Xcloud.id

Tag: Dian Ediana Rae

  • BSI Gelar International Expo 2025, Dorong Pertumbuhan Ekosistem Halal RI

    BSI Gelar International Expo 2025, Dorong Pertumbuhan Ekosistem Halal RI

    Jakarta –

    Bank Syariah Indonesia (BSI) terus menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global. BSI International Expo 2025 pun menjadi upaya dari langkah strategis tersebut.

    Ajang ini diharapkan dapat mendorong Indonesia naik ke posisi puncak dalam Global Islamic Economy Indicator. Ekosistem halal dinilai mampu menjadi mesin pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional. Tak lagi sekadar alternatif, ekosistem halal menjadi arus utama dalam menghadapi tantangan global.

    “BSI International Expo 2025 dirancang sebagai wadah pertemuan antara pelaku usaha, komunitas, regulator, dan masyarakat dalam membangun ekosistem halal yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2025).

    Saat membuka gelaran BSI International Expo 2025 yang berlangsung pada 26-29 Juni di Jakarta, Rosan menuturkan Indonesia menargetkan posisi teratas dalam industri halal global. Mengacu pada Roadmap Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025-2045, Rosan menyebut kemajuan industri keuangan syariah punya peran strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    “Lanskap global saat ini dipenuhi dengan berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi dan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kita dituntut untuk menemukan sumber pertumbuhan baru yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujar Rosan.

    Ia mengungkapkan, meski Indonesia masih berada di posisi ketiga industri halal global, potensi pasar dalam negeri sangat besar. Lebih dari 80% konsumen Indonesia telah menyadari pentingnya produk halal.

    Namun, tantangan tetap ada, mulai dari rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha hingga belum optimalnya harmonisasi sertifikasi halal antarnegara. Oleh karena itu, ekosistem halal tidak bisa dibangun secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan seperti BSI.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah, regulator, Danantara Indonesia, kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan terhadap BSI dan industri halal.

    Menurutnya, BSI International Expo berperan penting dalam edukasi dan literasi pasar. Apalagi, pangsa pasar keuangan syariah nasional saat ini masih relatif kecil, yakni sekitar 8%.

    Expo tahun ini menghadirkan 330 tenant dari 25 kategori, mulai dari agen emas, agen haji dan umrah, food and beverages, fesyen Muslim, properti, otomotif, hingga pendidikan.

    “Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar yang berada dalam naungan Danantara Indonesia siap menjadi aggregator pertumbuhan ekosistem halal Indonesia,” ucap Anggoro.

    Ia menjelaskan, Islam ecosystem, baik dari sektor makanan dan minuman halal, fesyen, farmasi, kosmetik, dan wisata halal menyimpan potensi besar yang dapat mendorong kesejahteraan umat sekaligus pertumbuhan ekonomi.

    Kontribusi BSI terhadap ekosistem halal juga diperkuat melalui pemberdayaan UMKM. BSI menggulirkan pembinaan lewat program Talenta Wirausaha BSI (TWB), membentuk BSI UMKM Center, serta menyelenggarakan business matching dengan calon pembeli dari 20 negara.

    Saat ini, BSI fokus menawarkan produk unggulan berbasis syariah seperti emas dan layanan haji/umrah. BSI menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang menunjukkan demand tinggi dari masyarakat terhadap produk berbasis emas dan layanan haji dan umrah.

    Anggoro mengungkapkan, BSI saat ini menjadi pemimpin dalam layanan haji dan umrah, dengan sekitar 80% pendaftaran haji nasional dilakukan melalui BSI. Setiap tahun, Indonesia mengirimkan rata-rata 221 ribu jemaah haji dan sekitar 1 juta jemaah umrah.

    Sebagai bagian dari sosialisasi layanan tersebut, BSI kembali menghadirkan BSI International Expo 2025 yang juga diramaikan hiburan bagi nasabah, seperti penampilan Maher Zain, Maliq & D’Essentials, dan Ustaz Hilman Fauzi.

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae, menilai kinerja bank syariah tetap positif meski menghadapi situasi global yang menantang.

    “Bank Syariah tidak hanya mengedepankan profit, namun juga social value. Untuk memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, OJK telah menyusun roadmap lembaga keuangan syariah,” ungkapnya.

    OJK menekankan pentingnya penguatan kapasitas bank syariah lewat literasi, dukungan UMKM, dan kontribusi pada ekosistem halal.

    Bank syariah didorong tumbuh sehat, efisien, dan berdaya saing sekaligus diharapkan berperan meminimalisasi dampak ekonomi serta memberi kontribusi sosial berbasis prinsip rahmatan lil alamin.

    (anl/ega)

  • BPR Perdana Punya Logo Baru, Ini Maknanya – Page 3

    BPR Perdana Punya Logo Baru, Ini Maknanya – Page 3

    PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) dalam rangkaian acara Munaslub Perbarindo 2025. Hal ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan informasi kredit dan analisa risiko yang lebih baik di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Melalui kerja sama ini, Perbarindo akan mendukung perluasan akses CLIK ke jaringan BPR di seluruh Indonesia, serta berkolaborasi dalam kegiatan pemasaran dan edukasi guna meningkatkan literasi penggunaan data kredit.

    Di sisi lain, CLIK akan menyiapkan layanan custom scoring model yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan dan karakteristik unik sektor BPR.

    “BPR memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan nasional, khususnya di daerah. Kerja sama ini kami harapkan dapat membantu BPR menilai risiko kredit dengan lebih akurat, sekaligus memperluas pemahaman akan pentingnya informasi kredit yang berkualitas,” ujar Chief Commercial Officer PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) Riza Kristanto dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Penandatanganan MoU ini turut disaksikan oleh para tokoh penting di sektor keuangan, yaitu Dian Ediana Rae, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Musthofa, Anggota Komisi XI DPR RI, Ony Suharsono, Direktur Utama Bank Jateng serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

     

  • OJK Investigasi Dugaan Fraud di Bank Woori Saudara

    OJK Investigasi Dugaan Fraud di Bank Woori Saudara

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah serius dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan (fraud) yang terjadi di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (BWS). Sejak awal Juni 2025, OJK telah menggelar pemeriksaan menyeluruh dan berkoordinasi erat dengan jajaran manajemen bank untuk menggali lebih jauh akar permasalahan ini.

    Menanggapi pemberitaan mengenai insiden keuangan yang melibatkan Bank Woori Saudara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK tidak akan ragu untuk menaikkan status pemeriksaan apabila ditemukan bukti awal kuat mengenai praktik fraud dan keterlibatan pihak internal.

    Menurut Dian, indikasi awal mengarah pada transaksi negotiable letter of credit (LC) yang jatuh tempo dan terkait dengan salah satu debitur. Transaksi ini diduga turut melibatkan oknum internal bank. Meski potensi kerugian belum pasti, bank saat ini tengah menghitung total dampaknya sambil menuntaskan proses investigasi.

    “OJK telah mengingatkan bank atas potensi transaksi LC debitur tersebut sebagai akibat kelemahan proses bisnis bank pada pemeriksaan OJK tahun 2023,” kata Dian.

    Dijelaskan lebih lanjut, pihak bank telah mengambil sejumlah langkah awal, termasuk menonaktifkan individu yang diduga terlibat, berkoordinasi dengan firma hukum, serta membangun komunikasi dengan pihak debitur untuk penyelesaian kewajiban. Bank juga tengah menyiapkan laporan resmi ke pihak kepolisian.

    OJK menegaskan pentingnya tata kelola yang sehat dalam industri jasa keuangan. “Kami akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), termasuk terhadap pihak-pihak utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bank,” ujar Dian.

    Sementara itu, Bank Woori Saudara menyatakan bahwa insiden ini sedang dalam proses pemeriksaan internal. Wuryanto Suyud, Corporate Secretary Bank Woori Saudara, mengklarifikasi bahwa angka yang disebut dalam publikasi oleh induk perusahaan Woori Bank Korea (WBK) sebesar US$ 78,5 juta bukanlah angka kerugian pasti, melainkan total nilai transaksi yang berkaitan dengan debitur tersebut.

    “Perlu kami garis bawahi bahwa angka yang dipublikasikan oleh WBK sebesar US$ 78,5 juta merupakan nilai dari total exposure, atau merupakan angka keseluruhan dari transaksi antara Bank Woori Saudara dengan nasabah yang bersangkutan terkait dengan masalah ini dan bukan nilai kerugian yang pasti,” ujarnya.

    Ia menambahkan, hingga investigasi internal selesai sepenuhnya, jumlah kerugian pasti belum dapat ditentukan. “Saat ini Bank Woori Saudara tengah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait insiden tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjut Wuryanto.

    Bank juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan integritas, sembari memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pelayanan nasabah tetap berjalan normal.

    “Bank berkomitmen akan terus menjaga kepercayaan nasabah serta seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.
     

  • Mau IPO, Bank DKI Bentuk KUB dengan Bank Maluku Malut

    Mau IPO, Bank DKI Bentuk KUB dengan Bank Maluku Malut

    Jakarta –

    PT Bank DKI resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Maluku Malut (BMM) melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan, sekaligus memperkokoh stabilitas sektor keuangan nasional.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/6), disaksikan oleh para gubernur dari Jakarta, Maluku, dan Maluku Utara, serta OJK.

    Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menegaskan KUB ini adalah momentum penting dalam transformasi Bank DKI menjadi bank regional yang mampu bersaing secara nasional.

    “Kerja sama ini memperluas penetrasi pasar dan memperkuat struktur bisnis kami. Ini bagian dari perjalanan menuju IPO Bank DKI,” ujar Agus dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).

    Sebagai pemegang saham pengendali kedua di BMM, Bank DKI akan mendampingi penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem IT, hingga pengembangan SDM. Kolaborasi ini juga dianggap sebagai model konkret penguatan BPD yang sesuai dengan arahan konsolidasi dari POJK No. 12/POJK.03/2020.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antarwilayah dalam rangka pemerataan pembangunan.

    “Bukan hanya tentang modal, tapi juga tentang semangat membangun dari pinggiran. Jakarta mengambil peran sebagai enabler pembangunan nasional,” ujarnya.

    Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoandra, menyambut positif sinergi ini. Keduanya yakin penguatan layanan keuangan akan mendongkrak aktivitas ekonomi lokal dan mendorong inklusi finansial, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai kolaborasi ini sebagai hasil dari visi jangka panjang konsolidasi BPD yang strategis dan berdampak nyata.

    Sementara itu, Direktur Utama BMM, Syahrisal Imbar, menyebut langkah ini sebagai awal transformasi besar untuk BMM dan potensi kolaborasi bisnis antar pelaku usaha Jakarta dan Maluku.

    Inisiasi KUB Bank DKI-BMM dimulai sejak 2024 untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum, memperkuat efisiensi BPD, serta menyiapkan Bank DKI menuju IPO. Sinergi ini ditargetkan mulai berdampak pada laporan keuangan konsolidasi dalam 6-12 bulan ke depan.

    Dengan langkah ini, Bank DKI kian mantap menjadi kekuatan baru di industri perbankan nasional. Sebuah investasi jangka panjang di tengah surplus dagang Indonesia yang terus berlanjut.

    (rrd/rrd)

  • Gubernur Pramono sambut baik kerja sama strategis Bank DKI dan Bank Maluku Malut

    Gubernur Pramono sambut baik kerja sama strategis Bank DKI dan Bank Maluku Malut

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Gubernur Pramono sambut baik kerja sama strategis Bank DKI dan Bank Maluku Malut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – PT Bank DKI dan PT Bank Maluku Malut menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal dan Perjanjian Pemegang Saham dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), Kamis (5/6/2025), di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta. Kerja sama ini ditandai dengan sinergi strategis antara dua bank milik daerah tersebut untuk memperkuat ketahanan perbankan nasional.

    Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, serta dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Komisioner OJK Dian Ediana Rae, Gubernur Maluku Hendrik, Gubernur Maluku Utara Shelly, jajaran direksi kedua bank, serta pimpinan DPRD DKI Jakarta.

    Gubernur Pramono Anung menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai momentum yang sangat tepat, sejalan dengan reformasi menyeluruh yang sedang dilakukan di tubuh Bank DKI. Ia menegaskan bahwa kerja sama dalam skema KUB ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk membawa Bank DKI ‘naik kelas’ melalui pengelolaan yang lebih profesional.

    “Saya betul-betul ingin Bank DKI ini naik kelas. Kerja sama ini saya dorong karena saya yakin akan saling menguntungkan, tidak hanya untuk DKI Jakarta, tetapi juga untuk masyarakat di Maluku dan Maluku Utara,” ujar Pramono.

    Lebih lanjut, Pramono menilai kerja sama antara Bank DKI dan Bank Maluku Malut sebagai bentuk sinergi daerah yang memiliki potensi besar untuk tumbuh bersama. Ia juga menyinggung kekayaan sumber daya Maluku dan Maluku Utara seperti perikanan dan nikel, yang menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi kawasan timur Indonesia.

    Dirut Bank DKI dan Dirut Bank Maluku Malut diharapkan dapat memanfaatkan kerja sama ini secara optimal dalam pengawasan dan koordinasi dengan OJK, untuk memastikan manfaat yang timbal balik bagi kedua belah pihak.

    “Kerja sama ini merupakan contoh nyata simbiosis mutualisme. DKI untung, Maluku dan Maluku Utara juga untung. Kami ingin ini betul-betul berdampak positif,” pungkas Pramono. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penanganan judi online perlu pendekatan yang sistemik

    Penanganan judi online perlu pendekatan yang sistemik

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri) dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa malam (3/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    OJK: Penanganan judi online perlu pendekatan yang sistemik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 11:50 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memandang, penanganan judi online perlu dilakukan dengan pendekatan yang sistemik sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas-lembaga yang betul-betul kuat.

    “Upaya-upaya ini tentu tidak bisa isolated. Tidak bisa misalnya hanya Komdigi dengan kita (OJK), kemudian kita tutup (rekening terindikasi judi online) dan kemudian kita kembangkan (proses enhanced due diligence). Tapi juga memang harus masif,” kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa (3/6) malam.

    Pada satu sisi, Dian mengatakan bahwa OJK bersama pemerintah daerah dan perbankan juga melakukan edukasi publik dan kampanye secara besar-besaran untuk mencegah masyarakat terlibat dalam aktivitas judi online.

    Pada sisi yang lain, OJK juga sudah memulai pertemuan dengan direktur kepatuhan dari bank-bank untuk menyusun pendekatan yang lebih sistemik dan menyeluruh dalam pemberantasan judi online.

    Dian mencontohkan bagaimana penggunaan parameter untuk mengidentifikasi rekening terindikasi judi online yang masih disempurnakan. Meski begitu, perbankan tetap aktif melakukan patroli siber, analisis nasabah, serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan termasuk berkaitan dengan rekening dormant.

    Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya rekening nasabah baik pasif (dormant) maupun aktif memang bisa diblokir apabila terdapat indikasi tindak pidana yakni suspicious transaction dalam istilah PPATK atau illegal activities dalam istilah OJK.

    Di tengah upaya memberantas judi online yang terus diperkuat, Dian juga mengatakan bahwa pemangku kepentingan tentunya akan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.

    “Ini yang nanti kita lihat regulasi apa yang paling ideal. Tetapi kita memastikan terus, jangan sampai ada loophole lagi, kira-kira bagian-bagian mana yang harus kita coba capture untuk bisa memperbaiki pemberantasan judi online di masa yang akan datang,” kata Dian.

    Sejauh ini, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 17 ribu rekening yang diduga terkait dengan aktivitas judi online, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    OJK juga melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identifikasi kependudukan serta melakukan enhanced due diligence.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghentikan sementara 28.000 rekening pasif (dormant) selama 2024.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa penghentian sejumlah rekening pasif tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara datanya, kata dia, diambil dari pihak perbankan.

    “Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya,” ujar Ivan saat dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (18/5).

    Sumber : Antara

  • Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan segera merealisasikan proses pemisahan atau spin off BTN Syariah. Hal ini menyusul terpenuhinya izin proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Proses spin off ini tidak terlepas dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan ini mengatur pemisahan UUS dari bank induk.

    Dalam ketentuan POJK tersebut, disebutkan bank yang aset UUS-nya mencapai 50% atau lebih dari total aset induknya, atau aset UUS-nya minimal Rp 50 triliun, wajib melakukan spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

    Berdasarkan data per akhir Maret 2025, aset UUS BTN telah mencapai Rp 61,19 triliun. Dengan pencapaian tersebut, UUS BTN wajib sudah memisahkan diri dari induknya. Langkah konsolidasi ini diharapkan struktur industri perbankan syariah menjadi semakin baik dan semakin kuat.

    “Diharapkan BTN Syariah dapat menjadi BUS dengan skala usaha yang diproyeksikan dapat tumbuh menjadi BUS besar yang bergerak di segmen pembiayaan perumahan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Menurut Dian, langkah manajemen BTN ini sejalan dengan OJK yang juga mendorong terjadinya konsolidasi lain di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi.

    Sementara itu, pengamat perbankan Piter Abdullah mengatakan, pasar perbankan syariah nasional membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman. BTN Syariah dinilai memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.

    “BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.

    (shc/ara)

  • Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri) dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa malam (3/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

    OJK: Kondisi makro makin stabil sehingga buka ruang pertumbuhan kredit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Juni 2025 – 09:17 WIB

    Elshinta.com – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai bahwa kondisi makroekonomi domestik saat ini semakin stabil sehingga membuka ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.

    “Kurs rupiah sudah semakin stabil. Kemudian, tingkat suku bunga BI turun. (Tingkat bunga penjaminan) LPS juga turun. Artinya ini membuka ruang untuk terciptanya kondisi yang lebih kondusif dalam konteks mendorong peningkatan kredit ke depannya,” kata Dian dalam acara silaturahmi bersama media di Jakarta, Selasa (3/6) malam.

    Dian menambahkan, likuiditas perbankan juga tidak ada masalah yang artinya masih terdapat ruang besar untuk ekspansi kredit. Rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) juga masih berada di kisaran 80 persen, tepatnya 87,99 persen per April 2025.

    Dengan kondisi yang mendukung tersebut, tantangannya kini adalah mendorong sektor-sektor prioritas agar permintaan kredit meningkat. Apalagi, pemerintah juga tengah mendorong program-program strategis seperti perumahan rakyat, hilirisasi industri, dan UMKM, yang diharapkan dapat mendongkrak penyaluran kredit dalam waktu dekat.

    Sebagai informasi, kredit perbankan pada April 2025 tercatat tumbuh 8,88 persen year on year (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 9,16 persen yoy.

    Ketika ditanya apakah perlambatan terjadi karena bank lebih memilih menempatkan dana di Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ketimbang menyalurkan kredit, Dian mengingatkan bahwa hal ini perlu dicermati dengan hati-hati.

    Ia mencatat, imbal hasil SBN dan SRBI berada di kisaran 6-7 persen. Sedangkan kredit bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Dengan kata lain, penyaluran kredit tetap menjadi tujuan utama bagi bank karena lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

    Berdasarkan pembicaraan OJK dengan direktur bisnis bank-bank, Dian mengatakan bahwa perbankan melihat perlambatan kredit pada awal tahun hanya bersifat siklikal. Kinerja kredit diyakini akan pulih kembali (bounce back) pada kuartal selanjutnya.

    “Ini (kinerja kredit per April 2025) masih di awal tahun yang kemungkinan akan bounce back. Jangan-jangan ini memang arahnya sekarang sedang bounce back karena kondisi makroekonomi kita sudah juga semakin stabil,” kata dia.

    Dian juga mengamini bahwa tantangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian tidak bisa diabaikan sehingga berimplikasi kepada perekonomian Indonesia. Meski begitu, ia optimis tantangan ini bisa dilalui apabila pemerintah, pelaku bisnis, serta regulator memiliki tujuan yang sama dan mewujudkan tujuan tersebut secara bersama-sama.

    Adapun Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 akan berada pada kisaran 8-11 persen, setelah melihat perkembangan kredit sampai dengan April 2025. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2025.

    Sementara itu, OJK tetap memprakirakan pertumbuhan kredit pada kisaran 9-11 persen pada tahun ini. Proyeksi yang didasarkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) ini tidak berubah, sama seperti yang disampaikan OJK pada awal tahun.

    Sumber : Antara

  • Bank Digital Ramai-Ramai Naikkan Bunga Deposito, OJK Beri Pesan Begini – Page 3

    Bank Digital Ramai-Ramai Naikkan Bunga Deposito, OJK Beri Pesan Begini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah bank digital tercatat kompak menaikkan suku bunga deposito dalam beberapa waktu terakhir. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk menarik dana pihak ketiga (DPK) Bank Digital di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat.

    Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tren tersebut masih dalam batas wajar, namun tetap mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa suku bunga DPK secara umum memang menunjukkan peningkatan.

    “OJK mencatat bahwa rerata tertimbang suku bunga DPK pada Maret 2025 secara keseluruhan masih meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya, mengingat penurunan suku bunga secara global baru terjadi pada September 2024 dengan laju penurunan suku bunga yang cukup terhambat,” ujar Dian dikutip dari jawaban tertulisnya, Kamis (29/5/2025).

    Himpun Dana Masyarakat

    OJK mencermati tren kenaikan bunga deposito yang dilakukan terutama oleh bank-bank digital yang sedang gencar menghimpun dana masyarakat.

    “OJK melihat peningkatan suku bunga deposito bank digital masih dalam kondisi wajar. OJK memantau dengan seksama tren kenaikan suku bunga deposito, khususnya oleh bank digital yang tengah agresif menghimpun DPK,” ujarnya.

     

  • OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    OJK: Tingkat permodalan bank memadai untuk hadapi risiko ekonomi

    Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia…

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, hasil stress test regulator maupun hasil stress test secara mandiri menunjukkan bahwa tingkat permodalan perbankan saat ini masih sangat memadai untuk menghadapi risiko ekonomi.

    Risiko ini disebabkan oleh perubahan signifikan dalam kondisi makro ekonomi Indonesia, antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, maupun penurunan nilai surat-surat berharga.

    “Untuk mengukur ketahanan bank dalam menghadapi berbagai potensi shocks makro ekonomi, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengevaluasi ketahanan perbankan Indonesia. Di sisi lain masing-masing bank juga melakukan stress test secara mandiri menggunakan skenario dan asumsi yang disiapkan oleh otoritas (OJK dan BI),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, berdasarkan pembahasan rencana bisnis antara pengawas dengan perbankan, Dian mengatakan bahwa secara umum tidak terdapat penyesuaian yang signifikan pada target pertumbuhan kredit pada 2025.

    “Perbankan memiliki kesempatan untuk merevisi target rencana bisnis pada akhir semester I 2025 dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik. Untuk itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan industri perbankan, khususnya jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian,” ujar dia.

    OJK bersama pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus berkoordinasi dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian tersebut terhadap sistem keuangan maupun perekonomian Indonesia.

    Selain itu, OJK juga secara aktif memantau dampak ketidakpastian global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan domestik.

    Dian menyampaikan, ketidakpastian global yang tinggi memang sedikit banyak telah memengaruhi ekonomi global maupun domestik.

    Ketidakpastian global antara lain disebabkan lambannya penurunan suku bunga acuan khususnya Fed Funds Rate (FFR), pengenaan tarif impor oleh AS yang kemudian diretaliasi oleh negara lain khususnya Tiongkok, dinamika konflik Rusia Ukraina serta situasi di Timur Tengah, dan terakhir konflik India-Pakistan.

    Salah satu dampak yang terlihat adalah kecenderungan para investor untuk mengalihkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman (safe-haven asset) atau investasi di sektor yang dinilai telah stabil meskipun dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.

    Sesuai rilis BPS, ekonomi nasional tumbuh sebesar 4,87 persen pada triwulan I 2025 dan terkontraksi sebesar 0,98 persen (qtq) dibanding triwulan IV 2024. Seiring dengan hal tersebut, kinerja kredit juga termoderasi pada Maret 2025 menjadi sebesar 9,16 persen.

    Meskipun demikian, Dian menyampaikan bahwa risiko kredit perbankan tetap terjaga dengan baik, tecermin dari rasio NPL yang menurun dan stabil di bawah 3 persen serta tren coverage pencadangan CKPN yang relatif stabil.

    “Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan masih cukup terjaga meskipun dalam tren menurun. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa pada dasarnya perbankan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penyaluran kredit,” kata Dian.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025