Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Apakah Pagar Laut Misterius akan Mengganggu Tanggul Laut? Wamen PU Buka Suara

    Apakah Pagar Laut Misterius akan Mengganggu Tanggul Laut? Wamen PU Buka Suara

    Jakarta: Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti buka suara terkait tanggul laut atau giant sea wall (GSW) apakah terganggu terkait hadirnya pagar laut misterius. Ia mengatakan masih meninjaunya.

    “Kita belum tahu ya kaitannya untuk apa, kalau kita untuk tanggul laut tetap kita akan lanjutkan sesuai rencana yang sudah kita inikan,” ungkap Diana saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.

    Sementara ini, Diana mengatakan bahwa pihak KemenPU belum melakukan tinjauan lapangan terkait hubungannya. Jadi, belum dapat dipastikan apakah tanggul laut terganggu oleh pagar laut atau tidak.

    “Kita belum cek sampai di lapangan,” katanya. Selain itu, proses tanggul laut sendiri masih dalam perencanaan dan persiapan dokumen-dokumen pendukung. Diana pun tidak menyampaikan lebih lanjut terkait proses dari tanggul laut ini

    “Iya baru sampai tahap perencanaan,” lanjutnya.

    Baca juga: Pagar Misterius Sepanjang 30 Km di Laut Tangerang, Pemerintah Tidak Tahu

    Apa itu tanggul laut atau giant sea wall?

    Tanggul laut atau giant sea wall adalah bagian dari pengembangan pesisir di Jakarta yang sebenarnya dimulai sejak 2014 dan diharapkan selesai pada 2025. Proyek pengembangan pesisir tersebut meliputi konstruksi dinding sepanjang pantai, bangunan penampung air, dan reklamasi lahan.

    Panjang dari tanggul laut ini adalah sekitar 46 kilometer. Sepanjang 13 kilometer pun sudah dibangun dan akan dilanjutkan sisanya oleh KemenPU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI).

    KemenPU sendiri mendapatkan jatah untuk membangun sepanjang 11 kilometer. Sementara itu, Pemprov DKI akan melanjutkan sepanjang 22 kilometer.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri pun juga turut berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pesisir Banten hingga Jawa Timur. Hal ini demi melindungi wilayah pesisir yang berpotensi tenggelam.

    Hingga saat ini, proses pembangunan tanggul laut masih terus berjalan. Besar anggaran pun belum dapat dipastikan jelas, tetapi pemerintah sedang mengkaji lebih dalam, termasuk membuka dokumen-dokumen studi kelayakan yang telah dibuat di pemerintahan lalu untuk mencari tahu langkah seperti apa yang perlu diambil.

    Jakarta: Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti buka suara terkait tanggul laut atau giant sea wall (GSW) apakah terganggu terkait hadirnya pagar laut misterius. Ia mengatakan masih meninjaunya.
     
    “Kita belum tahu ya kaitannya untuk apa, kalau kita untuk tanggul laut tetap kita akan lanjutkan sesuai rencana yang sudah kita inikan,” ungkap Diana saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 13 Januari 2025.
     
    Sementara ini, Diana mengatakan bahwa pihak KemenPU belum melakukan tinjauan lapangan terkait hubungannya. Jadi, belum dapat dipastikan apakah tanggul laut terganggu oleh pagar laut atau tidak.

    “Kita belum cek sampai di lapangan,” katanya. Selain itu, proses tanggul laut sendiri masih dalam perencanaan dan persiapan dokumen-dokumen pendukung. Diana pun tidak menyampaikan lebih lanjut terkait proses dari tanggul laut ini
     
    “Iya baru sampai tahap perencanaan,” lanjutnya.
     
    Baca juga: Pagar Misterius Sepanjang 30 Km di Laut Tangerang, Pemerintah Tidak Tahu
     

    Apa itu tanggul laut atau giant sea wall?
     
    Tanggul laut atau giant sea wall adalah bagian dari pengembangan pesisir di Jakarta yang sebenarnya dimulai sejak 2014 dan diharapkan selesai pada 2025. Proyek pengembangan pesisir tersebut meliputi konstruksi dinding sepanjang pantai, bangunan penampung air, dan reklamasi lahan.
     
    Panjang dari tanggul laut ini adalah sekitar 46 kilometer. Sepanjang 13 kilometer pun sudah dibangun dan akan dilanjutkan sisanya oleh KemenPU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI).
     
    KemenPU sendiri mendapatkan jatah untuk membangun sepanjang 11 kilometer. Sementara itu, Pemprov DKI akan melanjutkan sepanjang 22 kilometer.
     
    Presiden Prabowo Subianto sendiri pun juga turut berencana membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall di sepanjang pesisir Banten hingga Jawa Timur. Hal ini demi melindungi wilayah pesisir yang berpotensi tenggelam.
     
    Hingga saat ini, proses pembangunan tanggul laut masih terus berjalan. Besar anggaran pun belum dapat dipastikan jelas, tetapi pemerintah sedang mengkaji lebih dalam, termasuk membuka dokumen-dokumen studi kelayakan yang telah dibuat di pemerintahan lalu untuk mencari tahu langkah seperti apa yang perlu diambil.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Wamen PU: 47 tower ASN di IKN ditargetkan rampung 2025

    Wamen PU: 47 tower ASN di IKN ditargetkan rampung 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan 47 tower rumah susun (rusun) hunian untuk ditempati pemindahan aparatur sipil negara (ASN) di IKN, Kalimantan Timur, ditargetkan rampung di tahun 2025.

    “Seharusnya nanti tahun ini 47 unit (tower ASN) sudah ada, insya Allah,” kata Diana ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan bahwa proyek tower rumah susun hunian untuk ditempati pemindahan ASN di IKN sebelumnya telah dibangun. Setidaknya ada sekitar 27 tower telah terbangun.

    Diana mengaku optimistis bahwa pembangunan 47 tower secara keseluruhan akan rampung di tahun ini, sehingga dapat difungsikan bagi ASN ketika telah dipindahtugaskan di IKN.

    “Insya Allah, (47 tower ASN di IKN rampung di tahun 2025),” imbuh Diana.

    Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sarana prasarana bagi aparat sipil negara (ASN) Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah siap digunakan.

    “Kami pastikan sarana prasarana ASN Kota Nusantara siap digunakan pada tahun ini,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (7/1).

    “Hunian ASN Kota Nusantara serta fasilitas pendukung lainnya siap digunakan,” tambahnya.

    OIKN menyiapkan mulai dari bangunan hunian, kantor, kompleks pertokoan, menyediakan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih bagi ASN.

    “Semua sudah siap bagi ASN untuk pindah ke Kota Nusantara,” ujarnya.

    OIKN tinggal menunggu arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyangkut pemindahan ASN.

    “Pembangunan sejumlah infrastruktur sektor eksekutif di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara juga sudah selesai,” jelasnya.

    Pencapaian penting yang menjadi acuan OIKN dalam pembangunan Kota Nusantara saat ini, ia menimpali lagi, infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya ditarget rampung pada 2028.

    Perencanaan pembangunan dibarengi dengan peningkatan investasi menjadi pencapaian penting Kota Nusantara, guna mewujudkan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern, demikian Basuki Hadimuljono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Ada pagar 30,16 km, Wamen PU: Tanggul laut raksasa sesuai rencana

    Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten.

    “Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan),” kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin.

    Namun, saat ditanya mengenai apakah pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut akan mempengaruhi pembangunan tanggul laut raksasa, Diana mengaku belum mengetahui detilnya.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya belum melakukan tinjauan langsung ke lokasi pemagaran di laut tersebut.

    “Ya kan kita belum tahu (pemagaran laut 30,16 km) kaitannya itu untuk apa. Kita belum cek di lapangan,” ujarnya.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adanya pagar laut puluhan km di perairan Tangerang tersebut merupakan ranah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan tanggapan.

    “Pagar laut itu bukan di Kementerian PU, itu di KKP ya,” ucapnya.

    Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang, Kamis (9/1) malam.

    Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Hal itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut.

    Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km.

    Eli menjelaskan struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir.

    Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (1/11/) mengungkapkan pembangunan tanggul laut menjadi highlight Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sementara itu, Menteri Dody menerangkan proyeksi panjang tanggul yang bakal dibangun dari Cilegon sampai Gresik diperkirakan mencapai 958 km.

    “Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody Jumat (1/11).

    Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

    Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

    Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km.

    Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh siap diresmikan Februari

    Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh siap diresmikan Februari

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto Sipin melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti guna membahas kesiapan Memorial Living Park Rumah Geudong Pidie Aceh yang diagendakan diresmikan pada Februari 2025.

    “(Peresmian) sebelum Idul Fitri (2025). Jadi kira-kira bulan Februari (2025) rencananya sudah kita resmikan. Karena pembangunannya sudah selesai bulan Mei tahun (2024) lalu. Jadi, sudah cukup lama. Jadi perlu segera diresmikan,” kata Mugiyanto di Jakarta, Senin,

    Ia menuturkan bahwa Memorial Living Park di Pidie Aceh adalah monumen untuk mengenang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh seperti peristiwa Rumah Geudong, Jambo Keupok dan simpang KKA (Simpang Kertas Kraft Aceh)

    Mugiyanto menyampaikan bahwa monumen dibangun untuk mengingatkan agar peristiwa tersebut tidak kembali terjadi di masa mendatang.

    “Jadi, untuk menatap ke depan. Monumen tersebut sudah siap (diresmikan), dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya,” ujarnya.

    Dia mengaku bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana peresmian tersebut.

    “Kami akan minta arahan ke Bapak Presiden apakah beliau akan berkenan meresmikan atau ada arahan lain dari beliau terkait hal tersebut,” ucapnya.

    Dia berterima kasih kepada Kementerian PUPR sebelumnya yang telah membangun monumen tersebut. Baginya, hal itu menjadi salah satu pemulihan korban pelanggaran HAM.

    Ia menegaskan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia terus berupaya menyelesaikan atau memulihkan korban pelanggaran HAM berat.

    “Dan dari yang dulu sudah dimulai oleh Presiden sebelumnya, Bapak Presiden Jokowi. Dan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk menjalankan urusan HAM akan melaksanakan, akan take the lead untuk pemulihan tersebut,” kata Mugiyanto.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti diwawancara awak media di Jakarta, Senin (13/1/2025). ANTARA/Harianto

    Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan bahwa Memorial Living Park sudah diselesaikan oleh Kementerian PUPR sebelumnya pada tahun 2024.

    Diana menjelaskan bahwa di kawasan Memorial Living Park, sebuah masjid dengan kapasitas 500 orang telah dibangun, untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat setempat, mayoritas beragama Islam.

    Selain masjid, kawasan tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain, area parkir, hingga jaringan irigasi.

    “Di situ juga ada semacam tetengernya pintu Aceh dan ada tempat bermain. Serta ada tangga yang memang dulu di situ juga ada peristiwa bersejarah. Itu yang harus, mesti menjadi tetengera ada di sana yang kita pertahankan, itu sudah selesai (dibangun),” kata Diana.

    Ia umenambahkan bahwa selain masjid, 29 unit Rumah Geudong juga telah selesai dibangun.

    Ia mengatakan, yang penting bahwa pemerintah hadir untuk menangani kaum yang kena HAM, tidak diam saja, ada buktinya bahwa pemerintah sudah melakukannya dengan (membangun) rumah.

    “Dan salah satunya yang kita kerjakan di Kementerian PUPR waktu itu, adalah Living Park ini dan juga rumah-rumah. Ada untuk irigasi, untuk air dan juga untuk jalan,” kata Diana.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • IATPI dan Politeknik PU Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

    IATPI dan Politeknik PU Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

    Semarang, Beritasatu.com – Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) dan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) menandatangai Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dalam rangka Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua IATPI Endra S. Atwawidjaja dan Direktur Politeknik PU Brawijaya pada acara Lustrum Poltek PU ke-1 di Kampus Politeknik PU Semarang, Sabtu (11/1/2024).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie juga turut menyaksikan penandatanganan.

    “IATPI akan mendukung penyusunan kurikulum dan tenaga pengajar untuk Program Studi (Prodi) baru yang akan dibentuk di Politeknik PU yaitu Prodi D3 Teknologi Konstruksi Sanitasi, D3 Teknologi Konstruksi Air Minum, dan D4 Keselamatan Konstruksi” ujar Endra.

    Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pengembangan kapasitas SDM dan kapasitas kelembagaan melalui penyediaan dosen tamu/ narasumber dalam kegiatan sertifikasi kompetensi, seminar, pelatihan, perkuliahan dan/atau kegiatan lainnya yang diikuti oleh mahasiswa dan/atau tenaga pendidik. Kolaborasi antara IATPI dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga akan ditingkatkan.

    Selain itu juga memungkinkan potensi kerja sama di bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing tinggi, berintegritas dan siap kerja.

  • Tegaskan Kepastian Hukum Tanah Warga Negara, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah untuk Warga Lebak

    Tegaskan Kepastian Hukum Tanah Warga Negara, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Sertipikat Tanah untuk Warga Lebak

    JABAR EKSPRES – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dengan sertipikat tanah.

    Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menyerahkan 34 sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

    Baca juga : Menko AHY Sebut Rusunawa Rancaekek Bisa Jadi Percontohan untuk Kota Besar dan Provinsi Lain

    “Dengan diserahkannya sertipikat hak milik ini, tanah yang selama ini dihuni oleh Bapak dan Ibu kini telah memiliki legalitas formal. Ini adalah bukti kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua,” ujar Menko AHY dalam kegiatan yang digelar di Bendungan Karian, Desa Curugbitung, Kabupaten Lebak, Jumat (10/01/2025).

    Dalam sambutannya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga menyampaikan bahwa sertipikat tanah memberikan nilai tambah secara ekonomis.

    “Dengan memiliki sertipikat, properti dan aset Bapak Ibu menjadi lebih berharga,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan agar sertipikat dimanfaatkan dengan bijak.

    “Sertipikat ini diharapkan membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dapat digunakan untuk mendapatkan modal usaha agar lebih produktif,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, diserahkan 20 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Lebak, serta 14 sertipikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi rumah ibadah, organisasi umat Muslim, dan pondok pesantren di Kabupaten Lebak dan Kota Serang.

    Baca juga : AHY Takjub Perubahan Kolong Jembatan Pasupati Bandung

    Setelah menyerahkan sertipikat, Menko AHY bersama Wamen ATR/Waka BPN, dan didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, juga meninjau infrastruktur di kawasan Bendungan Karian.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajjie Arrifudin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran; serta Pj. Bupati Lebak, Gunawan Rusminto. (GE/JR)

  • 7 Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi Regional

    7 Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi Regional

    Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, akan membantu pembangunan
    Masjid Raya
    Seribu Bulan di Purwokerto, Kabupaten
    Banyumas
    , Jawa Tengah, yang mangkrak cukup lama.
    Namun, pihaknya akan terlebih dahulu mengecek struktur bangunan masjid yang didesain Ridwan Kamil semasa menjabat Gubernur Jawa Barat tersebut.
    “Kami akan lihat dulu strukturnya, kemudian kami akan panggil BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Dody merespons permintaan bantuan dari Pemkab Banyumas saat meninjau pembangunan masjid, Minggu (12/1/2025).
    “Selanjutnya kami harus mengajukan anggaran kepada Pak Presiden. Insya Allah pusat membantu, kalau kepentingan masyarakat pasti kami membantu,” lanjut Dody.
    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang ikut dalam rombongan mengatakan, dari data yang ada bangunan tersebut belum memenuhi standar gempa bumi.
    Oleh karena itu, kemungkinan diperlukan penguatan struktur bangunan. Penguatan diperlukan karena Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi.
    “Standar gempa terbaru SNI 1726 tahun 2019. Tapi setelah dicek ini belum memenuhi, kayanya harus ada penguatan- penguatan struktur bangunan,” kata Diana.
    Untuk diketahui, pembangunan masjid yang dimulai sejak 2021 ini baru berupa struktur utama, yaitu fondasi dan rangka.
    Pembangunan awal masjid itu menggunakan APBD Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, dilakukan penggalanganan dana oleh masyarakat.
    Ridwan Kamil menjelaskan, masjid itu terdiri atas tiga bangunan. Masing-masing bangunan didesain menyerupai bulan sabit dengan jumlah banyak.
    “Gagasannya itu dari lailatul qadar, malam turunnya Al Quran,” kata RK saat meninjau lahan yang akan dijadikan masjid tersebut, Sabtu (24/10/2020).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri AHY Andalkan Bendungan Karian, Hadapi Penurunan Muka Tanah di Jakarta

    Menteri AHY Andalkan Bendungan Karian, Hadapi Penurunan Muka Tanah di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pemanfaatan Bendungan Karian untuk mengurangi penurunan muka tanah di Jakarta.

    Pasalnya, jelas AHY, saat ini mayoritas masyarakat Jakarta masih menggunakan air tanah. Sehingga menyebabkan penurunan muka tanah hingga mengancam terjadinya banjir rob di sekitar pesisir Jakarta.

    “Kita tahu bahwa salah satu permasalahan terjadinya land subsidence karena terlalu banyak yang mengambil air tanah sehingga permukaan tanah menurun,” jelas AHY, dalam keterangan resmi Minggu (12/1/2025).

    Sejalan dengan hal itu, dia mengatakan bahwa dukungan air baku yang bersumber dari Bendungan Karian diharapkan dapat mengurangi pengambilan air tanah di Jakarta.

    Asal tahu saja, Bendungan Karian memiliki kapasitas tampung 314.7 juta m3 dan luas genangan maksimum sebesar 1,740 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan air baku sebesar 13.900 liter per detik untuk Provinsi Jakarta sebesar 3.450 liter per detik, Jawa Barat 950 liter per detik, dan Banten sebesar 9.500 liter per detik.

    Bendungan Karian juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting yakni untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Di samping itu, bendungan ini menambah kebutuhan suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 21.350 hektare guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 207% menjadi 271%.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan selain mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan air, Bendungan Karian juga memiliki potensi untuk mendukung ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 318,6 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebesar 1,8 MW serta sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak.

    “Kita juga berharap Bendungan Karian dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dengan mereduksi banjir seluas 1.221 hektare,” pungkas Diana.

    Sekadar informasi, AHY menyebut penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun.

    Hal itu disebut bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang dikhawatirkan bakal terdampak banjir rob.

    “Ada 20.000 lebih kepala keluarga dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare. Jadi bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana” jelasnya.

    Atas dasar hal itu, dirinya mengaku bakal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke depan.

    Lebih lanjut, untuk terus memastikan kondisi utara Jakarta tersebut tetap aman, maka pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merumuskan sejumlah aturan-aturan baru.

    Salah satunya, AHY merencanakan pembatasan penggunaan air tanah bagi masyarakat du DKI Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

    Akan tetapi, sebelum menerapkan regulasu tersebut AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

    “Penduduk Jakarta ini besar, padat dan tadi permukaan tanah terus menurun karena kita mengambil air dari dalam tanah,” tegasnya.

  • Menteri PU Siapkan Rp85 Miliar untuk Perbaikan Irigasi Gung di Tegal

    Menteri PU Siapkan Rp85 Miliar untuk Perbaikan Irigasi Gung di Tegal

    TRIBUNJATENG.COM, TEGAL – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, meninjau Daerah Irigasi Gung di kawasan Bendungan Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Sabtu (11/1/2025).

    Dody tiba bersama rombongan, termasuk Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, sekitar pukul 17.03 WIB setelah perjalanan dari Semarang.

    Setibanya di lokasi, Dody langsung mendengarkan paparan terkait kondisi dan manfaat Daerah Irigasi Gung, termasuk luas layanan dan penerima manfaat.

    Dalam dialog bersama warga dan perwakilan petani, Dody menanggapi permintaan perbaikan irigasi dengan menyebut anggaran sebesar Rp85 miliar telah disiapkan untuk perbaikan pada tahun 2025.

    “Anggaran Rp85 miliar akan digunakan untuk memperbaiki saluran sekunder yang bocor, rusak, serta perbaikan lainnya,” jelas Dody kepada Tribunjateng.com.

    Perbaikan ini dirancang untuk meningkatkan indeks pertanian di Kabupaten Tegal, dengan target peningkatan produksi padi pada tahun 2026.

    “Salah satu fungsi utama Irigasi Gung adalah mengairi sekitar 6.600 hektar sawah. Namun, beberapa titik rusak akibat usia bangunan dan gerusan air. Kami harap perbaikan ini dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Tegal,” paparnya.

    Desain perbaikan akan ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, dengan fokus pada memperbaiki saluran bocor dan infrastruktur yang rusak.

    Menteri PU juga menekankan pentingnya fungsi Irigasi Gung sebagai penahan banjir, selain sebagai penyedia irigasi untuk lahan pertanian.

    Dody optimis, setelah perbaikan selesai, pertanian di Kabupaten Tegal dapat lebih produktif, memberikan dampak positif bagi perekonomian petani setempat.

  • Kurangi Ketergantungan Air Tanah, Bendungan Karian Banten Pasok Air Bersih ke 8 Juta Warga – Halaman all

    Kurangi Ketergantungan Air Tanah, Bendungan Karian Banten Pasok Air Bersih ke 8 Juta Warga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendungan Multifungsi Karian di Desa Pasir Tanjung, Rangkasbitung, Lebak, Banten, mampu memasok air bersih bagi 8 juta jiwa.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ketika meninjau bendungan multifungsi tersebut.

    Dalam tinjauan itu, ia turut didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti.

    Bendungan Karian, yang diresmikan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo pada 8 Januari 2024, memiliki fungsi utama untuk menyuplai air baku kebutuhan rumah tangga dan industri di Jakarta dan Banten.

    AHY berharap air baku yang bersumber dari Bendungan Karian dapat mengurangi pengambilan air tanah oleh warga.

    Sebab, pengambilan air tanah dapat menahan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence), khususnya di wilayah Jakarta bagian utara.

    “Kita berharap ada 8 juta jiwa mendapatkan manfaat air bersih dengan asumsi 150 liter per orang di Banten, Jawa Barat, dan Jakarta,” kata AHY dikutip dari siaran pers Kementerian PU pada Sabtu (11/1/2025).

    “Kita tahu bahwa salah satu permasalahan terjadinya land subsidence karena terlalu banyak yang mengambil air tanah, sehingga pernukaan tanah menurun,” lanjutnya.

    Bendungan Karian memiliki kapasitas tampung 314.7 juta m3 dan luas genangan maksimum sebesar 1,740 hektar.

    Bendungan Karian dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan air baku sebesar 13.900 liter/detik.

    Detailnya, untuk Provinsi Jakarta sebesar 3.450 liter/detik, Jawa Barat 950 liter/detik, dan Banten sebesar 9.500 liter/detik.

    Sejalan dengan program swasembada pangan, bendungan ini menambah kebutuhan suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 21.350 hektare guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 207 persen menjadi 271 persen.

    Selain untuk pangan dan air, Bendungan Karian juga memiliki potensi untuk mendukung ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 318,6 MW.

    Bendungan ini juga mampu menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebesar 1,8 MW serta sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak.

    “Kita juga berharap Bendungan Karian dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dengan mereduksi banjir seluas 1.221 hektare,” kata Diana Kusumastuti.