Xcloud.id

Tag: Dewanti Rumpoko

  • Fraksi PDIP Yakin Bandara Jember dan Dhoho Kediri Dongkrak Ekonomi Jatim

    Fraksi PDIP Yakin Bandara Jember dan Dhoho Kediri Dongkrak Ekonomi Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDIP Jawa Timur Dewanti Rumpoko menyambut optimistis pembukaan kembali Bandara Notohadinegoro Jember dan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai peluang kebangkitan ekonomi dan pariwisata daerah. Dewanti berharap dua bandara ini bisa beroperasi berkelanjutan dan memberi dampak bagi masyarakat.

    “Saya berdoa mudah-mudahan itu bisa secara operasional jalan terus ya,” ujar Dewanti saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengingatkan bahwa sebelumnya kedua bandara sempat berhenti beroperasi akibat rendahnya jumlah penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional. Pengalaman tersebut menjadi catatan agar pengelolaan ke depan dilakukan lebih matang.

    “Mudah-mudahan ini sesuatu yang luar biasa, yang bagus. Yang nantinya ada dampak terhadap potensi wisata lokal,” tegas mantan Wali Kota Batu tersebut.

    Menurut Dewanti, Bandara Jember dan Bandara Kediri memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan bila dikelola secara tepat. Pergerakan industri, UMKM, dan destinasi wisata dinilai bisa ikut terdorong.

    “Kalau dikelola benar, saya yakin pertumbuhan ekonomi di sekitar bandara akan meningkat. Industri, UMKM, dan destinasi wisata akan bergerak,” ujarnya.

    Namun dia mengingatkan peluang tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan akses jalan dan transportasi yang memadai. Kemudahan mobilitas wisatawan menjadi kunci agar manfaat bandara bisa dirasakan secara luas.

    “Wisatawan atau tamu yang datang jangan sampai kesulitan. Harus ada transportasi yang siap, nyaman, dan terjangkau,” tandasnya.

    Dari sisi fasilitas, Dewanti menjelaskan Bandara Notohadinegoro Jember kini memiliki runway 1.645 x 30 meter, apron 68 x 96 meter, serta terminal 920 meter persegi. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan pengembangan runway hingga 2.250 meter bahkan berpotensi 2.500 meter.

    “Bandara Dhoho Kediri juga sudah sangat memadai sebagai megaproyek modern,” kata Dewanti.

    Bandara Dhoho Kediri dibangun dengan runway 3.300 x 45 meter, terminal 18.000 meter persegi berkapasitas awal 1,5 juta penumpang per tahun, serta apron untuk 12 pesawat narrow body dan 3 pesawat wide body. Namun menurut Dewanti, keunggulan fisik bandara harus diimbangi akses yang mudah.

    “Bandara itu pintu. Tapi tanpa jalan yang nyaman, shuttle, feeder, dan transportasi publik yang memadai, wisatawan akan berhenti di pintunya saja,” tegasnya.

    Dia juga mengungkapkan data awal operasional Bandara Dhoho pada masa mudik Lebaran 2024 yang mencatat 1.155 penumpang dalam beberapa hari. Data tersebut dinilainya sebagai sinyal positif.

    “Ini sinyal bahwa minat masyarakat cukup tinggi. Tapi kalau aksesnya tidak cepat dibenahi, potensinya tidak akan maksimal,” ujarnya.

    Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti memastikan pihaknya siap mengawal dukungan anggaran dan kebijakan penguatan dua bandara tersebut. Dia meminta Pemprov Jatim fokus pula pada peningkatan jalan provinsi, transportasi terintegrasi, dan manajemen lalu lintas.

    “Setiap rupiah pembangunan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata pariwisata bangkit, usaha bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh,” tegasnya. [asg/but]

  • DPRD Dorong Sosialisasi Masif Trans Jatim Koridor Malang, Pastikan Tak Rugikan Sopir Angkot

    DPRD Dorong Sosialisasi Masif Trans Jatim Koridor Malang, Pastikan Tak Rugikan Sopir Angkot

    Malang (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendorong sosialisasi yang masif terkait rencana pengoperasian Trans Jatim koridor Malang.

    Menurut dia, masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami tujuan program transportasi publik tersebut, termasuk para sopir angkot.

    “Belum semuanya setuju, tapi yang setuju itu karena belum paham. Sosialisasinya belum dilakukan, mereka sudah punya persepsi sendiri. Insya Allah sudah ada titik temu, selanjutnya kami meminta Dishub Provinsi Jatim untuk terus mensosialisasikan ini agar bukan hanya masyarakat, terutama sopir-sopir angkot, itu paham,” ujar Dewanti, Kamis (3/10/2025).

    Dewanti menyebut bahwa kehadiran Trans Jatim tidak dimaksudkan untuk mematikan rezeki sopir angkot. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi fasilitas tambahan transportasi yang dapat menguntungkan semua pihak.

    “Jalan yang akan dilalui bisa berubah sampai ada titik temu yang win-win solution. Itu baru dijalankan,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Terkait subsidi Trans Jatim yang mencapai Rp700 miliar, Dewanti menilai hal itu masih wajar. Dia menyebut subsidi adalah investasi awal dari pemerintah agar transportasi publik bisa berjalan dengan baik.

    “Awal ini memang harus subsidi dulu, harus modal dulu. Setelah itu kita evaluasi terus, seberapa besar yang harus dibantu provinsi, seberapa besar kemandirian operasional,” jelasnya.

    Dewanti menegaskan, jika subsidi dikurangi maka harga tiket berpotensi naik dan akan membebani masyarakat. Menurutnya, tarif Rp5 ribu tidak mungkin menutup biaya operasional tanpa dukungan pemerintah.

    “Kalau masuk hitungan, tidak mungkin 5 ribu itu menutup biaya operasional. Tapi dampaknya besar, memutar ekonomi dan membantu masyarakat,” katanya.

    Sebagai legislator dapil Malang Raya, Dewanti juga menyoroti manfaat Trans Jatim bagi mobilitas warga, mahasiswa, hingga wisatawan. Menurutnya, transportasi publik ini akan menjadi solusi mobilitas yang lebih terjangkau dan efisien.

    “Mahasiswa yang setiap tahun 100 ribu orang masuk ke Malang Raya, yang tidak punya kendaraan, bisa menggunakan ini dan menghemat pengeluaran. Wisatawan dari Jakarta pun bisa langsung terlayani tanpa harus keluar biaya transportasi mahal,” tutupnya. [asg/suf]

  • Fraksi PDIP Desak Transparansi Rincian Belanja Pendidikan dan Kesehatan di Laporan APBD Jatim 2024

    Fraksi PDIP Desak Transparansi Rincian Belanja Pendidikan dan Kesehatan di Laporan APBD Jatim 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur mendesak adanya transparansi lebih besar dalam belanja sektor pendidikan dan kesehatan, menyusul evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Catatan ini disampaikan dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Kamis (5/6/2025).

    “Tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah. Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ujar juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko.

    Dewanti menilai, keterbukaan data realisasi belanja sektoral wajib menjadi perhatian serius sebelum pengesahan APBD 2025. Menurutnya, transparansi ini bukan hanya soal akuntabilitas, tetapi juga hak publik untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan.

    “Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang diberikan pada belanja sektoral transparan dan bisa dipahami,” tegasnya.

    Selain menyoroti masalah transparansi anggaran, Fraksi PDIP juga mengkritisi stagnasi angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan data Maret 2024, angka kemiskinan masih berada di angka 10,13 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,13 persen.

    “Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” kata Dewanti.

    Ia menjelaskan, penggunaan peta kemiskinan akan membantu pemerintah merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Upaya tersebut diyakini akan lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai bagian dari solusi, Fraksi PDIP juga mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar. Dana tersebut diusulkan untuk memperkuat program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah Jawa Timur.

    “Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” tegasnya.

    Pada bagian akhir pernyataannya, Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh komisi DPRD Jatim yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban secara komprehensif.

    “Laporan tersebut memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya dan menjadi landasan bagi sikap fraksi, khususnya sikap Fraksi PDIP,” pungkas Dewanti. [asg/beq]

  • DPRD Dorong Sosialisasi Masif Trans Jatim Koridor Malang, Pastikan Tak Rugikan Sopir Angkot

    Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan villa dan perumahan di wilayah lereng pegunungan Malang Raya kian marak. DPRD Jawa Timur memperingatkan risiko bencana ekologis dan pelanggaran tata ruang yang bisa terjadi jika pembangunan tak sesuai peruntukan lahan.

    Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengembangan hunian di kawasan rawan bencana, seperti lereng-lereng pegunungan di Batu dan Malang.

    Dia menyebut potensi bahaya yang bisa muncul akibat pembangunan yang tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Saya mohon ketika ada (pengembang) yang menawarkan perumahan atau villa, masyarakat perlu tahu apakah wilayah tersebut memang dipertuntukkan untuk perumahan. Apakah zona itu hijau, kuning, atau lainnya. Masyarakat harus diedukasi,” tegas Dewanti di gedung DPRD Jatim, Kamis (15/5/2025).

    Menurutnya, masyarakat sering tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka incar justru berada di zona lindung atau zona hijau yang tidak boleh dibangun. Edukasi publik menjadi krusial agar warga tidak menjadi korban pembangunan ilegal.

    Khusus untuk kawasan Batu, Dewanti menegaskan bahwa banyaknya wilayah lereng harus menjadi perhatian utama. Evaluasi mendalam terhadap kelayakan lahan wajib dilakukan sebelum izin pembangunan diberikan.

    “Di wilayah Malang Raya dan khususnya Batu, karena Batu itu banyak lereng. Itu harus dievaluasi lagi, apakah lerengan tersebut layak dijadikan hunian. Pembeli tanah dan villa juga harus mendapat edukasi soal itu agar tidak membeli rumah yang ternyata melanggar aturan,” imbuhnya.

    Dewanti, yang juga mantan Wali Kota Batu periode 2019–2024, menegaskan bahwa seluruh wilayah sudah memiliki peta zonasi yang tercantum dalam RTRW. Setiap pengajuan izin harus mengacu pada dokumen tersebut dan tidak bisa dilanggar begitu saja.

    “Misalnya di wilayah Kota Batu semua wilayah itu sudah terdata dalam RTRW dan itu straight harus dilaksanakan,” ucapnya.

    Di sisi lain, data dari Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mencatat tren penurunan izin pengembangan perumahan. Hingga Maret 2025, hanya enam pengembang yang merampungkan setplan, turun dari sepuluh pengembang pada periode yang sama tahun lalu.

    Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan dan lonjakan harga tanah menjadi penyebab utama.

    “Menjual rumah dengan harga Rp 500 juta ke atas sekarang sulit. Pangsa pasar kami cenderung pada kisaran Rp 350 juta hingga di bawah Rp 500 juta,” jelas Arif.

    Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengembang mulai beralih ke pembangunan vertikal seperti apartemen dan hotel. Namun, Arif mengingatkan bahwa pembangunan jenis ini pun tetap harus melalui kajian dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

    “Hunian vertikal harus dikaji betul, karena Kota Malang masih menjadi favorit tempat tinggal, terutama bagi pensiunan. Kita harus melibatkan banyak OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan Dishub untuk mengkaji tata ruang,” tandasnya. [asg/ian]

  • DPRD Jatim Dorong Alat Deteksi Dini Bencana di Malang Raya Diperkuat

    DPRD Jatim Dorong Alat Deteksi Dini Bencana di Malang Raya Diperkuat

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan sistem peringatan dini bencana di wilayah Malang Raya. Hal ini disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, mengingat potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap mengancam saat musim hujan tiba.

    Dewanti menyebut bahwa Kota Batu sudah menunjukkan komitmen dalam merawat alat deteksi dini. Namun, ia menilai penguatan serupa perlu diperluas ke wilayah lain di Malang Raya, terutama Kabupaten Malang bagian selatan yang dikenal rawan bencana.

    “Kalau hujan, pasti jalan itu seperti sungai. Kenapa? Karena memang jalannya turun. Jadi, yang turun di luar pasti deras,” ujarnya, Jumat (9/5/2025).

    Menurut politisi asal PDI Perjuangan itu, penyebab bencana tidak bisa disederhanakan hanya dari satu faktor. Banyak komponen yang saling terkait dan harus dianalisis secara menyeluruh untuk memahami akar masalah dan solusi yang tepat.

    “Tapi setelah itu selesai, nah, itu juga kita harus melihat di mana dan bagaimana. Kita tidak bisa menyimpulkan banjir itu karena satu dan lain hal, tapi ada beberapa banyak komponen yang harus diperhatikan,” jelas mantan Wali Kota Batu ini.

    Meskipun belum memiliki data spesifik terkait keberadaan dan kondisi alat deteksi dini di Kabupaten Malang, Dewanti optimistis bahwa setiap daerah sudah menyadari pentingnya mitigasi bencana.

    “Insyaallah setiap daerah itu sudah sangat perhatian terhadap tanggap bencana. Karena kalau terjadi bencana, bukan hanya rugi dan segala macam, itu akan merepotkan,” tegasnya.

    Ia juga menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga mengganggu kondisi fiskal pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penambahan alat deteksi dini di kawasan rawan dinilai sangat mendesak.

    “Oh iya, harus. Dan memang saya akui itu kurang. Tetapi ya kita memang harus mendata di mana daerah-daerah yang memang perlu,” ungkapnya.

    Dewanti menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya klasifikasi wilayah rawan bencana agar penguatan sistem peringatan dini bisa dilakukan secara tepat sasaran. “Karena potensi bencana itu sangat penting untuk menjadi perhatian—mana yang sedang, mana yang begitu,” pungkasnya. [asg/beq]

  • PDIP tengarai adanya dugaan ketidaknetralan ASN jelang Pilwakot Malang

    PDIP tengarai adanya dugaan ketidaknetralan ASN jelang Pilwakot Malang

    Sumber foto: El Aris/elshinta.com.

    PDIP tengarai adanya dugaan ketidaknetralan ASN jelang Pilwakot Malang
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 November 2024 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – DPC PDIP Kota Malang menengarai dugaan adanya ketidaknetralan aparatur baik ASN, TNI dan Polri jelang pilihan wali kota Malang pada Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang.

    Ketua DPC PDIP Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan hal itu mulai nampak dari adanya pertemuan dan pemanggilan sejumlah pihak termasuk penyelenggara pemilu.

    “Dari laporan ketidaknetralan tersebut telah nampak apalagi jelang pilkada seperti saat ini,” kata Made Riandiana di Kantor DPC PDIP Kota Malang usai menggelar konsolidasi tertutup pemenangan calon Gubernur dan Wakilnya Risma-Gus Han dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, HC- Ganis Rumpoko, Kamis (14/11/2024).

    Ditambahkan Made, tentu saja menghadapi hal itu pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap tempur dengan upaya serta dugaan adanya ketidaknetralan ASN, TNI/Polri dan penyelenggara Pemilu.

    “Apalagi kita dapat info yang valid kalau ada OPD/instansi yang diminta memenangkan paslon tertentu,” imbuhnya.

    Disinggung soal elaktabilitas, Made menyatakan kalau elaktabilitas PDIP bersifat tertutup.

    “Ada 3 istilah elektabilitas di PDIP yaitu menang mutlak, tempur dan kalah. Dan untuk Pilwakot Malang, PDIP berada di posisi tempur artinya siap untuk menang dan itu disiapkan dengan memberikan pembekalan mulai 17-18 Nopember dimana ada 2.500 saksi yang akan disebar ke TPS di Kota Malang yang siap dalam Pilkada Serentak 27 Nopember 2024 mendatang,” jelas Made Riandiana seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, El Aris, Jumat (15/11).

    Untuk itu DPP, DPD PDIP telah menyiapkan pengapu kemenangan calon  dimana Achmad Basarah dan Dewanti Rumpoko sebagai pengampu wilayah Kota Malang. Sedangkan Ketua DPC sebagai ketua tim pemenangan dibantu anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Malang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 61 Wajah Baru Terpilih ke DPRD Jatim 2024-2029, Siapa Saja?

    61 Wajah Baru Terpilih ke DPRD Jatim 2024-2029, Siapa Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah wajah baru terpilih menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029. Mereka segera berkantor di Jalan Indrapura Surabaya, menggantikan sejumlah caleg petahana yang terpental.

    Berdasarkan data yang diperoleh beritajatim.com, ada 61 wajah baru yang akan mengisi Gedung DPRD Jatim lima tahun ke depan. Dari 120 kursi, hanya ada 59 wajah lama yang kembali menghiasi DPRD Jatim.

    Dapil Jatim I (Surabaya)

    Di Dapil Jatim I, ada lima wajah baru dari total delapan anggota DPRD Jatim terpilih dari dapil tersebut.

    Mereka adalah putra Mensos RI Tri Rismaharini, Fuad Bernardi (PDIP). Fuad berhasil menemani petahana Yordan M Batara Goa dan mengalahkan dua petahana lain, yaitu Agustin Poliana dan Agatha Retnosari.

    Kemudian, ada putra caleg DPR RI terpilih yang juga pengusaha, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yakni Cahyo Harjo Prakoso (Gerindra). Cahyo mengalahkan petahana Hadi Dediansyah yang santer dikabarkan bakal maju Pilwali Surabaya 2024.

    Kemudian, ada politikus senior PKB yang juga Ketua DPC Surabaya Musyafak Rouf yang mengalahkan petahana Syamsul Arifin. Selanjutnya, ada Ketua DPC PSI Kota Surabaya Erick Komala.

    Lalu ada Mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo dari Demokrat yang berhasil mengalahkan petahana, Hartoyo.

    Dapil Jatim II (Sidoarjo)

    Dari total enam kursi Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim II, setengahnya adalah nama baru.

    Pertama ada Wakil Bendahara DPD PDIP Jatim Hari ‘Keceng’ Yulianto yang menggantikan Kusnadi dari Dapil Jatim II. Kusnadi diketahui tidak maju caleg di Pileg 2024 ini.

    Kemudian, ada nama istri Wabup Sidoarjo Subandi, yakni Sriatun. Sriatun menggantikan Amir Aslichin (putra Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah). Amir tidak maju caleg pada Pileg 2024 ini.

    Kemudian, ada Dedi Irwansa dari Demokrat. Demokrat berhasil merebut kursi dari PAN yang sebelumnya diisi oleh Khulaim.

    Dapil Jatim III (Pasuruan-Probolinggo)

    Ada sembilan kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim III. Ada lima nama baru dari Dapil Jatim III yang lolos ke DPRD Jatim periode 2024-2029.

    Yang pertama ialah Multazamudsz Dzikri dari PKB. Multazamudsz berhasil mengalahkan petahana PKB, yakni Ahmad Hilmy.

    Kemudian, dua caleg Gerindra yang lolos ke Indrapura di Dapil Jatim III adalah nama-nama baru. Yakni, Soemarjono dan Moh Mahrus. Dua petahana Gerindra di dapil ini yakni Anwar Sadad maju sebagai caleg DPR RI, sedangkan Rohani Siswanto tidak nyaleg.

    Lalu, ada Siti Salamah dari NasDem. Mantan Anggota DPRD Pasuruan dua periode ini berhasil mengalahkan petahana NasDem, Muzamil Syafi’i.

    Ada juga wajah baru baru Demokrat, yakni M Naufal Alghifary. Ketua DPC Demokrat Probolinggo ini berhasil mengalahkan petahana Kusnadi Demokrat.

    Dapil Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso)

    Ada sembilan kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim IV. Ada dua nama baru yang lolos dari dapil Jatim IV yakni Mantan Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi (PKB) dan Bima Rafsanjani Rafid (Gerindra).

    Dapil Jatim V (Jember-Lumajang)

    Ada 11 kursi DPRD Jatim yang tersedia dari Dapil Jatim V. Ada lima nama baru dari Dapil Jatim V.

    Nama baru itu yakni Anang Akhmad Syaifuddin dari PKB. Mantan Ketua DPRD Lumajang ini meraih 73.478 suara.

    Kemudian, ada Achmad Anis dari Golkar yang meraih 54.701 suara. Selanjutnya, ada Khusnul Khuluk dari PKS yang meraih 70.403 suara. Khusnul mengalahkan petahana Artono.

    Selanjutnya, ada nama kader Laskar Sholawat Nusantara (LSN), yakni Hermin dari Gerindra yang meraih 32.746 suara. Lalu ada nama Eko Yunianto dari PDIP yang meraih 70.469 suara dan menyingkirkan petahana Hari Putri Lestari.

    Dapil Jatim VI (Kabupaten dan Kota Malang, Kota Batu)

    Di Dapil Jatim VI ada alokasi 11 kursi DPRD Jatim. Ada lima nama baru yang berhasil melenggang ke Indrapura dari Dapil Jatim VI.

    Mereka adalah Mantan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko (PDIP). Dewanti meraih 77.552 suara di Dapil Jatim VI.

    Selanjutnya, ada nama Saifudin Zuhri (PDIP). Saifudin dan Dewanti menggeser nama petahana PDIP seperti Daniel Rohi dan Gunawan.

    Lalu ada nama Chusni Mubarok dari Gerindra. Chusni meraih suara tertinggi di Dapil Jatim VI dengan raihan 130.992 suara. Lalu ada nama Puguh Wiji Pamungkas dari PKS yang meraih 44.481 suara.

    Selanjutnya, ada mantan Komisioner KPU Jatim yakni Muhammad Arbayanto yang maju caleg dari Demokrat. Arbayanto berhasil melenggang ke Indrapura usai meraih 25.497 suara

    Dapil Jatim VII (Kabupaten dan Kota Blitar, Tulungagung)

    Di Dapil Jatim VII ada alokasi tujuh kursi DPRD Jatim. Ada dua nama baru yang berhasil lolos ke Indrapura dari Dapil Jatim VII.

    Dua nama itu yakni Jairi Irawan dari Partai Golkar. Jairi yang merupakan Tenaga Ahli dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji berhasil meraih 83.253 suara. Kemudian, ada nama Laila Abidah dari PKB yang meraih 63.522 suara.

    Dapil Jatim VIII (Kabupaten dan Kota Kediri)

    Di Dapil Jatim VIII ada alokasi enam kursi DPRD Jatim. Ada empat nama baru yang melenggang ke Indrapura.

    Dimulai dari Mantan Wali Kota Kediri yakni Abdullah Abu Bakar (PAN). Abdullah meraih 166.320 suara dan menjadi caleg dengan suara tertinggi di dapil tersebut.

    Lalu ada nama Khusnul Arif dari Partai NasDem. Khusnul meraih 69.713 suara dan berhasil melenggang ke Indrapura. Ada nama Ro’aitu Nafif Laha dari Gerindra. Nafif Laha berhasil meraih 48.281 suara.

    Yang terakhir ialah adik kandung dari Ketua Golkar Jatim M Sarmuji, yakni Hadi Setiawan. Hadi yang maju caleg dari Golkar meraih 53.514 suara.

    Dapil Jatim IX (Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi)

    Di Dapil Jatim IX tersedia 12 kursi DPRD Jatim. Ada tujuh nama baru yang berhasil lolos ke Indrapura dari Dapil Jatim IX.

    Ada nama Indra Widya Agustina (Demokrat) dengan 124.768 suara. Kemudian, Darmawan Sutanto (Gerindra) 82.072 suara.

    Lalu Agus Cahyono (PKS) 55.625 suara. Selanjutnya, Agus Black Hoe Budianto (PDIP) 57.151 suara, Miseri Effendy (Demokrat) 87.912 suara, Suli Daim (PAN) 47.783 suara, dan Hartono (Gerindra) 39.593 suara.

    Dapil Jatim X (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Jombang)

    Di Dapil Jatim X tersedia delapan kursi DPRD Jatim. Ada lima nama baru yang berhasil melenggang ke Indrapura.

    Kelima nama itu adalah Farid Kurniawan Aditama (Gerindra) 95.473 suara. Kemudian, Wiwin Sumrambah (PDIP) 84.521 suara.

    Lalu, Mokhammad Soleh (Demokrat) 51.545 suara, Sumardi (Golkar) 24.422 suara, dan Salim Azhar (PKB) yang meraih 64.748 suara.

    Dapil Jatim XI (Kabupaten dan Kota Madiun, Nganjuk)

    Di Dapil Jatim XI tersedia enam kursi DPRD Jatim. Ada empat wajah baru dari Dapil Jatim XI yang melenggang ke Indrapura.

    Yakni, Muhammad Ashari (PKB) 96.284 suara, Haris Wicaksono Wibowo (NasDem) 53.262 suara, Pudji Wahju Widodo (Golkar) 40.094 suara, dan Abdullah Muhdi (PKB) 39.013 suara.

    Dapil Jatim XII (Bojonegoro, Tuban)

    Di Dapil Jatim XII tersedia tujuh kursi DPRD Jatim. Ada empat wajah baru dari Dapil Jatim XII yang melenggang ke Indrapura.

    Keempat wajah baru itu, yakni kakak kandung dari Bupati Tuban Aditya Halindra. Dia adalah Aulia Hany Mustikasari (Golkar). Aulia meraih 182.550 suara.

    Selanjutnya, ada Muhammad Mughni (PKB) 81.449 suara, Ony Setiawan (PDIP) 34.382 suara, dan Sri Wahyuni (Demokrat) 49.043 suara.

    Dapil Jatim XIII (Gresik, Lamongan)

    Di Dapil Jatim XIII tersedia delapan kursi DPRD Jatim. Ada tiga wajah baru dari Dapil Jatim XIII yang berhasil melenggang ke Indrapura.

    Ketiga wajah baru itu yakni Hasanuddin (PDIP) 62.289 suara, Husnul Aqib (PAN) 84.181 suara, dan Much Abdul Qodir (PKB) 93.185 suara.

    Dapil Jatim XIV (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)

    Di Dapil Jatim XIV, ada 12 kursi DPRD Jatim. Ada tujuh wajah baru yang berhasil melenggang ke Indrapura dari Dapil Jatim XIV.

    Wajah-wajah baru itu yakni Moch Fauzan Ja’far (PKB) 181.545 suara, Sobirin (Golkar) 154.201 suara, Harisandi Savari (PKS) 194.300 suara.

    Kemudian, ada Nurul Huda (PPP) 144.242 suara, Nur Faizin (PKB) 164.222 suara, Agus Wahyudi (NasDem) 174.113 suara, dan Abrari (PDIP) 200.019 suara. [tok/beq]