Xcloud.id

Tag: Destry Damayanti

  • Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Menko, Petinggi BI hingga OJK Hadiri Sertijab Menkeu Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berlangsung hari ini, Selasa (9/9/2025), Acara akan dimulai pukul 10.00 WIB di Aula Mezanin Gedung Juanda I.

    Tamu undangan telah berdatangan ke Gedung Kementerian Keuangan, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamendagri Ribka Haluk, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Anggota Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi.

    Foto: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, kemarin, Senin (8/9/2025).

    Purbaya dilantik bersama beberapa menteri lainnya. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun, jabatannya berakhir pada akhir tahun ini.

    Foto: Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
    (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)

    Adapun, Purbaya menegaskan sebagai Menteri Keuangan dirinya akan berfokus agar ekonomi bisa menuju ke arah 6%.

    “Kalau tahun ini 8% mungkin agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya dicapai,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (8/9/2025).

    Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,87% dan kuartal II naik menjadi 5,12%. Kuartal III, ekonomi diperkirakan sedikit melambat karena belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah.

    “Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let’s say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” terangnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan kopi dan kakao menjadi dua komoditas yang menopang ekonomi petani sekaligus memperkuat posisi dan daya saing Jawa Timur di pasar global.

    “Dua komoditas ini tidak hanya menopang ekonomi petani tetapi juga memperkuat daya saing daerah di pasar global,” kata Khofifah dalam Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) 2025 di Surabaya, Selasa.

    Khofifah mengatakan Jawa Timur masuk empat besar produsen kopi nasional dengan luas areal 122.623 hektare dan produksi mencapai 78.688 ton dengan berkontribusi pada ekspor kopi se-Jawa tercatat 87 persen.

    Produksi itu terbagi atas robusta yang berkembang di dataran menengah dan rendah, serta arabika yang tumbuh di dataran tinggi dengan memiliki potensi premium untuk ekspor.

    Beberapa sentra utama kopi Jatim di antaranya Bondowoso dengan Java Ijen Raung Coffee, Jember yang menjadi pusat penelitian kopi dan kakao (Puslitkoka), serta Malang, Pasuruan, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi.

    Selain kopi, kakao juga menjadi andalan perkebunan Jatim dengan areal 50.096 hektare dan produksi 23.599 ton yakni sentra tersebar di Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Malang Selatan.

    “Sejumlah daerah bahkan telah mengembangkan hilirisasi menjadi produk olahan cokelat bernilai tambah,” ujar dia.

    Oleh sebab itu, Khofifah mengajak berbagai pihak mendukung pengembangan kedua komoditas tersebut termasuk melalui acara Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Surabaya.

    Menurut Khofifah, JCFF merupakan strategic flagship event yang mempertemukan petani, UMKM, akademisi, dunia usaha, dan wisata heritage dalam satu ekosistem.

    “JCFF adalah ruang kolaborasi. Kita ingin kopi, cokelat, dan rempah Jatim tidak hanya berhenti sebagai komoditas, tetapi lahir menjadi produk bernilai tambah melalui riset, inovasi, dan teknologi,” ujar dia.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti pun memastikan mereka siap mendukung pengembangan kopi, kakao, dan rempah di Jawa Timur.

    Terlebih, ia mengatakan Jatim adalah produsen utama kopi Jawa dengan kontribusi 48 persen terhadap total produksi sehingga optimalisasi sangat diperlukan agar terwujud pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

    “Kami ingin pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan bukan hanya dinikmati perusahaan besar tetapi juga mengangkat pendapatan UMKM,” kata Destry.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin

    Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Perhelatan Pamor Borneo 2025 resmi dibuka di Banjarmasin yang pelaksanaannya menjadi rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan ke-75. Acara ini merupakan program kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    Mengangkat tema “The New Kalimantan: Accelerating Growth through Investment, Trade, and Tourism”, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan yang tinggi, sebagai daerah yang kaya potensi dan peluang.  

    Pamor Borneo akan berlangsung pada 21-24 Agustus 2025 melalui beberapa event untuk mendukung penguatan tiga pilar utama sumber pertumbuhan baru ekonomi Kalimantan yakni perdagangan yang berdaya saing, investasi yang bernilai tambah tinggi, dan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Kamis, 21/08/2025

    Acara dibuka dengan sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, yang menekankan bahwa Kalimantan memiliki modal besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru.

    “Dengan potensi energi terbarukan, perdagangan lintas batas, serta keindahan budaya dan alam, Kalimantan tidak hanya berperan bagi Indonesia, tetapi juga siap bersaing di tingkat global. Momentum Pamor Borneo harus kita gunakan untuk memastikan transformasi ini benar-benar terwujud,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Kamis (21/8). 

    Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pamor Borneo 2025. Ia menilai forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM dan investasi daerah.

    “Kegiatan ini adalah momentum bagi kita semua untuk memperbesar akses pasar, memperkenalkan pesona Kalimantan Selatan ke dunia, dan menunjukkan bahwa daerah kita siap bersaing,” tegasnya.

    Suara senada datang dari Kepala Perwakilan BI Kalsel, Fadjar Majardi, yang menyebut bahwa Pamor Borneo adalah bentuk nyata sinergi.

    “Pamor Borneo bukan sekadar event tahunan, melainkan sebuah ekosistem yang dapat berkontribusi nyata dalam memperluas akses pasar UMKM ke mancanegara, meningkatkan peluang investasi, mendorong pariwisata berkelanjutan, dan mengangkat citra budaya Kalimantan serta Indonesia di kancah internasional,” jelasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

    Tingkat Penukaran Valas ke Rupiah oleh Eksportir Hampir 80%, DHE SDA Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan tingkat penukaran valuta asing (valas) ke rupiah oleh eksportir sudah mencapai 80% usai berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA. 

    Untuk diketahui, PP yang berlaku Mei 2025 lalu itu mengatur bahwa setoran devisa hasil ekspor komoditas SDA wajib disimpan 100% selama 12 bulan.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, dana yang masuk ke bank sentral usai pemberlakuan PP No.8/2025 sejalan dengan performa ekspor beberapa bulan belakangan. Dia menyebut jumlahnya besar lantaran eksportir dimungkinkan untuk mengonversi dananya ke denominasi rupiah sejalan dengan kebutuhan operasional mereka di dalam negeri. 

    “Conversion rate-nya [tingkat konversi] mereka sekarang sudah mencapai 79,9%, jadi hampir 80% dari net export atau ekspor yang mereka terima, mereka konversikan ke rupiah,” jelas Destry pada Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring, Rabu (20/8/2025). 

    Hal itu, lanjutnya, turut dirasakan oleh bank sentral di pasar valas. Dia menyebut banyak suplau valas dari korporasi. 

    Menurut Destry, eksportir khususnya yang bergerak di pertambangan membutuhkan rupiah untuk operasional mereka di dalam negeri. Oleh karena itu, tingkat konversi valas ke rupiah oleh mereka mencapai 70% hingga 80%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, BI menyatakan masih optimistis dengan kinerja ekspor setelah berlakunya tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 19%. Dia menilai tarif itu masih masuk akal dibandingkan dengan negara-negara. 

    “Sehingga ruang ekspor untuk tumbuh masih ada cukup besar. Ini kenapa net supply dari valas kita meningkat. Transaksi valas sudah mencapai US$9 million to US$10 million [red],” jelas Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 itu. 

    Di sisi lain, Destry turut melihat adanya peningkatan transaksi valas berupa dana-dana perbankan yang masuk ke instrumen BI yakni ke Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dengan dana outstanding di atas US$4 miliar. 

    “Mencapai US$4,6 miliar. Ini bagus karena akan menambah cadangan devisa kita,” pungkasnya.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan neraca pembayaran Indonesia 2025 tetap baik ditopang oleh defisit transaksi berjalan di level rendah atau di kisaran 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. 

    “Dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” ujarnya. 

    Sebelumnya, BI melaporkan cadangan devisa Juli 2025 mencapai US$152 miliar atau turun tipis dari Juni 2025 yakni US$152,6 miliar. Cadangan devisa pada awal kuartal III/2025 itu setara dengan 6,3 bulan pembiayaan impor atau 6,2 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

  • BI Blak-blakan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 5,12%

    BI Blak-blakan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Tembus 5,12%

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) buka-bukaan soal pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang tumbuh mencapai 5,12% (YoY). Adapun angka ini melenceng dari sejumlah perkiraan ekonom.

    Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II 2025 ini menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang setara ekonominya dengan Indonesia.

    “Kemarin baru saja BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita yang terjaga di level 5,12% secara tahunan dibandingkan tahun lalu dan ini adalah salah satu pertumbuhan yang terbaik dibanding peers group kita,” katanya dalam sambutan Talkshow Pariwisata “Next-Gen Tourism: Bersaing Cerdas, Berkembang Hebat, dan Berkelanjutan” Karya Kreatif Indonesia (KKI) di JCC, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Destry menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut didorong oleh faktor konsumsi dan investasi yang terus tumbuh di kuartal II. Hal ini berbeda dengan negara lainnya.

    “Apa yang membedakan kita dengan negara lain karena kita mempunyai domestic demand atau ekonomi domestik yang sangat kuat sekali. Itu juga ditunjukkan dengan konsumsi masyarakat kita. kemudian domestic economy kita yang terus tumbuh sehingga membutuhkan investasi yang besar,” katanya.

    Ke depan, Destry bilang BI bersama dengan Kementerian dan Lembaga akan terus mencari strategi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap pada jalur yang tinggi. Salah satu yang akan difokuskan ialah sektor pariwisata.

    “Dan salah satu potensi yang perlu terus kita tingkatkan dan terus kita sosialisasikan ke luar itu adalah potensi pariwisata kita. Indonesia negara yang kaya dengan budaya nya itu luar biasa sekali,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • BI komitmen untuk dorong implementasi dan penguatan CCP

    BI komitmen untuk dorong implementasi dan penguatan CCP

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan bahwa bank sentral Indonesia berkomitmen untuk mendorong implementasi dan penguatan Central Counterparty (CCP).

    Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Destry mencatat transaksi yang dikliringkan melalui CCP menunjukkan tren peningkatan namun masih berpotensi untuk lebih meningkat dalam rangka mewujudkan pendalaman pasar.

    Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan rerata harian transaksi pasar valuta asing yang sebelumnya pada tahun 2020 hanya sekitar 3-4 miliar dolar AS per hari meningkat menjadi 10 miliar dolar AS per hari pada tahun 2025.

    Penegasan komitmen penguatan CCP diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, BI didukung mitra utama perbankan memperkuat permodalan CCP untuk meningkatkan keyakinan pelaku pasar serta mendukung keberlangsungan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan sistemik.

    Kedua, BI memasukkan pengembangan CCP pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030, yang diintegrasikan dengan pengembangan aspek produk, harga, dan pelaku pasar keuangan.

    Ketiga, BI terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dan industri. Koordinasi intensif BI dilakukan dengan otoritas domestik termasuk OJK selaku otoritas yang mengatur perbankan dan margin untuk non-centrally cleared derivatives (NCCD), The International Swaps and Derivatives Association (ISDA), serta otoritas jurisdiksi lain seperti Eropa, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang guna memperoleh status recognized CCP dari jurisdiksi asing.

    Di samping itu, koordinasi dan sinergi juga terus dilakukan dengan pelaku pasar dan asosiasi perbankan antara lain Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).

    Penguatan dan pengembangan CCP di Indonesia merupakan bentuk koordinasi kebijakan dalam kerangka twin-peak regulation antara BI dan OJK sebagai upaya penguatan infrastruktur pasar keuangan yang mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

    Adapun peran CCP sebagai pihak di tengah yang menjadi lawan transaksi di pasar uang dan pasar valas (PUVA) akan memitigasi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

    Peran CCP tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar, serta partisipasi pelaku pasar yang lebih luas dalam mewujudkan pendalaman pasar keuangan dan penguatan stabilitas sistem keuangan.

    Implementasi CCP ini merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan juga merupakan mandat G20 OTC Derivatives Market Reform.

    Untuk lebih mendorong pemanfaatan CCP dalam transaksi PUVA, BI menyelenggarakan seminar nasional “Pendalaman Pasar Keuangan dan Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia melalui Peningkatan Pemanfaatan Central Counterparty di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” pada Senin (4/8) di Jakarta.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan kehadiran CCP semakin krusial dalam mengurangi risiko sistemik melalui fungsi manajemen risiko CCP, netting, dan penjaminan penyelesaian transaksi derivatif.

    OJK telah menerbitkan serangkaian ketentuan teknis yang tidak hanya memberikan kepastian bagi perbankan dalam perlakuan modal dan risiko, tetapi juga mendorong preferensi institusi keuangan untuk menggunakan CCP yang memenuhi kualifikasi (qualifying CCP) demi efisiensi dan mitigasi risiko sistemik.

    Penerapan CCP secara luas oleh pelaku pasar didukung keterlibatan aktif bank-bank anggota, akan menjadi fondasi bagi pengembangan pasar derivatif keuangan Indonesia yang lebih dalam dan kredibel.

    OJK berkomitmen untuk memperkuat kerangka koordinasi bersama BI melalui harmonisasi regulasi dan pengawasan terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dengan mengacu pada Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) sebagai rujukan bersama.

    Selain itu, OJK berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan CCP demi pasar keuangan yang lebih kuat, inklusif, dan siap menghadapi dinamika keuangan global.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Modal Asing Kabur Rp2,04 Triliun Pekan Ini, Rupiah Melemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun pada pekan ketiga Juni 2025.   

    Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Bambang Pramono menyampaikan bahwa kaburnya modal asing yang mempengaruhi kinerja rupiah tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik terkini. 

    Melihat dari masing-masing instrumen, meski terjadi arus modal keluar di pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), namun obligasi pemerintah alias Surat Berharga Negara (SBN) tetap diminati asing.  

    “Terdiri atas jual neto senilai Rp1,78 triliun di pasar saham dan Rp3,72 triliun di SRBI, serta beli neto senilai Rp3,47 triliun di pasar SBN,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (21/6/2025). 

    Secara kumulatif berdasarkan data setelmen sampai dengan 19 Juni 2025, nonresiden tercatat jual neto sejumlah Rp47,15 triliun di pasar saham. 

    Kemudian, investor asing tercatat menjual secara neto SRBI senilai  Rp28,69. Sementara di pasar SBN terus mencatatkan beli neto senilai Rp44,93 triliun. 

    Sejalan dengan hal tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 19 Juni 2025 sebesar 81,59 bps, naik dibanding posisi pada 13 Juni 2025 sebesar 76,93 bps.

    Adapun aliran modal asing yang menjadi indikator stabilitas nilai tukar rupiah tersebut berdampak pada melemahnya rupiah dalam sepekan terakhir. 

    Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.390 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (19/6/2025), dan dibuka pada level (bid) Rp16.355 per dolar AS keesokan harinya. Namun pada akhir perdagangan, rupiah tercatat menuju level Rp16.399 per dolar AS (JISDOR 20 Juni 2025). 

    Membandingkan dengan data JISDOR sepekan terakhir, rupiah setidaknya melemah 106 poin dari posisi Rp16.293 per dolar AS (data per 13 Juni 2025). 

    Bersamaan dengan pelemahan rupiah, indeks dolar AS terhadap enam mata uang negara maju atau DXY menguat ke level 98,91.

    Imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun naik ke 6,73% pada Kamis (19/6/2025) dan melanjutkan kenaikan ke 6,75% pada Jumat (20/6/2025) pagi. Sementara itu, yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,391% pada Kamis sore. 

     

    Janji Jaga Stabilitas Rupiah

    Gubernur BI Perry Warjiyo mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,5% dengan alasan menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas. 

    Perry memandang ketidakpastian global masih akan tetap tinggi sepanjang Presiden AS Donald Trump belum menyelesaikan negosiasi tarif AS dengan sejumlah negara. Belum lagi ditambah dengan eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia. 

    “BI memberikan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/6/2025). 

    Adapun, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. 

    Strategi ini juga disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. 

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti juga menekankan bahwa bank sentral akan mengoptimalisasi instrumen moneter seperti SRBI, Sekuritas Valas BI (SVBI), dan Sukuk Valas BI (SUVBI) untuk menarik investasi portfolio asing. 

    “Kami akan terus mengoptimalkan oepari moneter pasar pro-market karena memang kami masih melihat ada beberapa risiko yang patut kita waspadai, antara lain perkembangan dari geopolitik di Middle East,” tuturnya. 

  • Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS sangat memudahkan masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi keuangan. Lewat QRIS, masyarakat kini tidak lagi direpotkan dengan segala bentuk aktivitas transaksi menggunakan uang secara fisik. Sehingga tidak heran jika layanan dan penggunaan QRIS terus diperluas, termasuk ke luar negeri seperti di Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Dengan penggunaan QRIS antarnegara, masyarakat tidak perlu repot lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang ketika ingin berbelanja. Pengguna bisa melakukan transaksi dengan mudah di ketiga negara tersebut cukup dengan memindai kode QR.

    Bukan hanya di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, QRIS antarnegara juga rencananya bisa digunakan di Korea Selatan, Uni Emirat Arab, India, dan Arab Saudi.

    “In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Meluasnya kerjasama QRIS antarnegara, menurut Destry bisa memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin berbelanja di negara-negara tersebut. Kehadiran QRIS antarnegara juga membuat ketergantungan terhadap uang tunai semakin berkurang ketika berwisata, karena mereka cukup cukup memanfaatkan layanan QRIS di ponselnya.

    “Jadi itu memudahkan, nanti kalau masyarakat Indonesia misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS,” tegasnya. Apalagi Artajasa juga telah mengantongi sertifikasi internasional,termasuk ISO 27001: 2013 untuk manajemen keamanan informasi, ISO 9001: 2015 untuk standar manajemen mutu,serta Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): 2023 yang memastikan perlindungan data transaksi pembayaran. Artajasa juga melakukan pemantauan system selama 24 jam untuk memastikan keamanan secara real-time.

    Tidak hanya berdampak pada pelancong Indonesia yang berada di luar negeri, QRIS juga mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, hingga mendongkrak transaksi UMKM daerah terutama di kawasan-kawasan wisata.

    Pasalnya turis mancanegara pun tidak perlu repot menggunakan uang tunai saat berwisata ke Indonesia, karena bisa menggunakan QRIS antarnegara. Dengan begitu, UMKM dapat menjangkau konsumen dan pasar yang lebih luas, hingga berpotensi memperluas jaringan bisnisnya hingga ke pasar global.

    Dalam kesempatan berbeda, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penerapan QRIS sesuai standar global European Master Visa. Dengan kata lain standar QRIS sudah selaras dengan standar global sehingga dapat digunakan lintas negara.

    QRIS adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global, imbuh Perry. Sementara itu, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) sebagai penyedia infrastruktur sistem pembayaran elektronis di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan, termasuk penggunaan QRIS di luar negeri. Artajasa juga terus berupaya untuk memperkuat backbone switching yang mendukung transaksi real-time dan terintegrasi lintas negara.

    President Director Artajasa, Armand Hermawan mengatakan, hal tersebut dilakukan pihaknya sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang andal dan aman di Indonesia. Untuk itu lanjut Armand, pihaknya tidak segan untuk melakukan inovasi dan juga kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadirkan teknologi baru untuk mendukung sektor jasa keuangan.

    “Artajasa selalu siap mendukung, bank, fintech dan siapapun. Kita tidak bisa tumbuh sendiri dan akan tumbuh bersama,” kata Armand beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan di masa kini, masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat, baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima terutama dengan kehadiran QRIS.

    Armand Hermawan mengatakan Artajasa sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BI dan asosiasi serta partner bank sentral di beberapa negara yang berkaitan dengan QRIS. Apalagi pengguna QRIS paling besar dari Indonesia, sehingga dengan ini inklusi keuangan akan terjadi dengan cepat.

    “Apalagi dengan QRIS antar-negara membuat transaksi antar-ASEAN lebih cepat dan tidak bergantung pada dolar sebagai benchmark, sehingga bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan,”tegas Armand.

    Sebagai informasi, implementasi QRIS secara nasional dimulai pada 1 Januari 2020, dengan masa transisi sebelumnya. Saat ini, QRIS juga dapat digunakan oleh wisatawan asing dengan aplikasi pembayaran yang mendukung standar EMVCo (Europay, Mastercard, and Visa Coorporation), merupakan organisasi global yang penting dalam memastikan bahwa teknologi pembayaran global bekerja dengan aman dan efisien). Penggunaan QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendukung sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan inklusif.

    Foto: dok Artajasa

    Bagaimana cara menggunakan QRIS antar-negara? Berikut caranya berdasarkan laman BI.

    Gunakan aplikasi perbankan atau jasa keuangan yang dimiliki
    Buka aplikasi pembayaran dan klik menu Scan QRIS.
    Masukkan jumlah nominal yang harus dibayar atau ditransfer, dalam mata uang negara asal, misal 10 baht.
    Konfirmasi tujuan dan nominal dalam Rupiah (otomatis sudah terkonversi, misal dari 10 Baht akan otomatis menjadi Rp 4.500).
    Masukkan PIN Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil dilakukan.
    Pembayaran dengan QRIS antarnegara selesai dilakukan.

    Nah, sudah tahukan cara mudah menggunakan QRIS? Jangan ragu gunakan QRIS saat berada di luar negeri!

    (dpu/dpu)

  • QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel, India, Uni Emirat Arab, hingga Saudi Arabia – Page 3

    QRIS Bakal Bisa Dipakai di Korsel, India, Uni Emirat Arab, hingga Saudi Arabia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia telah menginformasikan bahwa layanan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) semakin diperluas ke berbagai negara, termasuk Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan sistem pembayaran digitalnya di tingkat internasional.

    “In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam acara Edukasi Pekerja Migran Indonesia yang diadakan untuk memperingati Hari Kartini di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

    Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri.

    Destry juga menyampaikan bahwa QRIS telah beroperasi di tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya layanan ini, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut tidak perlu repot membawa uang tunai, karena mereka dapat melakukan transaksi dengan mudah melalui ponsel.

    “Jadi, itu memudahkan, nanti kalau teman-teman (PMI) misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS, mau itu dengan bank, base nya bank, atau dengan non bank, non bank itu kan banyak ya QRIS itu,” jelasnya. Ini menunjukkan bahwa QRIS memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi, baik melalui bank maupun penyedia layanan non-bank.

    Ada Tantangan di AS

    Walaupun Indonesia aktif memperluas penggunaan QRIS, langkah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, pemerintah AS melihat layanan QRIS sebagai potensi penghambat dalam sektor perdagangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

    Hal ini tercatat dalam laporan Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) pada tahun 2025. USTR menyoroti bahwa penerapan QRIS yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 dapat membatasi kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.

    “Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh Bank Indonesia,” tulis USTR. Ini menunjukkan bahwa ada tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan sistem pembayaran yang baru ini di Indonesia.

  • QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    QRIS dipersoalkan AS, Hippindo: Konsumen punya pilihan pembayaran

    Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan konsumen memiliki hak untuk memilih metode pembayaran yang disukai, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang belakangan disebut dipermasalahkan oleh Amerika Serikat (AS).

    “Kalau dari pihak luar negeri mengatakan soal QRIS, itu kan pilihan konsumen, ya. Dia mau pakai apa, saya tidak bisa larang,” kata Budihardjo saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Namun, Budihardjo mengatakan penyedia layanan produk dan jasa juga harus menyiapkan berbagai opsi pembayaran konsumen seperti pembayaran uang tunai, kartu debit, kartu kredit, hingga QRIS.

    Menurut dia, tak hanya memudahkan konsumen, metode pembayaran utamanya dengan sistem nontunai (cashless) dan digital juga menguntungkan pemilik usaha karena tergolong lebih aman.

    “Retail itu ada (menyediakan opsi) kartu kredit, debit, dan sekarang sudah zaman digital. Yang jelas, mau QRIS mau apa pun, itu prinsipnya selama bisa membantu retailer untuk memudahkan penjualan dan mengamankan (transaksi dan penghitungan),” ujar Budihardjo.

    “Pembayaran digital itu pasti aman. Termasuk kami lihat QRIS itu sangat mudah (digunakan). Setiap orang ada handphone, handphone itu bisa scan, jadi sekarang tidak usah bawa dompet lagi,” katanya lagi.

    Sebelumnya, AS melalui Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyampaikan keluhan terhadap QRIS. Mereka menilai pihak asing, termasuk penyedia jasa pembayaran dan bank asal AS, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

    Keluhan itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis USTR pada 31 Maret 2025.

    Di dalamnya disebutkan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) internasional tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan atau menjelaskan cara sistem pembayaran mereka dapat diintegrasikan dengan kebijakan QRIS yang berlaku di Indonesia.

    Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah menanggapi kritik dari AS tersebut. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut, kerja sama dengan negara lain, termasuk dalam sistem pembayaran cepat lintas batas seperti QRIS, sepenuhnya tergantung pada kesiapan masing-masing negara.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025