Xcloud.id

Tag: Denny JA

  • Survei: Pemerintahan Prabowo raih dukungan publik 81,2 persen

    Survei: Pemerintahan Prabowo raih dukungan publik 81,2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih dukungan publik sebesar 81,2 persen dalam tujuh bulan pertama.

    Tingginya tingkat kepuasan ini ditopang oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tingkat popularitas pribadi Presiden Prabowo yang sangat kuat. Laporan LSI mencatat bahwa tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo mencapai 98 persen, sementara tingkat kesukaan terhadap dirinya mencapai 94,4 persen.

    Selain itu, mayoritas masyarakat juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran berada di jalur yang tepat.

    “Sebanyak 81 persen responden merasa Indonesia sedang berada di jalur yang benar,” demikian dikutip dari LSI Denny JA, Kamis.

    Survei dilakukan pada 16–31 Mei 2025 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, menggunakan metode multi-stage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen, dan diperkuat oleh riset kualitatif melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), penilaian ahli (expert judgement), serta analisis media.

    Menurut LSI Denny JA, tingginya dukungan terhadap pemerintahan ini juga tidak lepas dari apa yang disebut sebagai efek honeymoon politik—masa toleransi publik terhadap pemerintahan baru yang masih berlangsung dalam 6–12 bulan pertama. Ditambah lagi, hingga saat ini belum muncul kekuatan oposisi yang mampu menyaingi narasi dominan pemerintah.

    Meski terdapat tantangan di sektor lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok, mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional saat ini.

    “Rakyat sudah percaya bahwa arah kebijakan ini benar. Tapi mereka juga menunggu bukti: daya beli masyarakat naik, pekerjaan tersedia, dan hidup yang sedikit lebih layak daripada kemarin,” tulis LSI Denny JA dalam laporannya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LSI Denny JA: Amran akan Menjadi Gadis Cantik yang Punya Magnet pada Pilpres 2029

    LSI Denny JA: Amran akan Menjadi Gadis Cantik yang Punya Magnet pada Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah menilai bahwa jika kinerja Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian konsisten dan semakin baik dalam tiga tahun ke depan, maka tidak mustahil Amran akan menjadi tokoh yang diperhitungkan.

    “Minimal, pada Pilpres 2029 mendatang, Pak Amran menjadi gadis cantik yang punya magnet untuk dilamar siapa saja, baik sebagai capres maupun cawapres,” ungkap Toto dalam keterangannya, dikutip pada Senin (26/5/2025).

    Toto mengatakan Amran sudah cukup punya modal baik popularitas maupun elektabilitas sebagai hukum besi keterpilihan.

    Toto juga menegaskan bahwa Amran dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak ragu untuk memecat pejabat di bawahnya yang terlibat dalam praktik korupsi atau tidak kompeten. Tak salah jika ia menjuluki menteri asal Sulawesi Selatan itu sebagai Mr. Clean.

    “Mr Clean berkinerja sangat baik dan dinilai bersih dari praktik korupsi yang saat ini sudah berada di level akut,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Toto menilai wajar jika Amran Sulaiman mendapatkan julukan tersebut di kabinet Presiden Prabowo. Ia berpendapat, untuk mencapai pemerintahan yang efektif, Prabowo perlu memperbanyak menteri yang memiliki kinerja seperti Mr Clean.

    “Artinya, para menteri yang ada di jajaran kabinet tidak berpikir lagi untuk memperkaya diri sendiri karena sudah selesai dengan urusan pribadinya,” kata Toto.

    Lebih jauh ia menekankan, bahwa keberhasilan Amran dalam meningkatkan produksi pertanian beras dan jagung di Tanah Air tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimilikinya, yaitu lulusan Ilmu Pertanian dari jenjang sarjana hingga doktoral.

  • Spiritualitas Universal Masuk Perguruan Tinggi, Denny JA Tawarkan Solusi Era Polarisasi

    Spiritualitas Universal Masuk Perguruan Tinggi, Denny JA Tawarkan Solusi Era Polarisasi

    loading…

    Denny JA meluncurkan buku mengenai spiritualitas universal yang masuk dalam kurikulum di perguruan tinggi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Dalam upaya merespons krisis makna dan meningkatnya polarisasi atas nama agama, gagasan spiritualitas universal kini resmi masuk ke ruang akademik. Tiga buku baru yang digagas oleh Denny JA bersama Ahmad Gaus AF dan Budhy Munawar-Rachman akan digunakan sebagai bahan ajar di enam perguruan tinggi lintas iman di Indonesia.

    Perguruan tinggi tersebut berasal dari berbagai latar belakang agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Hal ini menandai langkah baru dalam penyatuan nilai-nilai spiritual di lingkungan akademik. Program ini diawali dengan workshop intensif yang digelar April 2025, diikuti oleh 25 dosen bergelar doktor dan profesor dari bidang studi agama dan humaniora.

    “Kami ingin mengajak kampus tidak hanya menjadi ruang intelektual, tapi juga ruang batin yang menyejukkan,” ujar Denny JA, penulis utama dan penggagas inisiatif ini, Senin (14/4/2025).

    Ketiga buku yang menjadi bahan ajar adalah 10 Prinsip Spiritual yang Universal: Dari Agama Sebagai Warisan Kultural Milik Kita Bersama oleh Denny JA; Sosiologi Agama di Era Artificial Intelligence: 7 Prinsip oleh Denny JA; dan Agama sebagai Warisan Kultural Milik Bersama oleh Ahmad Gaus AF & Budhy Munawar-Rachman.

    Menurut Denny JA, ada tiga alasan utama pentingnya spiritualitas universal hadir di kampus. Pertama, memberikan arah di tengah banjir informasi yang kerap tanpa makna.

    Kedua, menjadi kompas batin bagi manusia modern dalam memahami beragam tafsir agama. Terakhir atau ketiga, menyatukan masyarakat yang tercerai oleh perbedaan identitas lewat nilai-nilai kemanusiaan universal.

    Dalam 10 Prinsip Spiritual yang Universal, Denny JA menegaskan bahwa spiritualitas tidak sekadar dogma, tetapi kebutuhan biologis, mental, dan sosial yang dapat mengakar dalam kehidupan manusia lintas latar belakang.

    Sementara itu, buku Sosiologi Agama di Era AI menggali pengaruh teknologi terhadap kehidupan beragama dan menawarkan pendekatan humanistik dalam menghadapi tantangan era digital.

    Buku ketiga yang ditulis oleh Ahmad Gaus dan Budhy Munawar-Rachman merupakan refleksi atas pemikiran Denny JA soal agama di era Google dan kecerdasan buatan. Buku ini mengajak pembaca memandang agama sebagai warisan budaya yang harus dihargai tanpa sikap fanatis.

    “Kami percaya bahwa dengan memperkenalkan spiritualitas universal ke dalam kurikulum kampus, kita dapat menumbuhkan generasi yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga bijaksana secara emosional dan spiritual,” ucapnya.

    (cip)

  • RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada media usai meresmikan fasilitas pemurnian PMR milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025). ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

    LSI Denny JA: RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Hasil kajian dan analisis terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan beberapa kebijakan antikorupsi yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

    Denny Januar Ali (JA), pendiri LSI Denny JA, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan satu dari empat langkah konkret yang diharapkan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Tiga langkah konkret antikorupsi lainnya, yaitu pertama, merevisi undang-undang yang memungkinkan hukuman koruptor diperberat, minimal dihukum 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seumur hidup.

    Kedua, mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sehingga negara dapat menyita seluruh aset hasil korupsi, dan mengembalikannya kepada rakyat.

    “Ketiga membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek. Keempat, memulai dengan kasus korupsi di depan mata, yaitu kasus Pertamina,” kata Denny JA.

    Dia berpendapat pengusutan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus Pertamina Patra Niaga harus mengakar hingga sampai kepada mereka yang bertindak bak mafia minyak.

    “Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan, dan melindungi mereka,” kata Denny JA.

    Dia meyakini korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan kemanusiaan karena para pelakunya “mencuri” masa depan bangsa. Oleh karena itu, Denny JA menyebut masyarakat banyak berharap kepada Presiden Prabowo dan pemerintahannya.

    “Jika Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia,” kata Denny JA.

    Dari hasil kajian yang sama, Denny menyebut beberapa negara telah menjadi contoh sukses memberantas korupsi dan menjadi negara maju manakala menerapkan empat langkah konkret pemberantasan korupsi tersebut.

    “Negara-negara yang berhasil keluar dari jerat (korupsi) ini, Singapura, Denmark, Finlandia, telah membuktikan bahwa pemberantasan korupsi adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Denny JA.

    Walaupun demikian, Denny menilai jika upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan konsisten dan berkelanjutan maka Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan.

    “Jika masalah (korupsi) ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia akan terus kehilangan kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi tersendat, dan kesejahteraan rakyat akan tergadaikan,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • LSI Denny JA: RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    LSI Denny JA: RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Hasil kajian dan analisis terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan beberapa kebijakan antikorupsi yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

    Denny Januar Ali (JA), pendiri LSI Denny JA, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan satu dari empat langkah konkret yang diharapkan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

    Tiga langkah konkret antikorupsi lainnya, yaitu pertama, merevisi undang-undang yang memungkinkan hukuman koruptor diperberat, minimal dihukum 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seumur hidup.

    Kedua, mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sehingga negara dapat menyita seluruh aset hasil korupsi, dan mengembalikannya kepada rakyat.

    “Ketiga membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek. Keempat, memulai dengan kasus korupsi di depan mata, yaitu kasus Pertamina,” kata Denny JA.

    Dia berpendapat pengusutan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus Pertamina Patra Niaga harus mengakar hingga sampai kepada mereka yang bertindak bak mafia minyak.

    “Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan, dan melindungi mereka,” kata Denny JA.

    Dia meyakini korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan kemanusiaan karena para pelakunya “mencuri” masa depan bangsa.

    Oleh karena itu, Denny JA menyebut masyarakat banyak berharap kepada Presiden Prabowo dan pemerintahannya.

    “Jika Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia,” kata Denny JA.

    Dari hasil kajian yang sama, Denny menyebut beberapa negara telah menjadi contoh sukses memberantas korupsi dan menjadi negara maju manakala menerapkan empat langkah konkret pemberantasan korupsi tersebut.

    “Negara-negara yang berhasil keluar dari jerat (korupsi) ini, Singapura, Denmark, Finlandia, telah membuktikan bahwa pemberantasan korupsi adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Denny JA.

    Walaupun demikian, Denny menilai jika upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan konsisten dan berkelanjutan maka Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan.

    “Jika masalah (korupsi) ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia akan terus kehilangan kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi tersendat, dan kesejahteraan rakyat akan tergadaikan,” ujar dia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sita Rumah Seharga Rp 1,5 Miliar di Kasus Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah – Halaman all

    KPK Sita Rumah Seharga Rp 1,5 Miliar di Kasus Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah rumah mewah yang berlokasi di Yogyakarta.

    Rumah seharga Rp 1,5 miliar yang disita KPK berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik kemudian mengonfirmasi aset yang sudah disita itu kepada tiga saksi yang diperiksa di Polresta Sleman, Senin (17/3/2025).

    Tiga saksi yang diperiksa ialah staf Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang ditunjuk PNS; Swandari Handayani, Notaris/PPAT; dan Naidatin Nida, wiraswasta.

    “Ketiga saksi hadir. Penyidik mendalami dugaan pembelian satu bidang rumah oleh tersangka yang berlokasi di Provinsi Yogyakarta, di mana sumber dananya berasal dari dugaan hasil pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh tersangka,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    “Penyidik juga telah melakukan penyitaan atas satu bidang rumah tersebut. Bidang rumah tersebut diduga bernilai kurang lebih sebesar Rp1,5 miliar,” imbuhnya.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rohidin Mersyah; Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; dan ajudan Rohidin, Evriansyah alias Anca.

    Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Rohidin Mersyah memeras para kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk modal kampanye Pilkada 2024.

    Selain memeras kadis dan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu, KPK turut menduga Rohidin memungut uang dari para kepala sekolah tingkat SMA di Provinsi Bengkulu untuk logistik ketika mengikuti Pilgub Bengkulu 2024.

    Pungutan itu dilakukan melalui atasan kepala sekolah maupun orang-orang dekat Rohidin Mersyah.

    Dalam Pilgub Bengkulu tahun 2024, Rohidin yang berpasangan dengan Meriani melawan pasangan Helmi Hasan-Mi’an. Helmi Hasan merupakan adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Rohidin-Meriani kalah dari lawannya.

    Pasangan cagub Bengkulu, Helmi Hasan-Mian dan Rohidin Mersyah-Meriani. Helmi Hasan-Mian unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilgub Bengkulu 2024 yang dilakukan oleh lembaga survei CPI LSI Denny JA. (Istimewa)

    Perkara ini berawal dari giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/11/2024). KPK menyita uang tunai dengan total sebesar Rp7 miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan dolar Singapura. 

    Atas perbuatannya, Rohidin bersama Evriansyah dan Isnan Fajri dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

    KPK langsung menjebloskan Rohidin bersama dua tersangka lainnya ke rutan.

    Dalam proses penyidikan, KPK sudah menyita aset Rohidin Mersyah berupa satu bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Depok Jawa Barat serta tiga bidang tanah yang berlokasi di Kota Bengkulu senilai Rp4,3 miliar.

    Selain itu, tim penyidik KPK sebelumnya juga sudah melakukan sejumlah tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Sebanyak 13 tempat sudah digeledah.

    Rinciannya terdiri dari tujuh rumah pribadi, satu rumah dinas dan lima kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu.

  • Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

    Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia

    loading…

    Riset LSI Denny JA pada Maret 2025 menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia jadi negara maju jika mampu menaikkan Indeks CGI mencapai 70,00 dan jadi Bapak Pemberantasan Korupsi. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju jika dalam lima tahun mampu menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (CGI) mencapai 70,00. Syarat lain juga Prabowo harus berhasil menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi.

    Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel. Saat ini CGI Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).

    “Jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil menaikkan GGI dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju,” kata Denny JA dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Ia menjelaskan, untuk mengukur Good Governance Index (GGI) ada enam pilar utama yang masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia. Pertama, efektivitas Pemerintahan (25%) yang diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, serta kualitas layanan publik.

    Kedua, pemberantasan korupsi (20). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Indeks ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, digitalisasi pemerintahan (15%). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan publik dan menutup celah korupsi.

    Keempat, demokrasi (15%). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat. Kelima, pembangunan manusia (15%). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara maju tidak diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup rakyatnya.

    Keenam, keberlanjutan lingkungan (10%). Diukur oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) sejak 2006, mencakup 180 negara. Pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah perampokan masa depan.
    “Jika GGI Indonesia bisa naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih bersih, rakyat lebih sejahtera, dan sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” katanya.

    Denny menjelaskan, negara yang gagal dalam tata kelola pemerintahan akan gagal membangun negara yang kuat. Negara yang gagal memberantas korupsi juga akan gagal mencapai apa pun secara maksimal. Tak peduli seberapa besar sumber daya yang dimiliki, jika pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, dan korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.

  • Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden

    Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden

    Menurut Ayep, seluruh program besar Prabowo sangat bagus, rasional dan bisa dieksekusi. (foto: ist)

    Walikota Sukabumi sebut tak ada alasan kepala daerah menolak Program Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 11 Maret 2025 – 07:17 WIB

    Elshinta.com – Sukabumi – Walikota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan, seluruh kepala daerah se-Indonesia bukan hanya harus mendukung semua program Presiden Prabowo, tapi juga harus mampu menerjemahkan program-program tersebut agar terlaksana dengan baik.

    “Tak ada alasan para kepala daerah menolak atau tidak sejalan dengan pemerintah pusat di bawah komando Pak Prabowo, karena semua program besar Pak Prabowo yang antara lain tercermin dalam Asta Cita sangat penting untuk diwujudkan dalam menyongsong Indonesia Emas,” katanya kepada pers di Sukabumi, Senin (10/3). 

    Dia diminta pendapatnya terkait pernyataan Direktur Citra Komunikasi LSI Denny JA yang menilai Presiden Prabowo seperti  bekerja sendirian, tak ada dukungan tegas dari sesama penyelenggara negara, salah satunya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, ketahanan pangan dan lain-lain.

    Menurut Ayep, seluruh program besar Prabowo sangat bagus, rasional dan bisa dieksekusi. Dia mencontohkan program efisiensi anggaran. Dalam hitungan yang sudah mulai diterapkan di Kota Sukabumi, terdapat penghematan Rp20 miliyar per tahun setelah dilakukan aneka efisiensi pada pos-pos yang tidak terlalu penting.

    “Jadi, ide besar Pak Prabowo itu sangat masuk akal di tengah kondisi kesulitan  keuangan negara saat ini. Kalau saja seluruh kepala daerah melakukan efisiensi yang sama, bisa dibayangkan berapa ratus triliun anggaran negara yang bisa dihemat dan dialihkan kepada pos yang lebih penting dan mendesak,” jelasnya.

    Begitu pun, kata Ayep, program MBG yang sedang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena program ini bukan saja bertujuan meningkatkan kualitas surmber daya manusia Indonesia ke depan melalui makan bergizi, tapi juga akan sangat membantu meringatkan beban rakyat, khususnya warga tidak mampu yang sangat besar.

    Ayep juga mendukung program ketahanan pangan yang digagas Prabowo. Menurut dia, program ini sangat penting agar Indonesia tidak terus menerus bergantung kepada asing, yang pada saatnya bukan mustahil akan berujung pada ancaman kedaulatan negara.

    Dalam pandangan Ayep, jika seluruh gubernur di Indonesia memiliki komitmen yang sama mewujudkan program ini, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, pangan kita sudah tak bergantung lagi kepada asing. 

    Ayep mencontohkan, sejumlah lahan tidak produktif atau tidak digarap dengan maksimal, termasuk lahan yang sudah habis HGU nya, jumlahnya sangat besar di setiap propinsi, sehingga, kalau seluruh provinsi melakukan pemanfaatan lahan tersebut untuk ketahanan pangan, Indonesia emas ke depan akan terwujud.

    “Dan saya sebagai walikota Sukabumi, insyaallah siap bergerak dan mewujudkan seluruh program tersebut, tentunya di bawah komando pak gubernur, kang Dedi Mulyadi,” tandasnya. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Denny JA Terima Penghargaan Inovasi Budaya dan Sastra House of Lord London

    Denny JA Terima Penghargaan Inovasi Budaya dan Sastra House of Lord London

    loading…

    Denny JA dianugerahi Global Power Leader 2025 kategori Exemplary Leader of the Year in Cultural and Literary Innovation di House of Lords, London yang diterima oleh kedua anaknya. Foto/Ist

    JAKARTA – Dalam sebuah acara yang penuh prestise di House of Lords, Istana Westminster, London, Inggris, Denny JA dianugerahi Global Power Leader 2025 dalam kategori Exemplary Leader of the Year in Cultural and Literary Innovation.

    Penghargaan ini diberikan oleh White Page International, sebuah lembaga yang mengakui para pemimpin global dari berbagai sektor.

    Hadir 120 delegasi dari 18-20 negara yang turut menyaksikan penganugerahan dalam edisi ke-14 dari Global Power Leader Conclave.

    Denny JA, seorang intelektual dan inovator di bidang sastra serta kebudayaan, tidak dapat hadir secara langsung dalam upacara ini.

    Namun, dua putranya, Rafi Denny dan Ramy Denny yang saat ini menempuh pendidikan S2 di London hadir untuk menerima penghargaan tersebut atas namanya.

    Dalam pidato tertulisnya yang dibacakan dalam acara ini, Denny JA menyampaikan rasa terima kasih dan refleksi mendalam mengenai peran inovasi dalam budaya dan literasi.

    “Sejarah mencatat bahwa sejak lahirnya tulisan di Mesopotamia, revolusi cetak oleh Gutenberg, hingga era artificial intelligence, inovasi selalu menjadi pilar peradaban. Saya merasa terhormat menerima penghargaan ini dan bersyukur bisa berkontribusi dalam perjalanan budaya dan literasi Indonesia,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).

    Denny JA dikenal luas sebagai pelopor Puisi Esai, sebuah genre sastra yang memadukan estetika puisi dengan kedalaman esai, membahas isu-isu sosial, hak asasi manusia, dan ketidakadilan.

    Dalam pidatonya, ia menyoroti perjalanan Puisi Esai yang kini telah berkembang melintasi batas Indonesia dan menjadi bagian dari gerakan sastra di kawasan ASEAN. Hingga kini, gerakan Puisi Esai telah Menyelenggarakan Festival Puisi Esai selama empat tahun berturut-turut; Menerbitkan lebih dari 200 buku; Mendapatkan dukungan dana abadi untuk memastikan kesinambungannya di masa depan

    “Puisi Esai bukan sekadar karya sastra. Ia adalah cermin reflektif yang mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan denyut kehidupan yang sering terabaikan. Saya percaya bahwa inovasi dalam budaya dan literasi adalah titik balik peradaban. Tatkala budaya dan literasi berinovasi, peradaban menemukan sayapnya untuk terbang lebih tinggi,” tuturnya.

    (shf)

  • Prabowo Disarankan Pimpin Tobat Nasional

    Prabowo Disarankan Pimpin Tobat Nasional

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

    JAKARTA – Seluruh elemen bangsa disarankan melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

    Saran tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Jawa Barat Toto Izul Fatah. Menurut Toto, berbagai persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, tak cukup direspons dengan ikhtiar lahir yang saintifik. Perlu juga direspons dengan ikhtiar batin yang bersifat teologis, teleologis, dan eskatologis.

    Menurutnya, kini mencuat berbagai persoalan, baik yang terjadi di pemerintahan seperti minimnya keuangan negara, praktik korupsi yang menggurita, konflik sosial, keresahan sosial, dan sejumlah kasus penderitaan rakyat lainnya. Selain itu, ada juga musibah alam di beberapa daerah.

    Menurut Toto, sederet kasus tersebut, harusnya menggugah kesadaran kolektif kita, bahwa ada yang salah dalam diri kita, baik pemimpinnya, para penegak hukumnya, para wakil rakyatnya, para pengusahanya, para pendidiknya dan tentu saja pada rakyatnya.

    Karena itulah, kata Toto, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Dan, kata dia, Presiden Prabowo sendiri yang sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

    “Ini memang kegiatan yang tidak ilmiah. Apalagi, jika dikaitkan dengan urusan negara dan pemerintahan. Padahal, di situlah justru urgensinya kita bertobat dengan menghadirkan Tuhan pada saat berbagai upaya lahir kita gagal,” kata Toto, Senin (17/2/2025).

    Dalam pandangan Toto yang juga peneliti senior di LSI Denny JA ini, segala macam karut-marut di negeri ini bukan mustahil akibat para pemimpinnya dan rakyatnya semakin jauh dari Tuhan. Toto mengajak kepada semua pihak, baik pemimpin, para wakil rakyat, para penegak hukum, pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak malu mengakui dosa dan kesalahan kita seraya memohon ampunan-Nya.

    “Itulah yang dimaksud dengan tobat. Yaitu, meminta ampunan kepada Allah atas berbagai dosa kita, apakah dosa korupsi, menipu, zalim , menindas, serakah, dan lain-lain. Kalau Allah sudah mengampuni, pasti Allah akan memberi apa yang kita mau. Jadi tak perlu mengajari Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu,” ujarnya.

    Toto khawatir jika bangsa ini tak segera melakukan tobat nasional, berbagai kesulitan, penderitaan, kekacauan, dan musibah alam akan terus menimpa kita. Karena itu, Toto menyarankan kepada semua pihak untuk tidak perlu gengsi melibatkan Tuhan dalam urusan kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bernegara. Kalau memang berbagai upaya lahir sudah dilakukan dan masih belum berhasil, tak perlu malu untuk meminta bantuan Tuhan.

    “Minta bantuan ke negara lain seperti ke Timur Tengah, ke Eropa, dan ke China kita tidak malu. Masak minta bantuan ke Tuhan kita gengsi. Padahal, setiap bantuan dari mereka itu pasti tidak gratisan alias ada timbal baliknya. Giliran minta bantuan kepada Tuhan yang gratis, cuma bertobat saja, tidak mau,” tandasnya.

    (zik)