Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Banjir Hambat Mobilisasi Alat Berat ke Jalinsum Tarutung-Sipirok

    Banjir Hambat Mobilisasi Alat Berat ke Jalinsum Tarutung-Sipirok

    Jakarta –

    Pemulihan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Tarutung di Tapanuli Utara dengan Sipirok di Tapanuli Selatan masih menemui kendala. Banjir yang merendam jalan akses membuat alat berat kesulitan untuk menjangkau lokasi.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya dihubungi langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang meminta bantuan untuk membuka akses antara Tarutung dan Sipirok.

    Menyusul hal tersebut, pihaknya telah menghubungi balai setempat untuk membantu mengerahkan alat berat ke lokasi. Sayangnya, pergerakan alat berat tersebut terhambat banjir.

    “Nah saya telpon kepala balai jalan yang ada di sana untuk segera mengerahkan alat beratnya di sana. Kalau kemarin belum bisa (dikerahkan) karena alat trailernya yang ke sana saja itu juga susah karena nggak bisa ngelewatin (banjir),” kata Diana ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Atas kondisi tersebut, pihaknya mesti menunggu banjir di kawasan itu surut, barulah alat berat bisa dimobilisasi. Kementerian PU telah berhasil memobilisasi alat berat ke sejumlah lokasi bencana yang banjirnya telah mereda.

    Diana merincikan, setidaknya total ada sebanyak 20 unit alat berat yang dikirimkan ke Aceh, lalu 21 alat berat ke Sumatera Utara, dan 15 alat berat ke Sumatera Barat. Alat berat itu dikirimkan ke lokasi-lokasi yang sudah bisa terjangkau.

    “Alat berat ini yang semuanya sudah ada di lokasi yang sudah terjangkau. Tapi yang belum (akses tertutup banjir), menunggu sampai surut banjirnya. Juga kami sedang upayakan juga untuk (semua alat berat dan bantuan)sampai ke sana, ada yang masih kurang dan sebagainya kami upayakan karena ini darurat ya harus secepat,” tegasnya.

    Diana juga optimistis, ke depannya banjir akan lebih cepat surut. Hal ini berkaca pada proyeksi BMKG yang menyebut bahwa badai Siklon Tropis Senyar telah usai sehingga seharusnya hujan sudah berhenti.

    “Tadi Aceh saya dengar juga sudah bisa (dibuka jalan aksesnya), Sumatera Utara ini masih mencari yang jalan tadi karena juga hari ini tadi masih hujan. Tapi kalau ramalan BMKG, Siklon Tropis Senyar itu sudah habis hari ini. Berarti, angin sama hujan itu harusnya sudah selesai. Tapi kita tetap harus antisipasi dan tentunya kita bisa turun untuk membuka jalan yang longsor-longsor sama ini mudah-mudahan bisa dibuka,” ujar Diana.

    (shc/eds)

  • Pariaman Banjir Lagi Setelah 40 Tahun Aman, Apa Penyebabnya?

    Pariaman Banjir Lagi Setelah 40 Tahun Aman, Apa Penyebabnya?

    Jakarta –

    Pemerintah terus menggencarkan aksi tanggap darurat terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Padang Pariaman menjadi salah satu wilayah terdampak banjir, setelah lebih dari 40 tahun aman.

    Ada lebih dari 9 kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang dilanda bencana banjir mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Banjir di Sumatera menjadi salah satu bencana terparah yang terjadi di Indonesia tahun 2025 ini.

    “Kemarin saya dengar dari, misalnya Padang Pariaman, di situ sudah 40 tahun nggak pernah ada banjir. Tapi sekarang ada banjir kayak gitu,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Diana mengaku, sebelumnya ia sempat berdiskusi dengan Pakar Geologi UGM yang juga Eks Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, tentang bencana banjir di Sumatera ini. Diduga bahwa penyebab utama banjir ini ialah faktor alam.

    Sebab, dalam beberapa hari ke belakang ini intensitas hujan di kawasan tersebut terbilang sangat tinggi. Selain itu, juga disoroti tentang masalah tata ruang di Pulau Sumatera.

    “Karena hujan yang terus menerus selama empat hari. Ini alam, tetapi salah satu juga yang menjadi penyebab adalah masalah tata ruang ya. Tata ruang alih fungsi, yang mungkin dulunya ini berubah menjadi lahan yang permukiman dan sebagainya, atau lahan dipakai untuk apa, itu yang menyebabkan banjir. Itu saya mengutip Bu Dwikorita,” ujar Diana.

    Diana sendiri belum dapat memastikan berapa jumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Sebab, data tersebut masih terus berkembang, seiring dengan proses identifikasi yang dilaksanakan oleh balai setempat, adan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bantuan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

    “Masih berproses ya ada, tapi bertambah-bertambah terus tadi barusan saya rapat dengan teman-teman balai jam 10 tadi saya rapat dan itu, bu ini tambah lagi bu ini tambah lagi mungkin belum final ya kami sedang melakukan identifikasi. Kami punya catatannya, tapi ini berubah terus berubah terus,” katanya.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sendiri telah mengirimkan sejumlah alat berat ke lokasi-lokasi terdampak bencana. Alat tersebut difungsikan salah satunya untuk membuka akses untuk mempercepat mobilitas bantuan.

    Diana merincikan, setidaknya total ada sebanyak 20 unit alat berat yang dikirimkan ke Aceh, lalu 21 alat berat ke Sumatera Utara, dan 15 alat berat ke Sumatera Barat. Alat berat itu dikirimkan ke lokasi-lokasi yang sudah bisa terjangkau.

    “Alat berat ini yang semuanya sudah ada di lokasi yang sudah terjangkau. Tapi yang belum (akses tertutup banjir), menunggu sampai surut banjirnya. Juga kami sedang upayakan juga untuk (semua alat berat dan bantuan)sampai ke sana, ada yang masih kurang dan sebagainya kami upayakan karena ini darurat ya harus secepat,” tegas Diana.

    (shc/eds)

  • Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan akses jalur darat hingga jaringan telekomunikasi masih mengalami gangguan akibat banjir di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

    Laporan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya tiga provinsi menghadapi banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat dengan masing-masing provinsi mencatat lebih dari 10 kabupaten kota terdampak bencana alam tersebut.

    “Khusus di Aceh, Sumatra Utara, jalur transportasi, jalur komunikasi belum lancar, sehingga itu dulu yang pertama bisa dipastikan normal. Terutama jalur transportasi darat yang masih banyak tertutup,” katanya melalui siaran video resmi, Jumat (28/11/2025).

    Beberapa wilayah yang mengalami hambatan akses seperti jalur darat antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanulis Tengah yang dilaporkan tertutup longsor.

    Kemudian, terputusnya beberpa jembatan seperti di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Aceh menyebabkan akses transportasi Medan – Banda Aceh lumpuh total.

    Sementara di Sumatra Barat tercatat wilayah Padang Pariaman dan Kota Padang mengalami dampak terparah banjir dan longsor.

    Selain berfokus pada pemulihan jalur transportasi, akses komunikasi dan distribusi logistik, BNPB juga memanfaatkan angkutan udara untuk menyalurkan logistik ke daerah terisolasi.

    “Selain itu, ada dua pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Satu di Sumatra Utara dan satu di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon tidak bisa sehingga operasi modifikasi cuaca ini difokuskan pada titik-titik untu penanganan darurat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti.

    Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

    Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

    “Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi,” kata Diana dalam keterangan resmi BNPB.

  • Otorita Pantura Godok Pembangunan Proyek Giant Sea Wall, Ini Bocorannya

    Otorita Pantura Godok Pembangunan Proyek Giant Sea Wall, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Otorita Pengelola (BOP) tanggul laut Pantura tengah mempercepat penyelesaian rencana konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang akan membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Dalam informasi terbarunya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan BOP Pantura terkait dengan realisasi sejumlah program yang bakal dicanangkan.

    Diana mengungkap, BOP Pantura telah mengajukan permohonan penugasan pegawai Kementerian PU yang nantinya akan ikut serta mengeksekusi pembangunan Giant Sea Wall di Pantura.

    “Beliau [Wakil Ketua II BOP Pantura Jawa] meminta ada beberapa personel dari Kementerian PU. Saat ini masih bersurat dengan beliau dan kita diskusikan siapa [yang akan ditugaskan], dan saya bertanya kebutuhannya apa saja,” kata Diana saat ditemui di kantornya, Jumat (21/11/2025).

    Diana menambahkan, sebagai lembaga baru, dalam melaksanakan tugasnya BOP Pantura akan menjalin koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) lain. Hal itu dilakukan demi mendorong realisasi program sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer (Km) akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

    Dalam penjelasannya, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah, khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

    “Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan,” jelasnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Kabinet Merah Putih di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tidak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

    Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif.

    “Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga di situ [Pantura Jawa] harus kita selamatkan,” pungkasnya.

  • 16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    16 Km Kawasan Sungai Ciliwung Belum Dibenahi

    Jakarta –

    Pemerintah akan melanjutkan pekerjaan Normalisasi Ciliwung di tahun depan. Dari total 33 kilometer (km), masih ada sekitar 16 km kawasan Sungai Ciliwung yang belum dibenahi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan segera melanjutkan program normalisasi Sunngai Ciliwung dan Kali Krukut dalam rangka menekan kemacetan yang terjadi di Jakarta.

    “Kami laporkan, dalam tahun depan kami akan melanjutkan pekerjaan normalisasi Ciliwung yang belum terselesaikan dan Kali Krukut karena memang dua sungai inilah yang memberikan kontribusi kemacetan yang ada di Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya di sempadan Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Secara keseluruhan, pekerjaan Normalisasi Ciliwung memiliki panjang keseluruhan 33 km. Dari jumlah tersebut, yang baru dikerjakan sebanyak 17 km sehingga masih tersisa 16 km lagi.

    Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PU tengah menyusun skema kerja sama dalam rangka melakukan Normalisasi Ciliwung. Pemprov DKI Jakarat punya tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan. Sedangkan Kementerian PU sendiri nantinya yang bertugas untuk membangun tanggulnya.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya berupaya untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Namun untuk mulai membangun tanggul, Kementerian PU mesti terlebih dulu menunggu pemda menyelesaikan pembebasan lahan.

    “16 km itu kan sudah kita lakukan sejak kemarin. Dari 33 (km), kita sekarang udah 17 (km). Nanti kita bertahap, nah ini mudah-mudahan bisa kita lakukan,” kata Diana, dalam kesempatan terpisah.

    Proses pembebasan lahan sendiri sudah mulai dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ditargetkan prosesnya bisa rampung pada awal 2026. Selain itu, Pemprov DKI juga segera melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 km.

    “Targetnya sih harus selesai secepatnya lah ya. Ini pokoknya tergantung dari pembebasan lahannya. Nggak bisa (selesai 2026), DKI Jakarta baru bebaskan 2026. 2027 kita baru masuk,” ujarnya.

    DKI Siapkan Anggaran Rp 232 M

    Selaras dengan rencana melanjutkan program Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 232 miliar untuk pembebasan lahan. Setidaknya DKI Jakarta punya tanggung jawab untuk membantu pembebasan lahan dua kelurahan, antara lain Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Pangadegan.

    “Di Cililitan sendiri total ada 37 bidang tanah dengan anggaran disiapkan Rp 111 miliar,” ujar Pramono.

    Sedangkan di Kelurahan Pangadegan ada 54 bidang, dengan anggaran yang dialokasikan, diestimasikan kurang lebih Rp 121 miliar. Secara akumulasi, total anggaran yang disiapkan Pramono mencapai Rp 232 miliar.

    Normalisasi Kali Krukut

    Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI juga berencana akan melakukan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 km. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan kawasan Kemang dan sekitarnya dari banjir yang kerap melanda saat musim hujan.

    Menurut Pramono, banjir di Jakarta sudah sangat mengganggu, bahkan di beberapa kesempatan banjir bisa mencapai pinggang orang dewasa. Kawasan Kemang sendiri menjadi salah satu yang paling sering terdampak banjir dari Kali Krukut saat musim hujan.

    “Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan, maka daerah Kemang, Kemang Village, Kem Chicks (supermarket), dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu,” kata Pramono.

    (shc/eds)

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah yang terbit dan bangunan berdiri di atas sempadan sungai hingga waduk Jabodetabek.

    “Nanti kami akan cek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan di situ, kami batalkan karena itu di atas sempadan sungai. Akan kami cek ada berapa bangunan gedung, kami minta pemda untuk membatalkan,” ujar Nusron usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu, 29 Oktober.

    Apalagi berdasarkan peraturan, sempadan sungai maupun waduk merupakan ruang gerak air, sehingga tidak boleh ada bangunan di atasnya.

    Saat ini, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU tengah mengharmonisasi peraturan terkait pemanfaatan sempadan sungai.

    Harmonisasi peraturan tersebut ditargetkan rampung sebelum musim banjir pada Januari dan Februari 2026.

    “Dari aspek dimensi tata ruang, aspek dimensi survei dan pemetaan tanah maupun endingnya adalah penerbitan sertifikat dan pendaftaran tanah. Ini harus seragam dulu, supaya ke depan tidak terjadi masalah,” katanya.

    Setelah itu, pemerintah akan melakukan audit tata ruang, audit sertifikat tanah dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai yang berpotensi banjir, untuk kemudian ditertibkan.

    Beberapa sungai yang menjadi langganan banjir di Jabodetabek, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cikeas dan Sungai Citarum.

    “Ini mumpung banjirnya masih jauh, kami antisipasi dari sekarang,” pungkasnya.

  • Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    Nusron Perintahkan Pemda Batalkan Sertifikat Tanah di Atas Sempadan Sungai hingga Waduk

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak sertifikat tanah yang terbit dan bangunan berdiri di atas sempadan sungai hingga waduk Jabodetabek.

    “Nanti kami akan cek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan di situ, kami batalkan karena itu di atas sempadan sungai. Akan kami cek ada berapa bangunan gedung, kami minta pemda untuk membatalkan,” ujar Nusron usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu, 29 Oktober.

    Apalagi berdasarkan peraturan, sempadan sungai maupun waduk merupakan ruang gerak air, sehingga tidak boleh ada bangunan di atasnya.

    Saat ini, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU tengah mengharmonisasi peraturan terkait pemanfaatan sempadan sungai.

    Harmonisasi peraturan tersebut ditargetkan rampung sebelum musim banjir pada Januari dan Februari 2026.

    “Dari aspek dimensi tata ruang, aspek dimensi survei dan pemetaan tanah maupun endingnya adalah penerbitan sertifikat dan pendaftaran tanah. Ini harus seragam dulu, supaya ke depan tidak terjadi masalah,” katanya.

    Setelah itu, pemerintah akan melakukan audit tata ruang, audit sertifikat tanah dan audit bangunan di sepanjang sempadan sungai yang berpotensi banjir, untuk kemudian ditertibkan.

    Beberapa sungai yang menjadi langganan banjir di Jabodetabek, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cikeas dan Sungai Citarum.

    “Ini mumpung banjirnya masih jauh, kami antisipasi dari sekarang,” pungkasnya.

  • Kementerian PU bergerak cepat dalam penanganan banjir di Semarang

    Kementerian PU bergerak cepat dalam penanganan banjir di Semarang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dalam melakukan penanganan banjir di Semarang, termasuk melakukan pemasangan pompa-pompa air.

    “Untuk banjir ini, kami Kementerian PU sudah melakukan penanganan darurat. Kami sudah memasang pompa-pompa yang ada di sana,” ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Jakarta, Rabu.

    Menurut Diana, penanganan banjir dilakukan di Semarang, Genuk, Sultan Agung dan Kaligawe yang mengalami hujan terus-menerus.

    “Totalnya itu ada 30 untuk pompa-pompa di sana,” katanya.

    Diana mengatakan banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan juga banjir rob mengingat permukaan laut di Semarang sudah naik.

    “Karena hujannya juga cukup deras dan lama sehingga genangan yang kemarin itu sudah turun tapi naik lagi. Selain itu juga dikarenakan oleh banjir rob, dan banjir rob itu terjadi karena memang permukaan air lautnya naik,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus melakukan langkah cepat dan terintegrasi dalam mengatasi penurunan genangan banjir yang melanda wilayah Tenggang dan Sringin, Kota Semarang, Jawa Tengah.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Dwi Purwantoro mengatakan telah menginstruksikan untuk mempercepat upaya penanganan banjir.

    Adapun langkah-langkah strategis yang diambil, salah satunya dengan mempercepat pengadaan dan optimalisasi pompa yang sudah ada di lapangan. Sebanyak 27 unit pompa mobile telah dikerahkan ke lokasi banjir, termasuk bantuan mobile Pump dari berbagai BBWS, seperti BBWS Brantas, BBWS Bengawan Solo, BBWS Cimanuk Cisanggarung.

    Kemudian dari BBWS Serayu Opak, dan BBWS Ciliwung Cisadane. Pompa tambahan juga datang dari Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Pemkot Semarang.

    Selain itu, menindaklanjuti instruksi tersebut, BBWS Pemali Juana telah mempercepat proses peningkatan (upgrading) pompa di dua rumah pompa utama, yakni Rumah Pompa Tenggang dengan kapasitas 12 m³/detik dan Rumah Pompa Sringin dengan kapasitas 10 meter kubik per detik (m³/detik), yang ditargetkan selesai pada awal November 2025.

    Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah pantai utara Jawa, termasuk Semarang, melalui kombinasi antara peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan pengelolaan tata air yang adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrem.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU Audit 80 Ponpes yang Tengah Bangun Gedung

    Kementerian PU Audit 80 Ponpes yang Tengah Bangun Gedung

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melakukan audit terhadap sejumlah pondok pesantren (ponpes) yang sedang melaksanakan pembangunan gedung.

    “Saat ini Kementerian PU melakukan audit terlebih dahulu terhadap ponpes-ponpes yang sedang membangun,” ujar Diana seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Diana, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kelayakan dan keselamatan bangunan di lingkungan ponpes. Hingga kini, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU telah mengidentifikasi 80 ponpes di berbagai daerah.

    “Ada 80 pondok pesantren yang sudah diidentifikasi oleh tim Direktorat Jenderal Cipta Karya,” tambahnya.

    Audit dilakukan untuk menilai keandalan struktur bangunan, terutama pada ponpes yang memiliki usia bangunan lebih dari 100 tahun, berlantai empat, dan menampung lebih dari 1.000 santri. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup penambahan atau perluasan bangunan di dalam kompleks pesantren.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan audit tersebut dengan mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya di seluruh Indonesia.

    Selain melakukan audit, Kementerian PU juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi melalui program Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil. Program ini diikuti para santri agar memiliki keterampilan dasar di bidang konstruksi maupun teknik sipil.

    Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar para santri memiliki kemampuan praktis dalam pembangunan di lingkungan pesantren, termasuk aspek keselamatan kerja dan keterampilan dasar bangunan.