Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka secara fungsional 8 ruas jalan tol baru untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Sejumlah ruas yang fungsional ini bakal dibuka gratis atau tanpa tarif tol.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menuturkan total panjang ruas yang diproyeksi bakal fungsional pada Lebaran itu mencapai 132,77 kilometer (Km). 

    “Untuk mendukung Idulfitri ditargetkan beroperasi di kuartal pertama 2025 yang fungsional sementara ini untuk arus mudik lebaran di tahun 2025 ini sepanjang 132,77 km,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia merinci, total 132,77 Km ruas tol yang dapat dilintasi gratis itu terdiri dari tol yang ditarget operasional pada Kuartal I/2025 sepanjang 74,35 Km dan tol yang belum rampung pengerjaannya tapi difungsionalkan sepanjang 58,42 Km.

    Adapun, tol yang operasional pada Kuartal I/2025 dan tetap dapat dilintasi gratis pada momen Lebaran itu di antaranya Tol Binjai – Langsa Seksi 2 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan (19 Km) dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Padang (26,60 Km). 

    Kemudian, ada juga Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Paket 1.2 Klaren – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan (8,60 Km) dan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Parapar di sebagian Seksi 2 Kiala Tanjung – Indrapura (10,15 Km).

    Selanjutnya, terdapat 4 ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi tetapi bakal difungsionalkan selama Lebaran 2025. Di antaranya Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Pada Tiji – Seulimeun (24,67 Km) dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat di sebagian Seksi 4 Sinaksak – P. Siantar (12,37 Km).

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan yang saat ini masih tahap konstruksi juga bakal difungsionalkan tepatnya pada paket 3 ruas Sukabungah – Sadang Segmen Kutanegara – Sadang (8,50 Km).

    Terakhir yakni Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 Gending – Krakasan (12,88 Km) juga bakal fungsional selama Lebaran 2025.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji pemberian diskon tarif tol selama periode libur Idulfitri 2025. Diskon ini seperti halnya diberikan pemerintah setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) kemarin.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Diskon di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Tidak cuma diskon tarif tol, Airlangga mengatakan pada Idulfitri tahun ini pemerintah juga akan memberikan diskon tarif pesawat. Selain itu, beberapa diskon yang diberikan pemerintah pada 2024 lalu juga akan kembali diberikan pada tahun ini.

  • PU Minta Truk Obesitas Dilarang Lewat Tol, Operator Siap?

    PU Minta Truk Obesitas Dilarang Lewat Tol, Operator Siap?

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator tol bersikap lebih tegas dalam menyikapi aktivitas truk obesitas Over Dimension Over Load/ODOL) di tol. Sebab, truk ODOL ini kerap menjadi salah satu penyebab masalah kerusakan serta kecelakaan.

    Merespons hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Subakti Syukur menjelaskan, ada beberapa regulasi yang telah diterbitkan menyangkut pengawasan muatan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang atas pelanggaran muatan dan dimensi, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

    Dalam pasal 109, tertulis BUJT berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi batasan sumbu terberat di gerbang tol terdekat dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk merealisasikannya, menurutnya perlu keterlibatan aparat berwenang.

    “Maka dari itu, pengendalian kendaraan angkutan barang lebih ukuran lebih muatan memerlukan keterlibatan aparat yang berwenang dalam menindak pelanggaran,” kata Subakti saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/2/2025).

    Subakti mengatakan, saat ini BUJT dalam naungan ATI terus berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mendorong penindakan kendaraan ODOL, termasuk menyiapkan alat timbang muatan statis dan alat timbang dinamis atau Weight in Motion (WIM) yang terintegrasi dengan sistem ETLE Kepolisian. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk ini juga bilang, Jasa Marga telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengendalian kendaraan angkutan barang ODOL di tol, baik secara digital dengan penempatan 7 WIM di 7 lokasi.

    Diprotes Pengemudi Truk

    Di samping itu, operasi penindakan truk ODOL juga pernah dilakukan, namun menuai respons penolakan dari para pengemudi truk. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan operasi pengamanan kendaraan ODOL di jalan tol sehingga membutuhkan dukungan aparat berwenang.

    “Kami melakukan operasi penindakan kendaraan angkutan logistik/barang yang ODOL, bekerja sama dengan Kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Namun, hal ini terkendala dengan aksi penolakan asosiasi dan pengemudi truk,” ujar Subakti.

    Salah satu contoh kasusnya terjadi pada 2022, saat muncul Target Zero ODOL 2023. Subakti mengatakan, pada kala itu, terjadi aksi penolakan oleh asosiasi dan pengemudi truk di Kota Semarang, Bandung, Malang, Yogyakarta, serta Surabaya.

    Kemudian pada 26 Agustus 2024 lalu, juga terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Sopir Jawa Timur (GJST) di Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim). Mereka menolak adanya operasi ODOL yang dilakukan di jalan tol dan adanya standarisasi tarif angkutan logistik.

    Dari kejadian tersebut, dibuat kesepakatan bersama dalam mendukung aspirasi sopir truk, antara lain standardisasi tarif angkutan logistik, subsidi pemotongan kendaraan ODOL, jaminan mendapat order kepada pemilik kendaraan yang tidak melanggar ODOL, pemberantasan mafia ODOL, serta sanksi pelanggaran ODOL diberikan kepada pemilik barang.

    Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, truk ODOL menjadi salah satu penyebab terbentuknya lubang-lubang di jalan, termasuk tol. Ia mendorong agar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator jalan bisa bersikap lebih tegas.

    “ODOL seharusnya BUJT itu kan juga punya (kewenangan) untuk menolak, ODOL nggak boleh lewat situ. Seharusnya kan nggak boleh, itu kewenangan dari BPJT,” kata Diana, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    Menyangkut persoalan ini, Diana akan memanggil para BUJT untuk membahas masalah SPM sekaligus mendiskusikan terkait ODOL ini. Hal ini juga mengingat, sebentar lagi akan memasuki Bulan Ramadhan, lalu disusul periode Libur Lebaran.

    (shc/ara)

  • Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028 Nasional 8 Februari 2025

    Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028 Nasional 8 Februari 2025

    Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dilakukan pada 2028 sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Bahlil mengaku tidak mengetahui detail proses pembangunan IKN. Dia bilang, pembangunan IKN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil.
    Di sisi lain, Bahlil menyatakan, ketua umum partai politik juga tidak bisa mencampuri urusan pembangunan IKN. Seluruh prosesnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait.
    “Jadi, kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti,” kata Bahlil.
    Adapun pemblokiran anggaran IKN karena efisiensi disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.
    Sementara, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak pada tahun-tahun sebelumnya.
    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
    Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.
    Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka peblokiran tersebut.
    “Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkap Diana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah? Nasional 8 Februari 2025

    Benarkah IKN Mangkrak karena Anggarannya Diblokir Pemerintah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap kedua pada tahun 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Berbeda dengan tahap pertama yang fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tahap kedua akan berfokus pada penyempurnaan fasilitas.
    Tak terkecuali, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder, perluasan kawasan permukiman ASN dan TNI/Polri, serta perkantoran pemerintahan pusat, serta proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo menargetkan IKN mampu menjadi Ibu Kota pada tahun 2028.
    Oleh karena itu, pemerintah akan mengejar pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, setelah fokus pada pembangunan gedung-gedung eksekutif di tahap pertama.
    Namun terbaru, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
    Efisiensi itu mengharuskan kementerian/lembaga mengerem belanja, kecuali untuk bantuan sosial (bansos) dan belanja pegawai.
    Sejumlah pos pengeluaran yang sudah pasti dipotong, antara lain alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, rapat-rapat, dan seminar-seminar tanpa hasil nyata.
    Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, termasuk apakah anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), yang pembangunannya dimulai di era Presiden RI Joko Widodo, turut terkena imbas.
    Mangkraknya
    pembangunan IKN
    , nyatanya dibantah oleh Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.
    Troy justru menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya.
    Pernyataan Troy ini sekaligus membantah isu yang menyebut bahwa pembangunan calon ibu kota baru tersebut berhenti dan pekerja dipulangkan.
    “Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” kata Troy saat dihubungi Antara, Jumat (7/2/2025).
    Pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) IKN dilakukan karena adanya efisiensi.
    Pemblokiran ini disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).
    Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.
    Hal ini mengingat Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak di tahun-tahun sebelumnya.
    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
    Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya.
    Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.
    Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka blokir tersebut.
    “Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkap Diana.
    Pembangunan IKN
    akan tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran kementerian/lembaga.
    Kepastian ini disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.
    Dia bilang, pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan telah memasuki Tahap II periode 2025-2029.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pun menyatakan hal serupa saat menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
    Program pembangunan IKN Tahap II (tahun 2025-2029) ini adalah domainnya Otorita IKN yang ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.
    Dana senilai Rp 48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
     
    “Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” jelas Danis kepada Kompas.com, Jumat (7/5/2025).
    Pernyataan Danis juga diperkuat oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
    Hasan mengatakan, jika anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diblokir, bukan berarti anggarannya tidak ada.
    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya enggak ada kan. Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
    Dia kemudian mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN.
    “Bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” kata Hasan.
    Adapun pada tahap awal, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Sementara itu, proyek-proyek pendukung seperti hotel hingga sekolah berasal dari investasi.
    Sementara di tahap kedua, sumber anggarannya lebih bervariasi.
    Selain dari APBN yang sudah dialokasikan senilai Rp 48,8 triliun, anggaran pembangunan bisa dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang diproyeksi senilai Rp 6,49 triliun hingga Februari 2025.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, mengatakan, anggaran pembangunan IKN dari APBN sedikit demi sedikit bakal dikurangi.
    Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
    Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pendanaan untuk pembangunan IKN bisa bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Sementara sumber lain itu bisa berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan
    creative financing
    , hingga pajak khusus IKN.
    “Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi. Dan di sini investor, baik itu asing maupun dalam negeri, sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya,” jelas Uki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PU gratiskan 132,77 km jalan tol saat Lebaran 2025

    Kementerian PU gratiskan 132,77 km jalan tol saat Lebaran 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementerian PU gratiskan 132,77 km jalan tol saat Lebaran 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan akan membebaskan tarif jalan tol sepanjang 132,77 kilometer (km), terdiri dari 74,35 km rencana tol operasional kuartal I, serta 58,42 km tol fungsional sementara saat periode Idul Fitri 1446 hijriah atau Lebaran tahun 2025.

    “Untuk mendukung Idul Fitri, ditargetkan tol operasional di kuartal pertama 2025, yang fungsional sementara ini untuk arus mudik di tahun 2025 sepanjang 132,77 kilometer,” kata Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti ditemui di Jakarta, Jumat.

    Berikut daftar rencana jalan tol yang dibebaskan tarif saat periode lebaran 2025:

    -Ruas jalan tol Binjai-Langsa, seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km
    -Ruas jalan tol Pekanbaru-Padang, seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,60 km
    -Ruas jalan tol Solo-Yogyakarta, Nyia Kulon Progo, paket 1.2 (Klaten-Purwomartani segmen Klaten-Prambanan), sepanjang 8,60 km
    -Ruas jalan tol Kuala Tj-Tebing Tinggi-Parapat, sebagian seksi dua (Kuala Tj-Indrapura) sepanjang 10,15 km
    -Ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh, seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeun), sepanjang 24,67 km
    -Ruas jalan tol Kuala Tj-Tebing Tinggi-Parapat, sebagian seksi 4 (Sinaksak-P. Siantar), sepanjang 12,37 km
    -Jakarta-Cikampek II Selatan, paket 3 (Sukabumi-Sadang Segmen Kutanegara-Sadag), sepanjang 8,50 km
    -Probolinggo-Banyuwangi, paket 1 (Gending-Kraksan), sepanjang 12,88 km.

    Lebih lanjut, Wamen PU menyampaikan selain bakal menggratiskan ruas jalan tol sepanjang 132,77 km tersebut pada saat lebaran, pihaknya berencana untuk memberikan diskon tarif untuk semua jalan tol yang ada di Tanah Air.

    “Kita nanti mesti berhitung lagi. Mungkin kalau ada diskon-diskon untuk jalan tol, tapi entah jam berapa-jam berapa,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka kemungkinan diskon tarif tol pada libur Lebaran (Idul Fitri) 2025 setelah bergulir wacana diskon tiket pesawat, kapal laut dan kereta api.

    “Kita mencoba dan saya mohon doanya nih karena tidak bisa berjanji terlebih dahulu. Kita sedang berusaha agar bisa mengurangi biaya transportasi, ya tentu udara, tapi juga kapal dan kereta api. Bahkan kita sedang hitung apakah tol juga bisa ada diskon, ada pengurangan,” kata AHY di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2).

    Sumber : Antara

  • Belum Jalan, Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Ternyata Belum Disepakati

    Belum Jalan, Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Ternyata Belum Disepakati

    Jakarta –

    Pelaksanaan bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia bakal molor lagi. Sebelumnya, sistem tersebut diproyeksikan bisa mulai berjalan pada kuartal I 2025.

    Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pelaksanaan bayar tol tanpa setop belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

    Pasalnya, belum terjalin kesepakatan final antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hungaria dan Badan Usaha Pelaksana PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

    “Belum lah, kan belum sepakat,” kata Diana, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Diana mengatakan kesepakatan tersebut penting agar tidak terjadi masalah dalam penerapan sistem anyar ini di kemudian hari. Di sisi lain negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak Agustus 2024, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini.

    “Semuanya itu diimplementasikan kalau sudah disepakati semuanya. Kan kontrak antara dua (pihak) ini, kalau ada yang belum sepakat jangan dilanjutkan dulu lah, nanti akan jadi masalah,” terang Diana

    Saat ini Kementerian PU masih terus mengkaji upaya-upaya untuk menuju kesepakatan. Meski demikian, Diana belum bisa memastikan kapan kira-kira persoalan ini akan rampung dan sistem bisa mulai diimplementasikan.

    “Saya belum tahu persis tahun ini atau tahun depan, karena untuk melakukan analisis kan juga butuh waktu,” kata dia.

    Sebagai informasi, proyek MLFF dimenangkan oleh perusahaan asalh Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Dana pengembagan MLFF berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun.

    Namun dalam prosesnya, implementasi MLFF telah molor lebih dari 2 tahun, di mana mulanya operasi ditargetkan dimulai pada 2022. Berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS, hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem anyar ini terus mundur.

    Padahal, MLFF telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). MLFF juga telah resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol resmi ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2024.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, saat ini implementasi MLFF masih terganjal kondisi internal Kementerian PU, salah satunya terkait regulasi. Namun Dody tak merincikan regulasi apa saja yang menghambat sistem ini. Namun ia memastikan, proses sinkronisasi aturan masih terus dilakukan.

    “Banyak bolong di saya. Saya masing beres-beres aturan, kayak aturan yang belum sinkron sana-sini, banyak,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Adapun sinkronisasi yang dimaksud masih berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu yang menemukan sejumlah masalah pada MLFF. Atas kondisi ini, menurut Dody, ada beberapa aturan turunan yang harus dibuat.

    Lihat juga video: Bayar Tol Tanpa Stop Berlaku Tahun Ini, Gimana Caranya?

    (shc/hns)

  • Anggaran PU Dipangkas Jumbo Rp 81 T, Proyek Tol Digarap Cuma 13 Km

    Anggaran PU Dipangkas Jumbo Rp 81 T, Proyek Tol Digarap Cuma 13 Km

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kena pemangkasan Rp 81,38 triliun, tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

    Alhasil, pemangkasan tersebut membuat pembangunan tol tahun ini hanya sepanjang 13 kilometer (km). Hal ini berdasarkan materi paparan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Kamis (6/2/2025)

    “Antara lain menyelesaikan Tol Serang-Panimbang di Banten, dan tambahan untuk Tol Akses Pelabuhan Patimban di Jawa Barat,” kata Dody, di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, kebanyakan proyek tol menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) alias yang dibiayai swasta. Proyek KPBU ini dipastikan akan tetap berlanjut.

    “Kalau tol yang KPBU-KPBU ya mesti tetep akan jalan,” ujar Diana, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

    “Kan dananya bukan dari APBN, dari swasta, dari investor. Tentu itu akan tetap jalan. Kalau nggak jalan kan dia nanti jaga akan salah dan rugi. Kan sudah ada perjanjiannya begitu,” sambungnya.

    Hal ini termasuk juga dengan proyek-proyek seperti Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Begitu pula dengan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali, keduanya merupakan KPBU.

    “Kedua ruas tol tersebut akan dilelangkan ulang karena pengakhiran PPJT sebelumnya. Saat ini dalam tahap review penahapan pengusahaan untuk meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi. Berarti harus ada dikaji lagi, dianalisis,” kata dia.

    Kemudian juga ada Jalan Tol Puncak yang merupakan inisiasi Badan Usaha jalan Tol (BUJT) sehingga masuk ke dalam skema KPBU. Namun demikian, Diana belum bisa memastikan kelanjutan proyek Jalan Tol Becakayu Seksi 2B.

    “Kalau dengan APBN (2025) tidak mungkin. Kan saya bilang, kalau dengan KPBU lanjut, kalau dengan APBN nggak dulu, dipending, dikaji lagi,” ujarnya.

    Lihat juga Video: Menteri AHY Pastikan Kawal Proyek Tol Mengwi-Gilimanuk yang Mangkrak

    (shc/hns)

  • Pembangunan Tol Becakayu dan Puncak 2 Akan Dihentikan Imbas Efisiensi Anggaran Kementerian PU

    Pembangunan Tol Becakayu dan Puncak 2 Akan Dihentikan Imbas Efisiensi Anggaran Kementerian PU

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan semua proyek tol yang menggunakan Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) akan distop. Penghentian proyek tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran.

    Beberapa proyek tol yang menggunakan APBN, di antaranya Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu atau Tol Becakayu. Kemudian tol Puncak 2, mencakup Sentul-Hambalang-Sukamakmur-Pacet-Cipanas.

    “Ya, kalau dengan APBN (2025) tidak mungkin (dilanjutkan),” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti saat ditemui di kantornya, Jumat (7/2/2025).

    Namun, Diana menegaskan bahwa proyek pembangunan tol yang menggunakan anggaran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih tetap terus berjalan karena tidak ada efisiensi anggara.

    “Kan saya bilang, kalau dengan KPBU lanjut, kalau dengan APBN enggak dahulu dan akan dipending serta dikaji lagi,” jelasnya.

    Penghentian proyek tol tersebut dilakukan karena adanya efisiensi anggaran. Hal itu karena pemerintah fokus untuk mendukung swasembada pangan.

    Diketahui, efisiensi anggaran Kementerian PU menjadi sebesar Rp 29,57 triliun dari Rp 81,38 triliun, sehingga beberapa proyek pembangunan tol akan dihentikan.

  • Kabar Gembira! Saat Lebaran 2025, Kementerian PU Bakal Buka 132 Kilometer Tol Gratis

    Kabar Gembira! Saat Lebaran 2025, Kementerian PU Bakal Buka 132 Kilometer Tol Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap kabar gembira terkait pengorerasian jalan tol selama momen Lebaran 2025. Diketahui, sepanjang 132,77 kilometer jalan tol akan disiapkan gratis untuk mendukung perjalanan saat mudik Lebaran 2025.

    “Untuk mendukung Idulfitri, ditargetkan tol fungsional akan beroperasi di kuartal pertama 2025 untuk arus mudik 2025 sepanjang 132,77 kilometer,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti ditemui di kantornya, Jumat (7/2/2025).

    Dia menegaskan bahwa bahwa penerapan tol fungsional sepanjang 132,77 kilometer itu tanpa dipungut biaya alias gratis.

    “Belum dahulu. Kan pemerintah baik hati,” tambahnya.

    Lebih detail dia mengatakan bahwa tol tersebut terbagi menjadi dua, yakni fungsional Lebaran dan rencana operasional tol kuartal I 2025.

    Berikut perrincian 132,77 kilometer tol yang akan gratis saat Lebaran 2025:

    1. Binjai-Langsa (Tj Pura-Pangkalan) sepanjang Brandan 19 kilometer.

    2. Pekanbaru-Padang (Sicincin-Padang) sepanjang 36,60 kilometer.

    3. Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo (Klaten Purwomartani Segmen Klaten-Prambanan) sepanjang 8,60 kilometer.

    4. Kuala Tj-Tebing Tinggi-Parapat (Kuala Tj-Indrapura) sepanjang 10,15 kilometer.

    5. Sigli-Banda Aceh (Padang Tiji-Seulimeun) sepanjang 24,67 kilometer.

    6. Kuala Tj-Tebing Tinggi Parapat (Sinaksak-P Siantar) sepanjang 12,37 kilometer.

    7. Jakarta-Cikampek II Selatan (Sukabungah-Sadang Segmen Kutanegara Sadang) sepanjang 8,50 kilometer.

    8. Probolinggo -Banyuwangi (Gending-Kraksaan) sepanjang 12,88 kilometer.

    “Jadi totalnya kalau fungsional untuk Lebaran sebanyak 58,42 kilometer. Kalau untuk operasional kuartal I itu 74,35 kilometer. Jadi totalnya yang 132 yang bisa diakses semua di Lebaran,” pungkasnya dalam menanggapi tol gratis Lebaran 2025.

  • Truk Obesitas Berkeliaran, Wamen PU Ungkap Fakta Mengejutkan

    Truk Obesitas Berkeliaran, Wamen PU Ungkap Fakta Mengejutkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan ketegasannya dalam menekan beredarnya truk obesitas alias kendaraan over dimension over load (ODOL). Salah satu caranya yakni dengan mendorong badan usaha jalan tol (BUJT) bersikap tegas dalam penanganan truk yang melebihi muatan.

    “Untuk kendaraan ODOL sebetulnya BUJT berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan kendaraan ODOL di gerbang terdekat jalan tol sebagaimana diatur dalam PP No 23/2024 tentang jalan tol pasal 109 ayat 1,” kata Diana kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Jumat (7/2/2025).

    Bentuk penanganan tersebut diantaranya memasang alat berupa Weigh In Motion (WIM) untuk menakar beban dari kendaraan yang melintas di jalan tol tersebut.

    “Pemerintah mendukung pemasangan WIM di ruas jalan tol oleh BUJT sebagai upaya pengendalian ODOL,” kata Diana.

    Adapun pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2024 tentang Jalan Tol tertuang Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol, yakni pada pasal 109:

    (1) Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan Pengguna Jalan Tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari Jalan Tol.

    (2) Tata cara penolakan dan pengeluaran Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengaku telah mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi risiko kecelakaan maut di jalan tol, terutama saat arus mudik Lebaran 2025 nanti. Dengan penggunaan teknologi untuk mendeteksi truk dengan muatan berlebih serta perbaikan infrastruktur yang paling mendesak.

    Setelah meninjau lokasi kecelakaan yang menewaskan delapan orang di Gerbang Tol Ciawi 2, Hanggodo mengapresiasi PT Jasa Marga (Persero) atas pemasangan alat Weight In Motion (WIM). Alat ini memungkinkan pemantauan otomatis terhadap truk yang masuk ke jalan tol, memastikan bahwa kendaraan yang kelebihan muatan ODOL bisa terdeteksi lebih dini.

    Dia menduga kecelakaan yang terjadi pada Selasa (4/2/2025) malam hari kemarin, disebabkan oleh truk bermuatan air galon tersebut masuk dalam kategori ODOL.

    “Dengan alat WIM kan semua bisa terekam, berapa sih berat kendaraan yang keluar-masuk di ruas tol itu. Data dari WIM Jasa Marga di situ, yang masuk itu (truk) ODOL,” kata Hanggodo saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    (dce)