Xcloud.id

Tag: Diah Pitaloka

  • Judi Online Makin Menjadi, Komdigi Berantas 3 Juta Situs dalam Setahun

    Judi Online Makin Menjadi, Komdigi Berantas 3 Juta Situs dalam Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Judi online alias judol sudah semakin marak dan nyaris tak terbendung di Indonesia. Perlu kesadaran masyarakat akan bahayanya permainan ini untuk masa depan diri sendiri dan negara. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebutkan bahwa hingga kini, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh lintas sektor untuk mengatasi judi online di Indonesia, termasuk korban-korbannya. 

    Teguh Arifiyadi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa saat ini pergerakan situs judi online semakin masif. 

    “Dalam lima tahun sampai dengan 2023, jumlah situs judi online yang berhasil diblokir Komdigi itu sekitar 800.000 situs. Sekarang, antara 2023 – 2024, dalam setahun bisa di atas 3 juta situs yang diblokir,” ungkap Teguh dalam konferensi pers rilis film Agen +62 di Jakarta, Kamis (3/7/2025). 

    Teguh mengungkapkan, uniknya, bagi para pemain judi, mereka tidak merasa menjadi korban. 

    “Maka, kuncinya adalah pada kesadaran penggunanya. Mau berjuta-juta situs atau aplikasi yang diblokir, jika tidak ada kesadaran kolektif dari penggunanya, maka tidak akan bisa terselesaikan isu ini,” imbuhnya. 

    Kini, salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online dimulai dari edukasi, misalnya, menonton film Agen +62. 

    Film komedi edukatif Agen+62 yang disutradarai oleh Dinna Jasanti ini menjadi medium baru untuk kembali menyuarakan bahaya judi online, dengan pendekatan yang lebih ringan untuk masyarakat.

    Menurutnya, pendekatan kreatif dan inovatif bisa menjadi cara baru yang ampuh untuk melakukan edukasi dan berantas judi online. 

    Berdasarkan Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa pada kuartal pertama 2025 ada lebih dari 11 juta pemain judi online di Indonesia. 

    Itulah sebabnya, film Agen+62 dikemas dengan pendekatan komedi untuk menjangkau anak muda yang cenderung rentan terpapar judi online. 

    “Kami pilih genre komedi aksi karena humor dan komedi itu bentuk resiliensi orang Indonesia, simbol kekuatan kita sebagai bangsa. Justru lewat cara itu, kita bisa membicarakan hal-hal yang sulit,” jelas Orchida Ramadhania, Produser Film Agen+62.

    Hal ini juga dibenarkan Rieke Diah Pitaloka, Pemeran Utama Film Agen+62, yang menuturkan bahwa penggunaan pendekatan komedi sengaja dilakukan untuk menyampaikan pesan yang lebih mengena dan bisa diterima semua kalangan. 

    “Aku selalu berkeyakinan seni adalah cara terbaik untuk membangun kesadaran. Membangun kesadaran ini dengan melibatkan orang di dalamnya tanpa harus meneriakinya. Karena memang orang kalau sedang kecanduan tidak akan bisa ditegur,” tegasnya. 

    Dalam kaitannya menanggapi isu ini, Rieke menegaskan bahwa apabila hanya mengandalkan satu sampai dua institusi negara rasanya tidak mungkin. 

    Cara terbaik adalah dengan menggerakkan semua pihak, termasuk kementerian, masyarakat, lembaga keuangan, dan perbankan,” imbuhnya.

  • Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano Nasional 24 Juni 2025

    Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano Nasional 24 Juni 2025

    Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan
    Pulau Enggano
    , Bengkulu.
    Selain dirinya, Ketua DPR
    Puan Maharani
    juga berkomunikasi dengan Prabowo ihwal Pulau Enggano tersebut.
    “Hasilnya saya dan Ibu Puan kembali berkomunikasi dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan Pulau Enggano yang sudah satu bulan mengalami kesulitan, karena pendangkalan yang agak terisolir karena pendangkalan pelabuhan,” ujar Dasco kepada Kompas.com, Selasa (24/6/2025).
    “Oleh karena itu, penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” sambungnya.
    Hasil komunikasi tersebut, Prabowo akhirnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatasi permasalahan Pulau Enggano.
    Inpres tersebut diterbitkan untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah keterisolasian yang terjadi di Pulau Enggano beberapa waktu terakhir.
    “Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai. Dan untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo demikian,” ujar Dasco.
    Lanjutnya, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu yang mendatangi Pulau Enggano yang mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir.
    Dari kunjungan Rieke itu, DPR bersama pemerintah akhirnya menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat di Pulau Enggano.
    “DPR menerima keluhan dari masyarakat Enggano dan sempat wakil rakyat dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka yang terjun langsung ke sana,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
    Sebagai informasi, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan sejak delapan bulan terakhir yang mengakibatkan kapal layanan laut tak mampu bersandar ke dermaga.
    Akibat pendangkalan itu, masyarakat Enggano terpaksa menghadapi realitas sulit, yakni bahan makanan menipis, hasil bumi tak bisa dijual, serta akses kesehatan nyaris terputus.
    Ratusan petani bahkan memilih tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak adanya jalur distribusi dan harga jual yang jatuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco sebut Inpres diteken sebab masalah Enggano perlu ditangani cepat

    Dasco sebut Inpres diteken sebab masalah Enggano perlu ditangani cepat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano, diteken oleh Presiden Prabowo Subianto karena masalah di pulau tersebut perlu ditangani cepat.

    Menurut dia, penyelesaian masalah pulau tersebut memerlukan peran pemerintah pusat. Pasalnya, kata dia, masyarakat di pulau terluar itu sudah mengalami permasalahan transportasi laut selama sekitar satu bulan.

    “Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” kata Dasco saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa DPR RI sudah menerima keluhan dari masyarakat Enggano mengenai hambatan transportasi laut karena pendangkalan pelabuhan yang menyebabkan masyarakat terisolir. Menurut dia, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga sempat turun ke lapangan untuk meninjau permasalahan itu.

    Setelah itu, dia bersama Ketua DPR RI Puan Maharani pun berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan masalah di Pulau Enggano.

    Dari koordinasi bersama Presiden, menurut dia, pemerintah pun sudah membagi tugas antara sejumlah kementerian untuk menuntaskan masalah tersebut.

    “Untuk sebagai payung maka ditekenlah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang upaya mempercepat pembangunan pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano.

    “Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo menyampaikan harapannya bagi masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu agar tetap semangat.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pemerintah tangani gangguan transportasi Enggano

    Anggota DPR minta pemerintah tangani gangguan transportasi Enggano

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah, utamanya Presiden RI Prabowo Subianto, untuk segera menangani masalah terganggunya akses transportasi masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu, secara komprehensif.

    “Dengan segala kerendahan hati, saya memohon penanganan yang komprehensif, cepat, dan tepat sasaran atas kedaruratan Pulau Enggano, khususnya pelayanan transportasi barang dan hasil bumi,” kata Rieke dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dari hasil advokasi, pihaknya bersama masyarakat Pulau Enggano menemukan beberapa masalah akibat terputusnya akses transportasi laut sejak Maret 2025 lantaran adanya pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai.

    Pertama, masyarakat tidak dapat mendistribusikan hasil bumi yang merupakan mata pencaharian utama mereka, lalu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terganggu.

    Terakhir, distribusi dan ketersediaan bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) terganggu. Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai turut menghambat pola distribusi BBM ke Terminal BBM (TBBM) Pertamina.

    “Jika dibiarkan, hal ini berdampak serius pada penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan,” katanya.

    Rieke mengatakan bahwa saat ini PT Pelindo sedang melakukan pengerukan dengan target tahap darurat (tahap satu) selesai pada awal Juli 2025 untuk memastikan minimal operasional pelabuhan.

    Akan tetapi, menurutnya, keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano tidak dapat menunggu hingga seluruh proses pemulihan selesai.

    “Berbagai pihak, termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III Pulau Baai, telah berupaya mencari solusi, terutama terkait transportasi penumpang. Namun, belum ada solusi memadai terkait distribusi barang dan hasil bumi yang justru merupakan kebutuhan utama masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Rieke meminta Presiden Prabowo untuk segera menangani permasalahan mobilisasi masyarakat Pulau Enggano.

    “Saya meyakini Presiden Prabowo memiliki kepekaan dan perhatian terhadap kondisi darurat masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Pulau Enggano,” ujarnya.

    Diketahui, sejak dua bulan terakhir, Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan.

    Pendangkalan tersebut juga mengganggu aktivitas pelayaran menggunakan kapal penyeberangan ke Pulau Enggano.

    Adapun Pulau Enggano merupakan pulau terluar yang letaknya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 kilometer atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu. Untuk mencapai pulau terluar Indonesia di Bengkulu tersebut, salah satunya memanfaatkan transportasi laut.

    Jika berlayar ke Pulau Enggano menggunakan kapal penyeberangan, maka akan membutuhkan waktu tempuh setidaknya selama 12 jam.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Respons DPR RI Usai Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang Nikel Empat Perusahaan di Raja Ampat – Page 3

    7 Respons DPR RI Usai Presiden Prabowo Cabut Izin Tambang Nikel Empat Perusahaan di Raja Ampat – Page 3

    Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo yang membatalkan izin tambang di gugus pulau Raja Ampat pada Selasa 10 Juni 2025.

    Sebab, menurut Rieke Diah Pitaloka, Indonesia adalah negara maritim, yang gugus pulau pemaknaannya tak bisa dikerdilkan sebagai potensi eksplorasi mineral belaka.

    “Gugus pulau, termasuk pulau-pulau kecil adalah benteng pertahanan dan kemanan negara. Sistem pertahanan rakyat semesta menggambarkan kesatuan rakyat dengan semesta (alam) dalam mempertahankan wilayah teritorial,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka melalui keterangan tertulis, Selasa 10 Juni 2025.

    “Pulau-pulau kecil bukan ruang hampa. Pulau adalah ruang hidup dan kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang tak terpisahkan pula dari sosiologis dan historis Indonesia,” sambung dia.

    Rieke yakin Presiden Prabowo yang berlatar belakan prajurit TNI sangat memahami makna gugus pulau bagi pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan NKRI.

    “Namun, apakah pemahaman yang sama juga dimiliki oleh Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup? Saya hanya mengingatkan sumpah jabatan bukan hanya diucapkan Presiden dan DPR, tapi juga diikrarkan oleh para menteri sebagai pembantu Presiden,” kata dia.

    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara,” sambung Rieke.

    Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan pejabat negara jangan sampai lupa nikmat.

    “#SaveRajaAmpat bukan hanya tentang menyelamatkan 5 pulau kecil. Tapi ini tentang #SaveKonstitusi #SaveIndonesia,” papar dia.

    Rieke yakin pembatalan izin tambang Raja Ampat akan dilanjutkan pula oleh Presiden Prabowo dengan memerintahkan pihak BUMN dan swasta terkait yang bertanggung jawab konservasi pemulihan keseluruhan eks tambang nikel di Raja Ampat.

    “Indonesia, setelah ini kita akan berjuang bersama saudara-saudara kita Gubernur dan rakyat Aceh #SaveSerambiMekah. Bau amis keserakahan mulai merebak dalam kasak-kusuk pengelolaan 4 pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang,” ucap dia.

    Menurut Rieke, keempat pulau yang kaya sumber daya mineral sedang diincar atas nama peningkatan pendapatan daerah.

    “Sungguh menggigil membayangkan kepicikan para pejabat yang jadikan jabatan sebagai fast track mengeruk cuan,” terang dia.

    Rieke yakin rakyat Indonesia akan beri dukungan penuh pada Presiden Prabowo untuk evaluasi seluruh izin tambang di gugus pulau NKRI, khususnya pulau-pulau kecil.

    Rieke menjelaskan, pulau kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka (3) adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

    “Putusan MK Nomor 35/PUU/XXI/2023 menyatakan dengan tegas pelarangan penambangan mineral di pulau kecil! Saatnya tindakan negara atas praktek tambang di pulau kecil berbasis pada kajian hukum, termasuk pernyataan para menteri terkait, menggunakan perspektif setia pada UUD NRI 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan,” terang dia.

    Rieke kemudian memberikan catatan terkait penambangan mineral di pulau kecil:

    1. Penambangan mineral di pulau kecil bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundangan

    2. Izin Usaha Pertambangan di pulau-pulau kecil yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan, yaitu UUD NRI 1945, UU dan Putusan MK

    3. Jika ada pejabat di Pemerintah Pusat dan Daerah bersikeras pertahankan penambangan mineral di pulau kecil artinya telah secara terbuka melawan Presiden dan mengkhianati konstitusi.

    Rieke juga menyampaikan rekomendasi terkait penambangan mineral di pulau kecil, yaitu mendukung Presiden Prabowo Subianto #SaveGugusPulauNKRI:

    1. Evaluasi dan batalkan seluruh IUP di pulau-pulau kecil

    2. Bongkar dan adili sindikat mafia IUP tanpa tebang pilih, termasuk di Pemerintah Pusat dan Daerah.

     

  • Rieke: Data Akurat Kunci Keberhasilan Koperasi Merah Putih

    Rieke: Data Akurat Kunci Keberhasilan Koperasi Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, meyakini program Koperasi Desa Merah Putih  atau juga dikenal dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas pemerintah dapat berkembang pesat dan berdampak positif pada masyarakat, asalkan berbasis pada data yang akurat dan tepat.

    “Basis data itu harus menjadi dasar pengembangan koperasi desa yang digagas pemerintah,” ujar Rieke, dikutip dari akun Instagram pribadinya @riekediahp, Jumat (6/6/2025).

    Rieke dana yang dialokasikan pemerintah untuk program ini sebaiknya diprioritaskan langsung kepada masyarakat lewat unit usaha koperasi desa, bukan hanya untuk pembangunan fisik semata.

    “Demi kemajuan masyarakat di desa tersebut,” tambahnya. 

    Rieke menyampaikan, berdasarkan hasil rapat Kementerian Koperasi dengan Komisi VI DPR pada 26 Mei 2025, telah dihasilkan beberapa kesimpulan penting, salah satunya adalah penyusunan panduan KMP agar segera dilaksanakan.

    “Karena itu nantinya bisa menjadi panduan bagi penguatan KMP. Selain itu, harus ada basis data yang kuat, akurat, faktual, dan relevan untuk menggambarkan kondisi, kehidupan, serta potensi nyata di setiap desa, yang kemudian dapat dijadikan pedoman pengembangan koperasi ini,” tutupnya.

    Ia menyoroti koperasi di beberapa negara telah menjadi pondasi ekonomi yang kuat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Oleh karena itu, program KMP yang akan dijalankan pemerintah dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia menjadikan koperasi sebagai penguat perekonomian nasional.

  • Rieke Diah Pitaloka Sedih Job Fair di Bekasi Dipadati Pencari Kerja

    Rieke Diah Pitaloka Sedih Job Fair di Bekasi Dipadati Pencari Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengaku sedih dengan membludaknya pencari kerja saat pelaksanaan job fair di Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum lama ini. Menurutnya, jumlah kuota lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja yang hadir.

    “Kemarin saya sedih sekali, di job fair Kabupaten Bekasi kuotanya hanya ribuan, tapi yang datang puluhan ribu. Anak-anak berdesakan, saling injak, bahkan sampai baku hantam dan ada yang pingsan. Tapi ini bukan soal job fair,” tulis Rieke di akun Instagram pribadinya, @riekediahp, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Hal itu mendorong Rieke meminta pemerintah segera memperbaiki sistem pendidikan agar terhubung langsung dengan kebutuhan dunia industri di Indonesia.

    Mengutip data dari Provinsi Jawa Barat, Rieke menyebut jumlah lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) pada tahun 2025 mencapai 618.180 orang, dan diprediksi akan meningkat menjadi 634.624 lulusan pada tahun 2026. Ia pun mempertanyakan ke mana para lulusan ini akan diarahkan.

    “Kita sering dengar soal Indonesia Emas dan bonus demografi. Tapi saya selalu bilang bonus demografi tanpa manajemen yang baik bisa jadi bencana demografi, tanpa dipersiapkan akan bisa jadi bencana demografi,” tegasnya.

    Menanggapi situasi tersebut, Rieke menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan untuk menyinergikan sistem pendidikan dengan dunia industri dan ketenagakerjaan nasional.

    “Sudah saatnya pendidikan dan industri jadi satu ekosistem, agar anak-anak dari SMK, SMA, D3, D4, vokasi dan perguruan tinggi dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang terampil, tenaga terlatih dan siap masuk industri,” pungkas Rieke.

  • Job Fair Bekasi Membeludak, Rieke Diah Pitaloka: Miris dan Prihatin

    Job Fair Bekasi Membeludak, Rieke Diah Pitaloka: Miris dan Prihatin

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi dunia ketenagakerjaan di Indonesia, menyusul membeludaknya pengunjung job fair di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Dalam unggahan Instagram yang dikutip Sabtu (31/5/2025), Rieke menyebut sekitar 25.000 pencari kerja memadati job fair yang hanya menyediakan 3.000 lowongan pekerjaan. Kepadatan itu bahkan menyebabkan kericuhan dan korban pingsan.

    “Anak-anak kita berdesakan, saling injak, bahkan sampai baku hantam. Saya sedih sekali melihat ini,” tulis Rieke.

    Menurutnya, situasi ini mencerminkan persoalan ketenagakerjaan yang mendesak, khususnya bagi lulusan baru SMA dan SMK.

    Dia membeberkan, pada tahun 2025, jumlah lulusan SMA dan SMK di Jawa Barat mencapai 618.180 orang, dan diperkirakan meningkat menjadi 634.624 orang pada 2026.

    Kondisi ini diperparah dengan jumlah lowongan yang sangat terbatas, sebagaimana yang terlihat di job fair Bekasi, sehingga persaingan semakin ketat dan berpotensi memicu masalah sosial.

    “Pertanyaannya, setelah SMA/SMK, anak-anak ini mau ke mana?” kata Rieke.

    “Kita sering dengar soal ‘Indonesia Emas’ dan ‘bonus demografi’, tetapi tanpa manajemen yang baik, ini bisa berubah jadi bencana demografi,” tambahnya.

    Rieke Diah Pitaloka menggarisbawahi pentingnya sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.

    Dia menyatakan mendukung pemerintah dan Komisi X DPR dalam menyusun kebijakan pendidikan vokasi yang menyatu dengan ekosistem dunia kerja.

    “Sudah saatnya pendidikan dan industri saling terhubung. Anak-anak dari SMK, D3, D4, dan perguruan tinggi harus disiapkan jadi tenaga kerja terampil yang siap masuk ke industri,” tegasnya.

    Dia mengingatkan bahwa generasi produktif Indonesia harus diberdayakan, bukan dibiarkan terpinggirkan karena minimnya akses terhadap lapangan kerja yang layak, terutama di momentum job fair Bekasi yang menjadi cermin nyata persoalan ketenagakerjaan nasional.

  • 7 Respons Kuasa Hukum, Bupati, Kanwil BPN DIY hingga DPR soal Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon – Page 3

    7 Respons Kuasa Hukum, Bupati, Kanwil BPN DIY hingga DPR soal Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Mbah Tupon – Page 3

    Kasus yang dialami oleh Mbah Tupon (68) warga Ngentak, Bangunjiwo, menjadi perhatian. Pasalnya, hal ini dikaitkan dengan dugaan mafia tanah yang di mana membuat tanahnya seluas 1.655 meter persegi miliknya terancam hilang.

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polda DIY dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bisa menindaklanjuti hal ini.

    “Saya minta Polri dan Kementerian ATR/BPN menaruh atensi penuh terhadap kasus ini. Jangan sampai tanah rakyat habis dicuri oleh mafia tanah,” kata dia dalam keterangannya, Senin 28 April 2025.

    Politikus NasDem ini yakin pihak Polda DIY bisa menyelesaikan dengan cepat.

    “Saya yakin Polda DIY bisa selesaikan kasus ini dengan cepat,” ungkap Sahroni.

    Lebih lanjut, Sahroni pun menyebut kasus yang dialami Mbah Tupon bisa terjadi dengan siapa saja.

    “Mereka ini rata-rata sudah tua, ahli waris, yang cenderung mudah ditipu dan minim pengetahuan soal persuratan,” jelas dia.

    Sahroni pun menegaskan, pemerintah harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat.

    “Di satu sisi harus edukatif terhadap masyarakat, di satu sisi harus tegas terhadap para mafia tanah,” tutup dia.

    Senada, Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MY Esti Wijayati, siap mengawal proses hukum penyelesaian kasus tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon), warga Pedukuhan Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    MY Esti dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengunjungi keluarga Mbah Tupon, lansia yang jadi korban mafia tanah, Sabtu 3 Mei 2025. Kedatangan keduanya untuk memberikan ketenangan kepada Mbah Tupon dalam menghadapi proses penyelesaian masalah.

    “Tentu saja, selain memberikan ketenangan kepada Si Mbah, kita tetap akan mengawal bagaimana supaya nanti proses percepatan untuk bisa sertifikat tanah ini kembali kepada Mbah Tupon, atas nama Mbah Tupon akan bisa berjalan,” kata Esti dilansir Antara.

    Esti mengatakan, berbagai pihak yang peduli akan mengikuti proses-proses hukum, termasuk sidang di pengadilan yang akan berjalan dalam rangka pengembalian hak atas tanah Mbah Tupon.

    Menurut Esti, terkait kasus Mbah Tupon ini ada pelajaran penting yang perlu diperhatikan, yaitu pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam memberikan kepercayaan, terutama dalam urusan legalitas lahan dan kredit.

    “Kasus ini berawal dari kepercayaan. Proses-proses yang harus dilakukan oleh dunia perbankan saat memberikan pinjaman harus benar-benar detail. Tidak hanya melihat sertifikatnya, tetapi juga harus melakukan verifikasi dan identifikasi secara menyeluruh,” kata anggota DPR Fraksi PDIP.

    Esti juga menyoroti pentingnya pendekatan manusiawi bagi kelompok rentan yang mungkin mengalami keterbatasan dalam membaca atau memahami dokumen-dokumen legal.

    “Kalau orang buta huruf, harus ada yang membacakan. Harus diberikan penjelasan. Jangan sampai dibawa pergi tanpa tahu apa-apa,” kata Esti.

    Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kasus Mbah Tupon ini, kata Esti, menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih hidup kuat di tengah masyarakat Yogyakarta.

    “Sebagai wakil rakyat dari Yogyakarta, saya berterima kasih. Ini pelajaran tentang bagaimana masyarakat bersama-sama gotong royong, meluruskan sesuatu yang tidak benar, menjaga dan mem-backup supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” jelas Esti.

  • Rieke Anggota DPR: Balikin Sertifikat Tanah Mbah Tupon, Balikin! – Page 3

    Rieke Anggota DPR: Balikin Sertifikat Tanah Mbah Tupon, Balikin! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memblokir sertifikat hak milik dalam kasus tanah yang menimpa Mbah Tupon.

    “Terima kasih juga khususnya untuk Kementerian ATR/BPN yang langsung juga memblokir sertifikat yang diagunkan sebagai jaminan kredit ke PNM (Permodalan Nasional Madani) Ventura Capital,” kata Rieke Diah Pitaloka usai mengunjungi kediaman Mbah Tupon di Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, Sabtu (3/5/2025), dilansir Antara.

    Kunjungan Rieke bersama anggota DPR RI M.Y. Esti Wijayati itu juga untuk menyerahkan surat blokir internal dari Kementerian ATR/BPN terhadap sertifikat hak milik (SHM) Nomor 245/Bangunjiwo pada 29 April 2025 pukul 16.17 WIB, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah Mbah Tupon.

    “Dengan adanya pemblokiran ini, pihak yang mengaku sebagai pemilik sertifikat atas tanah seluas 1.655 meter persegi milik Mbah Tupon tidak lagi dapat melanjutkan proses pengalihan atau pelelangan atas tanah tersebut,” kata Rieke.

    Politikus PDIP itu juga mengapresiasi langkah Ventura Capital, anak perusahaan PNM yang memberi kredit kepada debitur yang menjaminkan agunan sertifikat tanah tersebut, yang langsung menghentikan proses lelang sertifikat, meski telah dinyatakan sebagai kredit macet.

    “Jadi, tidak ada yang tidak bisa Indonesia, dengan dibantu oleh TNI/Polri juga semua unsur yang ada di sini, alhamdulillah semua masalah, kalau kita solid, kita bareng-bareng bisa menyelesaikan,” ucap Rieke.

    Rieke mengatakan ada indikasi kuat praktik penipuan dalam proses pengagunan sertifikat milik Mbah Tupon ini, namun pihak perbankan dalam setiap menggulirkan kredit pasti memiliki SOP yang harus dilewati.

    Oleh karena itu, Rieke mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan penipuan, terlebih praktik-praktik curang kepada kelompok rentan, khususnya warga lanjut usia dengan tingkat literasi hukum dan administrasi yang terbatas.

    “Intinya adalah ‘lu jangan nipu orang, kurang ajar, orang tua ditipu’. Balikin sertifikat Mbah Tupon, balikin!” kata Rieke.

    Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban mafia tanah, setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di sebuah bank, tanpa sepengetahuannya.

    Permasalahan tanah Mbah Tupon, salah seorang warga Kapanewon Kasian, Kabupaten Bantul, DIY, masih terus bergulir. Pemkab Bantul telah memberikan batuan hukum, agar tanah seluas 1.655 m2 yang pindah ke pemilikan, akibat perbuatan para mafia tanah, kem…