Xcloud.id

Tag: Dewa Made Indra

  • Lepas 2.183 Peserta Magang ke Jepang, Ini Pesan Menaker Yassierli Denpasar 13 November 2025

    Lepas 2.183 Peserta Magang ke Jepang, Ini Pesan Menaker Yassierli Denpasar 13 November 2025

    Lepas 2.183 Peserta Magang ke Jepang, Ini Pesan Menaker Yassierli
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Sebanyak 2.183 peserta magang dari Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Wilayah V Bali dan Indonesia Timur resmi dilepas menuju Jepang.
    Proses pelepasan peserta magang dilakukan di Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, pada Kamis (13/11/2025).
    Menteri Ketenagakerjaan
    Yassierli
    menyampaikan bahwa program magang ke luar negeri dimaksudkan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
    “Magang bukan hanya tentang uang saku, tetapi tentang peningkatan keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya,” ungkap Yassierli.
    Dia menegaskan bahwa dalam menjalankan program magang, penting menerapkan sikap santun, tangguh, adaptif, dan rajin.
    “Kesantunan dan keramahtamahan adalah ciri bangsa Indonesia. Di Jepang, kalian harus tangguh, tidak mudah menyerah, adaptif terhadap lingkungan baru, dan rajin belajar hal-hal baru,” pesannya kepada para peserta magang.
    Saat ini, pemerintah terus menggenjot program magang, baik di dalam maupun di luar negeri.
    Ditargetkan, ada 100.000 peserta magang di dalam negeri bagi lulusan sarjana dan diploma.
    Adapun peningkatan jumlah peserta magang ke luar negeri diharapkan hingga mencapai 100.000 orang per tahun.
    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda)
    Bali
    , Dewa Made Indra berpesan agar para peserta magang menerapkan tiga prinsip selama menjalankan program. Yakni, menjaga disiplin dan etos kerja, menghormati aturan serta budaya Jepang, dan menjaga nama baik Bali serta Indonesia selama program berlangsung.
    “Jaga kehormatan diri, daerah, dan negara. Laksanakan magang dengan sungguh-sungguh karena kalian masih dalam penilaian hingga lulus bersertifikat,” tegasnya.
    Dewa Indra juga meminta AP2LN untuk terus memantau dan menjaga keberadaan peserta magang di Jepang. Apabila terjadi permasalahan atau ada kendala, harus segera dikoordinasikan.
    Kegiatan pelepasan peserta magang ini merupakan agenda tahunan yang dimulai dari wilayah DPW I hingga DPW V Bali dan Indonesia Timur. Tahun ini, menurut Ketua Umum AP2LN, Firman Budiyanto, target peserta hanya 2.000 orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik Donasi untuk Korban Banjir Bali, Guru Dipatok Rp 150 Ribu hingga Rp 1,2 Juta

    Polemik Donasi untuk Korban Banjir Bali, Guru Dipatok Rp 150 Ribu hingga Rp 1,2 Juta

    Saat persoalan ini bergulir, beredar video Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra memarahi ASN. Diketahui dalam potongan video tersebut Sekda memarahi ASN di lingkup Pemprov Bali atas tersebarnya arahan pengumpulan donasi bencana banjir yang dipatok sesuai pangkat, dibarengi protes pegawai atas nominal yang diminta dan bagaimana transparansinya.

    “Tidak menegur, tidak, beliaunya tidak negur,” ucap Koster. Dikutip dari Antara.

    “Beliau itu Sekda sebagai pembina pegawai, wajar saja, dan ini donasinya adalah sifatnya gotong royong sukarela, apa yang jadi masalah,” sambungnya di sela-sela menghadiri ujian disertasi di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

    Koster kembali menegaskan bahwa pengumpulan donasi banjir besar bersifat gotong royong, tidak mempermasalahkan apabila ASN menyumbang tidak sesuai patokan, sehingga menurutnya semestinya tidak lagi dipersoalkan.

    “Dipatok itu karena tingkat penghasilannya beda, jenjang pangkatnya beda, kan diberikan acuan mau sesuai acuan, mau lebih besar, mau lebih rendah, tidak (berdonasi) juga tidak apa-apa,“ ujarnya.

    Dia juga memastikan sumbangan ASN Pemprov Bali dikelola dengan transparan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali dan pola gotong royong ini sudah umum dilakukan saat bencana, seperti sebelumnya COVID-19 dan erupsi Gunung Agung.

    Nantinya donasi gotong royong itu akan diatasnamakan milik Pemprov Bali bukan lagi perorangan, dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pasca-bencana atau mitigasi mengingat Bali akan kembali diguyur hujan pada akhir tahun.

    “Ini supaya kolektif bergotong-royong, harusnya didukung karena pola gotong-royong itu adalah jati dirinya masyarakat Indonesia, itu harus dihidupkan setiap kita menghadapi masalah, libatkan masyarakat untuk bergotong-royong dengan sukarela berapa besarnya ini acuan,” kata dia.

    Disinggung soal beredarnya isu ASN akan dimutasi jika tidak berdonasi sesuai acuan, Gubernur Koster membantah, menurutnya tidak ada arahan tersebut sehingga kabar tersebut bohong.

    “Tidak ada, bohong, ini namanya sukarela, itu dibesar-besarkan, siapa (yang bilang) tidak ada, itu dibesar-besarkan oleh orang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

  • Kemenko PMK: 80 Persen Wilayah Indonesia Rawan Penularan Zoonosis Denpasar 12 September 2025

    Kemenko PMK: 80 Persen Wilayah Indonesia Rawan Penularan Zoonosis Denpasar 12 September 2025

    Kemenko PMK: 80 Persen Wilayah Indonesia Rawan Penularan Zoonosis
    Tim Redaksi
    BALI, KOMPAS.com
    – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI mengungkapkan bahwa 80 persen wilayah Indonesia merupakan rawan penularan zoonosis.
    Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Kemenko PMK, Nancy Dian Anggraeni, dalam uji coba Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases (SIZE) di Kota Denpasar, Bali, Jumat (12/9/2025).
    Ia menyatakan bahwa sekitar 80 persen wilayah Indonesia merupakan daerah endemis penularan zoonosis dan penyakit infeksius baru.
    Karena itu, menurut dia, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mengantisipasi ancaman penyakit yang bisa menjadi wabah, bahkan pandemi.
    “Kehadiran kami di sini adalah untuk memperkuat implementasi pencegahan penyakit zoonosis. SIZE dibangun sebagai sistem lintas kementerian untuk menangani ancaman zoonosis dan penyakit baru,” kata dia dalam keterangan resmi.
    “Harapannya, dalam dua minggu ke depan sistem ini dapat berjalan sesuai konsep dan menjadi sumber informasi yang andal,” ucapnya. 
    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menekankan pentingnya sistem ini sebagai upaya memperkuat penanganan penyakit zoonosis di Bali, seperti flu burung dan rabies.
    Ia mengatakan bahwa dinamika penyakit zoonosis cenderung fluktuatif dan tidak pernah benar-benar hilang.
    Bahkan, pada periode tertentu, kasus dapat meningkat signifikan hingga menimbulkan kematian.
    “Di Bali, kasus rabies masih ditemukan di kabupaten/kota. Dengan adanya SIZE, kita dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam pengendalian penyakit zoonosis,” kata dia.
    SIZE merupakan platform yang mampu mempercepat pertukaran data dan informasi lintas sektor serta memperpendek rantai birokrasi dalam menangani wabah.
    SIZE memungkinkan pemantauan empat penyakit prioritas, yaitu rabies, leptospirosis, anthrax, dan Flu Burung serta berpotensi diperluas untuk memantau penyakit lainnya pada masa mendatang.
    Seluruh kasus dapat dimonitor secara
    real-time
    dengan pembaruan data setiap lima menit. Sistem ini juga bersifat terpadu lintas sektor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bali tunda pengisian jabatan kadis buntut mundurnya pelantikan Koster

    Bali tunda pengisian jabatan kadis buntut mundurnya pelantikan Koster

    Sekda Bali Dewa Made Indra. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.

    Bali tunda pengisian jabatan kadis buntut mundurnya pelantikan Koster
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra mengatakan pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah mundur mengikuti batalnya pelantikan gubernur dan wakil gubernur tanpa sengketa yang rencananya pada 6 Februari 2025.

    “Iya mundur, harus tunggu (gubernur definitif),” kata Sekda Bali usai pembukaan Bulan Bahasa Bali 2025 di Denpasar, Sabtu.

    Diketahui hingga akhir 2024 sejumlah posisi jabatan tinggi pratama diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Bali, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali, dan Sekretaris DPRD Bali, dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan.

    Diperkirakan ditambah 2025 ini posisi kepala dinas atau OPD yang harus diganti sebanyak 14 instansi, sehingga Pemprov Bali harus melakukan seleksi terbuka.

    Meski masa pensiun sejumlah kepala OPD sudah sejak akhir 2024 lalu, agenda seleksi terbuka ini tetap akan dilakukan menunggu Calon Gubernur Bali Wayan Koster dilantik.

    “Waktu yang tersisa untuk Pj Gubernur sedikit, sehingga kalau beliau mengisi jabatan kepala perangkat daerah itu waktunya pasti lewat, jadi kenapa Pj tidak mengisi karena kami sudah berhitung waktunya,” ujarnya.

    Ia menjelaskan untuk melakukan seleksi terbuka butuh waktu mulai dari pembuatan permohonan izin oleh Pj Gubernur Bali, sedangkan jika dipimpin Wayan Koster selalu gubernur definitif maka proses ini dapat dilewati.

    Selanjutnya perlu membentuk panitia seleksi, mencari persetujuan badan kepegawaian, menunggu pengumuman selama 2 minggu baru kemudian masuk tahap pendaftaran, sehingga rangkaiannya panjang.

    Di luar itu birokrat nomor satu di Pemprov Bali ini merasa tak ada kebijakan atau program yang terbengkalai dengan mundurnya pelantikan Wayan Koster-Giri Prasta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

    Sebelumnya, Pemprov Bali telah menyiapkan acara serah terima jabatan sehari setelah pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo.

    Maka dari itu agenda serah terima jabatan dan pidato di sidang istimewa yang rencananya digelar di Taman Budaya Art Center ini juga akan diundur mengikuti informasi selanjutnya.

    “Tidak ada mengganggu (program), Pak Pj masih melanjutkan, penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota, akan melaksanakan tugas sampai dilantiknya kepala daerah hasil pilkada, jadi kalau pelantikannya diundur tentu beliau memperpanjang tanpa perlu surat perpanjangan,” ujar Dewa Indra.

    Sumber : Antara

  • Sekda Bali pastikan penggunaan dana pungutan wisman sesuai aturan

    Sekda Bali pastikan penggunaan dana pungutan wisman sesuai aturan

    Realisasi total pendapatan PWA per 31 Desember 2024 mencapai lebih dari Rp318 miliar

    Denpasar (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra di hadapan Ombudsman Bali memastikan penggunaan dana pungutan wisatawan mancanegara yang dikumpulkan pemerintah daerah sejak 14 Februari 2024, sesuai aturan yang berlaku.

    Dewa Made Indra dalam keterangannya di Denpasar, Jumat, menyampaikan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA), retribusi itu untuk melindungi lingkungan alam dan kebudayaan Bali.

    “Realisasi total pendapatan PWA per 31 Desember 2024 mencapai lebih dari Rp318 miliar, melebihi target awal sebesar Rp250 miliar, seluruh pendapatan tersebut telah masuk ke kas daerah dan telah dialokasikan sesuai peruntukannya,” kata Dewa Indra.

    Sekda Bali menyebutkan penggunaan pendapatan pungutan wisman itu untuk urusan perlindungan kebudayaan, lingkungan dan pengelolaan sampah di Bali.

    Dari sisi melindungi kebudayaan, Pemprov Bali mengalokasikan dana untuk desa adat, subak dan pura, agar tata cara upacara agama sesuai dengan kaedah yang sebenarnya, serta pemberian bantuan keuangan khusus (BKK) bagi seniman.

    Selanjutnya dalam hal lingkungan, birokrat asal Buleleng itu mengatakan telah menyalurkan bantuan keuangan khusus ke kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di tiap wilayah.

    “Seluruh anggaran telah disalurkan sesuai peruntukan di masing-masing pos,” ujarnya.

    Dewa Indra memastikan Pemprov Bali terbuka dan transparan dalam pengelolaan pungutan wisman, namun yang menjadi kendala adalah proses pemungutan karena lebih dari separuh wisman belum membayar Rp150.000.

    “Tahun 2025 kami berharap penerimaan dapat meningkat seiring dengan perbaikan berbagai kendala yang kami hadapi di lapangan,” kata dia.

    Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan bahwa pertemuan ini untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik melalui evaluasi kebijakan serta langkah-langkah yang akan diambil guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan kepariwisataan budaya Bali bagi wisatawan asing.

    Isu ini menjadi penting sebab Ombudsman Bali menyampaikan beberapa keluhan terkait sistem pungutan wisman, kendala aplikasi, kurangnya sosialisasi, hingga kejelasan peruntukan penerimaannya.

    Oleh karena itu, menurut dia, penting dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan ini, apalagi jika tepat pengalokasiannya maka menjadi langkah strategis menjaga kelestarian Bali.

    “Namun, diperlukan penyempurnaan tata kelola agar dapat meningkatkan PAD Bali serta kualitas pelayanan kepariwisataan budaya,“ ujar Nyoman Sri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • OJK Bali Gelar Bali Finef 2024, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Kuat dan Inklusif

    OJK Bali Gelar Bali Finef 2024, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Kuat dan Inklusif

    Liputan6.com, Denpasar – Pembukaan Bali Financial Experience Festival (Bali Finef) 2024 digelar di Living World Mall, Denpasar, menjadi puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala OJK, dan pejabat keuangan lainnya.

    Di sela kegiatan pembukaan Bali Finef, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Kristrianti Puji Rahayu menyebut hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 OJK bersama BPJS meningkat. Menurut dia, indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 65,43% dan inklusi keuangan 75,02%, iindikasi perlunya peningkatan edukasi dan akses keuangan bagi masyarakat.

    Hingga Oktober 2024, OJK Bali telah mengadakan lebih dari 1.000 kegiatan edukasi di seluruh Bali, sebagai bagian dari upaya akselerasi inklusi keuangan. “Kegiatan Bali Finef ini adalah bentuk kontribusi kami mendorong ekonomi Bali kuat dan inklusif. Inklusif artinya memastikan semua masyarakat Bali memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan keuangan formal,” ungkap dia.

    Sementara itu, Sekda Bali, Dewa Made Indra menjelaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan sebagai upaya mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas di Bali. Menurut dia peran pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan lainnya di Bali yang terus berlanjut meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan formal.

    “Literasi dan inklusi keuangan ini merupakan pra-syarat penting pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi yang telah dibangun antara OJK dengan seluruh lembaga jasa keuangan di Bali. Meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat,” ucapnya.