Xcloud.id

Tag: Dian Siswarini

  • Telkom Mau Gelar RUPSLB Lagi, Ada Apa?

    Telkom Mau Gelar RUPSLB Lagi, Ada Apa?

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berencana menggelar kembali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Diketahui, Telkom belum lama ini juga menggelar RUPSLB dengan mata acara perubahan susunan perseroan pada 26 September lalu.

    Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB Telkom selanjutnya akan dilakukan pada 12 Desember 2025. Namun, tidak terdapat keterangan mata acara dalam agenda tersebut.

    “Usulan harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPSLB selambat-lambatnya tanggal 13 November 2025,” tulis Manajemen Telkom, Rabu (22/10/2025).

    Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, terdapat ketentuan pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPSLB, yakni pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

    Sebagai informasi, hasil RUPSLB Telkom pada 26 September lalu adalah mencopot posisi Wakil Direktur Utama (Wadirut) yang sebelumnya diisi oleh Muhammad Awaluddin. Selain itu, terdapat perubahan Komisaris Telkom yang semula dijabat Ismail.

    Susunan Komisaris dan Direksi Telkom

    Dewan Komisaris

    – Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo
    – Komisaris: Rionald Silaban
    – Komisaris Independen: Rizal Mallarangeng
    – Komisaris: Ossy Dermawan
    – Komisaris: Silmy Karim
    – Komisaris Independen: Deswandhy Agusman
    – Komisaris Independen: Ira Noviarti
    – Komisaris Independen: Yohanes Surya

    Dewan Direksi

    – Direktur Utama: Dian Siswarini
    – Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra
    – Direktur Human Capital Management: Willy Saelan
    – Direktur Wholesale & International Service: Honesti Basyir
    – Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine
    – Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji
    – Direktur Network: Nanang Hendarno
    – Direktur IT Digital: Faizal Rochmad Djoemadi
    – Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana

    Lihat juga Video: Telkom Siapkan Rp 3 T untuk Buyback Saham

    (ara/ara)

  • AdXelerate Jadi Cara Telkom Perkuat Industri Periklanan Digital Indonesia

    AdXelerate Jadi Cara Telkom Perkuat Industri Periklanan Digital Indonesia

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya, PT Metra Digital Media (MDMedia), menggelar AdXelerate Executive Connect yang berkolaborasi dengan WPP Media Indonesia, agensi media terdepan dengan jaringan terbesar di Tanah Air.

    Mengusung tema ‘Data Driven Excellence, Unlocking Indonesia’s Digital Advertising Potential to Enable Sovereignty’, acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (9/10) kemarin ini mempertemukan para pelaku industri periklanan dan pelaku usaha lintas sektor.

    Kegiatan ini bertujuan untuk membahas lebih dalam tantangan dan peluang industri periklanan digital berbasis data di Indonesia, sekaligus memperkuat peran AdXelerate, bagian dari Telkom Solution sebagai solusi digital unggulan TelkomGroup guna mendorong pertumbuhan industri periklanan nasional.

    Sebagai agensi media terdepan di Indonesia, WPP Media Indonesia memiliki keahlian dalam memahami perilaku konsumen, pengelolaan data, perencanaan dan pembelian media, serta solusi teknologi media. WPP Media Indonesia memegang dipercaya oleh berbagai bisnis global dan lokal di berbagai sektor, mulai dari FMCG, Teknologi, hingga e-commerce.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini menekankan pentingnya infrastruktur yang kuat dalam mendukung inovasi digital.

    “Selain infrastruktur yang memadai, saat ini kami tengah membangun sistem digital yang menjadi gelombang penggerak inovasi berikutnya di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Ia menambahkan bahwa Telkom berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam transformasi digital.

    “Sebagai perusahaan yang memiliki visi mengorkestrasi ekosistem digital dan menghadirkan pengalaman digital terbaik, Telkom berkomitmen memastikan transformasi digital berjalan lancar, aman, merata, serta bermanfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” sambungnya.

    Dian juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan layanan solusi digital yang relevan bagi kebutuhan industri saat ini, termasuk di bidang periklanan.

    “Khusus di sektor Advertising, kami percaya bahwa pemenang bukan sekadar yang memasang iklan paling banyak, melainkan yang paling memahami konsumen dan paling presisi dalam menjangkau mereka. Dengan memanfaatkan Data Analytics berbasis AI yang aman, comply, dan berorientasi hasil kita tidak hanya menyediakan jaringan, tetapi juga kesempatan,” tuturnya.

    Kehadiran AdXelerate sebagai platform programmatic advertising pertama di Indonesia menjadi jawaban TelkomGroup atas kebutuhan pelaku industri untuk menjangkau pasar secara tepat dan efisien. Platform ini memanfaatkan kekuatan big data analytics yang memungkinkan pengiklan menampilkan produk atau layanan secara targeted dan relevan di berbagai situs berita nasional maupun publisher lokal.

    Chief Marketing Officer Danantara Asset Management Dendi Danianto mengatakan bahwa pihaknya menilai AdXelerate sebagai bagian penting dari ekosistem industri digital.

    “AdXelerate yang merupakan platform digital advertising adalah salah satu bagian dari ekosistem industri yang akan kami highlight. Sebagai orchestrator, saat ini CMO Office Danantara masih berperan secara parsial. Ke depannya, dengan AdXelerate, kami ingin dapat berperan secara maksimal dan menjadikan AdXelerate sebagai enabler. Kami berharap AdXelerate dapat menjadi platform yang dapat menyediakan solusi satu pintu yang terintegrasi bagi advertising, mendukung pertumbuhan dan kebutuhan UMKM, menjadi katalis terbentuknya ekosistem kolaboratif yang dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri, serta mendukung ekspansi bagi ketersediaan produk dan layanan bagi bisnis atau Inventory Expansion,” terang Dendi.

    Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia Veranita Yosephine, menilai kehadiran AdXelerate sebagai langkah penting bagi para pelaku bisnis untuk memperkuat koneksi dengan pelanggan, terutama di era digital saat ini.

    “Setiap bisnis perlu membangun interaksi yang bermakna dengan setiap pelanggannya. Sebagai salah satu solusi digital dari TelkomGroup, AdXelerate diharapkan dapat mengakselerasi bisnis melalui personalisasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Melalui AdXelerate yang merupakan bagian dari Telkom Solution, kami menghadirkan solusi digital yang bisa dimanfaatkan industri di seluruh daerah di Indonesia agar persepsi dan reputasi yang dibangun melalui digital advertising tetap relevan dan akurat.”

    Sementara itu, Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Indonesia Seno Soemadji menambahkan bahwa Telkom, sebagai BUMN digital enabler, bertanggungjawab untuk menghadirkan solusi digital bagi industri nasional. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menjunjung tinggi peraturan dan ketentuan yang berlaku pada setiap solusi digital dari TelkomGroup, termasuk AdXelerate.

    Sebagai informasi, pada acara ini juga dilaksanakan sesi diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan industri periklanan digital. Diskusi panel pertama bertema ‘Digital Advertising Behavior Insight’ dengan menghadirkan Agency & Client Lead Indonesia Nielsen Tajendar Singh, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, dan Country Managing Director Accenture Jayant Bhargava sebagai panelis.

    Pada sesi ini, para narasumber membahas evolusi perilaku konsumen Indonesia di era digital, termasuk pergeseran pola konsumsi media dari TV ke perangkat mobile dan layanan on-demand. Pembahasan juga menyoroti bagaimana pemanfaatan data dan insight dapat mendorong efektivitas programmatic advertising sekaligus menghadirkan rekomendasi bagi brand dan agensi agar dapat beradaptasi dengan tren yang terus berkembang.

    Selain itu, diskusi ini turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pengiklan dan publisher melalui pemanfaatan kekuatan data, serta bagaimana mendorong daya saing bisnis di Indonesia melalui digital advertising.

    Diskusi panel kedua mengangkat tema ‘Data Driven Decision: Leveraging First Party Data for Strategic Decision’ dengan menghadirkan CEO WPP Media Indonesia Sri Widowati, GM Digital Advertising Business Development & Partnership Telkomsel Vicky Fathurrahman, dan CEO MDMedia Arif Prabowo sebagai panelis. Para narasumber mengupas peran data dalam meningkatkan kualitas kampanye untuk strategi pemasaran berbasis data.

    Mereka juga menyinggung integrasi antara pembelian offline dan kampanye online melalui konsep closed-loop marketing serta cross-channel activation sebagai strategi pemasaran yang lebih efektif.

    Melalui AdXelerate Executive Connect, Telkom menegaskan komitmennya dalam menyediakan solusi digital yang efektif, efisien, dan aman, sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

    (akn/ega)

  • Dian Siswarini Ajak Telkom, Telkomsel, Indosat, XLSmart Kolaborasi

    Dian Siswarini Ajak Telkom, Telkomsel, Indosat, XLSmart Kolaborasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Dian Siswarini, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun industri telekomunikasi di Indonesia.

    Menurut Dian, tantangan di sektor telekomunikasi saat ini makin berat sehingga diperlukan kerja sama lintas asosiasi, pelaku industri, hingga pemerintah.

    “Jadi kata kunci buat kami adalah kolaborasi. Kolaborasi lintas asosiasi, bukan cuma di antara kami, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang lain,” kata Dian saat konferensi pers Rapat Umum Anggota ATSI 2025 di Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Terutama yang paling penting adalah bagaimana bekerja sama dengan pemerintah tentunya ya,” imbuhnya.

    ATSI adalah asosiasi yang menaungi para penyedia layanan telekomunikasi seluler dengan anggota PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., Telkomsel, PT Indosat Tbk. atau Indosat Ooredoo Hutchison, dan PT XL Axiata Tbk. atau XLSmart.

    Dian menekankan, kemitraan erat antara pelaku industri dengan pemerintah menjadi faktor paling penting dalam memperkuat ekosistem digital nasional.

    “Karena kalau dalam hal ini, kami dan pemerintah itu harus hand-in-hand dalam membangun telekomunikasi dan dunia digital Indonesia,” ujarnya.

    ATSI menilai, tanpa regulasi yang setara, operator telekomunikasi terbebani kewajiban infrastruktur, sementara layanan Over The Top (OTT), seperti Netflix dan lainnya, bebas memanfaatkan jaringan tanpa kontribusi sebanding.

    Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan dinilai penting agar ekosistem digital berkembang secara adil dan berkelanjutan.

    Dian mengatakan industri telekomunikasi tidak berkembang sesuai harapan karena sebagian besar “kue” bisnis diserap oleh penyedia layanan digital.

    “Kue kita tuh, atau our lunch time itu banyak diambil oleh pemain lain, yang tadinya adalah pemain IT atau internet, dan masuk ke ranah telekomunikasi,” ujar Dian.

    Kedepannya yang harus diusulkan supaya industri tumbuh lebih baik adalah adanya keadilan di “tempat bermain” atau playing ground bagi para toperator telekomunikasi dan juga pemain-pemain lainnya.

    “Terutama pada para pemain OTT tentunya. Karena tadi kalau saya sebutkan ada yang eating on lunch itu adalah kebanyakan adalah pemain OTT.” pungkasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps, Operator Ungkap PR Besarnya

    Pemerintah Siapkan Internet 100 Mbps, Operator Ungkap PR Besarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia memiliki ambisi untuk mencapai internet berkecepatan 100 Mbps. Namun, ternyata masih ada beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya.

    Salah satunya adalah infrastruktur yang belum merata. Khususnya pengembangan untuk wilayah di luar Jawa.

    Berbeda dengan kota besar, yang disebut Ketua Umum ATSI, Dian Siswarini sudah jauh lebih mature dari segi infrastruktur.

    “Kalau kami lihat ini sekarang sebagai ATSI bahwa infrastruktur Indonesia ini masih belum rata ya. Jadi masih dalam proses pengembangan, terutama pengembangan untuk di luar Jawa,” kata Dian usai Rapat Umum Anggota ATSI 2025, di Jakarta, Senin (29/8/2025).

    “Memang kalau di kota-kota besar sudah jauh lebih mature, lebih mantap seperti itu,” ujarnya menambahkan.

    Tantangan untuk membangun infrastruktur, salah satunya terkaitfasilitas fiber optic yang mumpuni. Selain itu tiap operator juga perlu menyiapkan sisi kapasitas yang juga memerlukan biaya struktur yang tidak sedikit.

    Di sisi lain, para operator harus mempertimbangkan daya beli masyarakat untuk mendapatkan akses internet.

    Masalahnya pembangunan infrastruktur di luar Jawa masih lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa. Karena infrastruktur dasar pendukungnya juga belum merata di semua daerah.

    “Jadi basic infrastructure ini misalnya seperti ketersediaan power grid, ketersediaan perangkat transportasi dan sebagainya. Yang masih memerlukan tentu biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar,” kata Dian.

    Selain itu layanan 100 Mbps memerlukan perangkat berbasis 5G. Sebab dia mengatakan jaringan 4G masih belum cukup.

    “Jadi dua hal tadi ya, kalau ini disalurkan mengenai fiber optic tadi, bahwa bagaimana operator ini mendapatkan cost structure yang lebih baik. Kedua, kalau ini akan diberikan layanan ini melalui seluler tentu memerlukan perangkat 5G, karena memberikan layanan 100 Mbps dengan spektrum yang ada sekarang di 4G itu masih belum cukup,” tuturnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kecepatan Internet 100 Mbps Disebut Butuh Fasilitas Fiber Optic Mumpuni

    Kecepatan Internet 100 Mbps Disebut Butuh Fasilitas Fiber Optic Mumpuni

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertekad membuat kecepatan internet di Indonesia ngebut hingga 100 Mbps. Namun upaya untuk mewujudkannya punya beragam tantangan.

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Dian Siswarini, menjelaskan bahwa layanan internet saat ini memakai beberapa cara, yakni seluler dan fix internet atau memakai jaringan fiber optic. Apabila bicara soal kecepatan internet 100 Mbps, menurutnya, memerlukan fasilitas fiber optic yang mumpuni.

    “Tidak hanya untuk backbone tetapi juga untuk jaringan aksesnya. Dan di dalam memberikan layanan yang sedemikian prima tersebut, 100 Mbps, setiap operator itu harus mempertimbangkan cost structure, karena kalau kita lihat 100 Mbps itu memerlukan infrastruktur yang luar biasa dari sisi kapasitasnya,” kata Dian dalam acara Konferensi Pers Rapat Umum Anggota (RUA) ATSI 2025, di The Westin, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Sementara itu, lanjutnya, para operator telekomunikasi juga harus mempertimbangkan daya beli dari masyarakat. Terlebih, biaya pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dinilainya lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa, sehingga akan ditentukan oleh basic infrastructure yang memang masih belum merata.

    “Jadi basic infrastructure ini misalnya seperti ketersediaan power grid, ketersediaan perangkat transportasi, dan sebagainya yang masih memerlukan tentu biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar,” ucapnya.

    Terakhir Dian menekankan, bagaimana operator nantinya bisa mendapatkan cost structure yang lebih baik bila layanan ini disalurkan melalui fiber optic. Lalu yang kedua, bila penyebarannya mengandalkan seluler, maka dibutuhkan perangkat 5G.

    “Karena memberikan layanan 100 Mbps dengan spektrum yang ada sekarang di 4G itu masih belum cukup,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana meningkatkan internet hingga tembus 100 Mbps. Salah satu untuk mencapai koneksi ngebut itu melalui lelang frekuensi 1,4 GHz yang sekarang sedang berlangsung.

    Niatan Komdigi itu ini sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah menuju 2030, dengan kecepatan dan kualitas internet dianggap sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

    (hps/rns)

  • Ternyata Ini Alasan RI Susah Pindah ke 5G, Bikin Internet Susah Ngebut

    Ternyata Ini Alasan RI Susah Pindah ke 5G, Bikin Internet Susah Ngebut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Regulatory charge jadi salah satu fokus Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Biaya itu dinilai cukup tinggi untuk penyelenggara operator di tanah air, bahkan bisa berdampak pada jaringan 5G.

    “Sebetulnya kan begini ya, tadi kita juga bicarakan bahwa memang soal regulatory charges ini kan kalau kita bandingkan dengan negara lain ya regulatory charges kita itu sudah sangat tinggi antara 12%-40% terhadap total revenue growth,” kata Ketua Umum ATSI, Dian Siswarini usai Rapat Umum Anggota 2025, di Jakarta, Senin (29/8/2025).

    Sebaiknya, dia mengatakan regulatory charges perlu direview lagi supaya industri lebih sehat dan berkembang. Dengan begitu pada akhirnya perusahaan bisa menghasilkan pendapatan serta negara mendapatkan pajak. Selain itu, internet bisa lebih optimal dari sisi layanan yang jauh lebih baik.

    “Pemerintah sebetulnya sudah beberapa kali mengkomunikasikan bahwa sekarang itu internet speed kita itu masih di bawah gitu ya rata-rata ya dibanding negara tetangga,” ujarnya.

    Dian meminta agar pemerintah bisa melakukan kajian ulang, khususnya untuk 5G. Karena operator tidak akan bisa mengembangkan jaringan itu jika formula yang digunakan masih sama seperti sekarang.

    “Karena kalau untuk 5G kan jumlah bandwidth yang diperlukan jauh lebih besar dari 4G. Jadi kalau untuk 5G itu minimal 50 Mhz. Sedangkan kalau misalnya tadi formula yang sama berlaku untuk 5G balik lagi bisnis kayak 5G itu mungkin tidak viable untuk operator,” kata Dian.

    Padahal pengembangan 5G di Indonesia cukup ketinggalan dari negara lain. Sebagai informasi, Indonesia belum sepenuhnya bisa mengakses jaringan tersebut karena baru beberapa kota dan titik yang sudah masuk dalam cakupan 5G.

    Dian mengaku jika ini memang masalah lama. Baiknya juga bisa diselesaikan dengan menerapkan biaya yang adil, dan tidak hanya terkonsentrasi pada operator telekomunikasi saja.

    Bisa juga kepada pemain yang mendapatkan manfaat terbesar dalam ekosistem ini, misalnya platform over-the-top (OTT). Jadi pemerintah bisa mendapatkan pengganti PNBP yang berkurang dari biaya regulasi tersebut.

    “Adil kan sesuai dengan apa yang diberikan dan apa yang didapat gitu. Same service, same rule. Istilah same playing field,” dia menuturkan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketum ATSI Dian Siswarini Fokus Dorong Penciptaan Iklim Usaha yang Adil dan 5G

    Ketum ATSI Dian Siswarini Fokus Dorong Penciptaan Iklim Usaha yang Adil dan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengungkap sejumlah fokus yang akan diperjuangkan industri 5 tahun ke depan, salah satunya mendorong penciptaan iklim usaha yang adil. 

    Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) itu mengatakan melalui kemitraan yang kuat dengan regulator dan semua pemangku kepentingan, Atsi berharap ke depan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang adil. 

    “ATSI akan mempromosikan penciptaan iklim usaha yang adil dan penerapan teknologi terkini misalnya 5G,” kata Dian, Senin (29/9/2025). 

    Sebagai gambaran, ketimpangan dalam penerapan beban antara perusahaan telekomunikasi dalam negeri dengan perusahaan teknologi global yang beroperasi dan mengeruk cuan di Indonesia sempat menjadi sorotan. 

    Rasio antara beban regulasi yang harus dibayarkan dengan pendapatan yang dibukukan perusahaan telekomunikasi telah mencapai 12,2%. 

    Lebih tinggi dibandingkan dengan rerata di Asia Pasifik dan global yang mencapai 7% dan 8,7%. Sementara itu perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia dan menjual layanan serupa dengan perusahaan telekomunikasi tidak dikenakan ongkos regulasi. 

    Dian juga mengatakan Atsi akan mendorong pemanfaatan teknologi internet of things (IoT) dan kecerdasan  buatan (AI) yang merata, yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

    ATSI juga berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan teknologi digital dan meningkatkan kesejahteraan. 

    Dian juga mengatakan bahwa kondisi global saat ini cukup menantang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk melewati hal ini adalah dengan berkolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. 

    “Kolaborasi, lintas asosiasi, kolaborasi, bukan cuma tadi diantara kami ini, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang lain, terutama yang paling penting adalah bagaimana bekerjasama dengan pemerintah tentunya,” kata Dian.

  • Internet RI Susah Ngebut, WhatsApp-Netflix Cs Wajib Tanggung Jawab

    Internet RI Susah Ngebut, WhatsApp-Netflix Cs Wajib Tanggung Jawab

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan perlunya regulasi yang lebih adil bagi penyedia layanan Over the Top (OTT), seperti Netflix, WhatsApp, YouTube, Spotify dan lainnya.

    Menurut ATSI, selama satu dekade terakhir industri telekomunikasi nasional kehilangan sebagian besar potensi bisnisnya kepada pemain OTT global.

    Ketua Umum ATSI Dian Siswarini mengatakan industri telekomunikasi tidak berkembang sesuai harapan karena sebagian besar “kue” bisnis diserap oleh penyedia layanan digital.

    “Kue kita tuh, atau our lunch time itu banyak diambil oleh pemain lain, yang tadinya adalah pemain IT atau internet, dan masuk ke ranah telekomunikasi,” ujar Dian dalam acara konferensi pers Rapat Umum Anggota ATSI di Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Menurut dia, ke depannya yang harus diusulkan supaya industri tumbuh lebih baik adalah adanya keadilan di “tempat bermain” atau playing ground bagi para toperator telekomunikasi dan juga pemain-pemain lainnya.

    “Terutama pada para pemain OTT tentunya. Karena tadi kalau saya sebutkan ada yang eating our lunch itu adalah kebanyakan adalah pemain OTT,” kata Dian.

    Dian menekankan bahwa operator telekomunikasi menghadapi regulatory charges yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    Sementara itu, beban serupa belum diberlakukan kepada pemain OTT yang juga memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi untuk memberikan layanan ke masyarakat.

    “Kalau tidak memiliki yield yang reasonable, itu mungkin akan sulit bagi kami untuk memberikan layanan internet yang baik. Jadi itu yang harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan dalam industri telekomunikasi,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ATSI, Merza Fachys, menilai perlu ada review aturan agar beban dan manfaat di ekosistem digital terbagi secara proporsional.

    “Jadi jangan kebalik, mereka [OTT] yang menanggung beban besar menerima manfaat kecil, mereka yang menanggung beban kecil justru menerima manfaat yang jauh lebih besar. Nah inilah review yang harus kita lakukan,” ujar Merza.

    Merza menegaskan regulasi yang ada saat ini sudah tidak relevan karena dibuat ketika pelaku industri masih terbatas.

    “Karena apa? Karena hal-hal yang diatur ini, ini aturan-aturannya pada saat industri ini masih belum seperti sekarang. Di saat seluruh beban dan manfaat berada di satu pelaku yang sama,” terang Merza. “Sekarang enggak pelakunya udah banyak, tapi bebannya ngumpul di satu tempat. Inilah yang kita akan lakukan.” pungkasnya.

    ATSI berharap agar pemerintah segera melakukan penyesuaian regulasi agar tercipta level playing field yang adil antara operator dan OTT, sehingga industri telekomunikasi dan digital Indonesia dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Regulatory Charge ke Operator Dinilai Tinggi, Pemerintah Diminta Adil

    Regulatory Charge ke Operator Dinilai Tinggi, Pemerintah Diminta Adil

    Jakarta –

    Regulatory Charge atau biaya yang dikenakan kepada operator telekomunikasi dinilai terlalu tinggi. Pemerintah diminta untuk adil, dengan memberlakukan aturan yang sama kepada para pemain lainnya.

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Dian Siswarini, mengungkapkan kalau pemain digital saat ini bukan hanya telekomunikasi, tapi juga ada salah satunya ialah over the top (OTT). Menurut Dian, para pemain lain tersebut belum mendapatkan regulatory charge, sedangkan manfaat yang diterima malah lebih besar.

    “Jadi ini yang kami ingin usahakan bahwa pemerintah juga memperlakukan hal yang sama supaya jangan sampai regulatory charge ini terkonsentrasi di operator telekomunikasi saja, tetapi tentunya ke pemain-pemain yang lain juga adil. Adil kan sesuai dengan apa yang diberikan dan apa yang didapat seperti itu. Same service, same rule. apa namanya, istilahnya same playing field lah,” kata Dian usai acara Konferensi Pers RUA ATSI 2025, di The Westin, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Dia mengatakan kalau regulatory charge di Indonesia sangat tinggi mulai dari 12-14% terhadap total revenue gross. Ia melanjutkan, akan lebih baik bila aturan ini di ulas kembali, sehingga industri bisa lebih berkembang dan sehat.

    “Misalnya industri ini lebih berkembang, para operator ini bisa lebih sehat, sehingga dari profitability yang dihasilkan itu juga negara bisa mendapatkan pajak,” ucapnya.

    Menurut Dian, sekarang yang mendapatkan manfaat dari dunia telekomunikasi bukan cuma operator, tapi banyak pemain. Namun sayangnya, yang dikenakan regulatory charge terbesarnya hanya fokus terhadap operator.

    “Kalau misalnya para pemain itu diberlakukan regulasi yang sama, saya yakin ini industri lebih sehat dan pemerintah pun bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak dan juga publik ya, masyarakat juga akan mendapatkan tentu saja layanan internet yang lebih baik,” tegasnya.

    “Emang betul ya udah bertahun-tahun, tapi kelihatannya kita menaruh harapan kepada pemerintah, karena ini menurut saya bukan mengenai hanya industri tapi juga untuk pemerintah, untuk masyarakat dan untuk whole country,” tambahnya.

    (hps/fay)

  • Kecepatan Internet 100 Mbps Disebut Butuh Fasilitas Fiber Optic Mumpuni

    Dirut Telkom Dian Siswarini Jadi Ketum ATSI 2025-2029

    Jakarta –

    Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) resmi mengumumkan pengurus baru dalam Rapat Umum Anggota 2025 (RUA ATSI 2025). Bersamaan dengan itu, mereka turut mengungkapkan komitmennya untuk mendorong transformasi digital di Indonesia.

    “Sebagai ketua umum ATSI yang baru, saya ingin tetap membawa aksi ini menjadi penggerak utama ekosistem digital Indonesia,” kata Ketua Umum ATSI yang baru, Dian Siswarini, dalam acara Konferensi Pers RUA ATSI 2025, di The Westin, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Dian yang adalah Direktur Utama Telkom mengatakan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan industri untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Ia menekankan, ingin memastikan seluruh masyarakat di Tanah Air bisa merasakan kemajuan teknologi digital.

    “Saya yakin, melalui kemitraan yang kuat dengan regulator dan semua pemangku kepentingan lainnya, ATSI akan mempromosikan tercipta iklim usaha yang adil dan penerapan teknologi terkini, misalnya 5G, Articifial Intelligence, dan juga IOT,” ujar Dian.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menambahkan, bahwa telekomunikasi bukan hanya tentang konektivitas, tapi juga pilar ketahanan nasional. Menurutnya, selama pandemi Covid-19, sektor telekomunikasi menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat, sebab memastikan keberlangsungan hidup jutaan orang.

    “Ke depan, konvergensi, baik jaringan seluler, fiber, maupun satelit, akan tetap menjadi fokus strategi kami, untuk memperkuat infrastruktur digital yang memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah menuju bangsa yang berdaulat dan sejahtera secara digital,” ujar Marwan.

    Berikut pengurus baru ATSI periode 2025-2029:

    Pengurus ATSIKetua Umum: Dian Siswarini, Direktur Utama, PT Telkom IndonesiaWakil Ketua Umum: Reski Damayanti, Chief Legal & Regulatory Officer, Indosat Ooredoo HutchisonBendahara: Daru Mulyawan, Direktur, TelkomselSekretaris Jenderal: Merza Fachys, Direktur, XLSMARTDirektur Eksekutif: Marwan O. BaasirDewan Pengawas ATSIKetua: Muhammad Buldansyah, Direktur, Indosat Ooredoo HutchisonAnggota: Jeremiah Ratadhi, Direktur, XLSMARTAnggota: Nugroho, Direktur Utama, TelkomselAnggota: Honesti Basyir, Direktur, PT Telkom Indonesia

    (hps/fay)