Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Sambut peringatan Konferensi Asia Afrika ke-70, Gedung Merdeka direvitalisasi

    Sambut peringatan Konferensi Asia Afrika ke-70, Gedung Merdeka direvitalisasi

    Selasa, 14 Januari 2025 13:36 WIB

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kiri) didampingi Wamen PU Diana Kusumastuti (kanan) meninjau proses revitalisasi Gedung Merdeka saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). Dalam kunjungan kerjannya, Menteri Luar Negeri berkesempatan untuk meninjau proses revitalisasi Gedung Merdeka serta meninjau Museum Konferensi Asia Afrika sebagai salah satu kesiapan untuk menyambut peringatan Konferensi Asia Afrika ke-70 pada April mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt.

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) melihat maket proses revitalisasi Gedung Merdeka saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025). Dalam kunjungan kerjannya, Menteri Luar Negeri berkesempatan untuk meninjau proses revitalisasi Gedung Merdeka serta meninjau Museum Konferensi Asia Afrika sebagai salah satu kesiapan untuk menyambut peringatan Konferensi Asia Afrika ke-70 pada April mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt.

  • Begini Cerita Wamen PU soal Pembangunan IKN jadi Istimewa

    Begini Cerita Wamen PU soal Pembangunan IKN jadi Istimewa

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan alasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur begitu istimewa. Dia menceritakan bagaimana pihaknya mewujudkan ibu kota baru tersebut sebagai forest city dan liveable city.

    Diana menyebut, pembangunan IKN dari awal sampai saat ini memiliki perjalanan panjang. Awalnya, saat itu pihaknya hanya diminta untuk membuat model IKN, lalu dilakukan sayembara konsep desain hingga ditentukan pemenangnya dan mulai dilakukan pembangunan.

    “Burung Garuda akhirnya didesain oleh Pak Nyoman Nuarta. Kemudian dibantu tidak hanya Pak Nyoman, tapi tim arsiteknya,” ujar Diana seperti dikutip dari unggahan video di akun Instagram resmi @kementerianpu, Sabtu, 18 Januari.

    Diana menjelaskan alasan desain Istana berbentuk Garuda karena presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi) ingin istana yang mempunyai ciri khas Indonesia. Tidak hanya istana presiden, desain untuk istana wakil presiden, kantor legislatif, yudikatif dan kompleks peribadatan juga disebut sudah ditentukan.

    “Akhirnya kami bersama-sama dengan Bappenas, dengan kementerian. Dulu kami juga sebagai ketua Pokja untuk pembangunan infrastruktur dengan Bappenas. Akhirnya, kami bareng-bareng untuk PU yang mengawali melakukan pembangunan. Pembangunan itu sampai sekarang kami awali dengan istana,” tuturnya.

    Sebelum dilakukan pembangunan Istana, Diana mengingatkan lagi bahwa sempat dilakukan semacam upacara untuk mengumpulkan tanah dan air dari 34 provinsi. Kemudian dikuburkan semuanya di titik nol IKN.

    “Ini nanti tetap akan menjadi suatu awal pertanda untuk pembangunan IKN,” jelas dia.

    Dia pun memastikan pembangunan IKN sampai saat ini masih terus berproses. Selain Istana, dilakukan pembangunan untuk kantor menko-menko.

    “Menko-menko ini yang nantinya akan sharing office. Kalau dulu hanya empat, sekarang ada tujuh. Dari empat ini, kami sudah bangun dan mudah-mudahan selesai di tahun ini,” pungkasnya.

  • Bukan Dihentikan, Prabowo Bakal Serahkan Sebagian Proyek Infrastruktur ke Swasta, Ini Alasannya – Halaman all

    Bukan Dihentikan, Prabowo Bakal Serahkan Sebagian Proyek Infrastruktur ke Swasta, Ini Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak bakal menghentikan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

    Namun, Prabowo mengatakan sebagian proyek bakal dilimpahkan ke pihak swasta demi memberikan peran lebih dalam pembangunannya.

    “Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan, saya merubah. Infrastruktur sebagian besar akan saya serahkan swasta untuk membangun,” katanya di Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin Indonesia) di Jakarta, Kamis (16/1/2025), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

    Prabowo mengungkapkan alasannya untuk melimpahkan sebagian proyek infrastruktur ke pihak swasta karena mereka dianggap memiliki kerja efisien hingga berpengalaman.

    Dia pun membeberkan beberapa infrastruktur yang bakal dilimpahkan ke pihak swasta seperti jalan tol hingga bandara.

    “Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara saya serahkan, swasta silahkan bergerak semuanya,” katanya.

    “Pada prinsipnya, nanti pemerintah akan fokus pada hal-hal penting dan inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya “Tapi yang bisa dikerjakan oleh swasta, harusnya swasta berkembang, swasta yang bekerja,” tukas Prabowo.

    Menteri PU Sebut Prabowo Fokus Pembangunan Infrastruktur yang Dibutuhkan Masyarakat

    Sebelumnya, bantahan terkait Prabowo bakal menghentikan pembangunan infrastruktur juga disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

    “Sebenarnya enggak ada minta pembatasan. Pak Prabowo enggak pernah minta pembatasan tol, pembatasan bendungan, enggak ada,” kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada 27 Desember 2024 lalu.

    Dody menjelaskan bahwa yang dimaksud Prabowo adalah pentingnya fokus pada proyek-proyek pembangunan yang memang sangat dibutuhkan saat ini.

    Ia menyebut proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan yang memang benar-benar diperlukan masyarakat.

    “(Prabowo) cuman bilang, hari ini fokusnya apa. Kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, enggak apa-apa,” ujar Dody.

    Dalam setiap keputusan terkait proyek pembangunan, Dody mengungkap bahwa ia dan para menteri lain harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Prabowo.

    “Saya atau menteri terkait mesti ngomong, pak ini sangat-sangat diperlukan untuk rakyat karena itu lho, ABCDE, kalau enggak begini-begini lho pak. Beliau tahu,” ucap Dody.

    Prabowo Disebut Bakal Hentikan Pembangunan Jalan Tol

    Di sisi lain, ada pernyataan dari anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo yang menyebut bahwa Prabowo bakal menghentikan pembangunan jalan tol.

    Meski begitu, Sony memastikan bahwa proyek jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan feasability study (FS) akan tetap dilanjutkan.

    “Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak, yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” ucap Sonny dalam forum Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta pada 17 Desember 2024 lalu.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pernah mengatakan bahwa visi Prabowo adalah untuk mencapai swasembada pangan, energi, air dan hilirisasi. 

    Sehingga saat ini, pemerintah tengah mengupayakan program-program tersebut.

    “Berarti upaya-upayanya adalah kita memenuhi itu dulu semuanya,” ujar Diana saat ditemui di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bekasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (18/12/2024).

    Dirinya menegaskan, proyek infrastruktur seperti jalan tol, tidak menjadi prioritas pembangunan untuk saat ini. 

    “Kalau untuk jalan tol dan sebagainya mestinya langkahnya harus dikurangi dulu, kita fokuskan untuk yang itu dulu,” lanjut Diana.

    Namun, proyek jalan tol yang sudah terkontrak atau saat ini tengah dilelangkan tetap akan diselesaikan.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

  • Prabowo Bantah Minta Hentikan Proyek Infrastruktur: Saya Berikan Sebagian ke Swasta – Halaman all

    Prabowo Bantah Minta Hentikan Proyek Infrastruktur: Saya Berikan Sebagian ke Swasta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membantah telah menghentikan pembangunan proyek infrastruktur yang ada.

    Namun, ia mengatakan pembangunannya akan sebagian dialihkan ke swasta. Menurut dia, swasta banyak yang lebih paham.

    “Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta,” kata Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    “Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar. Saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta,” lanjutnya.

    Menurut Prabowo, pihak swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur.

    “Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Swasta silahkan bergerak semuanya,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta, perlu dikerjakan oleh pihak swasta.

    Sebagai informasi, permintaan Prabowo menghentikan pembangunan berbagai proyek infrastruktur baru, salah satunya jalan tol, diungkap oleh anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.

    Meski begitu, Sony memastikan bahwa proyek jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan feasability study (FS) akan tetap dilanjutkan.

    “Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak, yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” ucap Sonny dalam forum Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa (17/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti pernah mengatakan bahwa visi Prabowo adalah untuk mencapai swasembada pangan, energi, air dan hilirisasi.

    Sehingga saat ini, pemerintah tengah mengupayakan program-program tersebut.

    “Berarti upaya-upayanya adalah kita memenuhi itu dulu semuanya,” ujar Diana saat ditemui di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bekasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (18/12/2024).

    Dirinya menegaskan, proyek infrastruktur seperti jalan tol, tidak menjadi prioritas pembangunan untuk saat ini.

    “Kalau untuk jalan tol dan sebagainya mestinya langkahnya harus dikurangi dulu, kita fokuskan untuk yang itu dulu,” lanjut Diana.

    Akan tetapi, proyek jalan tol yang sudah terkontrak atau saat ini tengah dilelangkan tetap akan diselesaikan.

     

  • 47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    47 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada 2025

    JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

    “Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insyaallah,” kata Diana seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, dikutip Antara, Selasa 14 Januari.

    Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

    Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

    “Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

    Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

    “Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1).

    “Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

    OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

    “Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

    OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

    “Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

    Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

    Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono.

  • Siap-siap! Memorial Living Park Pidie Aceh Rencana Diresmikan Februari 2025

    Siap-siap! Memorial Living Park Pidie Aceh Rencana Diresmikan Februari 2025

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

    Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

    “Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari,” jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

    “Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau,” lanjutnya.

    Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.

    (Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

    “Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun,” kata Diana.

    Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

    Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

    Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” tutur Mugiyono.

    Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     
    Ada 29 unit rumah dibangun 

    Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. “Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan,” jelas Diana kepada tim Medcom.id.

    Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

    Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

    Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). 

    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.

    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.

    Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.
     
    Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.
     
    “Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari,” jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

    “Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau,” lanjutnya.
     
    Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.
     

    (Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
     
    “Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun,” kata Diana.
     
    Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.
     
    Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.
     
    Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025
     
    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” tutur Mugiyono.
     
    Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     

    Ada 29 unit rumah dibangun 

    Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. “Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan,” jelas Diana kepada tim Medcom.id.
     
    Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.
     
    Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     
    Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). 
     
    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.
     
    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.
     
    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.
     
    Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wamen PU Buka Suara Soal Proses Pembangunan 47 Tower Rusun ASN di IKN

    Wamen PU Buka Suara Soal Proses Pembangunan 47 Tower Rusun ASN di IKN

    Jakarta: Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti buka suara perihal proses pembangunan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengatakan sudah seluruhnya rampung.

    “Kan sudah selesai dibangun oleh teman-teman DJP (Direktorat Jenderal Pajak),” kata Diana kepada awak media saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2025.

    “Harusnya tahun ini sudah ada 47 unit ya. Insyaallah (April tahun ini sudah ada),” lanjut Diana.

    Untuk pembangunan sarana dan prasarana sendiri, Diana masih mengatakan akan tetap melanjutkan yang sudah dikerjakan. Namun, untuk pembangunan baru, akan diserahkan kepada Otoritas IKN. 

    Baca juga: Tantangan dan Skema Pembiayaan Reforestasi untuk Pariwisata Berkelanjutan

    “(Yang sudah proses) kita akan lanjutkan. Tapi yang baru-baru nanti akan ditangani Otorita IKN,” ungkapnya.

    Pembangunan 47 Tower Rusun ASN ini dibagi ke dalam 6 paket pekerjaan. 6 paket pekerjaan tersebut terdiri dari paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower, paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

    Sementara itu, Diana juga menyampaikan perihal persiapan sarana dan prasarana seperti gedung legislatif dan yudikatif. Ia mengatakan desain dasar sudah diberikan, tetapi juga perlu menyiapkan Detailed Engineering Design (DED).

    “Lagi disiapkan, kan harus menyiapkan DED-ya disiapkan juga. Harus menyiapakan DED juga harus disiapkan. Tapi untuk basic design kami sudah serahkan ya, basic designnya sudah disiapkan untuk teman-teman Otorita IKN,” imbuhnya.

    Jakarta: Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti buka suara perihal proses pembangunan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengatakan sudah seluruhnya rampung.
     
    “Kan sudah selesai dibangun oleh teman-teman DJP (Direktorat Jenderal Pajak),” kata Diana kepada awak media saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin, 13 Januari 2025.
     
    “Harusnya tahun ini sudah ada 47 unit ya. Insyaallah (April tahun ini sudah ada),” lanjut Diana.

    Untuk pembangunan sarana dan prasarana sendiri, Diana masih mengatakan akan tetap melanjutkan yang sudah dikerjakan. Namun, untuk pembangunan baru, akan diserahkan kepada Otoritas IKN. 
     
    Baca juga: Tantangan dan Skema Pembiayaan Reforestasi untuk Pariwisata Berkelanjutan
     
    “(Yang sudah proses) kita akan lanjutkan. Tapi yang baru-baru nanti akan ditangani Otorita IKN,” ungkapnya.
     
    Pembangunan 47 Tower Rusun ASN ini dibagi ke dalam 6 paket pekerjaan. 6 paket pekerjaan tersebut terdiri dari paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower, paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.
     
    Sementara itu, Diana juga menyampaikan perihal persiapan sarana dan prasarana seperti gedung legislatif dan yudikatif. Ia mengatakan desain dasar sudah diberikan, tetapi juga perlu menyiapkan Detailed Engineering Design (DED).
     
    “Lagi disiapkan, kan harus menyiapkan DED-ya disiapkan juga. Harus menyiapakan DED juga harus disiapkan. Tapi untuk basic design kami sudah serahkan ya, basic designnya sudah disiapkan untuk teman-teman Otorita IKN,” imbuhnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Apakah Pagar Laut Misterius akan Mengganggu Tanggul Laut? Wamen PU Buka Suara

    Apakah Pagar Laut Misterius akan Mengganggu Tanggul Laut? Wamen PU Buka Suara

    Jakarta: Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti buka suara terkait tanggul laut atau giant sea wall (GSW) apakah terganggu terkait hadirnya pagar laut misterius. Ia mengatakan masih meninjaunya.

    “Kita belum tahu ya kaitannya untuk apa, kalau kita untuk tanggul laut tetap kita akan lanjutkan sesuai rencana yang sudah kita inikan,” ungkap Diana saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.

    Sementara ini, Diana mengatakan bahwa pihak KemenPU belum melakukan tinjauan lapangan terkait hubungannya. Jadi, belum dapat dipastikan apakah tanggul laut terganggu oleh pagar laut atau tidak.

    “Kita belum cek sampai di lapangan,” katanya. Selain itu, proses tanggul laut sendiri masih dalam perencanaan dan persiapan dokumen-dokumen pendukung. Diana pun tidak menyampaikan lebih lanjut terkait proses dari tanggul laut ini

    “Iya baru sampai tahap perencanaan,” lanjutnya.

    Baca juga: Pagar Misterius Sepanjang 30 Km di Laut Tangerang, Pemerintah Tidak Tahu

    Apa itu tanggul laut atau giant sea wall?

    Tanggul laut atau giant sea wall adalah bagian dari pengembangan pesisir di Jakarta yang sebenarnya dimulai sejak 2014 dan diharapkan selesai pada 2025. Proyek pengembangan pesisir tersebut meliputi konstruksi dinding sepanjang pantai, bangunan penampung air, dan reklamasi lahan.

    Panjang dari tanggul laut ini adalah sekitar 46 kilometer. Sepanjang 13 kilometer pun sudah dibangun dan akan dilanjutkan sisanya oleh KemenPU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI).

    KemenPU sendiri mendapatkan jatah untuk membangun sepanjang 11 kilometer. Sementara itu, Pemprov DKI akan melanjutkan sepanjang 22 kilometer.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri pun juga turut berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pesisir Banten hingga Jawa Timur. Hal ini demi melindungi wilayah pesisir yang berpotensi tenggelam.

    Hingga saat ini, proses pembangunan tanggul laut masih terus berjalan. Besar anggaran pun belum dapat dipastikan jelas, tetapi pemerintah sedang mengkaji lebih dalam, termasuk membuka dokumen-dokumen studi kelayakan yang telah dibuat di pemerintahan lalu untuk mencari tahu langkah seperti apa yang perlu diambil.

    Jakarta: Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti buka suara terkait tanggul laut atau giant sea wall (GSW) apakah terganggu terkait hadirnya pagar laut misterius. Ia mengatakan masih meninjaunya.
     
    “Kita belum tahu ya kaitannya untuk apa, kalau kita untuk tanggul laut tetap kita akan lanjutkan sesuai rencana yang sudah kita inikan,” ungkap Diana saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.
     
    Sementara ini, Diana mengatakan bahwa pihak KemenPU belum melakukan tinjauan lapangan terkait hubungannya. Jadi, belum dapat dipastikan apakah tanggul laut terganggu oleh pagar laut atau tidak.

    “Kita belum cek sampai di lapangan,” katanya. Selain itu, proses tanggul laut sendiri masih dalam perencanaan dan persiapan dokumen-dokumen pendukung. Diana pun tidak menyampaikan lebih lanjut terkait proses dari tanggul laut ini
     
    “Iya baru sampai tahap perencanaan,” lanjutnya.
     
    Baca juga: Pagar Misterius Sepanjang 30 Km di Laut Tangerang, Pemerintah Tidak Tahu
     

    Apa itu tanggul laut atau giant sea wall?
     
    Tanggul laut atau giant sea wall adalah bagian dari pengembangan pesisir di Jakarta yang sebenarnya dimulai sejak 2014 dan diharapkan selesai pada 2025. Proyek pengembangan pesisir tersebut meliputi konstruksi dinding sepanjang pantai, bangunan penampung air, dan reklamasi lahan.
     
    Panjang dari tanggul laut ini adalah sekitar 46 kilometer. Sepanjang 13 kilometer pun sudah dibangun dan akan dilanjutkan sisanya oleh KemenPU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI).
     
    KemenPU sendiri mendapatkan jatah untuk membangun sepanjang 11 kilometer. Sementara itu, Pemprov DKI akan melanjutkan sepanjang 22 kilometer.
     
    Presiden Prabowo Subianto sendiri pun juga turut berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pesisir Banten hingga Jawa Timur. Hal ini demi melindungi wilayah pesisir yang berpotensi tenggelam.
     
    Hingga saat ini, proses pembangunan tanggul laut masih terus berjalan. Besar anggaran pun belum dapat dipastikan jelas, tetapi pemerintah sedang mengkaji lebih dalam, termasuk membuka dokumen-dokumen studi kelayakan yang telah dibuat di pemerintahan lalu untuk mencari tahu langkah seperti apa yang perlu diambil.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wamen PU: 47 tower ASN di IKN ditargetkan rampung 2025

    Wamen PU: 47 tower ASN di IKN ditargetkan rampung 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

    “Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insya Allah,” kata Diana ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

    Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

    “Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

    Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

    “Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1).

    “Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

    OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

    “Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

    OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

    “Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

    Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

    Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten.

    “Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan),” kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

    Namun, saat ditanya mengenai apakah pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut akan mempengaruhi pembangunan tanggul laut raksasa, Diana mengaku belum mengetahui detilnya.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya belum melakukan tinjauan langsung ke lokasi pemagaran di laut tersebut.

    “Ya kan kita belum tahu (pemagaran laut 30,16 km) kaitannya itu untuk apa. Kita belum cek di lapangan,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adanya pagar laut puluhan km di perairan Tangerang tersebut merupakan ranah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan tanggapan.

    “Pagar laut itu bukan di Kementerian PU, itu di KKP ya,” ucapnya.

    Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang, Kamis (9/1) malam.

    Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Hal itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

    Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

    Eli menjelaskan struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

    Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (1/11/) mengungkapkan pembangunan tanggul laut menjadi highlight Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Menteri Dody menerangkan proyeksi panjang tanggul yang bakal dibangun dari Cilegon sampai Gresik diperkirakan mencapai 958 km.

    “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody Jumat (1/11).

    Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

    Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

    Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km.

    Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025