Xcloud.id

Tag: Dian Ediana Rae

  • OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan uji stres terhadap perbankan untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pihaknya terus melakukan uji stres (stress test) secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi.

    “OJK melakukan stress test baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi, termasuk pengaruh penerapan tarif impor AS dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perbankan,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    Sejauh ini, pihaknya menilai bahwa rasio permodalan (CAR) perbankan tergolong tinggi dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pada Februari 2025, kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga, di mana NPL gross 2,22% dan NPL Net 0,81% serta LaR 9,77%.

    Kredit perbankan tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,30% secara tahunan menjadi Rp 7.825 triliun dengan kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,62%, diikuti oleh kredit konsumsi 10,31%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 7,66%.

    “Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,93% yoy dan berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51%,” terang Dian.

    Pihaknya juga meminta kepada perbankan agar secara proaktif melakukan asesmen terhadap perkembangan yang terjadi di global maupun domestik dan mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dimaksud. Selain itu, OJK terus berupaya memperkuat fondasi sistem keuangan salah satunya melalui upaya pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi intermediasi perbankan di tengah gejolak global.

    Sementara itu, di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kebijakan tarif Trump, potensi perlambatan aktivitas ekspor impor, serta fluktuasi nilai tukar, sektor perbankan syariah tetap menunjukkan ketahanan akan efek rambatan yang muncul pada sektor perbankan secara keseluruhan.

    Secara nasional, perbankan syariah tercatat memiliki eksposur risiko pasar yang secara umum lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Dengan begitu, dapat berperan sebagai penopang stabilitas dalam sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Meski begitu, perbankan syariah tetap perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur tertentu.

    “OJK mendorong perbankan syariah semakin menguatkan awareness terhadap perkembangan makro ekonomi global maupun domestik, meminta perbankan syariah secara konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan assessment lanjutan terhadap debitur yang memiliki exposure pada sektor terdampak, dan melakukan mitigasi lebih dini terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi dari dampak kebijakan tarif. Perbankan syariah juga harus mampu mencari peluang yang timbul dari kondisi saat ini,” jelas Dian.

    (rea/ara)

  • Waketum Perbanas yakin program pemerintah akan dorong “demand” kredit

    Waketum Perbanas yakin program pemerintah akan dorong “demand” kredit

    Ada sektor yang memang secara langsung terdampak dengan adanya policy tarif ini. Tapi banyak sektor lain yang juga masih terbuka, ada ruang untuk pertumbuhannya (pertumbuhan kredit)

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum I Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Alexandra Askandar meyakini program-program pemerintah akan mendorong permintaan (demand) kredit di dalam negeri, sehingga diharapkan bisa mengompensasi risiko melemahnya permintaan dari sektor-sektor yang terdampak tarif resiprokal AS.

    “Ada sektor yang memang secara langsung terdampak dengan adanya policy tarif ini. Tapi banyak sektor lain yang juga masih terbuka, ada ruang untuk pertumbuhannya (pertumbuhan kredit),” kata Alexandra saat dijumpai usai mengikuti program siniar (podcast) ANTARA TV di Grha BNI, Jakarta, Kamis.

    Apabila setiap bank bisa fokus untuk memanfaatkan peluang pada sektor-sektor yang tidak terdampak kebijakan tarif, ia meyakini pertumbuhan kredit secara agregat tetap baik.

    Dengan langkah itu, kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kinerja kredit pada industri perbankan nasional.

    “Mungkin dari sisi ekspor (sektor penopang ekspor), akan ada dampaknya (ke pertumbuhan kredit bank). Tapi dikompensasi dari sisi pertumbuhan demand di dalam negeri, yang ini pada akhirnya menjadi faktor pendukung pertumbuhan kredit,” kata Alexandra.

    Ia mencontohkan salah satu program pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, program ini memiliki peluang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja bagi UMKM yang menjadi mitra pemerintah.

    “Itu (program MBG) ada kebutuhan modal kerja meskipun singkat. Itu kan juga jadi sumber pertumbuhan kredit buat bank, tapi dari sisi sektor yang berbeda sama sekali,” kata dia.

    Alexandra mengatakan, setiap bank pada dasarnya memiliki kebijakan internalnya masing-masing dalam mendorong pertumbuhan kredit dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor global.

    Namun, likuiditas serta aset quality juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan perbankan dalam menghadapi ketidakpastian global.

    Ia menyebutkan, rata-rata loan to deposit (LDR) industri perbankan saat ini berada di sekitar 90 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Likuiditas yang tidak se-ample dibandingkan periode-periode sebelumnya akan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan kredit. Meski begitu, Alexandra mengingatkan bahwa dalam hal aset quality, bank-bank juga akan lebih berhati-hati menjaga pertumbuhan kreditnya.

    Untuk sektor-sektor yang berisiko terdampak dengan adanya kebijakan tarif AS, Alexandra pun meyakini perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya atau tidak seagresif dibandingkan dengan periode sebelum perang dagang.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada pada level 87,67 persen per Februari 2025. Menurut OJK, likuiditas industri perbankan pada periode ini tetap memadai.

    Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) juga masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. AL/NCD dan AL/DPK per Februari 2025 masing-masing tercatat 116,76 persen dan 26,35 persen.

    OJK meminta kepada perbankan untuk selalu memantau dampak dari kebijakan global maupun domestik terhadap kondisi ekonomi, terutama kinerja debitur, termasuk usaha stress test rutin sehingga bank dapat melakukan mitigasi risiko yang tepat.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) pada Jumat (11/4) mengingatkan adanya berbagai tantangan bagi perbankan utamanya terkait ketidakpastian kondisi global saat ini dan kemungkinan pada masa mendatang.

    “Ketidakpastian ini antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan Presiden AS Donald Trump seperti pengenalan tarif impor yang dapat menyebabkan inflasi sehingga membuat The Fed urung untuk mempercepat penurunan suku bunga,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Blokir 10.016 Rekening yang Terlibat Judi Online

    OJK Blokir 10.016 Rekening yang Terlibat Judi Online

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah meminta perbankan memblokir terhadap kurang lebih 10.016 rekening yang diduga terlibat judi online.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, total rekening yang diblokir ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang dilaporkan sebesar kurang lebih 8.618.

    “OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap 10.016 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujarnya yang dikutip Sabtu, 12 April.’

    Dian bilang, pemblokiran ini dilakukan dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).

    Pemblokiran judi online ini sejalan dengan Komdigi yang tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online di Indonesia.

    Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pembentukan PP ini juga merupakan salah satu fokus perhatian dari Presiden RI Prabowo Subianto, melihat fakta di mana para pelaku judi online terus bermunculan dengan berbagai cara.

    “Takedown yang dilakukan oleh Kemkomdigi dan juga para platform-platform besar itu sudah dilakukan dalam skala yang besar. Namun sebagaimana teman-teman sampaikan, tetap ada celah-celah untuk muncul yang kemudian kita rasa ini juga perlu PP,” kata Meutya saat ditemui di kantor Kemkomdigi pada Selasa, 18 Februari.

    Namun, karena pembuatan PP ini akan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga lain, dan arahan baru saja diberikan, maka peraturan ini masih akan digodok dalam beberapa waktu ke depan.

  • OJK berharap lebih banyak LJK yang berpartisipasi dalam usaha bulion

    OJK berharap lebih banyak LJK yang berpartisipasi dalam usaha bulion

    untuk bagaimana mengembangkan ekosistem bulion secara lebih baik lagi

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ke depan lebih banyak lembaga jasa keuangan (LJK) yang berpartisipasi dalam kegiatan usaha bulion untuk percepatan pembentukan ekosistem bulion.

    Sehingga kondisi tersebut dapat mengakselerasi optimalisasi pengembangan usaha bulion di Indonesia.

    “Kami di OJK senantiasa melakukan kerja sama dan analisis secara internal maupun dengan industri jasa keuangan untuk bagaimana mengembangkan ekosistem bulion secara lebih baik lagi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan pada dasarnya OJK menyambut baik dalam hal terdapat bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan.

    Apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion kepada OJK, Dian mengatakan bahwa evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Jika bank-bank dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) III dan IV telah menyampaikan minat (appetite) kepada OJK untuk menyelenggarakan usaha bulion, ujar Dian, maka hal ini tentunya merupakan potensi yang sangat besar.

    Dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini, ia menyebutkan bahwa kegiatan usaha perbankan yang terkait dengan bulion sudah mencapai hampir Rp1 triliun dalam waktu yang sangat singkat, sehingga ke depan potensi untuk bisnis perbankan yang terkait dengan bulion sangat besar.

    “Tentu kita pada waktunya akan informasikan lebih lanjut kira-kira berapa bank yang memang akan segera siap untuk ikut (melaksanakan kegiatan usaha bulion),” kata dia.

    Dian mengungkapkan alasan mengapa dirinya sangat optimistis terhadap keterlibatan perbankan dalam usaha bulion dengan potensi yang sangat besar ke depan.

    Hal ini mengingat Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan komoditas emas dan pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi.

    Pada tahun 2023, catat Dian, Indonesia berada di posisi delapan sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat keenam sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

    Dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia dapat mengoptimalkan monetasi emas untuk mendorong perekonomian nasional yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bulion.

    Ia menyampaikan kegiatan usaha bulion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas di dalam negeri, mulai dari sektor pertambangan beserta pemurniannya, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel.

    “Langkah ini tidak hanya memperluas pilihan investasi, tetapi juga akan semakin memperdalam pasar keuangan di Indonesia melalui monetasi emas yang disalurkan kepada lembaga jasa keuangan, khususnya dalam hal ini bank yang sampai dengan saat ini mungkin masih memainkan porsi yang sangat besar,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK berharap lebih banyak LJK yang berpartisipasi dalam usaha bulion

    OJK: Pelemahan nilai tukar rupiah tak banyak pengaruhi neraca bank

    Jadi kalau ada terjadi perubahan kondisi global maupun domestik, kita tentu saja selalu melakukan konsultasi, kita juga selalu memberikan arahan kepada bank

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa eksposur perbankan secara langsung terhadap risiko nilai tukar relatif kecil, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, hal tersebut tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank yang tercatat sebesar 1,55 persen per Februari 2025 atau masih jauh di bawah ambang batas (threshold) yang sebesar 20 persen. Dengan demikian, risiko pasar terkait dengan nilai tukar dinilai tergolong masih sangat rendah.

    “Selanjutnya bisa dikatakan bahwa posisi devisa neto bank juga berada dalam posisi yang long. Ini artinya bahwa eksposur bank dalam bentuk valuta asing di sisi kredit dan surat berharga yang dimiliki justru meningkatkan nilai aset bank saat terjadi depresiasi rupiah, sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas bank,” kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi kredit valas, jelas Dian, umumnya kredit yang diberikan dalam valas merupakan produk atau kegiatan berbasis ekspor yang memiliki basis penerimaan dalam bentuk valas atau disebut sebagai naturally hedged. Sehingga, ujar dia, sebetulnya tidak menimbulkan volatilitas yang berarti.

    Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ia mencatat bahwa pertumbuhan kredit valas lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) valas masing-masing sebesar 16,30 persen year on year (yoy) dan 7,09 persen yoy.

    Dengan perkembangan kredit dan DPK valas tersebut, tercatat loan to deposit ratio (LDR) valas meningkat menjadi 81,43 persen dari sebelumnya 74,98 persen pada tahun lalu.

    Dalam situasi yang volatile, Dian mengatakan bahwa pendekatan close consultation antara pengawas atau OJK dengan individual bank menjadi sangat penting. Pengawasan yang lebih intens secara individual terhadap bank juga dilakukan OJK selama ini.

    “Jadi kalau ada terjadi perubahan kondisi global maupun domestik, kita tentu saja selalu melakukan konsultasi, kita juga selalu memberikan arahan kepada bank,” kata Dian.

    Terkait volatilitas nilai tukar, OJK senantiasa mendorong bank untuk menerapkan manajemen risiko yang kuat antara lain melalui pelaksanaan stress test.

    “Stress test sekarang itu sudah lebih reguler yang dilakukan oleh teman-teman perbankan, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan mitigasi risiko yang lebih tepat,” ujar dia.

    Sesuai ketentuan OJK, Dian juga menambahkan bahwa bank diwajibkan membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Kredit tumbuh 10,30 persen jadi Rp7.825 triliun per Februari 2025

    OJK: Kredit tumbuh 10,30 persen jadi Rp7.825 triliun per Februari 2025

    Kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pertumbuhan kredit pada Februari 2025 tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,30 persen year on year (yoy), dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 10,27 persen yoy menjadi Rp7.825 triliun.

    “Kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan jenis penggunaan, Dian merinci bahwa kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 14,62 persen, diikuti oleh kredit konsumsi 10,31 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 7,66 persen.

    Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,93 persen yoy. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51 persen.

    Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 5,75 persen yoy (Januari 2025: 5,51 persen yoy) menjadi Rp8.926 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 6,09 persen, 7,21 persen, dan 4,25 persen yoy.

    Likuiditas industri perbankan pada Februari 2025 tetap memadai, dengan rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing 116,76 persen (Januari 2025: 114,86 persen) dan 26,35 persen (Januari 2025: 26,03 persen), masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 210,14 persen.

    Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,22 persen (Januari 2025: 2,18 persen) dan NPL net 0,81 persen (Januari 2025: 0,79 persen). Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat 9,77 persen (Januari 2025: 9,72 persen).

    Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun rasio NPL gross dan LaR menurun dibandingkan posisi Februari 2024 yang masing-masing sebesar 2,35 persen dan 11,56 persen.

    “Rasio LaR tersebut juga sudah di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93 persen pada Desember 2019,” kata Dian.

    OJK juga mencatat, ketahanan perbankan tetap kuat tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 26,98 persen (Januari 2025: 27,01 persen), menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

    Untuk porsi kredit buy now pay later (BNPL) perbankan tercatat 0,25 persen, namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

    Per Februari 2025, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh 36,60 persen yoy (Januari 2025: 46,45 persen yoy) menjadi Rp21,98 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 23,66 juta (Januari 2025: 24,44 juta).

    Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap plus minus 10.016 rekening (sebelumnya: plus minus 8.618 rekening).

    Jumlah tersebut didasarkan dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Orang RI Makin Hobi Pakai Paylater, Utang Capai Rp 21,9 T

    Orang RI Makin Hobi Pakai Paylater, Utang Capai Rp 21,9 T

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan angka pinjaman yang dilakukan menggunakan layanan buy now pay later (BNPL) milik perbankan. Pada Februari 2025, jumlah utang menggunakan paylater mencapai Rp 21,98 triliun.

    “Bulan Februari 2025 kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), tumbuh 36,60% year-on-year, menjadi Rp 21,98 triliun dengan jumlah rekening mencapai 23,66 juta, Januari yang lalu masih tercatat sebesar 24,44 juta,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

    Dian menerangkan porsi kredit buy now pay later atau BNPL di perbankan tercatat sebesar 0,25%. Meski porsinya kecil, OJK mencatat pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

    Lebih lanjut, pada Februari 2025, pertumbuhan kredit tetap double digit growth, yaitu sebesar 10,30% year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi, yaitu sebesar 14,62%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,31%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 7,66%.

    “Sementara ditinjau dari kepemilikan, Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 10,93% year on year. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51%,” pungkasnya.

    (igo/fdl)

  • Tambah Banyak! 10.016 Rekening Bank Diblokir Terkait Judol

    Tambah Banyak! 10.016 Rekening Bank Diblokir Terkait Judol

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meminta bank memblokir rekening yang terkait judi online (Judol). Saat ini, total rekening yang sudah diblokir sebanyak 10.061.

    Pemblokiran dilakukan setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Jumlah rekening yang diblokir itu naik dari sebelumnya sekitar 8.600 rekening.

    “Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran kurang lebih 10.016 rekening. Sebelumnya yang kita laporkan tercatat sebesar 8.618 rekening,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

    Dian menerangkan pemblokiran terus dilakukan dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak hanya itu OJK juga melakukan enhanced due diligence atau ADD, pemeriksaan mendalam yang dilakukan terhadap nasabah dan transaksi keuangan yang berisiko tinggi.

    Sebelumnya OJK mencatat sebanyak 8.618 rekening, telah diblokir buntut terkait dengan judi online. Menurut Dian pemberantasan judi online sangat penting karena kehadirannya berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

    “Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih sampai dengan saat ini ada 8.618 rekening, sebelumnya sebesar 8.500 rekening,” kata Dian dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/3/2025).

    (ada/fdl)

  • Stimulus OJK Jadi Angin Segar Perbankan di Tengah Tantangan Ekonomi, Apa Itu? – Page 3

    Stimulus OJK Jadi Angin Segar Perbankan di Tengah Tantangan Ekonomi, Apa Itu? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan di tahun 2025, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa hingga Januari 2025, kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.

    Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit masih melanjutkan tren positif dengan angka 10,27% yoy, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,51% yoy.

    “Sementara itu, kondisi likuiditas industri perbankan tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,86% dan 26,03% masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 211,20%,” kata Dian dikutip dari jawaban tertulisnya, Kamis (27/3/2025).

    Sederet Insentif

    Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah, OJK telah mengeluarkan serangkaian insentif bagi sektor perbankan, terutama untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan memperkuat program pembiayaan perumahan.

    Pertama, insentif untuk peningkatan Cadangan Devisa. OJK mendukung implementasi PP No.8 Tahun 2025, yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA), guna memperkuat cadangan devisa negara.

    “Kebijakan tersebut diharapkan mendorong perbankan untuk berkontribusi dalam implementasi PP dimaksud secara optimal,” ujarnya.

    Selain itu, bank dapat memanfaatkan penempatan dana DHE SDA tersebut sebagai Dana DHE SDA yang ditempatkan di bank dapat digunakan sebagai agunan tunai dan tetap dikategorikan sebagai kredit berkualitas lancar.

    Kemudian, penyediaan dana yang dijamin oleh DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK/BMPD.

    Serta, Penempatan DHE SDA pada instrumen perbankan tidak dianggap sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tidak mempengaruhi likuiditas perbankan. Jika ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia, statusnya hanya sebagai titipan dan tidak berdampak pada rasio prudensial seperti LCR, NSFR, KPMM, CEMA, BMPK/BMPD, serta kualitas aset, selama tidak ada eksposur risiko.

     

  • Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News