Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Istana: IKN Jadi Ibu Politik di 2028, Paling Lambat 2029

    Istana: IKN Jadi Ibu Politik di 2028, Paling Lambat 2029

    ERA.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Setelah itu, pusat pemerintahan baru bisa pindah dari Jakarta ke IKN.

    “Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” kata Hasan kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Dia mengatakan, kepindahan pusat pemerintahan ke IKN baru bisa dilakukan apabila kantor-kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berfungsi.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan.

    Saat ini pemerintah terus melanjutkan pembangunan IKN.

    “Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan,” kata Hasan.

    Sebagai informasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7 persen. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8 persen , progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1 persen, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9 persen. 

  • Paling Lambat 2029 IKN Sudah Bisa Jadi Ibu Kota Politik

    Paling Lambat 2029 IKN Sudah Bisa Jadi Ibu Kota Politik

    loading…

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Foto/Humas Otorita IKN

    JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto . Hasan mengungkapkan bahwa paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.

    “Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Hasan juga menanggapi rencana Presiden Prabowo yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyebut bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN akan memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ungkapnya.

    Diketahui, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Diana, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Diana juga mengukapkan bahwa Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

    Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    “Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujarnya.

    (rca)

  • Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

    Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (10/12/2024).

    Diana menyebut, berdasarkan arahan Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

    Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

    Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

    Batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.

    Batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun progres pembangunanya sebesar 27,9 persen.

    Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat.

    Infrastruktur tersebut, kata Diana, di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya juga menjadi prioritas.

    “Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujar Diana.

    Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

    “Infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis.

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.”

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

     

  • Otorita Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun untuk Bangun IKN di 2025 – Page 3

    Otorita Minta Tambahan Dana Rp 8,1 Triliun untuk Bangun IKN di 2025 – Page 3

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

  • Basuki-Menteri PU Bahas Kelanjutan Proyek IKN di Pemerintahan Prabowo

    Basuki-Menteri PU Bahas Kelanjutan Proyek IKN di Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi terkait di Kantor OIKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Rapat ini membahas Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti danPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja tiba pukul 13.54 WIB.

    Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba pukul 14.04 WIB, dan ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa rapat tersebut membahas bagaimana kelanjutan pemerintahan Prabowo dalam membangun IKN.

    Di mana pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian PPN/Bappenas) agar IKN harus segera dilaksanakan.

    “Jadi hari ini saya hanya mendengarkan, nggak ada putusan apa-apa. Hanya mendengarkan terkait untuk 5 tahun ke depan ini IKN harus apa?,” katanya.

    Ia mengatakan, ada 5 statement pemerintah Indonesia yang menguatkan IKN untuk segera diselesaikan. Pertama, pernyataan Presiden Prabowo pada event G20 yang menyampaikan harus dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

    Kedua, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    “Walaupun ini pemindahannya menunggu keputusan presiden,” katanya.

    Kemudian adanya target Presiden untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa ia telah diinstruksikan hntuk segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan judikatif.

    “Jadi 5 itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • 5 Alasan Prabowo Wajib Tuntaskan IKN: Ubah Status Jakarta jadi DKJ – Page 3

    5 Alasan Prabowo Wajib Tuntaskan IKN: Ubah Status Jakarta jadi DKJ – Page 3

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

    “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

    “Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    ASN Ikut Pindah

    Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

  • Proyek IKN Disebut Bakal Molor, Basuki Buka Suara

    Proyek IKN Disebut Bakal Molor, Basuki Buka Suara

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan IKN dan tidak akan ada potensi perlambatan dalam pembangunan IKN meskipun ada program prioritas swasembada pangan.

    “Nggak (ada potensi perlambatan pembangunan IKN). Tidak tau ya kalau di KemenPU,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Basuki mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga yudikatif dan legaslatif di IKN. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo ketika ia dilantik.

    Adapun saat ini pihaknya telah mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun pada 2025 ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan guna menyelesaikan arahan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Adapun saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 sebanyak Rp 6,3 triliun.

    “Dipa kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” katanya.

    Ditempat yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa Kementerian PU akan terus melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

    “Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini. Ya kita tetap melaksanakan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan IKN tidak bisa 100% sesuai jadwal atau on track. Hal ini disebabkan pemerintah saat ini punya fokus yang lebih besar yakni swasembada pangan.

    “Pengaruh lambat sekali ya nggak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah (target penyelesaian). Prioritasnya aja mungkin (yang sedikit berubah),”kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Menurutnya, anggaran pemerintah saat ini yang terbatas, membuat fokus pemerintah saat ini lebih kepada program-program besar seperti swasembada pangan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari jalan tentang pendanaannya.

    “On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas.Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujarnya.

    Simak video ‘Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura, Bahas Investasi IKN’:

    (rrd/rrd)

  • Penanganan Darurat Banjr dan Longsor Sukabumi Diproyeksikan Selesai dalam 2 Pekan – Halaman all

    Penanganan Darurat Banjr dan Longsor Sukabumi Diproyeksikan Selesai dalam 2 Pekan – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menargetkan penanganan tanggap darurat pasca-bencana banjir dan longsor di Sukabumi akan rampung dalam dua pekan.

    Penanganan tanggap darurat difokuskan untuk membuka akses penyaluran logistik, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

    Diana meninjau sejumlah titik lokasi bencana di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Palabuhan Ratu Sukabumi, yang merupakan hilir Sungai Cipalabuhan. Sabtu (7/12/2024).

    Diana mengatakan Sungai Cipalabuhan terjadi pendangkalan dan akan dilakukan pengerukan sedimen oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Ditjen Sumber Daya Air

    Jika tidak dikeruk, ketika hujan turun dengan lebat bisa terjadi banjir lagi. Pada akhir tahun ini, hujan deras dengan intensitas tinggi diprediksi turun sampai Januari 2025.

    Hingga Kamis (5/12/2024) pukul 19.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi total dua orang. Sebanyak 10 jembatan terputus. (BNPB)

    “Kita antisipasi supaya tidak meluap dan sungai tersebut harus dikeruk,” kata Diana dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (8/12/2024).

    Saat ini BBWS Citarum telah memobilisasi 1 unit excavator dan dump truck dan sedang melakukan pengerukan sedimen Sungai Cipalabuhan sepanjang 200.

    BBWS Citarum juga sedang melakukan pemasangan geobag berbagai ukuran di sungai Cipalabuan dengan total panjang sekitar 100 meter untuk penanganan tebing kritis dan luapan sungai.

    Selain itu juga telah diturunkan 1 unit mini excavator serta pompa Alkon untuk membantu membersihkan 1 unit puskesmas di Pelabuhan Ratu serta mengembalikan aliran sungai Ciracas yang merupakan anak Sungai Cipalabuhan.

    Untuk sungai lainnya akan segera ditangani darurat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten setelah akses jalannya bisa dilalui.

    Dia juga mengecek ruas Jalan Nasional ruas Cikembang-Bagbagan-Batas Banten dan ruas Jalan Bagbagan-Jampang Kulon di mana terjadi 44 titik pohon tumbang, tanah longsor, dan jalan retak.

    Saat ini sudah selesai dikerjakan pembersihan material longsor, penanganan pohon tumbang, dan penanganan darurat tanah longsor dengan ditutup terpal untuk menahan air.

    “Sudah ada 37 titik sudah fungsional dari 44 titik tadi, sisanya 7 titik belum fungsional karena karena akses belum terbuka,” ujar Diana.

    Mobilisasi alat berat telah dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat.

    BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat mengerahkan 15 alat berat tersebar di titik-titik penanganan

    Alat berat itu antara lain wheel loader 1 unit, excavator 4 unit, dump truk 3 unit, pick up 1 unit, mini excavator 2 unit, backhoe loader 2 unit, dan self loader 2 unit.

    Upaya ini pun melibatkan sekitar 35 orang tenaga Padat Karya yang tersebar sepanjang 92 km.

    Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi

    Diana mengatakan pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak juga penting.

    Saat ini, Satuan Tugas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, Ditjen Cipta Karya telah melakukan assessment kebutuhan sarana dan prasana (sarpras) yang dibutuhkan sejak 4 Desember 2024.

    Mobilisasi Sarpras dikerahkan di Posko Yayasan Al Hikmah sebanyak 3 unit Toilet Portable dan 2 unit Hidran Umum Kapasitas 2000 liter.

    Kemudian juga 1 unit Biority Septictank Kapasitas 1000 liter, 2 unit tenda ukuran 4 x 3,25 meter dan 2 unit tenda ukuran 6 X 12 meter.

    Selain itu juga membantu 100 batang pipa PVC ukuran 8 inch sepanjang 504 meter untuk membantu jaringan JDU Perumdam yang terputus dan sudah tidak beroperasi selama 3 hari.

    Penanganan Permanen

    Diana mengatakan saat ini pihaknya fokus dalam penanganan tanggap darurat yang diharapkan selesai dalam dua pekan.

    Diana menyebut penanganan secara permanen membutuhkan waktu karena harus digambar dulu perencanaannya, butuh lelang, dan sebagainya.

    “Tetapi sementara ini sudah kita tangani semua, baik itu jalan, Sungai, air minum, maupun toilet, saya pikir tidak masalah,” ucap Diana.

     

     

  • Penanganan Darurat Usai Banjir dan Longsor di Sukabumi Rampung 2 Pekan – Page 3

    Penanganan Darurat Usai Banjir dan Longsor di Sukabumi Rampung 2 Pekan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti target penanganan darurat setelah musibah banjir dan longsor di Sukabumi selesai dalam waktu dua pekan. Target itu ditetapkan usai dirinya meninjau penanganan setelah bencana di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024).

    Titik pertama kunjungan berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Ratu Sukabumi yang merupakan hilir Sungai Cipalabuhan. Diana mengatakan Sungai Cipalabuhan terjadi pendangkalan. Sehingga dilakukan pengerukan sedimen oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Ditjen Sumber Daya Air. 

    “Karena kalau tidak dikeruk ketika hujan turun dengan lebat bisa banjir lagi, dan ini akhir tahun prediksinya sampai Januari akan terjadi hujan yang deras dan intensitas tinggi. Sehingga kita antisipasi supaya tidak meluap dan sungai tersebut harus dikeruk,” kata Diana.

    Saat ini, BBWS Citarum telah memobilisasi 1 unit excavator dan dump truck, dan sedang melakukan pengerukan sedimen Sungai Cipalabuhan sepanjang 200. Juga pemasangan geobag berbagai ukuran di sungai Cipalabuan dengan total panjang sekitar 100 meter untuk penanganan tebing kritis dan luapan sungai.

    Selain itu, juga telah diturunkan 1 unit mini excavator serta pompa Alkon untuk membantu membersihkan 1 unit puskesmas di Pelabuhan Ratu, serta mengembalikan aliran sungai Ciracas yang merupakan anak Sungai Cipalabuhan. Sementara untuk sungai-sungai lainnya akan segera ditangani darurat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten, setelah akses jalannya bisa dilalui.

    Titik kunjungan kedua ditujukan pada ruas Jalan Nasional ruas Cikembang-Bagbagan-Batas Banten, dan ruas Jalan Bagbagan-Jampang Kulon. Pada kedua ruas tersebut terdapat 44 titik pohon tumbang, tanah longsor, dan jalan retak.

    “Saat ini sudah selesai dikerjakan pembersihan material longsor, penanganan pohon tumbang, dan penanganan darurat tanah longsor dengan ditutup terpal untuk menahan air. Sudah ada 37 titik sudah fungsional dari 44 titik tadi, sisanya 7 titik belum fungsional karena karena akses belum terbuka,” terang Diana. 

  • 44 Titik Terdampak Banjir & Longsor di Sukabumi, Wamen PU: 7 Belum Tertangani

    44 Titik Terdampak Banjir & Longsor di Sukabumi, Wamen PU: 7 Belum Tertangani

    Bisnis.com, PALABUHANRATU – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap terdapat 44 titik terdampak banjir dan longsor di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

    Hal itu disampaikannya usai melakukan peninjauan pascabanjir dan longsor yang menimpa wilayah Sukabumi pada Rabu (4/12/2024) akibat curah hujan ekstrem hingga menyebabkan sungai-sungai di Kabupaten Sukabumi meluap dan menggenangi daerah sekitar. 

    “Kemarin [usai banjir dan longsor jalannya sampai] tertutup, dari 44 titik yang terjadi penurunan longsor tadi, ada 7 [titik] yang belum bisa kita tangani,” jelasnya saat ditemui di Jalan Nasional Sukabumi, Sabtu (7/12/2024).

    Lebih lanjut, Diana mengungkap kerugian yang ditanggung akibat banjir dan longsor tersebut nilainya tak mencapai Rp1 miliar. Akan tetapi, penanganan tetap dilakukan sesiaga mungkin untuk menghindari perluasan area longsor yang dapat memperluas dampak kerugian tersebut.

    Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI jakarta – Jawa Barat Sjofva Rosliansjah memerinci setidaknya jalan nasional sepanjang 92 kilometer (km) terdampak musibah tersebut.

    Adapun, sebagai langkah penanganan Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 35 tenaga kerja padat karya ditambah pengerahan tim penanganan dari para penyedia jasa.

    “Ada sekitar 35 [tenaga kerja padat karya] yang tersebar ditambah dari penyedia jasa juga ada. Bertanggung jawab [menangani] sekitar 92 km,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, banjir di wilayah Sukabumi itu menyebabkan terendamnya beberapa area perkampungan, jalan, fasilitas ibadah dan pendidikan serta terputusnya jembatan gantung.

    Sejalan dengan hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmen Kementerian PU dalam penanganan bencana alam di Sukabumi ini.

    Salah satunya yakni melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang telah mengirimkan satu unit ekskavator type PC 200 untuk mendukung penanganan banjir serta menyediakan 500 lembar geobag untuk pengendalian banjir sementara. 

    Kemudian, Kementerian PU juga melakukan koordinasi intensif dilakukan dengan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta pihak kecamatan dan desa di lokasi terdampak untuk memastikan penanganan yang terintegrasi. 

    Adapun, identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran sungai Cibuni, Cikaso, dan Cimandiri.

    “Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir dan longsor di Sukabumi,” kata Dody.