Tag: Diana Kusumastuti

  • Otorita Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun untuk Bangun IKN di 2025 – Page 3

    Otorita Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun untuk Bangun IKN di 2025 – Page 3

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

  • Basuki-Menteri PU Bahas Kelanjutan Proyek IKN di Pemerintahan Prabowo

    Basuki-Menteri PU Bahas Kelanjutan Proyek IKN di Pemerintahan Prabowo

    Jakarta

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi terkait di Kantor OIKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Rapat ini membahas Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti danPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja tiba pukul 13.54 WIB.

    Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba pukul 14.04 WIB, dan ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa rapat tersebut membahas bagaimana kelanjutan pemerintahan Prabowo dalam membangun IKN.

    Di mana pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian PPN/Bappenas) agar IKN harus segera dilaksanakan.

    “Jadi hari ini saya hanya mendengarkan, nggak ada putusan apa-apa. Hanya mendengarkan terkait untuk 5 tahun ke depan ini IKN harus apa?,” katanya.

    Ia mengatakan, ada 5 statement pemerintah Indonesia yang menguatkan IKN untuk segera diselesaikan. Pertama, pernyataan Presiden Prabowo pada event G20 yang menyampaikan harus dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

    Kedua, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    “Walaupun ini pemindahannya menunggu keputusan presiden,” katanya.

    Kemudian adanya target Presiden untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa ia telah diinstruksikan hntuk segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan judikatif.

    “Jadi 5 itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • 5 Alasan Prabowo Wajib Tuntaskan IKN: Ubah Status Jakarta jadi DKJ – Page 3

    5 Alasan Prabowo Wajib Tuntaskan IKN: Ubah Status Jakarta jadi DKJ – Page 3

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

  • Proyek IKN Disebut Bakal Molor, Basuki Buka Suara

    Proyek IKN Disebut Bakal Molor, Basuki Buka Suara

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan IKN dan tidak akan ada potensi perlambatan dalam pembangunan IKN meskipun ada program prioritas swasembada pangan.

    “Nggak (ada potensi perlambatan pembangunan IKN). Tidak tau ya kalau di KemenPU,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Basuki mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga yudikatif dan legaslatif di IKN. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo ketika ia dilantik.

    Adapun saat ini pihaknya telah mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun pada 2025 ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan guna menyelesaikan arahan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Adapun saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 sebanyak Rp 6,3 triliun.

    “Dipa kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” katanya.

    Ditempat yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa Kementerian PU akan terus melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

    “Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini. Ya kita tetap melaksanakan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan IKN tidak bisa 100% sesuai jadwal atau on track. Hal ini disebabkan pemerintah saat ini punya fokus yang lebih besar yakni swasembada pangan.

    “Pengaruh lambat sekali ya nggak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah (target penyelesaian). Prioritasnya aja mungkin (yang sedikit berubah),”kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Menurutnya, anggaran pemerintah saat ini yang terbatas, membuat fokus pemerintah saat ini lebih kepada program-program besar seperti swasembada pangan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari jalan tentang pendanaannya.

    “On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas.Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujarnya.

    Simak video ‘Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura, Bahas Investasi IKN’:

    (rrd/rrd)

  • Penanganan Darurat Banjr dan Longsor Sukabumi Diproyeksikan Selesai dalam 2 Pekan – Halaman all

    Penanganan Darurat Banjr dan Longsor Sukabumi Diproyeksikan Selesai dalam 2 Pekan – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menargetkan penanganan tanggap darurat pasca-bencana banjir dan longsor di Sukabumi akan rampung dalam dua pekan.

    Penanganan tanggap darurat difokuskan untuk membuka akses penyaluran logistik, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

    Diana meninjau sejumlah titik lokasi bencana di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Palabuhan Ratu Sukabumi, yang merupakan hilir Sungai Cipalabuhan. Sabtu (7/12/2024).

    Diana mengatakan Sungai Cipalabuhan terjadi pendangkalan dan akan dilakukan pengerukan sedimen oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Ditjen Sumber Daya Air

    Jika tidak dikeruk, ketika hujan turun dengan lebat bisa terjadi banjir lagi. Pada akhir tahun ini, hujan deras dengan intensitas tinggi diprediksi turun sampai Januari 2025.

    Hingga Kamis (5/12/2024) pukul 19.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi total dua orang. Sebanyak 10 jembatan terputus. (BNPB)

    “Kita antisipasi supaya tidak meluap dan sungai tersebut harus dikeruk,” kata Diana dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (8/12/2024).

    Saat ini BBWS Citarum telah memobilisasi 1 unit excavator dan dump truck dan sedang melakukan pengerukan sedimen Sungai Cipalabuhan sepanjang 200.

    BBWS Citarum juga sedang melakukan pemasangan geobag berbagai ukuran di sungai Cipalabuan dengan total panjang sekitar 100 meter untuk penanganan tebing kritis dan luapan sungai.

    Selain itu juga telah diturunkan 1 unit mini excavator serta pompa Alkon untuk membantu membersihkan 1 unit puskesmas di Pelabuhan Ratu serta mengembalikan aliran sungai Ciracas yang merupakan anak Sungai Cipalabuhan.

    Untuk sungai lainnya akan segera ditangani darurat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten setelah akses jalannya bisa dilalui.

    Dia juga mengecek ruas Jalan Nasional ruas Cikembang-Bagbagan-Batas Banten dan ruas Jalan Bagbagan-Jampang Kulon di mana terjadi 44 titik pohon tumbang, tanah longsor, dan jalan retak.

    Saat ini sudah selesai dikerjakan pembersihan material longsor, penanganan pohon tumbang, dan penanganan darurat tanah longsor dengan ditutup terpal untuk menahan air.

    “Sudah ada 37 titik sudah fungsional dari 44 titik tadi, sisanya 7 titik belum fungsional karena karena akses belum terbuka,” ujar Diana.

    Mobilisasi alat berat telah dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat.

    BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat mengerahkan 15 alat berat tersebar di titik-titik penanganan

    Alat berat itu antara lain wheel loader 1 unit, excavator 4 unit, dump truk 3 unit, pick up 1 unit, mini excavator 2 unit, backhoe loader 2 unit, dan self loader 2 unit.

    Upaya ini pun melibatkan sekitar 35 orang tenaga Padat Karya yang tersebar sepanjang 92 km.

    Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi

    Diana mengatakan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak juga penting.

    Saat ini, Satuan Tugas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, Ditjen Cipta Karya telah melakukan assessment kebutuhan sarana dan prasana (sarpras) yang dibutuhkan sejak 4 Desember 2024.

    Mobilisasi Sarpras dikerahkan di Posko Yayasan Al Hikmah sebanyak 3 unit Toilet Portable dan 2 unit Hidran Umum Kapasitas 2000 liter.

    Kemudian juga 1 unit Biority Septictank Kapasitas 1000 liter, 2 unit tenda ukuran 4 x 3,25 meter dan 2 unit tenda ukuran 6 X 12 meter.

    Selain itu juga membantu 100 batang pipa PVC ukuran 8 inch sepanjang 504 meter untuk membantu jaringan JDU Perumdam yang terputus dan sudah tidak beroperasi selama 3 hari.

    Penanganan Permanen

    Diana mengatakan saat ini pihaknya fokus dalam penanganan tanggap darurat yang diharapkan selesai dalam dua pekan.

    Diana menyebut penanganan secara permanen membutuhkan waktu karena harus digambar dulu perencanaannya, butuh lelang, dan sebagainya.

    “Tetapi sementara ini sudah kita tangani semua, baik itu jalan, Sungai, air minum, maupun toilet, saya pikir tidak masalah,” ucap Diana.

     

     

  • Penanganan Darurat Usai Banjir dan Longsor di Sukabumi Rampung 2 Pekan – Page 3

    Penanganan Darurat Usai Banjir dan Longsor di Sukabumi Rampung 2 Pekan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti target penanganan darurat setelah musibah banjir dan longsor di Sukabumi selesai dalam waktu dua pekan. Target itu ditetapkan usai dirinya meninjau penanganan setelah bencana di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024).

    Titik pertama kunjungan berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Ratu Sukabumi yang merupakan hilir Sungai Cipalabuhan. Diana mengatakan Sungai Cipalabuhan terjadi pendangkalan. Sehingga dilakukan pengerukan sedimen oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Ditjen Sumber Daya Air. 

    “Karena kalau tidak dikeruk ketika hujan turun dengan lebat bisa banjir lagi, dan ini akhir tahun prediksinya sampai Januari akan terjadi hujan yang deras dan intensitas tinggi. Sehingga kita antisipasi supaya tidak meluap dan sungai tersebut harus dikeruk,” kata Diana.

    Saat ini, BBWS Citarum telah memobilisasi 1 unit excavator dan dump truck, dan sedang melakukan pengerukan sedimen Sungai Cipalabuhan sepanjang 200. Juga pemasangan geobag berbagai ukuran di sungai Cipalabuan dengan total panjang sekitar 100 meter untuk penanganan tebing kritis dan luapan sungai.

    Selain itu, juga telah diturunkan 1 unit mini excavator serta pompa Alkon untuk membantu membersihkan 1 unit puskesmas di Pelabuhan Ratu, serta mengembalikan aliran sungai Ciracas yang merupakan anak Sungai Cipalabuhan. Sementara untuk sungai-sungai lainnya akan segera ditangani darurat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten, setelah akses jalannya bisa dilalui.

    Titik kunjungan kedua ditujukan pada ruas Jalan Nasional ruas Cikembang-Bagbagan-Batas Banten, dan ruas Jalan Bagbagan-Jampang Kulon. Pada kedua ruas tersebut terdapat 44 titik pohon tumbang, tanah longsor, dan jalan retak.

    “Saat ini sudah selesai dikerjakan pembersihan material longsor, penanganan pohon tumbang, dan penanganan darurat tanah longsor dengan ditutup terpal untuk menahan air. Sudah ada 37 titik sudah fungsional dari 44 titik tadi, sisanya 7 titik belum fungsional karena karena akses belum terbuka,” terang Diana. 

  • 44 Titik Terdampak Banjir & Longsor di Sukabumi, Wamen PU: 7 Belum Tertangani

    44 Titik Terdampak Banjir & Longsor di Sukabumi, Wamen PU: 7 Belum Tertangani

    Bisnis.com, PALABUHANRATU – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap terdapat 44 titik terdampak banjir dan longsor di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

    Hal itu disampaikannya usai melakukan peninjauan pascabanjir dan longsor yang menimpa wilayah Sukabumi pada Rabu (4/12/2024) akibat curah hujan ekstrem hingga menyebabkan sungai-sungai di Kabupaten Sukabumi meluap dan menggenangi daerah sekitar. 

    “Kemarin [usai banjir dan longsor jalannya sampai] tertutup, dari 44 titik yang terjadi penurunan longsor tadi, ada 7 [titik] yang belum bisa kita tangani,” jelasnya saat ditemui di Jalan Nasional Sukabumi, Sabtu (7/12/2024).

    Lebih lanjut, Diana mengungkap kerugian yang ditanggung akibat banjir dan longsor tersebut nilainya tak mencapai Rp1 miliar. Akan tetapi, penanganan tetap dilakukan sesiaga mungkin untuk menghindari perluasan area longsor yang dapat memperluas dampak kerugian tersebut.

    Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI jakarta – Jawa Barat Sjofva Rosliansjah memerinci setidaknya jalan nasional sepanjang 92 kilometer (km) terdampak musibah tersebut.

    Adapun, sebagai langkah penanganan Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 35 tenaga kerja padat karya ditambah pengerahan tim penanganan dari para penyedia jasa.

    “Ada sekitar 35 [tenaga kerja padat karya] yang tersebar ditambah dari penyedia jasa juga ada. Bertanggung jawab [menangani] sekitar 92 km,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, banjir di wilayah Sukabumi itu menyebabkan terendamnya beberapa area perkampungan, jalan, fasilitas ibadah dan pendidikan serta terputusnya jembatan gantung.

    Sejalan dengan hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana alam di Sukabumi ini.

    Salah satunya yakni melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang telah mengirimkan satu unit ekskavator type PC 200 untuk mendukung penanganan banjir serta menyediakan 500 lembar geobag untuk pengendalian banjir sementara. 

    Kemudian, Kementerian PU juga melakukan koordinasi intensif dilakukan dengan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta pihak kecamatan dan desa di lokasi terdampak untuk memastikan penanganan yang terintegrasi. 

    Adapun, identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran sungai Cibuni, Cikaso, dan Cimandiri.

    “Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir dan longsor di Sukabumi,” kata Dody.

  • Dukung Asta Cita, Menteri PU dan Kepala Bappenas Bahas Infrastruktur Strategis
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2024

    Dukung Asta Cita, Menteri PU dan Kepala Bappenas Bahas Infrastruktur Strategis Nasional 4 Desember 2024

    Dukung Asta Cita, Menteri PU dan Kepala Bappenas Bahas Infrastruktur Strategis
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
    Rakor yang membahas dukungan terhadap
    Asta Cita
    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut dilaksanakan di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
    Dody mengatakan, infrastruktur memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi Asta Cita, yakni ketahanan pangan, air, dan energi.
    Ia juga akan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah ada untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.
    “Jadi, apa yang sudah kita punya akan kita revitalisasi dan optimalisasi untuk bisa menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).
    Dody menjelaskan, dalam mewujudkan swasembada tersebut, air menjadi komoditas super strategis bagi pemerintah, sehingga insfrastruktur sumber daya air akan dibangun menggunakan alokasi anggaran terbesar.
    Adapun bentuk dari infrastruktur tersebut adalah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan.

    Kementerian PU
    akan menyiapkan air irigasinya, baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi,” jelasnya.
    Selain itu, Kementerian PU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian untuk membentuk satuan tugas (satgas) guna mewujudkan swasembada pangan.
    “Selanjutnya, Kementerian Pertanian yang akan menyiapkan sarana produksinya,” imbuh Dody.
    Keterlibatan pemerintah, kata dia, diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi, sehingga pemanfaatan sarana dapat lebih optimal.
    “Agar kemudian ada kewajiban untuk membuat saluran irigasi dan sambungan rumah sehingga manfaatnya lebih optimal kepada masyarakat,” lanjutnya.
    Sementara itu, Diana berharap supaya diadakan penyesuaian alokasi anggaran di daerah untuk mengelola infrastruktur yang telah dibangun.
    “Sehingga, manfaatnya dapat lebih optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
    Perlu diketahui, rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri PPN/Wakil
    Kepala Bappenas
    Febrian Rudyard.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PU Lelang Proyek Gereja Basilika IKN Rp 704,89 M

    PU Lelang Proyek Gereja Basilika IKN Rp 704,89 M

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum mulai melelang proyek pembangunan gedung dan kawasan gereja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Salah satu yang termasuk di antaranya ialah Gereja Katolik Basilika.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, gejera ini menjadi tempat peribadatan selanjutnya usai pemerintah membangun Masjid Negara IKN. Adapun proyek Gereja Basilika ini telah dilelang sejak Agustus 2024 lalu.

    “Sudah dilelang. Tinggal nanti tunggu penentuan pemenang,” kata Diana, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, dikutip dari laman LPSE Kementerian PU, Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Basilika serta Gereja Inti dilelangkan dengan nilai proyek Rp 704,89 miliar. Proyek ini masuk ke dalam kategori konstruksi terintegrasi dengan sumber pendanaannya dari APBN 2024.

    Lebih lanjut berdasarkan keterangan uraian singkat proyek, tertulis bahwa telah ditetapkan koordinat dari Kompleks Peribadatan. Untuk Basilika terletak pada koordinat 116˚ 43’9,389″E; 0˚ 58’52,112″S. Sedangkan Gereja induk pada 116˚ 43’12,535″E; 0˚ 58’52,694″S.

    Lelang proyek ini telah dipublikasikan sejak 15 Agustus 2024 kemarin. Adapun saat ini total peserta tendernya telah mencapai 57 peserta. Sementara itu, penetapan pemenang dan pengumuman hasil akan dilakukan pada 4 Desember 2024. Terakhir, penandatanganan kontrak rencananya akan dilakukan pada 11 Desember 2024.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama menyampaikan bahwa Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius merupakan yang pertama di Indonesia. Pembangunannya merupakan buah kolaborasi antara Kementerian PU, Kementerian Agama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Semua desain telah diputuskan, berikut dengan proses tender. Basilika ini mulai dibangun paling lambat Oktober 2024 dan ditargetkan pada Maret 2025, bangunan seluas sekitar 11.998 meter persegi bisa dirampungkan,” Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI Suparman, Selasa (30/7/2024) dikutip dari Antara.

    Pemilihan Santo Fransiskus Xaverius, kata Suparman, sebagai santo pelindung basilika memiliki makna penting. Sebagai misionaris yang membawa agama Kristen ke Asia, termasuk Indonesia, Santo Fransiskus Xaverius dipandang sebagai sosok pemersatu.

    Sementara itu, Uskup Agung Samarinda Monsegneur (Mgr) Yustinus Harjosusanto menjelaskan bahwa basilika adalah jenis gereja khusus yang memerlukan persetujuan Paus.

    “Basilika ini akan menjadi tempat untuk acara-acara khusus dalam Gereja, dan bahkan mungkin dikunjungi oleh Paus,” katanya.

    (shc/rrd)

  • Wamen PU Sebut Masjid Negara IKN Siap Digunakan untuk Salat Idulfitri 2025

    Wamen PU Sebut Masjid Negara IKN Siap Digunakan untuk Salat Idulfitri 2025

    Jakarta: Proses pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menargetkan proses tutup atap atau topping off masjid selesai pada Desember 2024. Dengan demikian, secara struktur masjid ini sudah dapat digunakan mulai Maret 2025 dan akan dipakai untuk pelaksanaan Salat Idulfitri pada tahun yang sama.

    “Bisa untuk salat Idul Fitri 2025,” ujar Diana saat meninjau lokasi pembangunan Masjid Negara IKN di Kalimantan Timur, Minggu 1 Desember 2024 yang dikutip dari akun instagram Kementerian PU.

    Progres konstruksi masjid saat ini telah mencapai 45%. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi, dengan luas bangunan masjid mencapai 61.596 meter persegi. Selain bangunan utama, terdapat fasilitas pendukung lainnya, yaitu bangunan komersial seluas 2.212 meter persegi (dua lantai) dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi (satu lantai).

    Baca juga: Kendaraan Listrik Otonom Bakal Mendukung Smart City IKN Nusantara

    Desain yang Unik dan Bermakna
    Masjid Negara IKN dirancang dengan konsep desain yang sarat makna. Bangunan ini terdiri dari tiga elemen utama:

    1. Kubah Utama
    Kubah masjid dirancang dengan inspirasi dari simbol sorban dan bentuk galaksi Andromeda, yang melambangkan ketakberhinggaan semesta alam.

    2. Plaza Terbuka
    Area plaza ini menegaskan arah kiblat dengan jalur yang meneruskan pandangan ke Menara Minaret, menciptakan keselarasan spiritual dalam desain.

    3. Minaret
    Menara Minaret didesain dengan bentuk dinamis yang melambangkan putaran semesta yang meliuk ke atas, menggambarkan keilahian dan kebesaran Tuhan.

    Pembangunan Masjid Negara IKN ini berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium kontraktor PT Adhi Karya Tbk–PT Hutama Karya KSO dengan anggaran sebesar Rp940 miliar. Pengerjaan proyek telah dimulai sejak November 2023, dengan masa pelaksanaan 400 hari kerja.

    Jakarta: Proses pembangunan Masjid Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus dikebut. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menargetkan proses tutup atap atau topping off masjid selesai pada Desember 2024. Dengan demikian, secara struktur masjid ini sudah dapat digunakan mulai Maret 2025 dan akan dipakai untuk pelaksanaan Salat Idulfitri pada tahun yang sama.
     
    “Bisa untuk salat Idul Fitri 2025,” ujar Diana saat meninjau lokasi pembangunan Masjid Negara IKN di Kalimantan Timur, Minggu 1 Desember 2024 yang dikutip dari akun instagram Kementerian PU.
     
    Progres konstruksi masjid saat ini telah mencapai 45%. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 32.125 meter persegi, dengan luas bangunan masjid mencapai 61.596 meter persegi. Selain bangunan utama, terdapat fasilitas pendukung lainnya, yaitu bangunan komersial seluas 2.212 meter persegi (dua lantai) dan bangunan penunjang seluas 727 meter persegi (satu lantai).
    Baca juga: Kendaraan Listrik Otonom Bakal Mendukung Smart City IKN Nusantara

    Desain yang Unik dan Bermakna

    Masjid Negara IKN dirancang dengan konsep desain yang sarat makna. Bangunan ini terdiri dari tiga elemen utama:
     
    1. Kubah Utama
    Kubah masjid dirancang dengan inspirasi dari simbol sorban dan bentuk galaksi Andromeda, yang melambangkan ketakberhinggaan semesta alam.
     
    2. Plaza Terbuka
    Area plaza ini menegaskan arah kiblat dengan jalur yang meneruskan pandangan ke Menara Minaret, menciptakan keselarasan spiritual dalam desain.
     
    3. Minaret
    Menara Minaret didesain dengan bentuk dinamis yang melambangkan putaran semesta yang meliuk ke atas, menggambarkan keilahian dan kebesaran Tuhan.
     
    Pembangunan Masjid Negara IKN ini berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium kontraktor PT Adhi Karya Tbk–PT Hutama Karya KSO dengan anggaran sebesar Rp940 miliar. Pengerjaan proyek telah dimulai sejak November 2023, dengan masa pelaksanaan 400 hari kerja.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)