Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Kementerian PU bergerak cepat dalam penanganan banjir di Semarang

    Kementerian PU bergerak cepat dalam penanganan banjir di Semarang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dalam melakukan penanganan banjir di Semarang, termasuk melakukan pemasangan pompa-pompa air.

    “Untuk banjir ini, kami Kementerian PU sudah melakukan penanganan darurat. Kami sudah memasang pompa-pompa yang ada di sana,” ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Jakarta, Rabu.

    Menurut Diana, penanganan banjir dilakukan di Semarang, Genuk, Sultan Agung dan Kaligawe yang mengalami hujan terus-menerus.

    “Totalnya itu ada 30 untuk pompa-pompa di sana,” katanya.

    Diana mengatakan banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan juga banjir rob mengingat permukaan laut di Semarang sudah naik.

    “Karena hujannya juga cukup deras dan lama sehingga genangan yang kemarin itu sudah turun tapi naik lagi. Selain itu juga dikarenakan oleh banjir rob, dan banjir rob itu terjadi karena memang permukaan air lautnya naik,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus melakukan langkah cepat dan terintegrasi dalam mengatasi penurunan genangan banjir yang melanda wilayah Tenggang dan Sringin, Kota Semarang, Jawa Tengah.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Dwi Purwantoro mengatakan telah menginstruksikan untuk mempercepat upaya penanganan banjir.

    Adapun langkah-langkah strategis yang diambil, salah satunya dengan mempercepat pengadaan dan optimalisasi pompa yang sudah ada di lapangan. Sebanyak 27 unit pompa mobile telah dikerahkan ke lokasi banjir, termasuk bantuan mobile Pump dari berbagai BBWS, seperti BBWS Brantas, BBWS Bengawan Solo, BBWS Cimanuk Cisanggarung.

    Kemudian dari BBWS Serayu Opak, dan BBWS Ciliwung Cisadane. Pompa tambahan juga datang dari Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Pemkot Semarang.

    Selain itu, menindaklanjuti instruksi tersebut, BBWS Pemali Juana telah mempercepat proses peningkatan (upgrading) pompa di dua rumah pompa utama, yakni Rumah Pompa Tenggang dengan kapasitas 12 m³/detik dan Rumah Pompa Sringin dengan kapasitas 10 meter kubik per detik (m³/detik), yang ditargetkan selesai pada awal November 2025.

    Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah pantai utara Jawa, termasuk Semarang, melalui kombinasi antara peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan pengelolaan tata air yang adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrem.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU Audit 80 Ponpes yang Tengah Bangun Gedung

    Kementerian PU Audit 80 Ponpes yang Tengah Bangun Gedung

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melakukan audit terhadap sejumlah pondok pesantren (ponpes) yang sedang melaksanakan pembangunan gedung.

    “Saat ini Kementerian PU melakukan audit terlebih dahulu terhadap ponpes-ponpes yang sedang membangun,” ujar Diana seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Diana, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kelayakan dan keselamatan bangunan di lingkungan ponpes. Hingga kini, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU telah mengidentifikasi 80 ponpes di berbagai daerah.

    “Ada 80 pondok pesantren yang sudah diidentifikasi oleh tim Direktorat Jenderal Cipta Karya,” tambahnya.

    Audit dilakukan untuk menilai keandalan struktur bangunan, terutama pada ponpes yang memiliki usia bangunan lebih dari 100 tahun, berlantai empat, dan menampung lebih dari 1.000 santri. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup penambahan atau perluasan bangunan di dalam kompleks pesantren.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan audit tersebut dengan mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya di seluruh Indonesia.

    Selain melakukan audit, Kementerian PU juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi melalui program Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil. Program ini diikuti para santri agar memiliki keterampilan dasar di bidang konstruksi maupun teknik sipil.

    Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar para santri memiliki kemampuan praktis dalam pembangunan di lingkungan pesantren, termasuk aspek keselamatan kerja dan keterampilan dasar bangunan.

  • Kementerian PU audit ponpes sedang lakukan pembangunan

    Kementerian PU audit ponpes sedang lakukan pembangunan

    Saat ini Kementerian PU akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap ponpes-ponpes yang saat ini sedang melakukan pembangunan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PU melakukan audit terhadap pondok pesantren (ponpes) yang sedang melakukan pembangunan.

    “Saat ini Kementerian PU akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap ponpes-ponpes yang saat ini sedang melakukan pembangunan,” ujar Diana, di Jakarta, Rabu.

    Kementerian PU saat ini sedang melakukan audit terhadap bangunan ponpes dan Direktorat Jenderal Cipta Karya menyampaikan bahwa para personel telah disebarkan semuanya untuk hal tersebut.

    Diana mengatakan bahwa sejauh ini terdapat 80 ponpes yang dilakukan identifikasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

    “Ada 80 pondok pesantren yang dilakukan identifikasi oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Cipta Karya,” katanya lagi.

    Kementerian PU melakukan peninjauan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memeriksa kelayakan bangunan gedung terkait keandalan dan keselamatan bangunan pesantren di berbagai daerah.

    Utamanya adalah bangunan yang sudah tua lebih dari 100 tahun serta memiliki lebih dari 1.000 santri dan memiliki bangunan 4 lantai.

    Pengecekan bangunan selain keandalan bangunan juga memperhatikan aspek penambahan bangunan-bangunan yang ada di dalam pondok pesantren.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan dukungannya dengan mengerahkan tim dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah tersebar di seluruh Indonesia.

    Kementerian PU juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, termasuk bagi para santri di pondok pesantren melalui program Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil.

    Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar para santri mendapatkan pembekalan pengetahuan atau keterampilan dasar di bidang konstruksi maupun teknik sipil.

    Diharapkan, ketika ada kegiatan pembangunan di lingkungan ponpes masing-masing, para santri yang turut berperan dalam proses pembangunan memiliki bekal ketrampilan dasar bangunan maupun keselamatan kerja konstruksi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Wamen PU: Pembangunan gedung di 4 DOB Papua diharapkan fungsional 2027

    Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan, pembangunan gedung-gedung pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua diharapkan dapat fungsional pada tahun 2027.

    “Kemarin kita sudah sepakati bahwa semua bangunan-bangunan tersebut itu harus bisa berfungsi di tahun 2027. Dan mudah-mudahan bisa selesai semuanya dan bisa difungsikan,” ujar Diana di Jakarta, Rabu.

    Diana melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk terkait progres empat DOB Papua.

    “Untuk Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Tadi kita sampaikan bahwa progres semua sekarang ini berjalan untuk pembangunan gedung Gubernur, gedung kantor DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) di keempat daerah DOB tersebut,” katanya.

    Diana mengatakan, progres terakhir yang baru tanda tangan adalah Papua Tengah pada tanggal 21 Oktober untuk pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP.

    “Kita laporkan bahwa semuanya berprogres dan yang belum adalah untuk Papua Pegunungan. Karena Papua Pegunungan kemarin berpindah lokasi,” katanya.

    Diana lebih lanjut menjelaskan, setelah rapat dengan Komisi II DPR RI dan dilanjutkan dengan kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) waktu itu ke Papua Pegunungan, akhirnya lokasinya sudah ditetapkan dan sekarang sedang melengkapi kriteria kesiapan (readiness criteria).

    “Kalau sudah lengkap semuanya baru nanti akan kita tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen perencanaan dan sebagainya. Mungkin nanti baru akan dilakukan untuk tahun 2026 itu yang Papua Pegunungan,” ujarnya.

    Namun, kalau untuk yang Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah sudah progres, kemungkinan ada yang selesai di tahun 2025 ini, tetapi ada juga yang sampai tahun 2026.

    “Itu yang kita harapkan progres pembangunan untuk Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Itu tadi yang kita diskusikan,” kata Diana.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perbaikan JPO Senen-PMJ yang Rusak Parah Imbas Kericuhan Selesai Akhir Tahun

    Perbaikan JPO Senen-PMJ yang Rusak Parah Imbas Kericuhan Selesai Akhir Tahun

    Jakarta –

    Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan lift di Senen dan Polda Metro Jaya (PMJ) menjadi salah satu infrastruktur yang rusak berat imbas kericuhan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan perbaikan total ditargetkan rampung dan beroperasi pada akhir tahun ini.

    Kementerian PU sebelumnya telah memperbaiki ringan JPO Senen dan PMJ sehingga sekarang sudah bisa beroperasi. Pekerjaan-pekerjaan ringan yang sudah dilakukan meliputi perbaikan lantai, atap, perbaikan sebagian kaca-kaca yang pecah, hand railing, hingga infrastruktur yang terkena aksi vandalisme.

    Selanjutnya, masih ada perbaikan rumah lift di JPO Senen dan PMJ yang harus diperbaiki. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti memastikan perbaikan dua fasilitas publik ini dikebut agar tidak melewati tahun anggaran berjalan.

    “Insya Allah (akhir tahun bisa beroperasi). Harus bisa lah nanti lewat tahun kan nanti repot lagi pendanaannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,” ujar Diana saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dewi Chomistriana mengatakan, pihaknya telah merampungkan perbaikan ringan pada kedua fasilitas publik. Namun demikian, perbaikan perbaikan struktur masih perlu dilakukan.

    “Untuk yang JPO Senen lebih parah kondisinya. Jadi, strukturnya juga harus diganti, sehingga kami memerlukan waktu dan kami targetkan selesai sampai Desember 2025,” kata Dewi saat meninjau proyek perbaikan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025).

    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat demo massal pekan lalu. Perbaikan tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar termasuk untuk perbaikan lift.

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    (rea/rrd)

  • Sampah Jadi ‘Bom Waktu’ buat Indonesia!

    Sampah Jadi ‘Bom Waktu’ buat Indonesia!

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan kota-kota di Indonesia menghasilkan sampah sekitar 68,5 juta ton pada 2021. Angka ini terus melonjak pada 2023 mencapai 70 juta ton sampah dan 50 juta ton sampah di 2024.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengakui pengelolaan sampah di Indonesia belum bisa tertangani sepenuhnya. Menurutnya, mengatasi permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah hingga masyarakat.

    “Banyak hal yang mesti harus kita lakukan bersama, kita harus masif. Mudah-mudahan ada perubahan-perubahan ke depan karena ini merupakan bom waktu kalau tidak ditangani mulai dari sekarang,” kata Diana dalam acara ‘Kelola Sampah dari Rumah’ di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Diana menyebut tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah kini sudah melebihi kapasitas. Ditambah, TPA-TPA yang menerapkan open dumping akan ditutup. Menurut Diana, hal ini akan memicu permasalahan apabila tidak ditangani.

    “Tadi Mas Ano (Direktur Waste4Change, M Bijaksana Junerosano), TPA-TPA yang sudah menggunung dan sudah sempat terbakar, ini akan menjadi permasalahan sendiri lagi. Dan sekarang TPA-TPA mau ditutup. Kalau TPA-TPA ditutup, mau buangnya di mana? Kalau kita belum mempersiapkan metodologi dan mekanisme untuk pengelolaan sampah,” terangnya.

    Ia menilai bahwa pengelolaan sampah juga dapat dilakukan di masyarakat. Salah satunya dengan, memilah sampah-sampah sesuai jenisnya. Dengan begitu, memudahkan pemerintah dalam mengelola sampah.

    “Tapi kalau dipilahnya, kemudian diambilnya sesuai dengan waktunya itu akan memudahkan kita pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga saya berharap ini, kita harus bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Tidak bisa pemerintah pusat sendiri, tapi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bersama masyarakat dan juga kita sendiri masing-masing di lingkungan juga harus mengelola sampah itu bersama-sama secara masif,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan 56,63 juta ton sampah per tahun, namun hanya 39,01% (22,09 juta ton) yang berhasil dikelola dengan baik. Sebanyak 21,85% (12,37 juta ton) sampah masih ditimbun di TPA dengan metode open dumping, sementara 39,14% (22,17 juta ton) lainnya terbuang ke lingkungan melalui pembakaran, illegal dumping, atau dibuang ke badan air. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghentikan praktik open dumping yang merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

    Lihat juga Video Rencana KLH Tangani Sampah di Sungai Cipinang

    (rea/rrd)

  • Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul Regional 8 Oktober 2025

    Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul Regional 8 Oktober 2025

    Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambut gembira atas peluncuran Sekolah Garuda di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (8/10/2025).
    Antusiasme itu datang dari salah satunya siswa SMPN 12 Konawe Selatan, Alya Aprilia.
    Ketua OSIS SMPN 12 Konawe Selatan ini menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Sekolah Garuda tersebut.
    “Mendengar Sekolah Garuda ada di desa kami, sudah merasa senang sekali, teman-teman saya juga karena adanya SMA unggulan di tempat kami. Harapan saya semoga bisa menjadi wadah siswa-siswi berprestasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan terus belajar membawa nama Sultra dan membawa nama Indonesia,” ungkap Alya di hadapan para tamu.
    Ia berharap SMA Garuda ini bisa menjadi wadah bagi para siswa siswi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Hal senada diungkapkan Sulfajriani Indah, seorang guru dari SMAN 1 Kendari.
    Ia melihat Sekolah Garuda sebagai terwujudnya mimpi panjang para pendidik.
    “Bisa wujudkan mimpi dengan hadirnya Sekolah Garuda ini membuka peluang bagi anak-anak unggul di Sultra yang berada dalam keterbatasan ekonomi untuk meraih mimpinya,” ungkapnya.
    Menurut dia, beasiswa unggul ini bisa dirasakan oleh para siswa untuk kolaborasi sehingga lahir generasi kuat.
    “Majulah Sekolah Garuda dan banggalah menjadi bagian dari Sultra,” ujarnya.
    Peluncuran Sekolah Garuda ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dan beberapa bupati di Sultra.
    Sementara itu, Bupati Konsel, Irham Kolenggo, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada wilayahnya.
    Konawe Selatan menjadi salah satu dari empat lokasi di Indonesia yang mendapat kehormatan meluncurkan Sekolah Garuda.
    “Rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang telah menginisiasi sekolah unggul Garuda dan hari ini ada empat yang di-launching dan salah satunya Sultra. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang menunjuk Desa Lebo Jaya, kami berharap kepada seluruh instrumen, peluang kami untuk menangkap peluang lain dengan mendirikan SD dan SMP unggulan,” tandasnya.
    Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan bahwa kehadiran Sekolah Garuda ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
    “Harus ada sekolah ini di sini, saya mohon dengan adanya keberadaan sekolah unggulan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pendidikan adalah modal dasar untuk mengubah jalan hidup kita ke depannya,” ujarnya.
    Gubernur Andi menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI untuk memberikan kesempatan dan peluang untuk bisa bersaing.
    “Dengan adanya Sekolah Garuda ini kita akan bersaing, kita bisa menciptakan ide-ide cemerlang. Mohon dukungan dari kepala daerah di kabupaten dan kota kepada anak didik kita agar bisa diterima di sekolah ini karena seleksi dilakukan oleh Pusat,” tegasnya.
    Di tempat yang sama, Wakil Pemerintah Pusat, Wamen PU Diana Kusuma Astuti, menyatakan bahwa Sekolah Garuda adalah bukti nyata perhatian Presiden terhadap pendidikan rakyat.
    “Bapak Presiden ini memang benar-benar memikirkan pendidikan untuk semua rakyatnya. Sekolah Garuda memang benar-benar disiapkan,” tegasnya.
    Menurut Wamen PU, kita membutuhkan SDM unggul yang akan membangun Indonesia, dengan adanya sekolah unggulan dan semoga mimpi-mimpi dari adik-adik dan bu guru yang menyampaikan keinginannya bisa terwujud di Sekolah Garuda ini.
    Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo berharap agar Sekolah Garuda ini membina anak-anak juga membentuk karakter untuk mencintai Indonesia dan bisa diterima di 100 Perguruan Tinggi Dunia. “Ini harapan kita dan semoga bisa tercapai,” pintanya.
    Diana menambahkan, program ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Unggul 2045.
    Senada itu, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa sekolah ini sebagai jembatan kesetaraan bagi generasi muda Sultra.
    “Bisa bermanfaat untuk masyarakat Sultra, kita mempunyai SDM yang unggul. Kami berharap mempunyai kesempatan yang sama bukan hanya SDM unggul tapi capai cita-citanya sekolah di luar negeri. Sekolah ini merupakan jembatan agar teman-teman bisa mencapai mimpi,” pungkasnya.
    Lokasi Sekolah Garuda ini berdiri di lahan seluas 20 hektar.
    Sebelumnya, tim dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi meninjau tiga lokasi di Sulawesi Tenggara, yaitu di Konawe Selatan, Konawe, dan Wakatobi.
    Lokasi Sekolah Garuda sebelumnya merupakan balai produksi benih tanaman perkebunan Sultra.
    Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Garuda.
    Sekolah Garuda ini menjadi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
    Sebagai tambahan, secara keseluruhan, Sekolah Garuda di Konsel ini merupakan satu dari 20 sekolah serupa yang diharapkan akan mencetak SDM unggul untuk masa depan bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan keberadaan dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menjadi strategi mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan.

    Hal tersebut disampaikan saat bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan KPN 2045. Dokumen tersebut, menurut Rachmat, memaparkan strategi mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan tangguh, dengan tata kelola transparan, akuntabel, cerdas, serta terpadu.

    “Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai centre of gravity pembangunan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Saat ini, lanjutnya, lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 72,9 persen pada 2045. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi masih rendah.

    Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan disebut hanya menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen. “Untuk itu, daya ungkit perkotaan perlu diperkuat,” kata Rachmat Pambudy.

    Menurut Kepala Bappenas, KPN 2045 dirancang sebagai living document yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan.

    “Dokumen ini memperkuat komitmen pemerintah menjadikan kota bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” kata Rachmat.

    “Daya ungkit perkotaan kita harus diperkuat, agar kota tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang layak, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan ini hanya bisa kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat,” ujar dia.

    Hal senada juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sampaikan.

    Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan tentang urgensi menjadikan kota masa depan yang produktif dan manusiawi.

    Sedangkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyoroti pembangunan kota sebagai fondasi Indonesia yang tangguh di masa depan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan KPN dapat dirasakan masyarakat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk Jalan Daerah, Oktober Mulai Dikerjakan

    Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk Jalan Daerah, Oktober Mulai Dikerjakan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima alokasi anggaran program Inisiatif Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025 sebesar Rp 10,21 triliun. Anggaran ini mencakup pekerjaan fisik yang dimulai tahun ini serta pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada 2026.

    Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyebut program tersebut tinggal menunggu implementasi, mengingat Inpres tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelaksanaan Inpres akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

    “Alokasinya insyaallah sekitar Rp 9 triliun secara total. Mudah-mudahan bulan Oktober,” kata Diana saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (15/9/2025).

    Sebagai informasi, alokasi anggaran IJD akan disalurkan untuk kegiatan fisik sebesar Rp 9,91 triliun yang mencakup 439 kegiatan dan dukungan teknis sebesar Rp 297 miliar. Dari alokasi tersebut, ditargetkan penanganan jalan sepanjang 1.611 kilometer (km) dan jembatan sepanjang 458 meter (m).

    Pelaksanaan IJD 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I memiliki alokasi Rp 4,34 triliun untuk membangun 781 km jalan dan 129,42 m jembatan. Tahap II mengalokasikan Rp 3,03 triliun untuk membangun 511,40 km jalan, sedangkan tahap III mengalokasikan Rp 1,62 triliun untuk membangun 282 km jalan dan 30 m jembatan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa tindak lanjut pelaksanaan penanganan jalan daerah melalui Inpres No. 11 Tahun 2025 masih berproses.

    Proses tersebut mencakup penyampaian usulan penanganan ruas jalan dari pemerintah daerah (pemda) hingga terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB)

    Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PU mengenai daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 25 Agustus 2025.

    “Daftar kegiatan yang telah ditetapkan memiliki kebutuhan alokasi anggaran Rp 10,20 triliun,” kata Roy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Tonton juga video “5G Jadi Fokus Utama Infrastruktur Kemkomdigi” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Proyek IKN Diam-Diam Sudah Berprogres, Ini Hasilnya

    Proyek IKN Diam-Diam Sudah Berprogres, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menghentikan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Adapun, tanggung jawab kelanjutan proyek tersebut akan dialihkan kepada Badan Otorita IKN (OIKN).

    Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan perkembangan terbaru terkait pembangunan IKN.

    “Saat ini progres pembangunan IKN per pertengahan Agustus yakni Kementerian PU sebanyak 80,7781% yakni pembangunan perkantoran, jalan dan MUT (multi utility tunnel), jaringan air minum, infrastruktur sanitasi, pengendalian banjir dan infrastruktur air baku, dan lain-lain,” katanya kepada CNBC Indonesia dikutip Minggu (14/9/2025).

    Adapun proyek yang kini hampir rampung dipegang oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yakni tower aparatur sipil negara (ASN), yang menjadi tempat tinggal para ASN.

    “Proyek Kementerian PKP yakni 47 Tower ASN/Hankam progresnya sudah mencapai 98,46% dengan 40 tower sudah selesai terbangun, kemudian 4 Tower HVT (high volt Technology) dengan progres 37,18%,” ujar Danis.

    Kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan dan OIKN juga memiliki proyek masing-masing yang masih berprogres.

    “Progres proyek OIKN sebanyak 11,261% terdiri dari peningkatan jalan di 1B dan 1C serta penataan Kawasan kemudian Kemenhub (Kementerian Perhubungan) sudah selesai membangun Bandara VVIP dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah selesai membangun RS IKN,” sebut Danis.

    Tidak ketinggalan, ada juga proyek dari swasta yang sudah tampung terbangun. “Investasi dari swasta sudah terbangun seperti PLTS 50 MW, 2 RS (Rumah Sakit), 2 hotel, dan lain-lain,” ujar Danis.

    Seperti diketahui, Kementerian PU bakal menghentikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Selanjutnya tongkat estafet pembangunan akan berlanjut di bawah Badan Otoritas IKN (OIKN).

    Saat ini Kementerian PU tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek-proyek kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang kini kini belum rampung.

    MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu (25/8/2025).

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]