Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol

    Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol

    Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU)
    Diana Kusumastuti
    membantah kabar yang menyebutkan terdapat tanggul jebol menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang (Jabodetabek).
    Diana menegaskan, banjir di Jabodetabek pada hari ini disebabkan oleh curah hujan yang begitu tinggi sehingga air meluap dari sungai.
    “Hasil pengamatan kami, itu tidak ada tanggul yang jebol. Tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali. Jadi ini meluap. Makanya kalau saya harus memompa, airnya mau ditaruh di mana?” ujar Diana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025) malam.
    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah bakal mengeruk sedimentasi di sungai-sungai demi memperbesar volume air.
    Namun, pemerintah masih memprioritaskan evakuasi warga dari wilayah-wilayah terdampak banjir.
    “Ndak, ndak (masalah infrastruktur), enggak ada yang jebol loh ya. Memang curah hujan dengan intensitas sangat tinggi dari kemarin berapa hari. Dan nanti ada pengerukan yang akan kita lakukan, tapi tidak sekarang,” kata Diana.
    Diana melanjutkan, pemerintah juga bakal menata ulang rumah-rumah yang terletak di wilayah hulu, yakni Puncak, Bogor.
    “Itu kayaknya perlu normalisasi, kita harus bicara sama pemda. Dan saya juga sudah bicara sama Pak Ara (Menteri PKP), mungkin nanti kita bisa bantu juga untuk rumah-rumah (bantaran kali) direlokasi, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan,” kata dia.
    Diana menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sedih atas bencana banjir yang terjadi.
    “Tadi Presiden hanya menyampaikan bahwa dia merasa sedih, masih banyak yang terkena banjir,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Jembatan Putus Imbas Banjir Bandang Cisarua, Wamen PU Wanti-wanti Hal Ini

    6 Jembatan Putus Imbas Banjir Bandang Cisarua, Wamen PU Wanti-wanti Hal Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menemukan terdapat enam jembatan yang putus akibat bencana banjir di Desa Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor. Salah satu di antara keenam jembatan tersebut ialah Jembatan Hankam.

    Jembatan Hankam berada di jalan kabupaten yang menjadi akses utama penghubung Desa Lewimalang dan Jogjogan. Diana mengingatkan, pembangunan jembatan yang menyeberangi sungai harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU.

    “Terdapat 6 jembatan yang putus,” kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    “Saya juga menghimbau dalam membangun jembatan yang menyeberangi aliran air/sungai, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Saya lihat sungai-sungai ini terhalang oleh konstruksi jembatan,” sambungnya.

    Hal ini disampaikan Diana saat meninjau lokasi pengungsian masyarakat terdampak bencana banjir di Desa Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Puncak Bogor mengakibatkan debit air di wilayah hulu Sungai Ciliwung terus meningkat sehingga sungai air menggenangi permukiman warga dan merusak beberapa jembatan.

    Diana juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa bencana banjir yang menimpa masyarakat karena hujan deras yang cukup tinggi mengakibatkan banjir bandang dan kerusakan jembatan sebagai akses warga.

    “Saya mengucapkan prihatin kepada masyarakat yang terdampak bencana, baik yang masih di pengungsian atau pun yang sudah pulang ke rumah,” ujar Diana.

    Ia juga menaruh perhatian pada penyempitan sungai lantaran banyak rumah di kawasan tersebut. Ia pun mengimbau kepada warga agar tidak tinggal di bantaran sungai karena akan mempersempit badan sungai.

    “Saya melihat bahwa sungai yang dulunya lebar, sekarang menjadi sempit karena banyak sekali rumah-rumah di bantaran sungai. Air itu tentunya mencari jalannya sendiri, sehingga harapan saya jangan dihuni,” katanya.

    Menurutnya, langkah-langkah penanganan pasca banjir Sungai Ciliwung di wilayah Cisarua ini harus segera dilakukan dengan berkoordinasi lintas sektoral bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk upaya relokasi warga yang tinggal di badan sungai.

    Lihat juga Video: Banjir Bandang-Longsor Terjang Kawasan Puncak Bogor

    (shc/kil)

  • Prabowo Curhat Susah Efisiensi Anggaran, Singgung Studi Banding ke Luar Negeri

    Prabowo Curhat Susah Efisiensi Anggaran, Singgung Studi Banding ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan tantangan pemerintahannya dalam melakukan efisiensi atau penghematan anggaran.

    Dalam pidato di Kongres VI Demokrat di Jakarta pada Selasa (25/2/2025) malam, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia saat ini berupaya efisiensi dan merealokasikan dana untuk program-program yang lebih penting. 

    “Inilah bernegara, ada kekurangan, tapi kita punya potensi yang kuat. Kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat, itu baik, untuk dipakai di bidang yang lebih penting,” katanya dalam forum itu.

    Namun, kata Prabowo, efisiensi itu nyatanya tidak mudah dilakukan karena terdapat orang-orang yang sudah nyaman dan tidak ingin terganggu dengan pengalihan dana tersebut. 

    Dia mengatakan salah satu efisiensi yang dilakukan, yakni memangkas studi banding ke luar negeri. Menurutnya, luar negeri itu “begitu-begitu saja” dan lebih penting fokus untuk kesejahteraan rakyat.

    “Memang kadang-kadang sulit, orang yang sudah nyaman. Banyak pergi studi [banding] ke luar negeri, saya paham. Rakyat masih butuh kami selesaikan dulu berapa tahun, tingkatkan kesejahteraan. Rakyat kuat, sejahtera, anggaran cukup. Saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur,” tegas Prabowo.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemerintah batal melakukan studi banding pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke sejumlah negara.

    Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pembatalan studi banding itu dilakukan lantaran adanya efisiensi anggaran kementerian yang baru-baru ini dilakukan. 

    ”Iya, kayaknya ditangguhkan dulu [proses studi bandingnya] karena ada efisiensi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jumat (21/2/2025).

    Namun demikian, Diana memastikan bahwa proses pendalaman desain untuk Kawasan Legislatif dan Kawasan Yudikatif itu bakal tetap dijalankan melalui skema studi lainnya. 

    Wamen PU itu menegaskan, keputusan penundaan melakukan studi banding itu dilakukan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto.

    ”Alhamdulillah, kita sudah mengikuti arahan-arahan Presiden dan mudah-mudahan kita bisa maju lagi, tapi sedikit perbaikan-perbaikan lagi lah nanti,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai rencana pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

    Dody menjelaskan, dalam rapat terbarunya Presiden Prabowo meminta agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan studi banding ke negara timur untuk merumuskan desain kawasan tersebut.   

    “Rapat terakhir [terkait pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif] dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke seingat saya tiga negara deh. Mesir, Turki dan India,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

  • Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta –

    Dua menteri Kabinet Merah-Putih menghadiri rapat koordinasi membahas progress pembangunan ibu kota Nusantara (IKN), termasuk desain gedung legislatif dan yudikatif. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 lalu terkait dengan progress pembangunan IKN, terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Ada beberapa poin dari arahan Prabowo.

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    AHY menjelaskan Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN mengatakan ada beberapa arahan dari Prabowo, seperti ruang sidang paripurna yang modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    “Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. Pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif, Diana menyebut juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia.

    Menko AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan karena adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    (kil/kil)

  • Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan galeri atau museum di area lobi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana mengatakan Prabowo telah meminta beberapa hal mengenai desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Diana menyebut Prabowo ingin Ruang Sidang Paripurna menggunakan desain modern dengan ciri khas Indonesia.

    “Ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap,” kata Diana dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin melengkapi dengan galeri atau museum di kawasan lobi. Prabowo meminta kepada Diana agar melihat referensi dari Gedung Parlemen India untuk interiornya.

    “Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN dari semula 4% menjadi sekitar 11%. Sementara, untuk desain gedung yudikatif, Diana menyebut akan menyesuaikan desainnya dengan gedung legislatif.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyebut desain gedung legislatif itu sudah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan.

    “Tadi memang setelah selesai yang di-review desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari detikNews.

    (kil/kil)

  • Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk kepentingan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena efisiensi anggaran.

    Kementerian PU bersama Otorita IKN sudah membentuk Tim Penguatan Desain yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN dikaji ulang. 

    Tim tersebut rencananya akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mempelajari desain gedung tersebut, tetapi harus dibatalkan karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Akhirnya desainnya akan dipelajari lewat internet. 

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan, bisa juga dilihat dari Google kan,” kata Dody, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah memutuskan tidak ada studi banding ke tiga negara, Dody mengatakan ketua tim akan memperluas benchmarking, sehingga tidak terpaku pada desain gedung yudikatif-legislatif di IKN ketiga negara tersebut. 

    Namun, akan melirik desain negara lain, seperti Srilanka. Selain itu, akan ada tindak lanjut atas saran atau masukan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

    “Hasil desain (gedung legislatif dan yudikatif IKN) itu mungkin akan difinalkan setelah retret (kepala daerah) di Magelang,” kata Dody.

  • Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Jakarta –

    Rencana studi banding ke tiga negara dalam rangka mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diminta Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

    Namun karena adanya keterbatasan anggaran, Dody menyebut rencana itu batal dilaksanakan. Ia menyebut pihaknya dapat memanfaatkan Google sebagai salah satu acuan tanpa harus melakukan studi banding.

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan. Itu bisa juga dilihat dari Google,” kata Doddy di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai informasi, efisiensi anggaran untuk Kementerian PU tahun 2025 dipangkas menjadi Rp 50,48 triliun setelah efisiensi anggaran. Jumlah yang dipangkas sebesar Rp 60,47 triliun dari pagu awal Kementerian PU yang sebesar Rp 110,95 triliun.

    Dody menambahkan, berdasarkan laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, pemerintah tidak hanya berpatokan pada Mesir, Turki, dan India dalam menentukan desain. Indonesia juga akan melirik desain dari Sri Lanka.

    “Jadi tadi Buk Wamen menyampaikan, beliau tidak benchmarking kepada tiga negara Mesir, Turki, dan India. Beliau menyampaikan juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka,” tutur Dody.

    Kementerian PU juga mendapat masukan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait revisi desain. Hal itu kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai retreat kepala daerah di Magelang.

    “Nah kemudian hasil itu mungkin baru difinalkan seminggu, kemudian mungkin baru dua minggu ke depan setelah urusan retreat Magelang kita akan minta waktu ke Pak Presiden untuk memaparkan revisi desain itu,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Gedung DPR di IKN Bakal Dilengkapi Museum dan Ukiran Khas Indonesia, Panel Surya Juga Diperbanyak – Halaman all

    Gedung DPR di IKN Bakal Dilengkapi Museum dan Ukiran Khas Indonesia, Panel Surya Juga Diperbanyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) diminta Presiden Prabowo Subianto untuk didesain ulang.

    Prabowo memberi arahan itu saat rapat pada 3 Februari2025  lalu. Pada Jumat (21/2/2025) ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN.

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, beberapa poin yang menjadi arahan Prabowo di antaranya adalah revisi konsep awal kawasan legislatif.

    “Khususnya gedung sidang paripurna,” kata AHY dikutip dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    AHY mengatakan, hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, tetapi tetap perlu ada penyempurnaan. Prabowo juga menyoroti soal interior gedung. Maka dari itu, diperlukan desain ulang dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain.

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan,” ujar AHY.

    Ia mengatakan, Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Prabowo berharap Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara lain.

    Maka dari itu, desain interior dan eksterior gedung legislatif dan yudikatif di IKN perlu melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat.

    “Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Menurut dia, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    Referensi gedung akan dilihat dari India, Mesir, Turki, dan Srilanka.
    “Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Mungkin dalam 2 minggu kedepan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, mengatakan ruang sidang paripurna akan disesuaikan supaya modern, tetapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    Dia bilang, beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Adapun Prabowo juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobi dengan galeri atau museum.

    Mengenai interior, Prabowo juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran.

    “Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menjelaskan bahwa akan dilakukan peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN.

    Pemanfaatan solar panel akan ditingkatkan dari semula empat persen, menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif juga akan disamakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif.

    “Tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” ujar Diana.

    AHY mengatakan, keputusan terkait desain ulang gedung legislatif dan yudikatif tetap ada di tangan Prabowo.

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan,” ucap AHY.

    Ia mengatakan pemilihan material perlu diperhatikan dan juga biayanya. Kemudian, kemudahan untuk mendapatkan materialnya, pemeliharaan​ dan juga ketahanannya.

    “Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” pungkas AHY.

  • Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

    Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

    Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

    Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

    Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. 

    “Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.

    AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain  pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo. 

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan. Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tutur AHY.

    Lahan Gratis

    Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

     

  • Jalur Pantura Ditarget Bebas Lubang H-10 Lebaran

    Jalur Pantura Ditarget Bebas Lubang H-10 Lebaran

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan perbaikan jalan-jalan nasional, termasuk jalur Pantai Utara (Pantura) selesai H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan sebagai dukungan untuk kelancaran lalu lintas (lalin) di periode Libur Lebaran 2025.

    Selaras dengan itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan peninjauan perbaikan jalan nasional di Pantura Barat, Jawa Tengah, Selasa (18/02/2025). Ia memastikan perbaikan-perbaikan terus dilakukan di jalur Pantura, dari Jakarta hingga ke Banyuwangi.

    “Lubang-lubang ini sudah kita lakukan penutupan dengan patching. Mudah-mudahan sampai dengan H-10 sebelum Lebaran nanti, Insyaallah sudah tertangani, jadi tidak ada lubang-lubang lagi,” kata Diana, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Diana juga menyoroti kondisi ruas jalan Bts Kota Batang-Bts Kab. Kendal KM SMG 87+200 di wilayah Kandeman, Kabupaten Batang. Ruas jalan tersebut mengalami permasalahan drainase akibat pembangunan di bahu jalan oleh pedagang.

    “Kalau saya lihat itu masalah drainasenya. Dan di situ banyak kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Ditambah lagi, bahu jalannya juga dibangun oleh pedagang-pedagang jadi lebih tinggi sehingga drainasenya tertutup. Nanti ke depan itu yang perlu kita perbaiki,” ujarnya.

    Perbaikan Jalur Pantura Ditarget Rampung H-10 Lebaran Foto: Dok. Kementerian PU

    Berdasarkan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, tercatat sejak awal Januari 2025 hingga 17 Februari 2025, di wilayah Pantura Barat khususnya Pemalang-Pekalongan-Batang-Weleri telah dilakukan penanganan perbaikan perkerasan jalan dengan menutup lubang. Ada sekitar j 4409 titik lubang yang harus ditangani dengan rutin kondisi.

    Kepala BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Khusairi menjelaskan, saat ini tersisa 330 lubang yang masih dalam proses penanganan di sepanjang ruas tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah lubang akan bertambah saat musim hujan.

    “Untuk meningkatkan kewaspadaan para pengguna jalan, sejumlah titik rawan kerusakan yang belum tertangani, telah diberi rambu-rambu peringatan jalan rusak. Sehingga diharapkan para pengguna jalan dapat lebih berhati-hati,” kata Khusairi.

    Khusairi menambahkan, BBPJN Jawa Tengah’DIY juga telah melakukan penanganan rutin untuk sepanjang jalur Pantura Barat melalui metode patching dan salob. Penanganan ini memanfaatkan material tambalan cepat mantap (TCM), dan bongkaran aspal dengan CMM dan hotmix.

    Selain itu, beberapa perbaikan juga mendapatkan dukungan dari program CSR. Khusairi mengatakan, hal ini sebagai langkah percepatan perbaikan di tengah keterbatasan anggaran.

    “Melalui berbagai upaya percepatan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Kementerian PU, diharapkan jalur Pantura telah siap digunakan secara optimal saat arus mudik Lebaran 2025,” pungkasnya.

    (shc/eds)