Tag: Dian Triansyah Djani

  • Apa Keuntungan bagi Indonesia Jabat Presiden Dewan HAM PBB?

    Apa Keuntungan bagi Indonesia Jabat Presiden Dewan HAM PBB?

    Tak kalah penting, Presiden Dewan HAM PBB bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan Dewan dipimpin secara terhormat, konstruktif, dan netral, demi menjaga integritas dan kredibilitas lembaga tersebut dalam sistem multilateral PBB.

    Kementerian Luar Negeri menegaskan, presidensi Indonesia yang mengusung tema “A Presidency for All” mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai forum utama isu HAM global.

    Kepercayaan internasional ini dinilai tidak datang secara instan, melainkan dibangun melalui rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

    Hingga kini, Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, masing-masing pada 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.

    Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB lembaga pendahulu Dewan HAM PBB pada 2005, yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono. Adapun presidensi Dewan HAM PBB kali ini merupakan yang pertama bagi Indonesia, mengingat lembaga tersebut baru dibentuk pada 2006 dan mekanisme kepemimpinan dilakukan melalui sistem rotasi kawasan.

    Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil di dalam negeri memberikan catatan kritis. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai momentum kepemimpinan Indonesia, yang bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, seharusnya menjadi titik balik bagi komitmen HAM, baik di level global maupun domestik.

  • Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Jakarta, Gatra.com – Indonesia menjadi referensi dunia dalam membangun perdamaian dan harmoni di tengah bangsa yang sangat majemuk. Upaya tersebut tidak bisa dianggap remeh, namun harus senantiasa dipelihara dengan terus memperkuat pemahaman tentang literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat.

    Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam sesi penutupan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Institut Leimena pada Kamis, 11 Juli 2024.

    Dian membagikan pengalaman Indonesia dalam membangun kolaborasi multiagama di depan sekitar 160 peserta konferensi yang berasal dari dalam dan luar negeri terdiri dari pejabat lembaga pemerintahan negara lain, pemimpin organisasi internasional, pemuka agama, dan guru.

    Menurutnya, Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya menjadi contoh nyata bangsa dimana komunitas agama dan etnik bisa hidup saling berdampingan dalam perdamaian dan harmoni. “Hal itu tidak bisa dianggap remeh, persatuan nasional dan kohesi sosial kita harus selalu dijaga lewat pembinaan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat,” kata Dian.

    Dian mengingatkan situasi dunia saat ini diwarnai konflik bersenjata, politik yang terpolarisasi, dan krisis multifaset telah menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Krisis-krisis tersebut seringkali diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi digital yang baru, kecerdasan intelijen yang bias dan negatif, stigmatisasi, dan perpecahan yang semakin dalam di masyarakat.

    “Mempromosikan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama sangat penting untuk menciptakan dan membina masyarakat yang toleran dan damai, dimana nilai-nilai kasih sayang, empati, dan saling menghargai, dibagikan dan memandu kehidupan anggotanya,” ujarnya.

    Dian menegaskan upaya mempromosikan toleransi keagamaan menjadi salah satu prioritas utama Indonesia selama keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa. Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah pengusul dua resolusi penting yaitu Resolusi 16/18 tentang pemberantasan intoleransi beragama dan kekerasan dan Resolusi 53/1 tentang pemberantasan kebencian agama. Kedua dokumen politik itu menekankan perlindungan kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai hak asasi manusia (HAM) fundamental.

    Lebih lanjut, Resolusi 16/18 mempromosikan pendidikan dan dialog di antara individu yang berbeda agama dan keyakinan. Selain itu, komitmen kuat Indonesia dalam kolaborasi multiagama juga dilakukan lewat pelaksanaan Jakarta Plurilateral Dialogue tahun 2023 untuk mengarusutamakan Resolusi 16/18.

    “Itu artinya, Indonesia tidak hanya sekadar mempromosikan tapi mempraktikkan kolaborasi multiagama dalam diplomasi kita. Lewat kolaborasi ini, kami mengirimkan pesan penting ke dunia tentang kontribusi berharga dari kerja sama lintas agama dalam mewujudkan HAM, perdamaian, dan pembangunan,” ucap Dian.

    Konferensi Internasional LKLB berlangsung dua hari pada 10-11 Juli 2024 dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, serta dihadiri 22 perwakilan negara asing termasuk enam duta besar, yaitu Duta Besar Austria untuk Indonesia Thomas Loidl, Dubes Jordania untuk Indonesia dan ASEAN Sudqi Atallah Abd Alkader Al Omoush, Dubes Romania Dan Adrian Balanescu, Dubes Spanyol Francisco Aguilera Aranda, Dubes Uni Emirat Arab Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Dubes Takhta Suci Vatikan untuk Republik Indonesia Mgr Piero Pioppo.

    14