kita harus bersinergi bersama-sama antar kementerian,” ujar Diana di Semarang, Jawa Tengah.

    Menurut dia, pemerintah saat ini bergerak cepat untuk mempersiapkan terkait pasca-bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, salah satunya adalah persiapan untuk pembangunan huntara.

    Hal ini dikarenakan bahwa saat ini memasuki musim penghujan dan para pengungsi yang ada di sana tentunya juga membutuhkan huntara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengingatkan terkait masalah hujan yang sering terjadi di sana.

    Sebagai informasi, Pemerintah bergerak cepat membangun hunian sementara bagi para pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat seiring memasuki musim penghujan.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, hunian sementara ini disegerakan karena sebentar lagi akan menghadapi risiko musim hujan dan juga nanti ada liburan Natal juga, jadi pemerintah akan mempercepat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera melakukan hunian sementara.

    Berdasarkan keterangan dari kementerian/lembaga teknis bahwa aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi masih berlangsung, tetapi tidak ada gejala peningkatan. Di samping itu, radius untuk daerah keamanan juga sudah dikurangi dan layanan pengungsian tetap dijaga.

    Jumlah pengungsi terpusat juga sudah mengalami penurunan yang kini sekitar 5.117 jiwa. Kendati demikian, pengungsi mandiri jumlahnya masih banyak hingga 6 ribuan jiwa.

    Selain membangun hunian sementara, pemerintah juga akan membantu proses relokasi mandiri, renovasi rumah, dan penyiapan untuk hunian tetap.

    Pemerintah pusat dan daerah sudah memetakan lokasi mana saja yang akan dibangun hunian tetap. Nantinya pembangunan hunian tetap ini tidak akan terkonsentrasi di satu wilayah. Namun Pratikno memastikan proses pendataannya akan melibatkan warga yang terdampak.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PU Setop Bangun Proyek Jumbo, Apa Kabar Giant Sea Wall Jakarta – Gresik?

    PU Setop Bangun Proyek Jumbo, Apa Kabar Giant Sea Wall Jakarta – Gresik?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bakal menghentikan sementara pembangunan proyek baru yang bakal memakan anggaran jumbo. Hal itu terjadi lantaran minimnya anggaran infrastruktur yang tersedia.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menuturkan kebijakan moratorium proyek itu berdampak pada eksekusi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang bakal terbentang dari Jakarta hingga Gresik.

    “Tapi kan giant sea wall itu kan lebih utamanya untuk Jakarta sebetulnya. Memang iya program besarnya di seluruh pesisir utara Jawa, tapi kan dengan keterbatasan anggaran pastinya akan kita potong-potong nih, Jakarta dulu, Semarang dulu, gitu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (18/11/2024). 

    Di samping itu, Dody menuturkan bahwa giant sea wall Jakarta hingga Gresik itu belum akan menjadi prioritas pembangunan. Di mana, pemerintah akan melakukan pembangunan tanggul pantai terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya banjir rob di sejumlah wilayah.

    Selanjutnya, untuk menahan laju penurunan muka tanah, pemerintah juga bakal gencar mendorong masyarakat untuk tak lagi menggunakan air tanah dan beralih menggunakan suplai air permukaan.

    “Giant sea wall itu kan produk akhir [opsi terakhir], bukan produk awal. Produk awalnya [opsi awal] kan misalnya sekarang pantai, sekarang Bu Wamen [Diana Kusumastuti] sudah mencoba mengerjakan sanitasi. Kemudian menggelontorkan air baku dari beberapa waduk terkait, gitu,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Kawasan Permukiman, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa giant sea wall itu juga dilakukan guna memastikan kelayakan hidup para masyarakat Indonesia di sekitar pesisir, khususnya nelayan. 

    “Lebih jauh kita harap akan ada tanggul yang lebih kokoh, lebih tinggi dan bisa mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir Utara. Jadi itu dua highlight selain proyek-proyek yang kita lanjutkan untuk dibangun ke depan,” jelas AHY dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).

    Pada saat yang sama, AHY mengakui bahwa pembangunan proyek tersebut bakal memakan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karenanya, dirinya mengimbau kepada Kementerian PU untuk dapat kembali mengkurasi proyek-proyek lain di luar proyek tersebut. 

    Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.  

    “Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan,” tegasnya. 

  • Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Geber Infrastruktur Air Minum, Wamen PU Mau Tarik Pinjaman ke Bank Dunia

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengejar target pemenuhan akses air bersih dan air perpipaan mencapai 100% pada tahun 2030. Untuk merealisasikannya, pihaknya mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan membuka opsi penarikan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank).

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan World Bank untuk memperoleh dukungan pembiayaan proyek air minum melalui National Urban Water Supply Project (NUWSP) mulai tahun 2018 s.d November 2024.

    Kerja sama yang telah berjalan selama 6 tahun ini mencatatkan jumlah pinjaman mencapai US$ 100 juta atau setara Rp 1,58 triliun (kurs Rp 15.800) yang bersumber dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Diana membuka opsi untuk kembali melanjutkan program serupa.

    “Saya juga berharap nggak ada salahnya ya kalau misalnya World Bank melanjutkan program NUWSP ini. Entah nanti skemanya lebih baik, entah skemanya seperti apa, tapi kalau dilanjutkan mungkin akan lebih baik,” kata Diana, dalam acara Closing Loan NUWSP di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

    Meski demikian, ia memastikan bahwa evaluasi akan terlebih dulu dilakukan terhadap pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan oleh Pemda dan BUMD air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pihaknya juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk menggenjot pembangunan infrastruktur air minum ini, lanjut Diana, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga akan tetap terus berjalan.

    Tak Bisa Andalkan APBN

    Di sisi lain, Kementerian PU akan mendorong skema B2B dalam realisasi proyek-proyek air minum dan sanitasi. Sebab, menurutnya pemerintah tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tidak harus semuanya dengan APBN. Kalau APBN yang diharapkan, saya khawatir nanti tidak tercapai-tercapai. Karena APBN ini banyak yang harus diurusin. Tapi kalau bisa B2B, silahkan dengan B2B,” ujar Diana.

    Diana mengatakan, saat ini tercatat ada sebanyak 21 pemerintah daerah (pemda) yang sudah memanfaatkan pembiayaan non public untuk pengembangan infrastruktur air minum di daerahnya.

    Selain peran pemda sendiri, pihaknya juga mendorong untuk dilakukannya penyehatan bagi PDAM yang juga punya peran penting dalam hal penyaluran. Salah satu upaya penyehatan ini terlihat dari keberhasilan 78 BUMD minum itu dalam mencapai full cost recovery.

    “Bagaimana supaya daerah tidak dibebankan dengan adanya kenaikan-kenaikan tarif, ini kita upaya bersama. Karena kalau tidak ada tarif, nggak ada upaya. Air itu kan tidak bisa pindah dengan sendirinya. Kalau dipindahkan, mesti butuh pompa, listrik, orang, operator dan sebagainya. Berarti ada tarif yang harus digunakan untuk melakukan pengelolaan, tapi semuanya harus kita atur dengan baik,” katanya.

    Lihat juga video: Menteri PU Cek Kesiapan Ruas Tol Solo-Jogja untuk Mudik Nataru

    (shc/rrd)