Xcloud.id

Tag: Dian Ediana Rae

  • Orang RI Makin Hobi Pakai Paylater, Utang Capai Rp 21,9 T

    Orang RI Makin Hobi Pakai Paylater, Utang Capai Rp 21,9 T

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan angka pinjaman yang dilakukan menggunakan layanan buy now pay later (BNPL) milik perbankan. Pada Februari 2025, jumlah utang menggunakan paylater mencapai Rp 21,98 triliun.

    “Bulan Februari 2025 kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), tumbuh 36,60% year-on-year, menjadi Rp 21,98 triliun dengan jumlah rekening mencapai 23,66 juta, Januari yang lalu masih tercatat sebesar 24,44 juta,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

    Dian menerangkan porsi kredit buy now pay later atau BNPL di perbankan tercatat sebesar 0,25%. Meski porsinya kecil, OJK mencatat pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

    Lebih lanjut, pada Februari 2025, pertumbuhan kredit tetap double digit growth, yaitu sebesar 10,30% year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi, yaitu sebesar 14,62%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,31%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 7,66%.

    “Sementara ditinjau dari kepemilikan, Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 10,93% year on year. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51%,” pungkasnya.

    (igo/fdl)

  • Tambah Banyak! 10.016 Rekening Bank Diblokir Terkait Judol

    Tambah Banyak! 10.016 Rekening Bank Diblokir Terkait Judol

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meminta bank memblokir rekening yang terkait judi online (Judol). Saat ini, total rekening yang sudah diblokir sebanyak 10.061.

    Pemblokiran dilakukan setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Jumlah rekening yang diblokir itu naik dari sebelumnya sekitar 8.600 rekening.

    “Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran kurang lebih 10.016 rekening. Sebelumnya yang kita laporkan tercatat sebesar 8.618 rekening,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

    Dian menerangkan pemblokiran terus dilakukan dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tak hanya itu OJK juga melakukan enhanced due diligence atau ADD, pemeriksaan mendalam yang dilakukan terhadap nasabah dan transaksi keuangan yang berisiko tinggi.

    Sebelumnya OJK mencatat sebanyak 8.618 rekening, telah diblokir buntut terkait dengan judi online. Menurut Dian pemberantasan judi online sangat penting karena kehadirannya berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

    “Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih sampai dengan saat ini ada 8.618 rekening, sebelumnya sebesar 8.500 rekening,” kata Dian dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/3/2025).

    (ada/fdl)

  • Stimulus OJK Jadi Angin Segar Perbankan di Tengah Tantangan Ekonomi, Apa Itu? – Page 3

    Stimulus OJK Jadi Angin Segar Perbankan di Tengah Tantangan Ekonomi, Apa Itu? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan di tahun 2025, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa hingga Januari 2025, kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.

    Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit masih melanjutkan tren positif dengan angka 10,27% yoy, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,51% yoy.

    “Sementara itu, kondisi likuiditas industri perbankan tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,86% dan 26,03% masih di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 211,20%,” kata Dian dikutip dari jawaban tertulisnya, Kamis (27/3/2025).

    Sederet Insentif

    Sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah, OJK telah mengeluarkan serangkaian insentif bagi sektor perbankan, terutama untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan memperkuat program pembiayaan perumahan.

    Pertama, insentif untuk peningkatan Cadangan Devisa. OJK mendukung implementasi PP No.8 Tahun 2025, yang mengatur Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA), guna memperkuat cadangan devisa negara.

    “Kebijakan tersebut diharapkan mendorong perbankan untuk berkontribusi dalam implementasi PP dimaksud secara optimal,” ujarnya.

    Selain itu, bank dapat memanfaatkan penempatan dana DHE SDA tersebut sebagai Dana DHE SDA yang ditempatkan di bank dapat digunakan sebagai agunan tunai dan tetap dikategorikan sebagai kredit berkualitas lancar.

    Kemudian, penyediaan dana yang dijamin oleh DHE SDA dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK/BMPD.

    Serta, Penempatan DHE SDA pada instrumen perbankan tidak dianggap sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tidak mempengaruhi likuiditas perbankan. Jika ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia, statusnya hanya sebagai titipan dan tidak berdampak pada rasio prudensial seperti LCR, NSFR, KPMM, CEMA, BMPK/BMPD, serta kualitas aset, selama tidak ada eksposur risiko.

     

  • Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bank Dapat Ajukan Izin Usaha Bulion, Apa Saja Syaratnya? – Page 3

    Bank Dapat Ajukan Izin Usaha Bulion, Apa Saja Syaratnya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif adanya minat dari bank untuk mengajukan permohonan izin dalam melaksanakan kegiatan usaha bulion di Indonesia, dengan catatan bahwa permohonan tersebut harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.

    “Pada dasarnya OJK menyambut baik dalam hal terdapat bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” akat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam jawaban tertulisnya, Rabu (26/3/2025).

    Dian menjelaskan, apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion kepada OJK, evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Adapun sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran operasional kegiatan usaha bulion, OJK telah mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024).

    Peraturan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung pengembangan sektor keuangan, sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Kegiatan Usaha Bulion yang Diperbolehkan

    Dian menjelaskan, dalam mendukung kelancaran operasionalisasi kegiatan usaha bulion dan sebagai bagian dari pengembangan sektor keuangan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    OJK telah menerbitkan kerangka pengaturan kegiatan usaha bulion yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024).

    “Melalui pengaturan tersebut, OJK membuka peluang bagi LJK yang memiliki kegiatan utama pembiayaan dan memenuhi persyaratan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha bulion,” ujarnya.

     

  • Dedi Mulyadi Imbau Warga Jabar Jangan Terjerat Pinjol Ilegal agar Tak Menderita Usai Lebaran Bandung 26 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Warga Jabar Jangan Terjerat Pinjol Ilegal agar Tak Menderita Usai Lebaran Bandung 26 Maret 2025

    Dedi Mulyadi Imbau Warga Jabar Jangan Terjerat Pinjol Ilegal agar Tak Menderita Usai Lebaran
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengimbau masyarakat untuk tidak terjerat pinjaman online (
    pinjol
    ) ilegal dan bank gelap menjelang Lebaran. Ia menekankan pentingnya hidup sederhana agar tidak terbebani utang setelah hari raya.
    “Susah melarang orang pinjam, yang paling utama adalah jangan konsumtif, sederhana saja. Kalau tidak punya uang, jangan memaksa. Jangan sampai ingin Lebaran dengan penuh sukacita tetapi setelahnya mengalami derita,” ujar Dedi dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).
    Dedi mengaku khawatir banyak warga Jawa Barat terperangkap dalam gaya hidup konsumtif yang berujung pada jeratan
    pinjol ilegal
    . Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat lebih fokus pada makna Idul Fitri ketimbang membeli barang baru.
    “Itu kan bisa dikategorikan pidana kalau bank gelap, namanya kejahatan perbankan. Bisa kita berantas asal semuanya kompak,” katanya.
    Dedi juga meminta Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat yang baru, Darwisman, untuk memperkuat upaya pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat.
    Menurutnya, pinjol ilegal dan bank gelap kerap berkedok koperasi simpan pinjam (Kosipa) yang bekerja sama dengan rentenir dan menyasar masyarakat desa serta buruh pabrik.
    “Pengukuhan ini mengingatkan kita akan problem perbankan di Jabar. Mari kita perkuat kolaborasi untuk memberantas bank gelap dan pinjol,” ujarnya.
    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pemberantasan pinjol ilegal harus menjadi prioritas.
    “Arahan dari Pak Gubernur saya kira jadi perhatian OJK terkait pemberantasan bank informal dan pinjol, ini harus jadi prioritas,” kata Dian.
    Ia mengungkapkan bahwa OJK telah menindak sejumlah pinjol ilegal di Jawa Barat serta menutup 10 ribu rekening yang terlibat dalam praktik judi
    online
    .
    “Tidak gampang memberantas ini karena dilakukan secara
    online
    . Tapi ini jadi isu yang akan jadi prioritas Pak Darwisman di Jabar, yang tantangannya cukup besar karena populasinya besar. Karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi penting,” tuturnya.
    Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Ajak OJK Berantas Bank Gelap dan Pinjol Ilegal

    Dedi Mulyadi Ajak OJK Berantas Bank Gelap dan Pinjol Ilegal

    JABAR EKSPRES – Gubernur Dedi Mulyadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabar lebih galak lagi menertibkan pinjol nakal dan ilegal yang merugikan.

    Dedi juga mengajak OJK menertibkan lembaga financing non – perbankan seperti koperasi simpan pinjam (kosipa) yang operasinya sama dengan rentenir, menyasar orang – orang desa dan buruh pabrik.

    Menurut Dedi, sifat konsumtif masyarakat menjadi penyebab banyaknya warga Jabar yang mengakses bank gelap dan pinjol.

    “Itu kan bisa dikategorikan pidana kalau bank gelap, namanya kejahatan perbankan. Bisa kita berantas asal semuanya kompak,” ujar Dedi Mulyadi selepas pengukuhan Kepala OJK Jabar.

    Baca juga : Dedi Mulyadi Dukung Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat

    Dedi mengaku khawatir di momen Lebaran ini banyak masyarakat yang meminjam uang dari bank gelap dan pinjol ilegal. Dedi meminta masyarakat fokus pada makna Idulfitri ketimbang membeli barang baru demi gaya hidup.

    “Susah melarang orang pinjam, yang paling utama adalah jangan konsumtif, sederhana saja, kalau tidak punya uang jangan memaksa. Jangan sampai ingin Lebaran dengan penuh sukacita tetapi setelahnya mengalami derita,” tuturnya.

    Dedi berharap pergantian kepala OJK Jabar menjadi momentum dalam memberantas bank gelap dan pinjol ilegal di Jabar. Adapun OJK Jabar yang dikukuhkan adalah Darwisman, menggantikan pejabat lama Imansyah.

    “Pengukuhan ini mengingtkan kita akan problem perbankan di Jabar, mari kita perkuat kolaborasi untuk memberantas bank gelap dan pinjol,” ucap Dedi.

    Di tempat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang juga Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan, harapan Gubernur mengenai pemberantasan bank ilegal dan pinjol harus diatensi oleh OJK Jabar.

    “Arahan dari Pak Gubernur saya kira jadi perhatian OJK terkait pemberantasan bank informal dan pinjol, ini harus jadi prioritas,” ujar Dian.

    Terkait pinjol ilegal, Dian mengungkap, OJK sudah menindak pinjol di Jabar. Termasuk menutup 10 ribu rekening yang terlibat judi online.

    baca juga : Cegah Peningkatan Judol dan Pinjol di Lebaran, Dedi Mulyadi Ingatkan Masyarakat Jaga Pola Konsumtif

    “Yang ilegal sudah banyak yang kita tutup dan hampir menutup 10 ribu rekening karena permainan judol,” ungkapnya.

  • Prabowo Sindir Negara Lain: Tidak Punya Tambang Tapi Punya Bank Emas, Aneh

    Prabowo Sindir Negara Lain: Tidak Punya Tambang Tapi Punya Bank Emas, Aneh

    Prabowo Sindir Negara Lain: Tidak Punya Tambang Tapi Punya Bank Emas, Aneh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    merasa aneh ada negara yang tidak punya tambang emas, namun justru memiliki
    bank emas
    .
    Hal ini berbeda dengan Indonesia yang baru saja memiliki bank emas (bullion bank) tahun ini, padahal cadangan emasnya menjadi yang terbesar keenam di dunia.
    “Ada negara lain tidak punya satupun tambang emas tapi dia punya bank emas, aneh itu,” kata Prabowo dalam sidang kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
    Prabowo menuturkan, peluncuran bank emas juga dilakukan mengingat sumber daya emas Indonesia yang melimpah.
    Lewat bank emas, masyarakat Indonesia tidak perlu lagi menyimpan emasnya di luar negeri.
    “Jadi terima kasih semua pihak yang akhirnya kita sekarang (punya) bullion bank, bank emas, sehingga rakyat bisa menyimpan emasnya di Indonesia dan tidak di negara lain,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo telah meresmikan bank emas atau bullion bank pada Rabu (27/2/2025).
    Perempuan itu hanya terpaut dua hari setelah dirinya meresmikan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
    Presiden Prabowo mengatakan, keberadaan bank emas bakal meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 245 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.
    Keberadaan bank emas juga bakal meningkatkan devisa, menghemat devisa negara yang keluar di luar negeri lantaran diolah dan disimpan di dalam negeri, serta meningkatkan stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi emas kepada bank emas di dalam negeri.
    Terlebih, Indonesia memiliki
    cadangan emas
    yang kaya, menempati peringkat 6 terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 2.600 ton.
    Sayangnya, cadangan emas batangan masih kalah jauh dari Singapura di angka 201 ton, meski produksi sudah ditingkatkan dari 100 ton per tahun menjadi 160 ton per tahun.
    “Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan
    produksi domestik bruto
    kita. Kalau tidak salah bisa menambah Rp 245 triliun kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru,” kata Prabowo saat meresmikan, di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembentukan bullion bank dapat menciptakan nilai tambah di industri emas hingga Rp 50 triliun.
    Prospek bisnis bank emas juga diperkirakan semakin baik.
    Berdasarkan hasil penelitian OJK, usaha bullion dapat memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya emas yang ada di Indonesia, baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat.
    “Usaha bullion bank dapat berpotensi meningkatkan konsumsi emas ritel yang akan memacu peningkatan industri emas dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi, dengan tambahan value added (nilai tambah) hingga sebesar Rp 30-50 triliun,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    Meski Dikelola Danantara, OJK Pastikan Akan Terus Pantau Bisnis Bank BUMN

    PIKIRAN RAKYAT – Melalui kebijakannya, OJK diketahui akan terus memantau perkembangan bisnis Bank BUMN supaya tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Selain memantau Bank BUMN, OJK juga meminta kepada pengelola Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, seta pelayanan kepada nasabahnya.

    Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, OJK, M Ismail Riyadi dalam keterangan persnya di Makassar, Rabu, 5 Maret 2025 kemarin.

    Menurut Ismail, hal tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

    “Selain memantau Bank BUMN itu, kami juga meminta Bank untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme, serta pelayanan kepada nasabah,” ujar M Ismail, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Kamis, 6 Maret 2025.

    Khusus Bank BUMN itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menambahkan, bahwa pihak OJK menyambut baik inisiatif pemerintah yang telah meluncurkan BPI Danantara.

    Dian menuturkan bahwa hal tersebut guna mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna peningkatan investasi dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

    Imbuhnya, pembentukan BPI Danantara melalui pengesahan Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN oleh DPR pada tanggal 4 Februari 2025.

    Adapun tujuan pembentukannya, yakni untuk mengemban tugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis negara, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, industri substitusi impor dan digital.

    Dian berpendapat bahwa kehadiran BPI Danantara bukanlah suatu fenomena yang baru. Katanya, Sovereign wealth funds sudah diterapkan di banyak negara, antara lain Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA) yang mengelola dana investasi berskala besar.

    Lanjutnya, Sovereign wealth funds yang disebutkan tadi telah mengelola berbagai instrumen keuangan terutama pada inovasi teknologi, energi terbarukan serta rantai pasokan barang dan jasa yang dinilai strategis.

    Adanya BPI Danantara, diharapkan dapat mengoptimalkan kekayaan, mengintegrasikan pengelolaan aset, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan transparan yang kemudian dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • OJK Pastikan Daya Beli Warga RI Tak Berdampak ke Kinerja Kredit Bank

    OJK Pastikan Daya Beli Warga RI Tak Berdampak ke Kinerja Kredit Bank

    Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pelemahan daya beli tidak berpengaruh pada non-performing loan (NPL), mengingat kinerja perbankan dari sisi kredit konsumtif masih cukup baik.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan kinerja intermediasi perbankan masih sangat baik. Secara keseluruhan kinerja kredit perbankan tumbuh 10,27% pada Februari 2025.

    “Kalau dilihat secara per sektor kredit konsumtif juga sama. Pertumbuhan lebih tinggi, kalau Januari 10,37%. Sementara itu, kalau kualitas kredit juga tetap terjaga rasio NPL gross 2,02%,” kata Dian dalam RDK OJK, Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu, loan at risk (LAR) trennya turun mencapai 8,45% pada Februari 2025, dibandingkan posisi 8,99% pada Januari 2025. Dengan demikian, overall pemberian kredit konsumsi masih sangat baik sebagai contoh prosi kredit buy now, pay later (BNPL) perbankan tercatat tumbuh 0,29%.

    “Tapi terus juga kalau kita melihat pertumbuhan tinggi secara tahunan jadi Januari 2025, baki debit BNPL tumbuh 46,45% menjadi Rp 22,73 triliun sebanyak 24,44 juta rekening. Cukup sudah semakin besar jadi bisa dikatakan nominal total debitur terus meningkat,” ungkap Dian.

    Dian pun menilai total debitur yang terus meningkat apakah ini masalah konservatif atau tidak semua tergantung banknya.

    “Apakah dia prudent atau tidak prudent dalam penyaluran kredit, bank itu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian tentu karena bank itu lembaga intermediasi. Uang di bank adalah uang masyarakat jadi tidak bisa digunakan semena-mena penaluran kredit konsumtif akan analisis kelayakan debitur,” papar Dian.

    (haa/haa)