Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Jakarta –

    Progres penerapan bayar tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang dimenangkan perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) belum juga menemukan titik terang penerapannya.

    Untuk diketahui, dana pengembangan proyek MLFF berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun. Sebelumnya, sistem tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada kuartal I 2025.

    Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar, mengaku sudah menyiapkan solusi untuk mengurai persoalan yang membuat proyek tersebut mandek.

    “Saya juga sudah mengumpulkan bahan-bahan, data-data, lengkap semua terkait permasalahan itu, kita coba urai,” kata Roy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Roy mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga sudah menyampaikan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan langkah selanjutnya.

    “Teman-teman BUJT, BPJT juga sudah menyampaikan surat ke APH, ke BPKP, dan sebagainya,apa langkah-langkah yang harus kami melakukan. Jadi kita di kemudian hari kita bermasalah,” tutupnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti pelaksanaan bayar tol tanpa setop belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, belum terjalin kesepakatan final antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hungaria dan Badan Usaha Pelaksana RITS.

    “Belum lah, kan belum sepakat,” kata Diana, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Diana mengatakan kesepakatan tersebut penting agar tidak terjadi masalah dalam penerapan sistem anyar ini di kemudian hari. Di sisi lain negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak Agustus 2024, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini.

    “Semuanya itu diimplementasikan kalau sudah disepakati semuanya. Kan kontrak antara dua (pihak) ini, kalau ada yang belum sepakat jangan dilanjutkan dulu lah, nanti akan jadi masalah,” terang Diana.

    Saat ini, Kementerian PU masih terus mengkaji upaya-upaya untuk menuju kesepakatan. Meski demikian, Diana belum dapat memastikan kapan kiranya persoalan ini rampung dan sistem bisa diimplementasikan.

    Untuk diketahui, implementasi MLFF molor lebih dari 2 tahun, di mana mulanya operasi ditargetkan dimulai pada 2022. Berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS, hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem anyar ini terus mundur.

    Padahal, MLFF telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). MLFF juga telah resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol resmi ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2024.

    (fdl/fdl)

  • Kemen PU targetkan perbaikan jalur Pantura rampung H-10 Lebaran 2025

    Kemen PU targetkan perbaikan jalur Pantura rampung H-10 Lebaran 2025

    ANTARA – Pemerintah terus mempercepat perbaikan jalan nasional yang berlubang di sepanjang jalur Pantura di Jawa Tengah. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, pada Selasa 18 Februari 2025 menegaskan bahwa proses penambalan jalan ditargetkan selesai sebelum H-10 Lebaran 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik bagi para pemudik. (Yusup Fatoni/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

  • Wamen PU sebut Pasar Banjarsari Pekalongan siap digunakan usai lebaran

    Wamen PU sebut Pasar Banjarsari Pekalongan siap digunakan usai lebaran

    ANTARA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, menyebutkan bahwa renovasi Pasar Banjarsari di Kota Pekalongan telah rampung. Pasar yang sebelumnya terbakar pada 2018 itu dipastikan kembali beroperasi penuh setelah Idul Fitri 2025. (Yusup Fatoni/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

  • Rampung Dibangun, Kampus IPDN Senilai Rp80,9 Miliar Siap Diresmikan

    Rampung Dibangun, Kampus IPDN Senilai Rp80,9 Miliar Siap Diresmikan

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumedang, Jawa Barat. Adapun pembangunan proyek ini menelan biaya Rp80,9 miliar.

    Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan pembangunan tiga gedung Kampus IPDN itu sudah selesai 100 persen.

    “(Pembangunan tersebut) siap untuk diresmikan dan dimanfaatkan baik untuk perkantoran fakultas maupun kegiatan belajar mahasiswa,” ujar Diana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 15 Februari 2025.

    Diana berpesan kepada pihak kampus agar gedung-gedung ini terus dirawat dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    Sebagai informasi, pembangunan Kampus IPDN dilakukan Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat sejak Desember 2023 hingga Desember 2024. Biaya pembangunannya sebesar Rp80,9 miliar.

    Pekerjaan yang dilakukan mencakup pembangunan tiga gedung fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Manajemen Pemerintahan, dan Perlindungan Masyarakat.

    Tiga gedung setinggi tiga lantai tersebut dibangun di atas lahan seluas 28.500 meter persegi. Setiap gedung memilki luas bangunan 2.346 meter persegi sehingga total luas bangunannya 7.038 meter persegi.

  • Bendungan Rukoh Garapan Waskita Karya Serap Hampir 80 Persen Tenaga Kerja Lokal – Page 3

    Bendungan Rukoh Garapan Waskita Karya Serap Hampir 80 Persen Tenaga Kerja Lokal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bendungan Rukoh garapan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah selesai dibangun. Proyek senilai Rp1,7 triliun itu memiliki kapasitas tampung sebanyak 128 juta meter kubik (m3).

    Bendungan yang terletak di Kabupaten Pidie, Aceh tersebut dipastikan dapat mendukung kestabilan pasokan air irigasi yang mengaliri lahan pertanian seluas 12.194 hektare (ha).

    Pasokan air itu berdampak pada ketahanan pangan (food estate) dan penyerapan tenaga kerja serta peningkatan aktivitas ekonomi yang berimbas positif pada kenaikan penghasilan, saving, dan daya beli masyarakat yang semakin tinggi.

    Proyek ini pun bisa menyediakan air baku sebanyak 900 liter per detik. Dengan begitu turut menjaga ketahanan air.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, meninjau langsung ke lokasi bendungan. Menurut dia, pembangunan proyek tersebut sangat diperlukan karena memiliki banyak manfaat.

    “Tidak hanya bermanfaat untuk irigasi atau air baku saja, tetapi juga berpotensi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 137 MegaWatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PMLTH) sebesar 1,22 MW, sehingga,” ujar Diana, di Pidie, Aceh, Jumat (14/2/2025).

    Diana menanbahkan, bendungan tersebut juga memberikan manfaat irigasi bagi Daerah Irigasi (DI) Baro Raya.

    Menyerap 80 persen tenaga kerja lokal

    Kementerian PU memproyeksikan, berkat Bendungan Rukoh jumlah produksi pertanian tahun ini dapat mencapai enam ton per ha. Dengan musim tanam ditargetkan sebanyak tiga kali dalam setahun.

    Bendungan yang memiliki genangan seluas 687 ha ini, lanjut Ermy, mampu mereduksi banjir seluas 51 ha atau mencakup tiga kecamatan yaitu Titeue, Keumala, dan Sakti. “Diharapkan Bendungan Rukoh dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat Aceh, khususnya di sekitar Kabupaten Pidie,” katanya.

    Apalagi, lanjut dia, proyek tersebut menyerap banyak tenaga kerja lokal hampir 80 persen. Dengan begitu turut membuka lapangan pekerjaan yang berdampak bagi kesejahteraan warga Aceh.

  • Prabowo Mau Desain IKN Direvisi, Menteri PU: Diminta Contoh Turki

    Prabowo Mau Desain IKN Direvisi, Menteri PU: Diminta Contoh Turki

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan revisi desain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di kantornya, Kamis (13/2/2025)

    Menurutnya, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, akan memimpin tim desain IKN dalam menyesuaikan rancangan kompleks yudikatif dan legislatif di ibu kota baru.

    “Desainnya akan diketuai oleh Bu Wamen,” ujar Dody kepada awak media di Kementerian PU, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Presiden Prabowo Subianto menilai perlu adanya perbandingan desain dengan negara lain agar pembangunan IKN lebih optimal. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto meminta desain IKN direvisi.

    “Dalam rapat terakhir, Pak Prabowo meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Turki, Mesir, dan India,” kata Dody.

    Menurutnya, keputusan ini diambil karena Presiden Prabowo mendapatkan inspirasi dari kunjungan kerja ke negara-negara tersebut. Ia menilai desain kantor legislatif dan yudikatif di sana memiliki karakteristik yang mirip dengan Indonesia.

    “Mungkin saat beliau berkunjung ke sana, beliau melihat ada kesamaan karakter dengan Indonesia. Oleh karena itu, tim akan merekonstruksi desainnya dan melaporkannya kembali kepada Presiden,” tambah Dody.

    Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi negaranya akan turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Ia menyatakan perusahaan konstruksi ternama asal Turki akan terlibat dalam proyek ini.

    Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor pada Rabu (12/2/2025).

    Selain keterlibatan dalam proyek IKN, Erdogan juga menyoroti potensi kerja sama sektor pariwisata antara Indonesia dan Turki. Ia menekankan pentingnya peningkatan lalu lintas penerbangan antara kedua negara.

    Pada 2024, sebanyak 203.000 warga Indonesia berkunjung ke Turki, sementara dari Turki ke Indonesia hanya 50.000 turis. Meski masih di bawah harapannya, Erdogan optimistis angka itu masih bisa terus meningkat ke depan.

    Dengan adanya revisi desain IKN serta keterlibatan Turki dalam pembangunan, diharapkan proyek ibu kota baru Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan karakteristik negara.

  • Anggaran untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan Tak Ada, Menteri PU: Kami Masih Peninjauan

    Anggaran untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan Tak Ada, Menteri PU: Kami Masih Peninjauan

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran sebesar Rp29,57 triliun pada tahun ini.

    Hal tersebut imbas dari adanya efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun.

    Dengan minimnya anggaran tersebut, Kementerian PU pun diketahui tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan preservasi jalan dan jembatan pada tahun ini.

    Padahal, libur Idulfitri 2025 tinggal sekitar satu bulan lagi, yang mana biasanya Kementerian PU melakukan preservasi jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada momentum tersebut.

    Saat ditemui usai mengikuti rapat kerja kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Dody bilang, pihaknya pasti akan selalu melakukan perbaikan jalan.

    Akan tetapi, kata dia, saat ini memang anggaran Kementerian PU masih dalam tahap peninjauan.

    “Perbaikan itu selalu (kami kerjakan) walaupun anggaran kami masih peninjauan,” ucap Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari.

    Dody menjelaskan, belum lama ini juga pihaknya telah melakukan perbaikan jalan di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, yang rusak karena longsor.

    “Jadi, ya, teman-teman PU ini punya kepercayaan yang luar biasa,” ucapnya.

    Menurut dia, Kementerian PU belum bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perbaikan jalan dan preservasi jembatan lantaran adanya efisiensi anggaran seperti tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Namun, lanjut Dody, pihaknya pasti akan memikirkan hal tersebut secara matang.

    “Karena itu, kan, kami mengacu kepada Inpres. Tenang tenang pasti kami pikirin,” tutur Dody.

    Pada kesempatan sama, Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menuturkan, pihaknya belum bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perbaikan jalan itu lantaran angkanya masih dalam perhitungan.

    “Itu, kan, masih di-exercise. Saya belum berani lho angkanya, tapi yang jelas menjadi perhatian kami,” pungkasnya.

  • Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan program preservasi atau kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan hingga jembatan, serta anggaran pembagunan jalan terdampak pemangkasan anggaran Rp 81 triliun

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR hari ini, Rabu (12/2/2025), Dody mengaku harus meniadakan anggaran preservasi dan pembangunan bidang Bina Marga sebesar Rp 24,83 triliun.

    Contohnya program pembangunan jalan 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan di 1.102 kilometer jalan. Kemudian ada juga peniadaan anggaran untuk perservasi rutin sepanjang 47.600 kilometer jembatan 563 kilometer, dan padat karya untuk 24.600 tenaga kerja.

    Alhasil, Kementerian PU setelah efisiensi tidak lagi mencantumkan program pembangunan dan preservasi rutin jalan dan jembatan alias 0 kilometer (km).

    Namun, Dody menjamin melakukan perbaikan jalan yang mendesak, dengan realokasi atau rekomposisi anggaran yang terbatas.

    “(Anggaran preservasi jalan 0 km) karena itu kan kita mengacu kepada Inpres. Tenang-tenang pasti kita pikirin. Jadi juga di kesimpulan rapat seperti itu, kan ini masih politik anggaran,” kata Dody saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan imbas efisiensi anggaran sampai saat pihaknya belum mengalokasikan dana untuk perservasi jalan.

    Namun ia mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian ulang terhadap sisa anggaran yang dimiliki Kementerian PU untuk kemudian nanti bisa digunakan untuk preservasi jalan. Namun ia belum bisa memastikan besaran anggaran untuk keperluan Bina Marga ini.

    “Untuk preservasi jalan kan tadi 0. Ya kan belum ada, di-exercise, kita masih exercise ya,” kata Diana.

    “(Anggaran preservasi jalan?) itu kan masih di-exercise, saya belum berani lho angkanya tapi yang jelas menjadi perhatian kita, tapi masih di-exercise,” sambungnya.

    (hns/hns)

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi APBN 2025, Ini Alokasi Dana yang Anggarannya Tidak Boleh Dipangkas

    Efisiensi APBN 2025, Ini Alokasi Dana yang Anggarannya Tidak Boleh Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hampir semua kementerian mengalami efisiensi anggaran, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meski begitu, ada beberapa alokasi anggaran yang tidak diperbolehkan untuk dipotong. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pos-pos anggaran prioritas yang harus tetap dipenuhi.

    Menurut dia, beberapa anggaran yang tetap harus dipertahankan meskipun ada efisiensi meliputi, pinjaman hibah luar negeri (PHLN), surat berharga syariah negara (SBSN), gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Pinjaman hibah luar negeri, SBSN, kemudian juga gaji, sama PNBP. Ini yang tidak boleh diotak-atik. Ini yang harus tetap ada semuanya,” ujar Diana, dikutip Senin (10/2/2025) terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang merupakan efisiensi APBN 2025.

    Selain itu, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, ada beberapa anggaran lain yang juga tidak boleh terkena pemotongan, yaitu belanja Infrastruktur, pemeliharaan fasilitas dan aset negara, serta cadangan untuk bencana alam.

    “Belanja infrastruktur, pemeliharaan, dan anggaran bencana harus tetap ada. Tidak mungkin anggaran bencana tidak dicadangkan. Begitu juga dengan pembayaran utang yang harus tetap diprioritaskan,” tambahnya.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi APBN 2025, beberapa program akan mengalami pemangkasan. Namun, pemerintah tetap memastikan anggaran strategis tetap berjalan sesuai rencana untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Kebijakan pemangkasan anggaran yang merupakan efisiensi APBN 2025, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif tanpa mengganggu program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.