Xcloud.id

Tag: Dian Ediana Rae

  • OJK Peringatkan DeepFake – Transparansi Algoritma Tantangan AI bagi Perbankan

    OJK Peringatkan DeepFake – Transparansi Algoritma Tantangan AI bagi Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti beberapa tantangan dalam penerapan kecerdasan artifisial dalam sektor perbankan. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan terdapat beberapa tantangan dalam penerapan AI di perbankan, salah satunya DeepFake.

    “Kecerdasan artifisial juga diiringi seperti halnya kemajuan teknologi lain, ini diiringi dengan tantangan yang tidak ringan seperti penyalahgunaan DeepFake,” kata Dian dalam peluncuran Buku Tata Kelola Kecerdasan Artificial Perbankan Indonesia, Selasa (29/4/2025).

    Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan artifisial, khususnya deep learning, yang digunakan untuk membuat manipulasi gambar, video, atau suara sehingga tampak sangat meyakinkan seolah-olah asli, padahal palsu.

    Teknologi ini sering digunakan untuk meniru wajah dan suara seseorang secara realistis, terutama wajah dan suara orang terkenal.

    Selain deepfake, Dian kurangnya transparansi algoritma atau black box menjadi tantangan juga dalam penerapan kecerdasan artifisial di perbankan.

    “Kemudian tantangan bias dalam pengambilan keputusan, kerentanan terhadap serangan siber, serta isu etika dan kesiapan sumber daya manusia,” ujar Dian.

    Adapun, pada hari ini OJK meluncurkan buku tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia. Peluncuran buku ini sebagai bentuk dukungan terhadap akselerasi transformasi digital sektor perbankan.

    Dian mengatakan penerbitan buku ini berdasarkan berbagai referensi internasional dan nasional, termasuk hasil diskusi dari lembaga-lembaga global. 

    “Dan juga sebenarnya bisa dikatakan kita memperhatikan berbagai regulatory yang dikeluarkan seperti Basel Committee on Banking Supervision’s,” tutur Dian.

    Selain itu, OJK juga mengacu kepada Artificial Intelligence Act dari Uni Eropa, serta pedoman dari Office of the Comptroller of the Currency di Amerika Serikat.

  • OJK Merujuk ke Eropa – AS Susun Buku Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan

    OJK Merujuk ke Eropa – AS Susun Buku Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia, dengan merujuk pada regulasi AI di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penerbitan buku ini berdasarkan berbagai referensi internasional dan nasional, termasuk hasil diskusi dari lembaga-lembaga global. 

    “Dan juga sebenarnya bisa dikatakan kita memperhatikan berbagai regulatory yang dikeluarkan seperti Basel Committee on Banking Supervisions,” kata Dian dalam peluncuran Buku Tata Kelola Kecerdasan Artificial Perbankan Indonesia, Selasa (29/4/2025)

    Selain itu, OJK juga mengacu kepada Artificial Intelligence Act dari Uni Eropa, serta pedoman dari Office of the Comptroller of the Currency di Amerika Serikat.

    Dian menegaskan, nilai-nilai yang diusung dalam buku tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia bersifat universal. 

    Namun telah diselaraskan dengan norma dan nilai yang berlaku di Indonesia, serta sejalan dengan prinsip-prinsip internasional.

    OJK menekankan bahwa penerapan kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif.

    “Implementasi kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab tidak cukup dilakukan secara parsial melainkan harus menyeluruh dan terintegrasi dalam sistem tata kelola yang komprehensif,” ujarnya.

    Adapun, IBM, perusahaan teknologi informasi dan komunikasi multinasional, memperkirakan adopsi AI Generatif (Gen AI) di sektor perbankan dan finansial akan melesat dalam beberapa tahun ke depan.

    Dalam laporan tahunan IBM Institute for Business Value 2025 Outlook for Banking and Financial Markets disebutkan bahwa 8% bank yang mengembangkan AI generatif secara sistematis pada 2024, dan 78% menggunakan pendekatan taktis.

    Adapun saat ini semakin banyak perbankan yang melakukan pendekatan strategis untuk ekspansi layanan, termasuk program AI agen (Agentic AI). 

    Global Managing Director Banking & Financial Markets IBM Consulting, Shanker Ramamurthy melihat perubahan signifikan penerapan AI generatif di seluruh industri perbankan.

    Hal ini terjadi dikarenakan industri perbankan mulai pindah dari eksperimen di berbagai segmen perusahaan ke pendekatan secara strategis yang memprioritaskan teknologi AI.

    “Kami mengantisipasi industri mulai berfokus pada inisiatif AI generatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan modernisasi infrastruktur TI,” kata Shanker dalam keteranganya, Jumat (14/3/2025).

  • Perbankan Syariah Tahan Gejolak Global, OJK Dorong Mitigasi Risiko – Page 3

    Perbankan Syariah Tahan Gejolak Global, OJK Dorong Mitigasi Risiko – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan sektor perbankan syariah Indonesia terbukti memiliki ketahanan yang kuat, meskipun perekonomian global tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti kebijakan tarif Presiden Donald Trump, fluktuasi nilai tukar, dan potensi perlambatan perdagangan internasional.

    “Sektor perbankan syariah tetap menunjukkan ketahanan terhadap efek rambatan yang muncul pada sektor perbankan secara keseluruhan,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/4/2025).

    Dian menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki risiko pasar yang lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, sehingga menjadi salah satu penopang stabilitas sistem keuangan nasional.

    “Secara nasional, perbankan syariah tercatat memiliki eksposur risiko pasar yang secara umum lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional, sehingga dapat berperan sebagai penopang stabilitas dalam sistem keuangan nasional secara keseluruhan,” jelasnya.

    Pentingnya Mitigasi Risiko

    Kendati demikian, Dian mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan tarif yang dapat memengaruhi kinerja debitur tertentu.

    “Oleh karena itu, perbankan syariah tetap perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan penerapan tarif yang berpotensi memengaruhi kinerja debitur tertentu,” ungkapnya.

    OJK juga mendorong sektor ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika makroekonomi global maupun domestik.

    Perbankan syariah diminta untuk konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan penilaian lanjutan terhadap debitur yang memiliki eksposur pada sektor terdampak, serta melakukan mitigasi lebih dini terhadap potensi risiko yang mungkin timbul.

     

  • OJK Terima Permohonan Muhammadiyah Ubah BPR Jadi BPR Syariah

    OJK Terima Permohonan Muhammadiyah Ubah BPR Jadi BPR Syariah

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait rencana Muhammadiyah mendirikan bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Dian Ediana Rae menegaskan belum menerima permohonan pendirian bank baru.

    Pihaknya mengaku telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah.

    “OJK telah menerima permohonan perubahan kegiatan usaha BPR milik Muhammadiyah menjadi BPR Syariah, bukan pendirian bank baru,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    OJK telah berkoordinasi dengan pemilik dan direksi BPR dimaksud untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses konversi. Kemudian meminta BPR mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan.

    “(OJK juga) meminta BPR untuk mempersiapkan SDM yang dibutuhkan baik untuk beroperasi sebagai BPRS baik di level Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, hingga pegawai operasional,” imbuh Dian.

    Sebelumnya, Muhammadiyah dikabarkan akan mencaplok KB Bukopin Syariah. Menanggapi hal tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan regulator belum menerima surat permohonan akuisisi dari ormas Islam itu, terutama akuisisi atas KB Bukopin Syariah. Dikabarkan Muhammadiyah berminat untuk mengakuisisi KB Bukopin Syariah.

    “OJK belum menerima surat permohonan akuisisi atas KB Bukopin Syariah,” kata dia dalam keterangannya, ditulis Senin (15/7/2024).

    (rea/ara)

  • OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    OJK Uji Stres Perbankan, Antisipasi Dampak Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan uji stres terhadap perbankan untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pihaknya terus melakukan uji stres (stress test) secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi.

    “OJK melakukan stress test baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk melihat dampak dari perubahan kondisi ekonomi, termasuk pengaruh penerapan tarif impor AS dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perbankan,” kata Dian dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

    Sejauh ini, pihaknya menilai bahwa rasio permodalan (CAR) perbankan tergolong tinggi dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pada Februari 2025, kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga, di mana NPL gross 2,22% dan NPL Net 0,81% serta LaR 9,77%.

    Kredit perbankan tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,30% secara tahunan menjadi Rp 7.825 triliun dengan kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,62%, diikuti oleh kredit konsumsi 10,31%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 7,66%.

    “Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,93% yoy dan berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95%, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51%,” terang Dian.

    Pihaknya juga meminta kepada perbankan agar secara proaktif melakukan asesmen terhadap perkembangan yang terjadi di global maupun domestik dan mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan dimaksud. Selain itu, OJK terus berupaya memperkuat fondasi sistem keuangan salah satunya melalui upaya pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi intermediasi perbankan di tengah gejolak global.

    Sementara itu, di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kebijakan tarif Trump, potensi perlambatan aktivitas ekspor impor, serta fluktuasi nilai tukar, sektor perbankan syariah tetap menunjukkan ketahanan akan efek rambatan yang muncul pada sektor perbankan secara keseluruhan.

    Secara nasional, perbankan syariah tercatat memiliki eksposur risiko pasar yang secara umum lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Dengan begitu, dapat berperan sebagai penopang stabilitas dalam sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Meski begitu, perbankan syariah tetap perlu melakukan mitigasi risiko terhadap dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat mempengaruhi kinerja debitur tertentu.

    “OJK mendorong perbankan syariah semakin menguatkan awareness terhadap perkembangan makro ekonomi global maupun domestik, meminta perbankan syariah secara konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan assessment lanjutan terhadap debitur yang memiliki exposure pada sektor terdampak, dan melakukan mitigasi lebih dini terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi dari dampak kebijakan tarif. Perbankan syariah juga harus mampu mencari peluang yang timbul dari kondisi saat ini,” jelas Dian.

    (rea/ara)

  • Waketum Perbanas yakin program pemerintah akan dorong “demand” kredit

    Waketum Perbanas yakin program pemerintah akan dorong “demand” kredit

    Ada sektor yang memang secara langsung terdampak dengan adanya policy tarif ini. Tapi banyak sektor lain yang juga masih terbuka, ada ruang untuk pertumbuhannya (pertumbuhan kredit)

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum I Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Alexandra Askandar meyakini program-program pemerintah akan mendorong permintaan (demand) kredit di dalam negeri, sehingga diharapkan bisa mengompensasi risiko melemahnya permintaan dari sektor-sektor yang terdampak tarif resiprokal AS.

    “Ada sektor yang memang secara langsung terdampak dengan adanya policy tarif ini. Tapi banyak sektor lain yang juga masih terbuka, ada ruang untuk pertumbuhannya (pertumbuhan kredit),” kata Alexandra saat dijumpai usai mengikuti program siniar (podcast) ANTARA TV di Grha BNI, Jakarta, Kamis.

    Apabila setiap bank bisa fokus untuk memanfaatkan peluang pada sektor-sektor yang tidak terdampak kebijakan tarif, ia meyakini pertumbuhan kredit secara agregat tetap baik.

    Dengan langkah itu, kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kinerja kredit pada industri perbankan nasional.

    “Mungkin dari sisi ekspor (sektor penopang ekspor), akan ada dampaknya (ke pertumbuhan kredit bank). Tapi dikompensasi dari sisi pertumbuhan demand di dalam negeri, yang ini pada akhirnya menjadi faktor pendukung pertumbuhan kredit,” kata Alexandra.

    Ia mencontohkan salah satu program pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, program ini memiliki peluang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja bagi UMKM yang menjadi mitra pemerintah.

    “Itu (program MBG) ada kebutuhan modal kerja meskipun singkat. Itu kan juga jadi sumber pertumbuhan kredit buat bank, tapi dari sisi sektor yang berbeda sama sekali,” kata dia.

    Alexandra mengatakan, setiap bank pada dasarnya memiliki kebijakan internalnya masing-masing dalam mendorong pertumbuhan kredit dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor global.

    Namun, likuiditas serta aset quality juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan perbankan dalam menghadapi ketidakpastian global.

    Ia menyebutkan, rata-rata loan to deposit (LDR) industri perbankan saat ini berada di sekitar 90 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Likuiditas yang tidak se-ample dibandingkan periode-periode sebelumnya akan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan kredit. Meski begitu, Alexandra mengingatkan bahwa dalam hal aset quality, bank-bank juga akan lebih berhati-hati menjaga pertumbuhan kreditnya.

    Untuk sektor-sektor yang berisiko terdampak dengan adanya kebijakan tarif AS, Alexandra pun meyakini perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya atau tidak seagresif dibandingkan dengan periode sebelum perang dagang.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), loan to deposit ratio (LDR) perbankan berada pada level 87,67 persen per Februari 2025. Menurut OJK, likuiditas industri perbankan pada periode ini tetap memadai.

    Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) juga masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. AL/NCD dan AL/DPK per Februari 2025 masing-masing tercatat 116,76 persen dan 26,35 persen.

    OJK meminta kepada perbankan untuk selalu memantau dampak dari kebijakan global maupun domestik terhadap kondisi ekonomi, terutama kinerja debitur, termasuk usaha stress test rutin sehingga bank dapat melakukan mitigasi risiko yang tepat.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) pada Jumat (11/4) mengingatkan adanya berbagai tantangan bagi perbankan utamanya terkait ketidakpastian kondisi global saat ini dan kemungkinan pada masa mendatang.

    “Ketidakpastian ini antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan Presiden AS Donald Trump seperti pengenalan tarif impor yang dapat menyebabkan inflasi sehingga membuat The Fed urung untuk mempercepat penurunan suku bunga,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Blokir 10.016 Rekening yang Terlibat Judi Online

    OJK Blokir 10.016 Rekening yang Terlibat Judi Online

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah meminta perbankan memblokir terhadap kurang lebih 10.016 rekening yang diduga terlibat judi online.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, total rekening yang diblokir ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang dilaporkan sebesar kurang lebih 8.618.

    “OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap 10.016 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujarnya yang dikutip Sabtu, 12 April.’

    Dian bilang, pemblokiran ini dilakukan dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).

    Pemblokiran judi online ini sejalan dengan Komdigi yang tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online di Indonesia.

    Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pembentukan PP ini juga merupakan salah satu fokus perhatian dari Presiden RI Prabowo Subianto, melihat fakta di mana para pelaku judi online terus bermunculan dengan berbagai cara.

    “Takedown yang dilakukan oleh Kemkomdigi dan juga para platform-platform besar itu sudah dilakukan dalam skala yang besar. Namun sebagaimana teman-teman sampaikan, tetap ada celah-celah untuk muncul yang kemudian kita rasa ini juga perlu PP,” kata Meutya saat ditemui di kantor Kemkomdigi pada Selasa, 18 Februari.

    Namun, karena pembuatan PP ini akan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga lain, dan arahan baru saja diberikan, maka peraturan ini masih akan digodok dalam beberapa waktu ke depan.

  • OJK berharap lebih banyak LJK yang berpartisipasi dalam usaha bulion

    OJK berharap lebih banyak LJK yang berpartisipasi dalam usaha bulion

    untuk bagaimana mengembangkan ekosistem bulion secara lebih baik lagi

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ke depan lebih banyak lembaga jasa keuangan (LJK) yang berpartisipasi dalam kegiatan usaha bulion untuk percepatan pembentukan ekosistem bulion.

    Sehingga kondisi tersebut dapat mengakselerasi optimalisasi pengembangan usaha bulion di Indonesia.

    “Kami di OJK senantiasa melakukan kerja sama dan analisis secara internal maupun dengan industri jasa keuangan untuk bagaimana mengembangkan ekosistem bulion secara lebih baik lagi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan pada dasarnya OJK menyambut baik dalam hal terdapat bank yang akan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan.

    Apabila terdapat pengajuan permohonan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion kepada OJK, Dian mengatakan bahwa evaluasi akan segera dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Jika bank-bank dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) III dan IV telah menyampaikan minat (appetite) kepada OJK untuk menyelenggarakan usaha bulion, ujar Dian, maka hal ini tentunya merupakan potensi yang sangat besar.

    Dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini, ia menyebutkan bahwa kegiatan usaha perbankan yang terkait dengan bulion sudah mencapai hampir Rp1 triliun dalam waktu yang sangat singkat, sehingga ke depan potensi untuk bisnis perbankan yang terkait dengan bulion sangat besar.

    “Tentu kita pada waktunya akan informasikan lebih lanjut kira-kira berapa bank yang memang akan segera siap untuk ikut (melaksanakan kegiatan usaha bulion),” kata dia.

    Dian mengungkapkan alasan mengapa dirinya sangat optimistis terhadap keterlibatan perbankan dalam usaha bulion dengan potensi yang sangat besar ke depan.

    Hal ini mengingat Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan komoditas emas dan pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi.

    Pada tahun 2023, catat Dian, Indonesia berada di posisi delapan sebagai negara penghasil emas terbesar dengan produksi tahunan mencapai 110-160 ton dan berada di peringkat keenam sebagai negara dengan cadangan emas terbesar.

    Dengan jumlah cadangan yang besar dan produksi emas yang solid, Indonesia dapat mengoptimalkan monetasi emas untuk mendorong perekonomian nasional yaitu melalui pembentukan kegiatan usaha bulion.

    Ia menyampaikan kegiatan usaha bulion menjadi bentuk diversifikasi produk jasa keuangan yang memanfaatkan monetasi emas sebagai sumber pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan pembiayaan pada rantai pasok emas di dalam negeri, mulai dari sektor pertambangan beserta pemurniannya, manufaktur, hingga penjualan emas ke konsumen ritel.

    “Langkah ini tidak hanya memperluas pilihan investasi, tetapi juga akan semakin memperdalam pasar keuangan di Indonesia melalui monetasi emas yang disalurkan kepada lembaga jasa keuangan, khususnya dalam hal ini bank yang sampai dengan saat ini mungkin masih memainkan porsi yang sangat besar,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK berharap lebih banyak LJK yang berpartisipasi dalam usaha bulion

    OJK: Pelemahan nilai tukar rupiah tak banyak pengaruhi neraca bank

    Jadi kalau ada terjadi perubahan kondisi global maupun domestik, kita tentu saja selalu melakukan konsultasi, kita juga selalu memberikan arahan kepada bank

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa eksposur perbankan secara langsung terhadap risiko nilai tukar relatif kecil, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, hal tersebut tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank yang tercatat sebesar 1,55 persen per Februari 2025 atau masih jauh di bawah ambang batas (threshold) yang sebesar 20 persen. Dengan demikian, risiko pasar terkait dengan nilai tukar dinilai tergolong masih sangat rendah.

    “Selanjutnya bisa dikatakan bahwa posisi devisa neto bank juga berada dalam posisi yang long. Ini artinya bahwa eksposur bank dalam bentuk valuta asing di sisi kredit dan surat berharga yang dimiliki justru meningkatkan nilai aset bank saat terjadi depresiasi rupiah, sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas bank,” kata Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi kredit valas, jelas Dian, umumnya kredit yang diberikan dalam valas merupakan produk atau kegiatan berbasis ekspor yang memiliki basis penerimaan dalam bentuk valas atau disebut sebagai naturally hedged. Sehingga, ujar dia, sebetulnya tidak menimbulkan volatilitas yang berarti.

    Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ia mencatat bahwa pertumbuhan kredit valas lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) valas masing-masing sebesar 16,30 persen year on year (yoy) dan 7,09 persen yoy.

    Dengan perkembangan kredit dan DPK valas tersebut, tercatat loan to deposit ratio (LDR) valas meningkat menjadi 81,43 persen dari sebelumnya 74,98 persen pada tahun lalu.

    Dalam situasi yang volatile, Dian mengatakan bahwa pendekatan close consultation antara pengawas atau OJK dengan individual bank menjadi sangat penting. Pengawasan yang lebih intens secara individual terhadap bank juga dilakukan OJK selama ini.

    “Jadi kalau ada terjadi perubahan kondisi global maupun domestik, kita tentu saja selalu melakukan konsultasi, kita juga selalu memberikan arahan kepada bank,” kata Dian.

    Terkait volatilitas nilai tukar, OJK senantiasa mendorong bank untuk menerapkan manajemen risiko yang kuat antara lain melalui pelaksanaan stress test.

    “Stress test sekarang itu sudah lebih reguler yang dilakukan oleh teman-teman perbankan, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan mitigasi risiko yang lebih tepat,” ujar dia.

    Sesuai ketentuan OJK, Dian juga menambahkan bahwa bank diwajibkan membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK: Kredit tumbuh 10,30 persen jadi Rp7.825 triliun per Februari 2025

    OJK: Kredit tumbuh 10,30 persen jadi Rp7.825 triliun per Februari 2025

    Kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pertumbuhan kredit pada Februari 2025 tetap melanjutkan double digit growth sebesar 10,30 persen year on year (yoy), dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 10,27 persen yoy menjadi Rp7.825 triliun.

    “Kinerja intermediasi perbankan relatif stabil dengan profil risiko yang terjaga,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RKDB) Maret 2025 di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan jenis penggunaan, Dian merinci bahwa kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 14,62 persen, diikuti oleh kredit konsumsi 10,31 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 7,66 persen.

    Ditinjau dari kepemilikan, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 10,93 persen yoy. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,95 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,51 persen.

    Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 5,75 persen yoy (Januari 2025: 5,51 persen yoy) menjadi Rp8.926 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 6,09 persen, 7,21 persen, dan 4,25 persen yoy.

    Likuiditas industri perbankan pada Februari 2025 tetap memadai, dengan rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing 116,76 persen (Januari 2025: 114,86 persen) dan 26,35 persen (Januari 2025: 26,03 persen), masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 210,14 persen.

    Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,22 persen (Januari 2025: 2,18 persen) dan NPL net 0,81 persen (Januari 2025: 0,79 persen). Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat 9,77 persen (Januari 2025: 9,72 persen).

    Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun rasio NPL gross dan LaR menurun dibandingkan posisi Februari 2024 yang masing-masing sebesar 2,35 persen dan 11,56 persen.

    “Rasio LaR tersebut juga sudah di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93 persen pada Desember 2019,” kata Dian.

    OJK juga mencatat, ketahanan perbankan tetap kuat tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi sebesar 26,98 persen (Januari 2025: 27,01 persen), menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

    Untuk porsi kredit buy now pay later (BNPL) perbankan tercatat 0,25 persen, namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

    Per Februari 2025, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh 36,60 persen yoy (Januari 2025: 46,45 persen yoy) menjadi Rp21,98 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 23,66 juta (Januari 2025: 24,44 juta).

    Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank melakukan pemblokiran terhadap plus minus 10.016 rekening (sebelumnya: plus minus 8.618 rekening).

    Jumlah tersebut didasarkan dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025