Xcloud.id

Tag: Diah Pitaloka

  • Penggelapan Sertifikat Tanah, Kuasa Hukum Mbah Tupon: Kami Ingin Mengusut Siapa yang Salah

    Penggelapan Sertifikat Tanah, Kuasa Hukum Mbah Tupon: Kami Ingin Mengusut Siapa yang Salah

    Ketua tim hukum ‘Pembela Mbah Tupon’, Sukiratnasari menjelaskan sebelas pengacara termasuk dari Pemkab Bantul akan membantu dan mengawal proses hukum kasus yang sudah masuk ranah tindak pidana administrasi penggelapan, penipuan dan pemalsuan dokumen.

    “Kami tetap on track pada jalur hukum dan sudah masuk penyidikan terlapor oleh Polda DIY. Kami tetap lurus, karena kami ingin mengusut siapa yang salah?” tegasnya.

    Menurut Kiki, panggilan Sukiratnasari, ada pihak yang mewakili kelima terlapor ingin mengajukan proses keadilan restoratif (Restorative Justice). Namun tim kuasa hukum bersikukuh kasus ini harus sampai ke pengadilan agar memiliki bukti ini merupakan tindak pidana.

    “Keputusan pengadilan yang sudah inkrah akan bisa dipergunakan untuk memulihkan sertifikat Mbah Tupon,” paparnya.

    Usai berkunjung, baik Dyah Pitaloka maupun Esti Wijayati mengapresiasi seluruh pihak dan masyarakat di lingkungan Mbah Tupon yang sepenuhnya memberi dukungan serta memback-up. Ini menjadi bukti bagaimana masyarakat memiliki rasa gotong royong dan kepedulian yang tinggi.

    “Benar, kasus ini berawal dari kepercayaan Mbah Tupon pada seseorang. Namun saya kira proses pemberian kredit oleh perbankan juga harus dilakukan detail dalam verifikasi dan identifikasi pemohon. Baik terhadap dokumen maupun kemampuan bayar,” ungkapnya.

    Dalam berbagai kesempatan, Mbah Tupon hanya berharap sertifikat seluas 1.655 yang rencananya dipecah empat bidang, satu untuk dirinya dan ketiga anaknya, bisa kembali seperti semula.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • Dirut PJT II Buka Suara soal Proyek Normalisasi Sungai Bekasi

    Dirut PJT II Buka Suara soal Proyek Normalisasi Sungai Bekasi

    Jakarta –

    Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II (PJT II), Imam Santoso memastikan pengelolaan aliran sungai di Bekasi, khususnya pada progres pekerjaan normalisasi di Sungai (saluran) SP.DT.3-1 berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

    Hal ini diungkapkan Imam saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Pekerjaan normalisasi sungai menjadi proyek di Unit Wilayah I bagi PJT II.

    Imam memastikan setiap langkah perusahaan berjalan pada jalur yang tepat. Dia memastikan kebijakan yang dijalankan pihaknya tetap sejalan dengan ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

    “Saya ingin memastikan bahwa segala sesuatu yang PJT II lakukan adalah sesuai dengan aturan dan transparan. Apabila ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan segera dievaluasi dan meminta seluruh tim terkait untuk melakukan perbaikan. Jadi, kunjungan ini juga menegaskan komitmen PJT II terhadap penyelarasan fungsi sungai dan DAS (daerah aliran sungai), karena ini adalah ekosistem yang harus kita jaga bersama,” papar Imam dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Imam juga mengingatkan agar timnya terus menjaga kelestarian sungai. Di sisi lain, dia menekankan pentingnya kolaborasi dalam merawat dan mengelola sungai sebagai sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan, dengan harapan agar semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan, keberlanjutan, dan fungsinya demi masa depan yang lebih baik.

    “Perum Jasa Tirta II tetap berkomitmen untuk mengelola SDA dengan prinsip keterbukaan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PJT II akan terus berupaya untuk menyelaraskan fungsi sungai agar tetap memberikan manfaat optimal bagi kehidupan masyarakat,” kata Imam.

    Kunjungan Imam dilakukan usai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menduga banjir parah yang merendam kawasan Jabodetabek, khususnya daerah Bekasi disebabkan penyewaan aset yang dilakukan oleh oknum Perum Jasa Tirta II (PJT II) di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

    Andre menyebut bangunan di sepanjang aliran sungai itu memicu banjir. Dia mengingatkan agar tidak ada lagi penyewaan aset yang dilakukan PJT II di sepanjang aliran sungai. Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan PJT II dalam berbisnis dan memperoleh pendapatan, tanpa harus merusak lingkungan.

    “Saya minta ke PJT II, berikan data ke kami aset yang disewakan oleh pihak PJT II di sepanjang aliran sungai itu mana. Itu penting karena salah satu penyebab banjir di Bekasi seperti yang disampaikan Mbak Rieke (Rieke Diah Pitaloka) tadi itu karena dugaan kami ada oknum PJT II yang menyewakan, sampai terjadinya dibangun ruko di aliran sungai di Bekasi,” kata Andre Rosiade dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/4/2025).

    (hal/ara)

  • PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    PSN Rempang hingga BSD City Dibatalkan, Said Didu: Alhamdulillah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dibatalkan. Seperti Rempang Eco City, PIK-2, hingga BSD City.

    Kabar ini disambut dengan syukur oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu.

    “Alhamdulillah. PSN Rempang, PIK-2, BSD, dan Surabaya tidak dilanjutkan (dibatalkan). Terus berjuang untuk rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Said Didu, nampak anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, juga memberikan pernyataannya terkait pembatalan proyek tersebut.

    Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar klaim, melainkan tertuang jelas dalam dokumen resmi negara.

    “Ini bukti dinyatakan oleh Bapak Prabowo, di halaman 72 sampai 78, jangan ada yang ngaku-ngaku, ngadi-ngadi yah,” tegas Rieke di hadapan Siti Hawa (67), yang akrab disapa Nek Awe.

    Dikatakan Rieke, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, PSN Kawasan Rempang Eco City memang sudah tidak tercantum lagi.

    “Jelas Perpres ditandatangani oleh Presiden Prabowo, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah tidak ada PSN yang bernama Kawasan Rempang, Eco City, batal,” lanjut Rieke.

    Pembatalan PSN ini menandai langkah baru pemerintah dalam mengevaluasi proyek strategis nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

    Sebelumnya, sejumlah warga Pulau Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendatangi Gedung DPR RI untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Senin (28/4/2025) kemarin.

  • Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    Jangan Ada Lagi yang Ngadi-ngadi!

    GELORA.CO – Setelah menjalani berbagai proses dan desakan masyarakat setempat akhirnya proyek yang dibela Bahlil, PSN Rempang Eco City resmi batal.

    Pembatalan ini disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka di akun instagramnya yang menyampaikan jika Proyak Strategis Rempang Eco City sudah tidak ada lagi dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

    “Jadi jangan ada lagi yang ngadi-ngadi, dalam Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang ditanda tangani Presiden Prabowo sudah tidak ada lagi Proyek Strategis Nasional yang bernama Kawasan Rempang Eco City,” ungkap Rieke.

    Rieke juga menyampaikan bahwa sejak dikeluarkannya Perpres ini maka sudah tidak ada lagi intimidasi oleh siapun terhadap warga rempang.

    Diketahui bahwa rencana pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini sempat ricuh beberapa wajktu lalu yang memakan korban warga setempat karena menolak untuk di relokasi ke wilayah lainnya.

    Bahkan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM ikut turun langsung kelapangan untuk memberikan masukan pada warga.

    Tidak hanya itu, Bahlil yang memberikan dukungan untuk pembangunan Kawasan Rempang Eco City ini juga mencoba untuk membujuk masyarakat agar mau direlokasi ke wilayah lainnya dengan menyiapkan berbagai fasilitas.

    Adapun luas lahan yang mencapai 7.572 hektare di Pulau Rempang menjadi target lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan pabrik kaca.

    Rempang Eco City masuk dalam PSN 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, ditandatangani pada 28 Agustus 2023.

    PT Makmur Elok Graha (MEG) berhasil menarik investor dari Tiongkok, Xinyi International Investment Limited, dengan nilai investasi USD 11,5 miliar atau setara 174 triliun rupiah sampai 2080.

    Kerjasama ini diperkirakan menarik investasi sebesar Rp381 triliun, dengan target penyerapan sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.

    PT MEG mendapat lahan seluas 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

    Namun, 16 kampung adat Melayu yang sudah menetap sejak 1834 menolak keras proyek ini.

    2001 BP Batam terbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah tangan ke PT MEG.

    7 September 2023 – 18 Desember 2025 terjadi konflik Tanah Rempang antara warga dan PT. MEG.

    Sedangkan Rekomendasi Untuk Mengatasi Permasalahan Ini:

    Mendukung Pemerintah Evaluasi PSN 2023 Rempang Eco City, yang saat ini sudah tidak tercantum dalam lampiran Perpres 12/2025 h.72-78Mendesak hentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang, siapa pun yang melakukan intimidasi berarti telah SECARA TERBUKA MELAWAN PERATURAN PRESIDEN, melanggar hukum dan wajib mendapat sanksi hukum. Mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut indikasi kuat permainan hak kelola lahan 17.000 hektar kepada PT. MEG mencakup Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMemohon Pimpinan DPR meminta BPK melakukan audit terhadap BP. BATAM terkait kasus Pulau Rempang dan Pulau Subang MasMengusulkan RDPU Komisi VI DPR RI dengan Direksi BP. BATAM, perwakilan warga Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas, serta PT. MEG.

  • 3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga Jawa Barat (Jabar) inisial HMP (34), UP (24) dan AH (34) mendekam di rumah tahanan Mapolda Jatim. Mereka terlibat dalam pembuatan konten video palsu dengan Artificial intelligence (AI) yang mencatut empat gubernur sekaligus.

    Empat gubernur yang dicatut ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Para pelaku mengedit empat video yang seolah keempat kepala daerah itu menawarkan sepeda motor murah.

    “Ketiga pelaku kami tangkap setelah kami mendapat laporan adanya penipuan yang menggunakan video Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence, menjual motor murah,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (28/4/2025).

    Nanang menjelaskan selama menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran yang berbeda. Pelaku HMP bertugas membuat video menggunakan terknologi AI. Selain itu, ia juga bertugas membuat rekening.

    “Selain itu, UP yang mengupload di Medsos serta pelaku AH bertugas menjadi admin Whatsapp (WA),” ungkap Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu.

    Ketiga pelaku, lanjut Nanang, memperoleh keuntungan hasil menipu menggunakan video hoaks Gubernur Jatim sebesar Rp 87 juta. “Keuntungan tersebut diperoleh para pelaku selama tiga bulan melancarkan aksi penipuan ini,” jelas eks Kapolda Kaltim itu.

    Dalam waktu tiga bulan sekitar 100 korban yang sudah menyetorkan uang ke pelaku. “Para korban tersebar diberbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Maluku Utara,” beber Perwira tinggi (Pati) kelahiran Malang, Jawa Timur itu.

    Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    “Ancaman hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 miliar,” jelas Nanang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim mengungkap kasus ini.

    Pihaknya sendiri sudah memasifkan informasi di media sosial bahwa video yang beredar dengan mengatasnamakan Gubernur Khofifah tersebut ialah hoaks.

    “Terima kasih Pak Kapolda Jatim atas pengungkapan kasus ini. Kami terus bersinergi dengan kepolisian untuk menangkal maupun melawan hoaks di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

  • RDP dengan Komisi VI, DPR Nyatakan Status PSN Rempang Sudah Dicabut

    RDP dengan Komisi VI, DPR Nyatakan Status PSN Rempang Sudah Dicabut

    Menangapi aduan masyarakat Pulau Rempang ini, sejumlah anggota Komisi VI DPR RI buka suara. Salah satunya adalah Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari. Ia mengaku senang dengan dikeluarkannya proyek Rempang dari status PSN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025.

    Rieke juga mendesak Jaksa Agung untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat terkait adanya potensi korupsi di proyek Rempang Eco City. Ia juga mendorong dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BP Batam yang selama ini memainkan peran penting di sana.

    “Warga tidak mungkin datang ke sini, kalau mereka tidak putus asa. Insyaallah tidak ada yang tidak bisa. Saya dukung pemerintah untuk evaluasi PSN Rempang Eco City, apalagi sudah tidak PSN. Tidak ada satu agama pun mengijinkan tanah masyarakat dirampas.”

    “Apakah proyek ini sudah ada kajian atau belum?. Investasi belum pasti, kerugian sudah didapat masyarakat,” tambahnya. Terkait dengan aduan warga Rempang soal adanya intimidasi, pihaknya berharap keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat. Ia mendesak agar segala bentuk kekerasanan, intimidasi, kriminalisasi bagi masyarakat Pulau Rempang dan masyarakat dimanapun berada dihentikan.

    Lebih jauh, Nurdin Khalid, mengatakan pihaknya sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan lahan di Batam. Pada prosesnya, tim akan segera turun ke lapangan, termasuk datang langsung ke Pulau Rempang pada 15 sampai 17 Mei 2025 mendatang.

    Lebih lanjut, Andrie Yunus selaku Wakil Koord. Eksternal KontraS menegaskan bahwa dengan dicabutnya status PSN, sudah seharusnya pemerintah meninjau ulang kembali pelaksanaan proyek yang sejauh ini telah menciderai hak-hak masyarakat yang terdampak secara langsung.

    Lebih lanjut, DPR RI perlu melakukan evaluasi total terhadap alat-alat negara yang dikerahkan dalam proyek Rempang Eco City termasuk terhadap peristiwa kekerasan hingga intimidasi terhadap warga masyarakat adat Rempang.

    “Terakhir, kami menilai pelaku kekerasan non-negara yang turut terlibat melakukan kekerasan, harus segera diproses hukum.”

  • Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut Regional 28 April 2025

    Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut Regional 28 April 2025

    Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    –
    Warga Pulau Rempang
    , Batam, Kepulauan Riau akhirnya bertemu dengan Komisi IV
    DPR RI
    pada Senin (28/4/2025) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan atas Proyek Strategis Nasional (PSN)
    Rempang Eco-City
    .
    Hadir bersama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, warga mengemukakan sejumlah persoalan yang muncul atas rencana PSN Rempang Eco-City di depan Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Khalid, yang memimpin RDP.
    Warga menyebutkan bahwa rencana PSN Rempang Eco-City mendatangkan akibat nyata bagi masyarakat Pulau Rempang, yang telah mereka diami turun temurun sejak ratusan tahun lalu.
    Mereka mengalami
    intimidasi
    , kekerasan, dan kriminalisasi.
    “Warga tidak lagi tenang ketika melaut dan berkebun, yang berujung pada berkurangnya penghasilan mereka. Alat tangkap warga rusak dan kebun mereka terbengkalai, karena terbagi fokus menjaga kampung dari ancaman penggusuran,” jelas Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Edy K Wahid, melalui sambungan telepon, Senin (28/4/2025).
    Dalam pertemuan itu, tim advokasi juga menyebut dampak lain dari PSN Rempang, yang memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat, terganggunya layanan umum, dan mulai ada kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar Pulau Rempang.
    Terkait dengan kriminalisasi terhadap warga, sebanyak delapan warga sebelumnya ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kerusuhan di Pulau Rempang, tepatnya di Kampung Tanjung Kertang pada 7 September 2023.
    Kemudian, ada 43 warga yang ditangkap dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023.
    “Dari 43 warga tersebut, 35 di antaranya ditetapkan menjadi tersangka dan diputus bersalah oleh pengadilan,” jelasnya.
    Terbaru, warga mendapat intimidasi dari petugas keamanan PT Makmur Elok Graha (MEG), yang terjadi pada 18 September 2024 lalu di kawasan Giba, Kampung Sei Buluh, Kelurahan Sembulang.
    Dalam peristiwa itu, tiga warga mengalami luka-luka, salah satunya adalah wanita lanjut usia (lansia) yang mengalami patah tangan.
    Kemudian, penyerangan yang dilakukan puluhan petugas PT MEG terjadi di tiga pos warga di Kampung Sembulang Hulu dan Sungai Buluh di Pulau Rempang pada 17 Desember 2024 malam.
    “Akibat penyerangan tersebut, delapan warga mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan, satu di antaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit,” jelasnya.
    Melalui tim kuasa hukum, warga juga mengadukan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tidak transparan atas data-data yang dikeluarkan, utamanya data terkait warga di lima kampung yang telah menerima relokasi.
    Warga Rempang meyakini data tersebut tidak akurat, karena berbeda jauh dengan data yang mereka himpun.
    Warga menyayangkan sikap BP Batam, tidak hanya kepada masyarakat Pulau Rempang, namun juga kepada lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia.
    “Tidak hanya sekali, Ombudsman RI bahkan telah berulang kali meminta BP Batam memberikan data detail warga yang telah menerima relokasi ini,” jelasnya.
    Menanggapi aduan masyarakat Pulau Rempang ini, anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, menegaskan bahwa PSN Rempang Eco-City telah dicabut status PSN-nya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025.
    Rieke juga mendesak Jaksa Agung untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat terkait adanya potensi korupsi di proyek Rempang Eco-City.
    Ia juga mendorong dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BP Batam yang selama ini memainkan peran penting di sana.
    “Warga tidak mungkin datang ke sini, kalau mereka tidak putus asa. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Saya dukung pemerintah untuk evaluasi PSN Rempang Eco-City, apalagi sudah tidak PSN. Tidak ada satu agama pun yang mengizinkan tanah masyarakat dirampas,” jelasnya dalam rekaman video yang diterima dari tim advokasi, Senin (28/4/2025) sore.
    Terkait dengan aduan soal adanya intimidasi, pihaknya berharap keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat.
    Ia mendesak agar segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat Pulau Rempang dan masyarakat di mana pun berada dihentikan.
    Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Khalid, mengatakan pihaknya sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan lahan di Batam.
    Pada prosesnya, tim akan segera turun ke lapangan, termasuk datang langsung ke Pulau Rempang pada 15 sampai 17 Mei 2025 mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS

    Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS

    Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dunia kini dihadapkan pada tensi
    perang dagang
    menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak menaikkan tarif
    impor
    terhadap sejumlah produk strategis.
    Presiden AS,
    Donald Trump
    , menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
    Anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menilai pemerintah perlu merespons cepat perang dagang yang dikumandangkan Trump.
    Sebab jika tidak, menurutnya ada dampak-dampak buruk yang bisa ditimbulkan.
    Saat ini, kata Rieke, nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia mencapai 18 miliar dollar AS.
    Komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang, ikan, serta peralatan elektrik.
    Jika kenaikan
    tarif impor
    32 persen yang diberikan Trump tak segera direspons, akan ada dampak yang signifikan terhadap
    ekonomi Indonesia
    .
    “Tarif masuk barang naik, harga beli konsumen naik, daya beli menurun. Jika daya beli konsumen Amerika menurun, permintaan ke Indonesia pasti menurun. Permintaan menurun, produksi Indonesia menurun,” ujar Rieke, Jumat (4/4/2025).
    Dampak jangka panjang terhadap industri nasional adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran.
    “PHK memengaruhi daya beli rakyat. Pastinya berimbas pada ‘anomali’ deflasi dan risiko fiskal Indonesia, terutama kuartal IV 2025,” kata dia.
    Sejumlah negara mengecam kebijakan tersebut dan meminta Trump menarik kembali tarif terbaru yang diberlakukan. Salah satu kecaman datang dari China.
    Jika tarif terbaru itu tak segera dibatalkan AS maka China mengancam akan memberikan balasan.
    Kementerian Perdagangan China menilai langkah AS tersebut mengabaikan keseimbangan kepentingan yang telah dicapai dalam negosiasi perdagangan multilateral selama bertahun-tahun.
    Selain itu, kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan fakta bahwa AS selama ini telah mendapatkan manfaat besar dari perdagangan internasional.
    “China dengan tegas menentang langkah ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya,” ujar Kementerian Perdagangan China.
    Sementara, Uni Eropa menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi perang dagang dengan AS.
    Perancis, sebagai salah satu negara yang terdampak signifikan, menegaskan akan menyerang sektor layanan online AS sebagai langkah balasan.
    Juru bicara pemerintah Perancis, Sophie Primas, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi dampak negatif dari kebijakan Trump.
    Ia menjelaskan bahwa Uni Eropa akan merespons kebijakan tarif Trump dalam dua tahap.
    “Respons awal akan diterapkan sekitar pertengahan April yang akan menyasar sektor aluminium dan baja,” katanya.
    Tahap kedua akan mencakup semua produk dan layanan, yang kemungkinan akan siap pada akhir April.
    Di tengah tekanan global ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis.
    Dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Prabowo meminta jajarannya mempercepat perbaikan struktural dan menyederhanakan regulasi, terutama terkait hambatan non-tarif.
    “Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tulis Kemenlu, Jumat (4/4/2025).
    Pemerintah juga disebut tengah menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mendorong respons bersama menghadapi dampak tarif dari AS.
    Di sisi lain, kementerian terkait akan segera menghitung dampak tarif tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi dalam negeri.
    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pada Jumat di Putrajaya, untuk membahas strategi bersama menghadapi dinamika ekonomi global.
    Kendati arahan Presiden sudah jelas, implementasi di lapangan dinilai belum cukup gesit.
    Posisi Duta Besar RI untuk AS masih kosong hingga saat ini.
    Padahal, peran Dubes sangat vital dalam menjalin komunikasi dan lobi strategis di tengah krisis seperti ini.
    Ditambah lagi, suasana libur panjang nasional dan kebijakan
    work from anywhere
    (WFA) yang diperpanjang di sejumlah kementerian membuat roda birokrasi tak bergerak optimal.
    Ketika negara lain sudah tancap gas, Indonesia dinilai masih berkutat pada tahapan koordinasi internal.
    Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, mendesak agar Pemerintah Indonesia secepatnya mengangkat seorang Duta Besar untuk AS.
    Dia menyebutkan, Pemerintah juga harus mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS.
    “Agar terlahir konsesi atas produk asal RI yang berbasis teknologi asal AS dan padat karya,” kata dia kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sido Muncul Luncurkan Iklan Terbaru Kuku Bima, Angkat Pesona Labuan Bajo

    Sido Muncul Luncurkan Iklan Terbaru Kuku Bima, Angkat Pesona Labuan Bajo

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali meluncurkan iklan pariwisata terbaru untuk produk unggulannya Kuku Bima, dengan fokus pada keindahan Labuan Bajo. Iklan mengangkat tema “Kuku Bima Energi Indonesia” diluncurkan di kantor Sido Muncul, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Pengambilan gambar dilakukan di berbagai destinasi wisata di NTT, seperti Labuan Bajo, Danau Kelimutu, Kampung Todo, Ende, Manta Point, Bukit Padar, dan Golo Mori. Selain menampilkan keindahan alam NTT. Iklan ini juga menampilkan sejarah lahirnya Pancasila, Rumah Adat Desa Wae Rebo, Tarian Caci dan kain tenun Songke Manggarai.

    Peluncuran iklan Kuku Bima dibuka dengan Tari Jai khas suku Ngada NTT.

    Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat mengatakan, peluncuran iklan ini bertujuan untuk mempromosikan keindahan alam Labuan Bajo kepada masyarakat luas, serta memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarahnya.

    “Ini kelima kalinya saya membuat iklan di Labuan Bajo dan sudah lima belas tahun yang lalu sejak yang pertama tahun 2010. Kenapa memilih tema pariwisata? sebab saya meyakini kalau pariwisata itu bisa membantu membangun perekonomian yang lebih baik dan tidak merusak lingkungan,” ujar Irwan.

    Upaya Sido Muncul dalam mempromosikan Labuan Bajo melalui iklan Kuku Bima telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut. Konsistensi perusahaan dalam menampilkan keindahan alam dan budaya Labuan Bajo telah menarik perhatian wisatawan. Tercatat, jumlah wisatawan melonjak dari 17.000 pada tahun 2010 menjadi 900.000 pada tahun 2024.

    Peluncuran iklan pariwisata terbaru Kuku Bima mengangkat tema “Kuku Bima Energi Indonesia” di kantor Sido Muncul Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

    Dengan peluncuran iklan terbaru ini, Irwan pun berharap dapat terus berkontribusi pada kemajuan pariwisata Indonesia, khususnya di Labuan Bajo.

    “Semoga pariwisata Indonesia bisa tambah maju, rakyat kita bisa makmur dari pariwisata. Semoga lingkungannya semakin hari semakin lebih baik dan Indonesia kaya dalam waktu lima tahun, jadi 2029 harus sudah kaya,” pungkas Irwan.

    Gandeng Marion Jola dan Bravilio Pazcal C. Tambaip sebagai Brand Ambassador

    Sejak Maret 2010, Sido Muncul telah lima kali membuat iklan dengan mempromosikan pesona Labuan Bajo bersama sederet tokoh terkenal, mulai dari Donny Kesuma, Chris John, Ade Rai, Rieke Diah Pitaloka, Shanti, Olga Lidya, hingga Denada Tambunan. Di tahun 2025 ini, Sido Muncul menggandeng penyanyi asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Marion Jola dan Bravilio Pazcal sebagai Brand Ambassador. Keduanya pun berbagi pengalaman berkesan selama proses pembuatan iklan Kuku Bima.

    Marion Jola yang akrab disapa Lala, mengungkapkan kekagumannya pada Labuan Bajo.

    “Hari pertama kita mendaki Pulau Padar. It was so beautiful. Yang paling berkesan karena hari pertama kita langsung mendaki. Jujur selama perjalanan shooting aku terus bilang, aku harus balik lagi buat liburan karena memang seindah itu,” ujarnya.

    Senada dengan Marion Jola, Bravilio Pazcal juga mengaku baru pertama kali menginjakkan kaki di Labuan Bajo. Ia pun takjub dengan pemandangan yang disuguhkan.

    “Saya juga baru pertama kali datang ke sana. Di sana sudah bagus sekali, sangat-sangat luar biasa. Tuhan luar biasa sudah kasih kita pemandangan yang sangat bagus. Dari projek kali ini semakin melihatkan keindahan yang ada di Indonesia ini, terutama di bagian timur,” ujarnya.

    Kehadiran Marion Jola dan Bravilio Pazcal sebagai Brand Ambassador diharapkan dapat semakin menarik perhatian masyarakat untuk mengenal dan mengunjungi Labuan Bajo dan meningkatkan kesadaran akan potensi pariwisata Indonesia, khususnya di wilayah timur.

    “Semoga pariwisata di Nusa Tenggara Timur semakin maju dan bisa menyejahterakan masyarakat NTT. Tidak hanya di Labuan Bajo saja, tapi juga Sumba, Rote, pokoknya merata,” tutup Lala.

    Tak bisa dipungkiri, dukungan Sido Muncul melalui iklan Kuku Bima turut berkontribusi meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo hingga saat ini. Berkat konsistensi Sido Muncul dalam mengajak wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memberikan penghargaan kepada Sido Muncul sebagai bentuk apresiasi karena telah mempromosikan pariwisata di Labuan Bajo melalui pembuatan iklan pariwisata yang dipublikasikan di beberapa stasiun TV nasional.

  • Jaga Keselamatan Petugas Transportasi di Tengah Lonjakan Arus Mudik

    Jaga Keselamatan Petugas Transportasi di Tengah Lonjakan Arus Mudik

    PIKIRAN RAKYAT – Keselamatan dan kesejahteraan petugas transportasi sering kali terabaikan dalam hiruk-pikuk persiapan mudik lebaran. Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kondisi fisik dan mental para pekerja transportasi, terutama masinis, operator IT, dan petugas keamanan yang bertugas selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, PT KAI (Persero), KCIC, dan Perum Damri di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). Selama agenda berlangsung, ia menekankan bahwa di balik kelancaran transportasi mudik, ada ribuan petugas yang harus bekerja tanpa libur, bahkan meninggalkan keluarga mereka di hari raya. 

    Oleh karena itu, ia meminta jaminan kesejahteraan bagi mereka agar dapat bekerja dengan optimal. Berdasarkan laporan yang ia terima, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025, dengan 235.870 penumpang per hari, sementara puncak arus balik diprediksi pada 6 April 2025, dengan 267.613 penumpang.

    Guna mengantisipasi lonjakan ini, KAI mengerahkan 9.690 petugas keamanan, terdiri dari 8.649 petugas internal dan 1.041 petugas eksternal. Selain itu, sebanyak 2.021 petugas dikerahkan untuk pemeriksaan jalur, 327 petugas untuk penjagaan lintasan, serta 735 personel untuk pengamanan di stasiun dan perjalanan kereta api.

    Dengan jumlah tenaga kerja yang besar ini, tegas Rieke, harus diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Ia pun menekankan mereka yang bertugas selama Lebaran—termasuk masinis dan operator teknologi di pusat pengendali IT di Bandung—harus mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai.

    “Jangan sampai mereka yang menjaga keselamatan jutaan pemudik justru kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan akibat beban kerja yang berat,” ujarnya.

    Selain beban kerja yang tinggi, petugas transportasi juga menghadapi tantangan keamanan. Ia mencatat ada 342 titik rawan gangguan keamanan, dengan kasus pencurian aset, perusakan jalur, dan pelemparan batu ke kereta yang masih marak terjadi.

    Di antara tantangan ini, kasus pelemparan batu ke kereta api menjadi perhatian utama, dengan 179 insiden atau 52 persen dari total gangguan keamanan. “Kasus pelemparan batu ini bukan hanya membahayakan penumpang, tapi juga mengancam keselamatan masinis dan kru di dalam kereta. Kita harus memastikan ada langkah konkret untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.

    Tidak henti, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mendorong pemerintah daerah dan PT KAI bekerja sama dalam meningkatkan keamanan di jalur-jalur rawan serta menambah personel keamanan di titik-titik kritis. Di sisi lain, dirinya mengusulkan agar pemerintah dan operator transportasi memberikan insentif tambahan bagi pekerja yang bertugas selama Lebaran, termasuk tunjangan kesehatan dan dukungan mental.

    Selain itu, ia mengusulkan pemberian pemeriksaan kesehatan berkala, vitamin, serta sistem rotasi kerja yang lebih manusiawi agar pekerja tidak mengalami kelelahan ekstrem selama masa puncak mudik dan arus balik. “Kita tidak boleh menganggap mereka sekadar petugas di lapangan. Mereka adalah pahlawan transportasi yang memastikan masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman,” kata Rieke.

    Sebagai penutup, dengan meningkatnya jumlah pemudik setiap tahun, Rieke mengingatkan soal kesejahteraan dan keselamatan petugas transportasi menjadi semakin penting. Tanpa mereka, menurutnya, kelancaran mudik yang dinikmati jutaan orang tidak akan mungkin terjadi.

    “Bagi yang tidak bisa berlebaran bersama keluarga karena harus bertugas, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengabdian kalian. Semoga ke depan ada kebijakan yang lebih baik untuk memastikan kalian mendapatkan hak yang seimbang dengan pengorbanan kalian,” pungkas legistor daerah pemilihan Jawa Barat VII itu.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News