Xcloud.id

Tag: Diana Kusumastuti

  • Wamen PU Beberkan Strategi Penanganan Banjir Jadetabek, dari Pengerukan Sedimentasi hingga Normalisasi Sungai

    Wamen PU Beberkan Strategi Penanganan Banjir Jadetabek, dari Pengerukan Sedimentasi hingga Normalisasi Sungai

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan sejumlah langkah prioritas dalam pembenahan infrastruktur guna mengatasi dan mencegah bencana banjir yang melanda Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Hal ini bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/3/2025), Diana menekankan bahwa salah satu langkah utama yang harus segera dilakukan adalah pengerukan sedimentasi di jalur sungai setelah banjir Jadetabek surut.

    “Yang utama adalah memastikan keselamatan warga terlebih dahulu. Setelah itu, kami akan melakukan pengerukan sedimentasi di sungai untuk mengoptimalkan aliran air,” ujar Diana.

    Selain pengerukan sedimentasi, Diana menyoroti pentingnya normalisasi sungai dengan menertibkan permukiman yang menghambat aliran sungai. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini memerlukan kerja sama lintas sektor antara Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta kementerian lainnya.

    “Normalisasi sungai perlu dilakukan, tetapi ini tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian PU saja. Kami harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Saya juga sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, agar rumah-rumah di bantaran sungai bisa direlokasi,” jelasnya.

    Dalam upaya penanganan darurat, Kementerian PU telah mengirimkan perahu karet untuk mengevakuasi warga terdampak. Setelah kondisi banjir mulai surut, kementerian akan segera melakukan perbaikan infrastruktur guna memastikan jalur air sungai berfungsi secara optimal.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) di wilayah Jadetabek disebabkan oleh banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3/2025) malam tercatat memiliki intensitas ekstrem, melebihi 110 mm per hari.

    BMKG menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem tersebut menyebabkan meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Aliran air yang meluap inilah yang kemudian mengakibatkan banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga akhirnya mengalir ke wilayah hilir, termasuk Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

    Langkah penanggulangan dan mitigasi banjir yang lebih komprehensif kini menjadi prioritas pemerintah agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

  • Wamen PU ungkap langkah pembenahan infrastruktur di banjir Jadetabek

    Wamen PU ungkap langkah pembenahan infrastruktur di banjir Jadetabek

    … untuk penanganannya nanti kami akan keruk sedimentasi di sungai

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menjelaskan beberapa prioritas pembenahan infrastruktur agar bencana banjir yang terjadi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) bisa tertangani dengan baik dan tidak terulang di masa mendatang.

    Ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, Diana menyebutkan salah satu langkah pembenahan yang perlu dilakukan ialah pengerukan sedimentasi di jalur sungai yang dikerjakan usai banjir surut.

    “Yang penting penduduk diamankan terlebih dahulu, nanti untuk penanganannya nanti kami akan keruk sedimentasi di sungai. Itu yang utama harus dilakukan bersama,” kata Diana.

    Sebelumnya diwartakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan banjir yang Selasa hari ini merendam sejumlah kawasan di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan ketinggian 1-4 meter adalah banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

    Hujan deras mengguyur Kota Bogor pada Minggu (2/3) malam tergolong ekstrem dan berdasarkan data hasil monitoring tim meteorologi BMKG ketebalan intensitas hujannya lebih dari 110 mm per hari.

    BMKG menilai curah hujan ekstrem tersebut memungkinkan air DAS Ciliwung meluap menjadi banjir bandang yang melanda sejumlah kecamatan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, hingga terbawa ke hilir sungai di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banjir Jabodetabek, Wamen PU Pastikan Tak Ada Tanggul yang Jebol

    Banjir Jabodetabek, Wamen PU Pastikan Tak Ada Tanggul yang Jebol

    Bisnis.com, JAKARTA —  Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa tidak ada tanggul air yang jebol sehingga menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Jabodetabek hari ini, Selasa (4/3/2025).

    Informasi ini disampaikan Diana menyusul pengamatan Kementerian Pekerjaan Umum pada sejumlah area yang hari ini digenangi banjir akibat intensitas hujan yang tinggi sejak Senin (3/3/2025) malam. 

    “Berdasarkan pengamatan kami, itu tidak ada tanggul yang jebol, tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali. Jadi ini meluap, makanya kalau kami harus pompa, airnya mau ditaruh di mana,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025)

    Diana menyebut kementeriannya akan segera mengaktifkan mesin pompa air ketika genangan banjir mulai surut. Sejauh ini, Kementerian PUt telah terjun ke lapangan untuk membantu evakuasi warga terdampak banjir dengan mengirim perahu karet. 

    Dia mengatakan Kementerian PU akan segera melakukan pengerukan sedimentasi di sejumlah kali dan sungai. Akan tetapi, tindakan ini dia sebut  tidak akan dilakukan sekarang.

    “Nanti untuk penanganannya kita akan keruk sedimentasi di sungai itu yang utama harus dilakukan bersama,” ujar mantan Dirjen Cipta Karya itu.

    Pemantauan banjir sendiri telah dilakukan Kementerian PU sejak Senin. Dia memberi contoh banjir di Cisarua yang membutuhkan respons dan penanganan berupa penataan kembali rumah-rumah serta izin bangunan di bantaran kali. 

    Di sisi lain, Diana turut mengamini perlunya normalisasi sungai setelah banjir menggenangi sejumlah area di Jabodetabek hari ini. 

    “Kami harus bicara dengan pemerintah daerah, dan saya juga sudah bicara sama pak Ara [Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, red] mungkin nanti bisa bantu juga bantu untuk rumah-rumah [di bantaran kali] direlokasi itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan,” tuturnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, hujan dengan intensitas tinggi sejak beberapa hari belakangan memicu terjadinya banjir di sejumlah kabupaten/kota di Jakarta maupun Jawa Barat. 

  • Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol

    Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol

    Wamen PU Bantah Banjir Jabodetabek akibat Tanggul Jebol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU)
    Diana Kusumastuti
    membantah kabar yang menyebutkan terdapat tanggul jebol menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang (Jabodetabek).
    Diana menegaskan, banjir di Jabodetabek pada hari ini disebabkan oleh curah hujan yang begitu tinggi sehingga air meluap dari sungai.
    “Hasil pengamatan kami, itu tidak ada tanggul yang jebol. Tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali. Jadi ini meluap. Makanya kalau saya harus memompa, airnya mau ditaruh di mana?” ujar Diana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025) malam.
    Sebagai langkah antisipasi, pemerintah bakal mengeruk sedimentasi di sungai-sungai demi memperbesar volume air.
    Namun, pemerintah masih memprioritaskan evakuasi warga dari wilayah-wilayah terdampak banjir.
    “Ndak, ndak (masalah infrastruktur), enggak ada yang jebol loh ya. Memang curah hujan dengan intensitas sangat tinggi dari kemarin berapa hari. Dan nanti ada pengerukan yang akan kita lakukan, tapi tidak sekarang,” kata Diana.
    Diana melanjutkan, pemerintah juga bakal menata ulang rumah-rumah yang terletak di wilayah hulu, yakni Puncak, Bogor.
    “Itu kayaknya perlu normalisasi, kita harus bicara sama pemda. Dan saya juga sudah bicara sama Pak Ara (Menteri PKP), mungkin nanti kita bisa bantu juga untuk rumah-rumah (bantaran kali) direlokasi, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan,” kata dia.
    Diana menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sedih atas bencana banjir yang terjadi.
    “Tadi Presiden hanya menyampaikan bahwa dia merasa sedih, masih banyak yang terkena banjir,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Jembatan Putus Imbas Banjir Bandang Cisarua, Wamen PU Wanti-wanti Hal Ini

    6 Jembatan Putus Imbas Banjir Bandang Cisarua, Wamen PU Wanti-wanti Hal Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menemukan terdapat enam jembatan yang putus akibat bencana banjir di Desa Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor. Salah satu di antara keenam jembatan tersebut ialah Jembatan Hankam.

    Jembatan Hankam berada di jalan kabupaten yang menjadi akses utama penghubung Desa Lewimalang dan Jogjogan. Diana mengingatkan, pembangunan jembatan yang menyeberangi sungai harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU.

    “Terdapat 6 jembatan yang putus,” kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

    “Saya juga menghimbau dalam membangun jembatan yang menyeberangi aliran air/sungai, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Saya lihat sungai-sungai ini terhalang oleh konstruksi jembatan,” sambungnya.

    Hal ini disampaikan Diana saat meninjau lokasi pengungsian masyarakat terdampak bencana banjir di Desa Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Puncak Bogor mengakibatkan debit air di wilayah hulu Sungai Ciliwung terus meningkat sehingga sungai air menggenangi permukiman warga dan merusak beberapa jembatan.

    Diana juga menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa bencana banjir yang menimpa masyarakat karena hujan deras yang cukup tinggi mengakibatkan banjir bandang dan kerusakan jembatan sebagai akses warga.

    “Saya mengucapkan prihatin kepada masyarakat yang terdampak bencana, baik yang masih di pengungsian atau pun yang sudah pulang ke rumah,” ujar Diana.

    Ia juga menaruh perhatian pada penyempitan sungai lantaran banyak rumah di kawasan tersebut. Ia pun mengimbau kepada warga agar tidak tinggal di bantaran sungai karena akan mempersempit badan sungai.

    “Saya melihat bahwa sungai yang dulunya lebar, sekarang menjadi sempit karena banyak sekali rumah-rumah di bantaran sungai. Air itu tentunya mencari jalannya sendiri, sehingga harapan saya jangan dihuni,” katanya.

    Menurutnya, langkah-langkah penanganan pasca banjir Sungai Ciliwung di wilayah Cisarua ini harus segera dilakukan dengan berkoordinasi lintas sektoral bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk upaya relokasi warga yang tinggal di badan sungai.

    Lihat juga Video: Banjir Bandang-Longsor Terjang Kawasan Puncak Bogor

    (shc/kil)

  • Prabowo Curhat Susah Efisiensi Anggaran, Singgung Studi Banding ke Luar Negeri

    Prabowo Curhat Susah Efisiensi Anggaran, Singgung Studi Banding ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan tantangan pemerintahannya dalam melakukan efisiensi atau penghematan anggaran.

    Dalam pidato di Kongres VI Demokrat di Jakarta pada Selasa (25/2/2025) malam, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia saat ini berupaya efisiensi dan merealokasikan dana untuk program-program yang lebih penting. 

    “Inilah bernegara, ada kekurangan, tapi kita punya potensi yang kuat. Kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat, itu baik, untuk dipakai di bidang yang lebih penting,” katanya dalam forum itu.

    Namun, kata Prabowo, efisiensi itu nyatanya tidak mudah dilakukan karena terdapat orang-orang yang sudah nyaman dan tidak ingin terganggu dengan pengalihan dana tersebut. 

    Dia mengatakan salah satu efisiensi yang dilakukan, yakni memangkas studi banding ke luar negeri. Menurutnya, luar negeri itu “begitu-begitu saja” dan lebih penting fokus untuk kesejahteraan rakyat.

    “Memang kadang-kadang sulit, orang yang sudah nyaman. Banyak pergi studi [banding] ke luar negeri, saya paham. Rakyat masih butuh kami selesaikan dulu berapa tahun, tingkatkan kesejahteraan. Rakyat kuat, sejahtera, anggaran cukup. Saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur,” tegas Prabowo.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemerintah batal melakukan studi banding pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke sejumlah negara.

    Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pembatalan studi banding itu dilakukan lantaran adanya efisiensi anggaran kementerian yang baru-baru ini dilakukan. 

    ”Iya, kayaknya ditangguhkan dulu [proses studi bandingnya] karena ada efisiensi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jumat (21/2/2025).

    Namun demikian, Diana memastikan bahwa proses pendalaman desain untuk Kawasan Legislatif dan Kawasan Yudikatif itu bakal tetap dijalankan melalui skema studi lainnya. 

    Wamen PU itu menegaskan, keputusan penundaan melakukan studi banding itu dilakukan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto.

    ”Alhamdulillah, kita sudah mengikuti arahan-arahan Presiden dan mudah-mudahan kita bisa maju lagi, tapi sedikit perbaikan-perbaikan lagi lah nanti,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai rencana pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

    Dody menjelaskan, dalam rapat terbarunya Presiden Prabowo meminta agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan studi banding ke negara timur untuk merumuskan desain kawasan tersebut.   

    “Rapat terakhir [terkait pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif] dengan Pak Prabowo mengatakan diminta studi banding ke seingat saya tiga negara deh. Mesir, Turki dan India,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

  • Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Prabowo Minta Desain Ulang Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta –

    Dua menteri Kabinet Merah-Putih menghadiri rapat koordinasi membahas progress pembangunan ibu kota Nusantara (IKN), termasuk desain gedung legislatif dan yudikatif. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 lalu terkait dengan progress pembangunan IKN, terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Ada beberapa poin dari arahan Prabowo.

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” kata AHY dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    AHY menjelaskan Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN mengatakan ada beberapa arahan dari Prabowo, seperti ruang sidang paripurna yang modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    “Seperti yang telah disampaikan Menko AHY, ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. Pihaknya akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4% menjadi sekitar 11% untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif, Diana menyebut juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia.

    Menko AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan karena adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    (kil/kil)

  • Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan galeri atau museum di area lobi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana mengatakan Prabowo telah meminta beberapa hal mengenai desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Diana menyebut Prabowo ingin Ruang Sidang Paripurna menggunakan desain modern dengan ciri khas Indonesia.

    “Ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap,” kata Diana dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin melengkapi dengan galeri atau museum di kawasan lobi. Prabowo meminta kepada Diana agar melihat referensi dari Gedung Parlemen India untuk interiornya.

    “Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN dari semula 4% menjadi sekitar 11%. Sementara, untuk desain gedung yudikatif, Diana menyebut akan menyesuaikan desainnya dengan gedung legislatif.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyebut desain gedung legislatif itu sudah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan.

    “Tadi memang setelah selesai yang di-review desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari detikNews.

    (kil/kil)

  • Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk kepentingan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena efisiensi anggaran.

    Kementerian PU bersama Otorita IKN sudah membentuk Tim Penguatan Desain yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN dikaji ulang. 

    Tim tersebut rencananya akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mempelajari desain gedung tersebut, tetapi harus dibatalkan karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Akhirnya desainnya akan dipelajari lewat internet. 

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan, bisa juga dilihat dari Google kan,” kata Dody, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah memutuskan tidak ada studi banding ke tiga negara, Dody mengatakan ketua tim akan memperluas benchmarking, sehingga tidak terpaku pada desain gedung yudikatif-legislatif di IKN ketiga negara tersebut. 

    Namun, akan melirik desain negara lain, seperti Srilanka. Selain itu, akan ada tindak lanjut atas saran atau masukan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

    “Hasil desain (gedung legislatif dan yudikatif IKN) itu mungkin akan difinalkan setelah retret (kepala daerah) di Magelang,” kata Dody.

  • Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Jakarta –

    Rencana studi banding ke tiga negara dalam rangka mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diminta Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

    Namun karena adanya keterbatasan anggaran, Dody menyebut rencana itu batal dilaksanakan. Ia menyebut pihaknya dapat memanfaatkan Google sebagai salah satu acuan tanpa harus melakukan studi banding.

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan. Itu bisa juga dilihat dari Google,” kata Doddy di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai informasi, efisiensi anggaran untuk Kementerian PU tahun 2025 dipangkas menjadi Rp 50,48 triliun setelah efisiensi anggaran. Jumlah yang dipangkas sebesar Rp 60,47 triliun dari pagu awal Kementerian PU yang sebesar Rp 110,95 triliun.

    Dody menambahkan, berdasarkan laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, pemerintah tidak hanya berpatokan pada Mesir, Turki, dan India dalam menentukan desain. Indonesia juga akan melirik desain dari Sri Lanka.

    “Jadi tadi Buk Wamen menyampaikan, beliau tidak benchmarking kepada tiga negara Mesir, Turki, dan India. Beliau menyampaikan juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka,” tutur Dody.

    Kementerian PU juga mendapat masukan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait revisi desain. Hal itu kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai retreat kepala daerah di Magelang.

    “Nah kemudian hasil itu mungkin baru difinalkan seminggu, kemudian mungkin baru dua minggu ke depan setelah urusan retreat Magelang kita akan minta waktu ke Pak Presiden untuk memaparkan revisi desain itu,” tutupnya.

    (ily/rrd)