Tag: Diana Dewi

  • Ekonomi Tahun Depan Masih Berat, Ini Gara-garanya

    Ekonomi Tahun Depan Masih Berat, Ini Gara-garanya

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta memprediksi perlambatan ekonomi khususnya di Jakarta masih terjadi pada tahun depan, diantaranya sebagai akibat ketidakstabilan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
     
    “Diprediksi masih terjadi perlambatan ekonomi sebagai akibat dari ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penegakan hukum yang belum tegas, penindakan terhadap segala bentuk penyelundupan, dan lainnya,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 23 Desember 2024.
     
    Semua itu, sambung Diana, akan memperberat pertumbuhan perekonomian. Dia lalu berpendapat kondisi geopolitik tak menentu dan fluktuasi ekonomi juga membuat para pelaku usaha meninjau perjalanan bisnis mereka pada akhir 2024.
     
    Selain itu, ada berbagai kebijakan pemerintah yang juga mengharuskan mereka meninjau kembali bisnis dan fokus kembali pada transformasi bisnis mereka.
     
    Berbagai kebijakan ini antara lain kenaikan pajak pertambahan pertambahan nilai (PPN) 12 persen, rencana pungutan tambahan pajak (opsen) pajak kendaraan bermotor, tabungan perumahan rakyat, hingga kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta sebesar 6,5 persen.
     

     

    Pelaku usaha butuh insentif
     
    Oleh karena itu, Kadin DKI, sambung dia, mengusulkan pemerintah memberikan insentif atau stimulus pada pelaku usaha misalnya keringanan pajak atau pembayaran pinjaman di bank.
     
    “Sebab bila tidak (ada insentif atau stimulus), tentu kondisi ini membutuhkan extra effort (upaya ekstra) agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis secara stabil. Para pengusaha akan melakukan refocusing (fokus kembali),” kata Diana.
     
    Adapun berbagai kebijakan yang pemerintah terapkan berlaku tahun depan antara lain menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, lalu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.
     
    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2025 naik 6,5 persen dibandingkan tahun lalu, dari semula Rp5.067.381, menjadi Rp5.396.760.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kadin DKI prediksi perlambatan ekonomi masih terjadi tahun depan

    Kadin DKI prediksi perlambatan ekonomi masih terjadi tahun depan

    kondisi geopolitik tak menentu dan fluktuasi ekonomi juga membuat para pelaku usaha meninjau perjalanan bisnis mereka pada akhir tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta memprediksi perlambatan ekonomi khususnya di Jakarta masih terjadi pada tahun depan diantaranya sebagai akibat ketidakstabilan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

    “Diprediksi masih terjadi perlambatan ekonomi sebagai akibat dari ketidakstabilan geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penegakan hukum yang belum tegas, penindakan terhadap segala bentuk penyelundupan, dan lainnya,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hakim PN Jaksel tunda sidang gugatan Munaslub Kadin Anindya Bakrie

    Hakim PN Jaksel tunda sidang gugatan Munaslub Kadin Anindya Bakrie

    penundaan sidang lantaran surat kuasa yang disampaikan para tergugat dan tergugat belum didapat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie.

    “Sidang ditunda Kamis depan (19/12), kita berharap jam 10.00 WIB sudah bisa dimulai. Nanti kita selenggarakan di ruang sidang utama,” kata Djuyamto dalam sidang di ruang sidang 05 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis.

    Djuyamto mengatakan hal itu usai memeriksa syarat gugatan (legal standing) dari para penggugat maupun tergugat.

    Alasan penundaan sidang lantaran surat kuasa yang disampaikan tergugat belum didapat.

    “Kita tunda untuk agar nanti surat kuasa aslinya diserahkan sebelum kita masuk ke mediasi,” ujarnya.

    Dia mengatakan jika surat kuasa ditunda diberikan dan langsung memulai mediasi nantinya bisa menjadi persoalan ke depan.

    Dengan demikian, hakim memberikan waktu satu minggu agar kedua belah pihak bisa memenuhi dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan.

    “Termasuk prinsipal, para penggugat ada yang KTP aslinya belum diperlihatkan,” ujarnya.

    Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie pada Kamis siang pukul 11.00 WIB.

    Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto dengan anggotanya yakni Arif Budi Cahyono dan Agung Sutomo yang menghadiri sidang di ruang sidang 05 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Salah satu dari 18 penggugat yakni Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi.

    Perkara sidang tercatat dengan nomor 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang teregister pada Selasa (26/11).

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para tergugat yakni Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024 Akbar Himawan Bukhari sebagai tergugat I.

    Kemudian, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Kadin Indonesia Muhammad Iqbal selaku tergugat II, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono selaku tergugat III.

    Lalu, Ketua sidang Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid sebagai tergugat IV, Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munaslub Anindya Novyan Bakrie sebagai turut tergugat.

    Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin DKI usul insentif pajak kepada pelaku usaha seiring kenaikan UMP

    Kadin DKI usul insentif pajak kepada pelaku usaha seiring kenaikan UMP

    Arsip foto – Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi di embung Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Kadin DKI usul insentif pajak kepada pelaku usaha seiring kenaikan UMP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 12:03 WIB

    Elshinta.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengusulkan pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

    “Pemberian insentif bagi pelaku usaha bisa menjadi terobosan dari pemerintah. Misal, keringanan pajak atau pembayaran pinjaman di bank,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Menurut Diana, upaya tersebut setidaknya dapat mengurangi beban pelaku usaha akibat kenaikan UMP. Walau, kata dia, solusi ini sebenarnya kurang berdampak signifikan.

    Dituturkan dia, kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen akan berdampak pada biaya perusahaan. Bagi perusahaan yang  tidak lagi mampu membayar gaji pekerjanya akibat kenaikan UMP cenderung mengambil langkah pintas dengan mempailitkan usahanya.

    “Akibatnya, terjadi PHK massal,” tutur dia.

    Oleh karena itu, selain mengusulkan pemberian insentif bagi pelaku usaha, Diana juga berharap pemerintah nantinya dapat mengajak pelaku usaha mendiskusikan besaran UMP per tahun.

    “Intinya, ke depan pemerintah harus bisa mengajak para pengusaha duduk bersama untuk membicarakan secara konkret terkait besaran kenaikan UMP per tahun. Harus dilakukan harmonisasi tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja) sehingga ada win-win solution,” ujar Diana.

    Selain itu, imbuh dia, pemerintah perlu mengantisipasi dinamika dan arah perekonomian global pada 2025-2026 dan lima tahun ke depan dengan respons kebijakan yang saling menguntungkan, baik pengusaha maupun pekerja.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan UMP 2025 naik sebesar 6,5 persen dari semula Rp5.067.381 pada tahun lalu, menjadi Rp 5.396.760. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

    Sebelum menetapkannya, Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan berbagai pihak seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UPMSP).

    Selain mereka, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pakar juga dilibatkan.

    Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan pengusaha menerima kenaikan UMP tersebut.

    “Dari sisi pengusaha legowo walaupun sedikit beban berat. Namun karena ada kesepakatan. Serikat (Pekerja) juga tidak terlalu banyak menuntut,” demikian kata dia.

    Selepas penetapan UMP 2025, Pemprov DKI saat ini masih sisa punya pekerjaan rumah yakni menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 secepatnya atau sebelum 1 Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • CT Buka Gerai Groserindo, Fokus Jaring Pelanggan UMKM

    CT Buka Gerai Groserindo, Fokus Jaring Pelanggan UMKM

    Jakarta

    PT Trans Retail Indonesia membuka konsep bisnis baru berupa pusat grosir bernama Groserindo dengan gerai pertamanya yang berlokasi di Komp. Billy Moon, Jl. Raya Kalimalang No. 1 Blok D-E, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Gerai pertama Groserindo ini resmi dibuka hari ini, Jumat (8/11/2024) oleh Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung bersama President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin, Direktur Groserindo Edo Wikar, serta Ketua Umum Kadin Jakarta Diana Dewi.

    Peresmian gerai pertama ini dilakukan secara simbolis melalui pemotongan tumpeng kemudian dilanjutkan dengan potong pita, yang keduanya dilakukan langsung oleh Chairul Tanjung bersama tamu undangan lainnya.

    “Ini adalah Groserindo Kalimalang yang pertama kita bangunkan. Ini adalah pusat grosir di mana kita fokus kepada customer-customer khususnya UMKM dan juga customer-customer warung, pemilik laundry, pemilik F&B itu bisa juga belanja di tempat kita Groserindo,” kata President Director & CEO PT Trans Retail Indonesia Shafie Shamsuddin.

    CT Buka Groserindo di Kalimalang Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Tak lupa Chairul Tanjung juga menyempatkan diri untuk berkeliling gerai pertama Groserindo ini. Sesekali ia terhenti untuk melihat-lihat produk apa saja yang dijual serta berbincang-bincang dengan para staff di sana.

    Berbeda dengan pusat grosir lainnya, Shafie menjelaskan Groserindo berinovasi dengan berkolaborasi dan terintegrasi sejumlah layanan e-commerce seperti Grab, Allo Fresh, efishery, dan Bukalapak. Sehingga pusat grosir ini dapat memberi layanan secara online.

    Lebih lanjut ia mengatakan Groserindo juga terkoneksi dengan ekosistem usaha Trans Retail lainnya melalui layanan Membership, Points & Coupon (MPC). Melalui layanan keanggotaan itu pelanggan bisa mendapat poin yang tentunya dapat digunakan untuk pembelajaran di ekosistem Trans Retail.

    Terakhir, ia meyakinkan bahwa Groserindo merupakan pusat grosir dengan harga kompetitif. Dengan begitu pelanggan bisa mendapatkan keuntungan lebih saat berbelanja di pusat grosir ini.

    CT Buka Groserindo Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Saksikan juga video: Hadiri Ultah Anita Ratnasari, Hendropriyono Sebut CT ARSA Terbukti Cemerlang

    (fdl/fdl)

  • Ketum Kadin DKI harap kebijakan Pemprov DKI dirumuskan bersama stakeholder terkait

    Ketum Kadin DKI harap kebijakan Pemprov DKI dirumuskan bersama stakeholder terkait

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ketum Kadin DKI harap kebijakan Pemprov DKI dirumuskan bersama stakeholder terkait
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Dalam menyelaraskan visi misi calon gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta masa bakti 2024-2029 dengan program kerja para pengusaha yang bernaung dibawah organisasi Kadin, Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menggelar acara pemaparan visi misi cagub/cawagub DKI. Dengan tema ‘Mencari Pemimpin Baru Jakarta’, acara tersebut digelar di Menara Bank Mega, Jakarta dengan moderator Diana Dewi sendiri.

    Usai mendengarkan pemaparan para calon gubernur maupun calon wakil gubernur (cagub/cawagub) DKI yang dihadiri oleh Ridwan Kamil, Kun Wardana dan Pramono Anung, Diana Dewi menegaskan bahwa sebagai pengusaha pihaknya menginginkan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta harus dirumuskan bersama-sama dengan sejumlah stakeholder terkait.

    “Jakarta yang akan menjadi kota global untuk mewujudkannya tentu tidak mudah. Jika semua stakeholder terkait dilibatkan untuk merumuskan kebijakan Pemprov DKI, saya rasa kebijakannya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta yang heterogen,” jelas Diana Dewi, Rabu (6/11).

    Jakarta yang minim akan Sumber Daya Alam (SDM) dengan masyarakat yang datang dari berbagai suku bangsa atau heterogen, lanjut Diana, Jakarta yang nantinya bukan lagi sebagai ibu kota lebih mudah diwujudkan menjadi kota global ketika berbagai stakeholder terkait dilibatkan untuk merumuskan kebijakan yang dihasilkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Sebagai salah seorang pengusaha nasional, dengan digelarnya talk show ‘Mencari Pemimpin Baru Jakarta’, Diana juga berharap akan lahir pemimpin baru di Jakarta yang bisa menaikan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan pertambahan lapangan pekerjaan.

    Bagi Diana, Jakarta jangan hanya dinilai yang berada di kawasan Sudirman, Thamrin atau di kawasan elit lainnya tetapi Jakarta harus dilihat secara menyeluruh bahwa masih terdapat perkampungan kumuh yang masih harus dibenahi.

    “Harus lahir pemimpin Jakarta yang bisa menghapuskan kemiskinan. Saat ini di Jakarta ternyata masih ada seorang anak yang ingin membawa pulang makanan bagi neneknya dari program makan siang gratis yang digelar untuk anak sekolah dasar,” tandas Diana.

    Sementara itu Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil menuturkan bahwa jika dirinya terpilih sebagai DKI-1, Kang Emil akan menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. “1 juta lapangan pekerjaan tersebut terdiri dari 600 pekerja kantoran, 300 ribu pekerja UMKM dan 100 ribu padat karya,” ujar Kang Emil.

    Kang Emil juga berencana akan menjadikan Jakarta kota global atau kota festival dengan standar dunia. Jika ada konser di Jakarta maka konser-konser tersebut akan dibuat konser berkelas internasional.

    Emil mencontohkan ada konser yang digelar di Singapura dengan modal 6 juta dollar tetapi bisa menghasilkan income 50 kali lipat atau sebesar 300 juta dollar. “Jika Indonesia bisa memperbaiki konser menjadi berskala internasional, aksesnya bagus, luas dan memadai, lima tahun kedepan Jakarta akan menjadi pilihan tempat festival berskala dunia,” jelas Kang Emil lagi.

    Untuk membuat kota global dan menyelenggarakan konser-konser berkelas dunia, Kang Emil akan memulainya dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Hal-hal seperti ruas jalan yang sempit serta parkir yang sempit akan diperbaiki.

    Efek domino dari festival internasional lanjut Kang Emil tentu besar seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menaikkan kegiatan ekonomi. Adapun giat ekonomi di Jakarta lanjut Kang Emil bukan berlandaskan ekonomi kapitalis tetapi ekonomi Pancasila terutama sila kelima.

    Usaha yang kecil tandas Kang Emil harus dibesarkan dan usaha yang sudah besar harus diluaskan. Kedepan Kang Emil akan membuat kredit tanpa bunga serta mendorong kewajiban pengelola mall yang harus memberikan keuntungan sebesar 30 persen bagi pelaku UMKM.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Video: Pengangguran & PHK Besar Hantam Jakarta, Mas Pram Punya Solusi?

    Video: Pengangguran & PHK Besar Hantam Jakarta, Mas Pram Punya Solusi?

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menyelenggarakan “Debat Pilkada Jakarta dalam acara KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta” yang akan mengurai gagasan dan kebijakan yang ditawarkan oleh para Calon Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 yaitu Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Agung.

    Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam dialog bersama Kadin DKI Jakarta menyampaikan terobosan dalam mengatasi persoalan PHK dan pengangguran di Jakarta.

    Seperti apa strategi pembangunan hunian warga Jakarta? Selengkapnya simak dialog Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi dengan Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam program KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta di CNBC Indonesia (Rabu, 06/11/2024)

  • Video: 95% Pangan Jakarta Dipasok Luar Daerah, Ini Kata Pramono Anung

    Video: 95% Pangan Jakarta Dipasok Luar Daerah, Ini Kata Pramono Anung

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menyelenggarakan “Debat Pilkada Jakarta dalam acara KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta” yang akan mengurai gagasan dan kebijakan yang ditawarkan oleh para Calon Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 yaitu Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Agung.

    Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Umum Bidang Pangan Kadin DKI Jakarta, Tasya Yuki terkait upaya pemerintah Jakarta mengatasi persoalan ketergantungan pangan DKI Jakarta terhadap pasokan luar daerah.

    Pramono menyebutkan pentingnya Pemprov Jakarta memastikan ketersediaan pasokan pangan untuk jangka panjang lewat “contract farming” melalui 3 BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya mengingat 95% pangan Jakarta dipasok dari daerah lain.

    Di sisi lain Pemprov akan memberikan bansos untuk memastikan warga DKI yang kurang mampu mendapatkan pangan yang cukup dan memadai.

    Selengkapnya simak dialog Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi dengan Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam program KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta di CNBC Indonesia (Rabu, 06/11/2024)

  • Ini Cara Ridwan Kamil Bikin Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Digital

    Ini Cara Ridwan Kamil Bikin Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berambisi mendorong Jakarta menjadi pusat perekonomian digital.

    Dalam acara “KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta” pada Rabu, 6 November 2024 di Menara Bank Mega, Ridwan Kamil memaparkan rencananya untuk kota Jakarta di bidang bisnis dan ekonomi.

    Salah satu hal yang menjadi fokus RK adalah ekonomi digital. Menurutnya, harus ada fokus kepada kelas menengah di Jakarta.

    Ia memperkirakan harus ada sekitar 3 juta lapangan kerja di Jakarta pada 2030. Untuk mengisinya, kemampuan penduduk Jakarta dalam bidang digital harus ditingkatkan.

    “Kalau warga Jakarta enggak melek digital dari anak muda sampe ibu-ibu, itu siapa yg ambil?” katanya.

    Ridwan Kamil mengatakan digitalisasi bisa meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    “Makanya penjual Tanah Abang saya motivasi, selain jualan seperti biasa, sambil sedikit-sedikit jualan online. Jadi digital, gen-z digital, maka konkret Jakarta digital economy. Gen-z kita latih untuk menyerap 3 juta lapangan kerja,” kata Ridwan Kamil.

    Acara “KADIN DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru Jakarta” diselenggarakan bersama oleh KADIN Jakarta dan CNBC Indonesia. Tiga calon Gubernur Jakarta dihadirkan dengan moderator Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi.

    (dem/dem)

  • Kadin DKI berharap Prabowo-Gibran hadirkan iklim usaha berkelanjutan

    Kadin DKI berharap Prabowo-Gibran hadirkan iklim usaha berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan iklim usaha yang sehat dan berlanjutan di tengah kondisi penuh tantangan.

    “Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menghadirkan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Tidak membuat regulasi yang tumpang tindih serta merugikan kalangan pengusaha,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin.

    Menurut Diana, tantangan ekonomi saat ini cukup berat, mulai dari tren deflasi bulanan hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 70 ribu orang. Di sisi lain, kondisi tersebut juga cukup termasuk puluhan pengusaha mengalami pailit.

    “Belum lagi fluktuasi nilai rupiah yang menunjukkan masih rentannya mata uang kita. Kondisi geopolitik global menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah,” katanya.

    Baca juga: Kadin DKI: Prabowo-Gibran kombinasi ideal

    Diana menuturkan, khusus di Jakarta, yang segera menanggalkan status ibu kota, tantangan di sektor ekonomi tentu lebih berat lagi. Pasalnya, Jakarta diproyeksikan menjadi kota global yang kompetitif.

    Ia menilai perlu ada upaya untuk bisa terus mendukung investasi yang mengutamakan pengembangan pengusaha-pengusaha lokal.

    “Pembukaan ruang seluas-luasnya bagi masuknya investasi dengan mengutamakan perkembangan pengusaha-pengusaha lokal harus menjadi pertimbangan pemerintahan ke depan,” kata Diana.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa kepemimpinan mereka untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    Baca juga: Kadin DKI harap Teguh Setyabudi jaga stabilitas ekonomi di era Pilkada

    Menurut Diana, target tersebut bisa dicapai dengan mendorong penguatan ekspor dan meminimalkan bea impor dengan mengopimalkan potensi dalam negeri serta menumbuhkan daya beli masyarakat.

    Target untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle trap income) bisa direalisasikan dengan menurunkan suku bunga perbankan, menekan peredaran barang ilegal, dan memaksimalkan hilirisasi di sejumlah kekayaan alam.

    “Kami yakin dan percaya, Pak Prabowo dan Pak Gibran, didukung oleh kabinetnya yang diisi oleh orang-orang yang profesional dan capable akan mampu merealisasikan hal tersebut,” kata 
    Diana.
     

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024