Tag: Denny JA

  • Roy Suryo Desak Kapolri dan Presiden Copot Penasihat Polri Aryanto karena Menyebut Rismon Keledai

    Roy Suryo Desak Kapolri dan Presiden Copot Penasihat Polri Aryanto karena Menyebut Rismon Keledai

    GELORA.CO –  Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Aryanto Sutadi, seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai penasihat Kapolri, tengah menuai sorotan tajam publik.

    Aryanto diduga menyebut Dr. Rismon P. sebagai “keledai” dalam sebuah tayangan publik yang disaksikan banyak orang, termasuk rekan Rismon, Roy Suryo.

    Ucapan itu dinilai menghina dan tidak etis, apalagi disampaikan oleh seseorang yang berada dalam posisi strategis.

    “Pernyataannya sangat tidak sopan. Semua orang di studio mendengarnya pada 30 April 2025 lalu. Saya dengar langsung dia menyebut rekan saya dengan sebutan keledai,” ujar Roy Suryo dalam pernyataannya.

    Roy menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan Aryanto, yang selama ini dikenal sebagai tokoh berlatar belakang akademi kepolisian dan sempat disebut-sebut sebagai lulusan terbaik.

    Namun, rekam jejak Aryanto kini dipertanyakan, terutama setelah dugaan ketidakjujurannya dalam pelaporan harta kekayaan (LHKPN) yang menyebabkan dirinya tak lolos uji integritas di KPK.

    “Dia selama ini tampil di media seolah sebagai tokoh intelektual, tapi ucapannya kasar dan cenderung menyerang pribadi. Sungguh tidak layak menjadi penasihat Kapolri,” imbuh Roy.

    Dalam pernyataannya, Roy juga menyinggung keterlibatan tokoh-tokoh tertentu dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

    Ia menilai bahwa berbagai pihak, termasuk pengacara dan simpatisan telah dimobilisasi untuk menyerang balik para peneliti yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, termasuk Dr. Rismon dan Dr. Tifa.

    Roy menyebut gaya politik Jokowi sebagai “nabok nyilih tangan”, alias menyerang menggunakan tangan orang lain untuk tetap terlihat bersih.

    Ia juga menuding bahwa postingan yang viral di media sosial, termasuk unggahan ijazah berwarna yang diduga milik Jokowi, berasal dari lingkaran dalam.

    “Kalau memang asli, tunjukkan saja dengan transparan. Seperti Barack Obama waktu menunjukkan akta kelahirannya,” ujar Roy.

    Lebih lanjut, Roy juga menyoroti kejanggalan dalam data pemilu yang dimiliki oleh KPU.

    Ia menyatakan bahwa berdasarkan putusan hukum yang telah inkrah, KPU diwajibkan membuka data CSV terkait daftar pemilih, namun hingga kini belum diberikan secara lengkap.

    “Ini bukan spekulasi, kami datang langsung ke KPU bersama ahli dari ITB dan perwakilan Yayasan Akuntabilitas. Tapi data yang kami minta tidak diberikan. Ini ada indikasi manipulasi,” ujarnya.

    Roy turut menanggapi hasil survei dari LSI Denny JA yang menyebut mayoritas responden percaya bahwa ijazah Jokowi asli, dengan mayoritas responden berasal dari kelompok lulusan SD atau lebih rendah.

    “Kalau mayoritasnya lulusan SD, berarti memang target manipulasi informasi itu adalah kelompok dengan akses informasi rendah. Ini menyedihkan dan berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.

    Puncaknya, Roy Suryo mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri agar mencopot Aryanto Sutadi dari jabatannya sebagai penasihat Polri.

    Ia menilai pernyataan kasar dan tendensius Aryanto tidak mencerminkan etika pejabat negara.

    “Orang seperti itu tak layak berada dalam lingkaran kekuasaan. Jika dibiarkan, institusi Polri akan kehilangan kepercayaan publik,” tutup Roy.

  • Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo

    Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo

    Sumber foto: Redaksi/elshinta.com

    Denny JA: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto simbol politik penyembuhan ala Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 13:06 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Langkah ini dinilai peneliti politik Denny JA sebagai simbol politik penyembuhan yang penting bagi bangsa.

    “Dalam politik yang terpolarisasi, dan ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geo-politik, pemimpinan nasional yang merangkul semua kekuatan bangsa itu sebuah kearifan,” tulis Denny JA dalam keterangannya, Jumat (1/8).

    Tom Lembong, pebisnis yang dikenal kritis, divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara impor gula. “Banyak yang mengernyit, sebagian mengutuk, tak sedikit pula yang meragukan kebenaran putusan itu,” kata Denny.

    Proses hukum berjalan, namun Presiden Prabowo mengusulkan abolisi. Pada 31 Juli 2025, DPR menyetujuinya. “Abolisi pun berlaku: proses hukum terhadap Tom dihentikan sepenuhnya, bahkan ketika vonisnya masih dalam tahap banding,” tulisnya.

    Sementara itu, politisi PDIP Hasto Kristiyanto dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara terkait kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Namun, melalui usulan Presiden Prabowo, DPR juga menyetujui amnesti kolektif bagi 1.116 terpidana, termasuk Hasto.

    “Secara hukum, keduanya berbeda,” jelas Denny. Abolisi menghapus seluruh proses hukum sementara amnesti menghapus hukuman, tetapi tidak membatalkan vonis.

    Meski demikian, Denny menilai keduanya memiliki kesamaan secara moral. “Titik kearifan. Titik ketika negara memilih menyembuhkan, bukan melukai kembali,” tulisnya.

    Tak lama setelah keputusan ini diumumkan, Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh jajaran PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. “Bagi sebagian orang, ini kejutan. Bagi sejarah, ini adalah momen penting,” tambah Denny.

    Ia menilai langkah ini mencerminkan politik rekonsiliasi. “Seolah bangsa ini, yang selama ini penuh luka dan prasangka, perlahan belajar,” katanya.

    Denny juga menyinggung sejumlah preseden di dalam dan luar negeri, mulai dari Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan, amnesti Gerald Ford kepada penolak wajib militer di AS, hingga amnesti eks kombatan GAM oleh Presiden SBY.

    “Setiap kali pengampunan diberikan, sejarah bertanya: adakah kebijaksanaan di baliknya, atau hanya kalkulasi kekuasaan?” tulis Denny.

    Menurutnya, abolisi dan amnesti yang dilakukan Prabowo bukanlah tanda melemahnya hukum. “Justru sebaliknya, ia adalah puncak kekuatan hukum yang hidup, yang tak hanya menegakkan keadilan retributif, tapi juga merawat keadilan restoratif,” tegasnya.

    “Prabowo memilih menyalakan nyala kecil di tengah kabut: nyala rekonsiliasi,” tulis Denny. “Ia tahu, pembangunan hanya tumbuh di tanah damai. Dan damai hanya tumbuh jika luka masa lalu tak terus diwariskan sebagai racun.”

    “Di dunia yang kian gaduh oleh kebencian,” pungkas Denny JA, “negara yang bisa memaafkan bukanlah negara yang lemah, melainkan negara yang telah dewasa. Karena keberanian sejati bukan membalas luka, melainkan mengubah luka menjadi jembatan.”

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ini 25 Puisi Tema Pahlawan dan Perjuangan Kemerdekaan RI

    Ini 25 Puisi Tema Pahlawan dan Perjuangan Kemerdekaan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Pahlawan nasional adalah tokoh penting yang telah berjasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mereka mengorbankan banyak hal demi tegaknya kedaulatan dan masa depan bangsa.

    Menghargai jasa para pahlawan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya lewat puisi. Puisi bertema pahlawan menjadi bentuk penghormatan sekaligus media pembelajaran yang menyentuh dan menggugah kesadaran sejarah generasi muda.

    Karya-karya ini tidak hanya digunakan dalam kegiatan upacara atau peringatan Hari Pahlawan, tetapi juga menjadi media edukatif bagi pelajar untuk memahami arti pengorbanan.

    Puisi Tema Pahlawan dan Perjuangan Kemerdekaan

    1. Aku – Chairil Anwar

    Kalau sampai waktuku,
    ‘Ku mau tak seorang ‘kan merayu
    Tidak juga kau
    Tak perlu sedu sedan itu
    Aku ini binatang jalang
    Dari kumpulannya terbuang

    2. Diponegoro – Chairil Anwar

    Di masa pembangunan ini
    Tuan hidup kembali
    Dan bara kagum menjadi api

    3. Doa Seorang Patriot – Taufiq Ismail

    Ya Tuhan, jika aku gugur
    Terimalah tubuhku di tanah-Mu
    Dan rohnya di langit-Mu

    4. Pahlawan Tak Dikenal – Toto Sudarto Bachtiar

    Sepi menyanyi, malam dalam kelam
    Tertusuk bayonet musuh
    Prajurit tua tak bernama

    5. Untuk Pahlawan – WS Rendra

    Kami menunduk di makammu
    Bukan hanya untuk mengenang
    Tapi bersumpah menjaga negeri

    6. Negeriku – Sutardji Calzoum Bachri

    Negeriku, darahku tumpah padamu
    Kata-kataku untukmu
    Dan doa-doaku menuntun langkahmu

    7. Kenang-Kenangan Untuk Pahlawan – Sitor Situmorang

    Langit mengingat namamu
    Dalam tiap napas kami
    Ada nyala keberanianmu

    8. Tanah Air Mata – Sitok Srengenge

    Tanah air mata
    Di mana tangis menjadi benih
    Dan tawa jadi pupuk perjuangan

    9. Mereka yang Gugur – Ahmadun Yosi Herfanda

    Kami tak tahu namamu
    Tapi darahmu
    Mengalir dalam merdeka kami

    10. Darah Juang – Taufiq Ismail

    Kami nyalakan kembali darah juang itu
    Untuk nyala bangsa
    Agar tak padam oleh waktu

    11. Surat Dari Ibu – Asrul Sani

    Anakku, jika kau kembali
    Dengan bendera atau jasadmu
    Aku akan tetap bangga

    12. Untuk Ibu Pertiwi – Mustofa Bisri (Gus Mus)

    Ibu Pertiwi, tubuhmu luka
    Tapi engkau tetap tersenyum
    Menyambut anak-anakmu pulang

    13. Kemerdekaan Itu – Afrizal Malna

    Kemerdekaan itu sunyi
    Ia hadir saat kita berani memilih
    Untuk terus berdiri meski sendiri

    14. Pejuang – Damhuri Muhammad

    Langkahmu tertinggal di jalan-jalan desa
    Tapi namamu membumbung di langit bendera

    15. Bangkitlah Pahlawan – Lilis K. Suryani

    Bangkitlah pahlawan
    Di tiap derap anak bangsa
    Yang mencintai tanah ini

    16. Langkah Juang – Denny JA

    Jejakmu tertinggal di bumi
    Langkahmu jadi teladan
    Untuk generasi yang tak menyerah

    17. Senandung Merdeka – Ayu Utami

    Di senandung ini kami berdoa
    Untuk mereka yang gugur
    Agar semangat tak pudar

    18. Kepada Tanah Air – Sapardi Djoko Damono

    Tanah air, aku pulang padamu
    Dengan kisah luka dan rindu
    Dan semangat yang tak mati

    19. Bendera Itu Berkibar – Helvy Tiana Rosa

    Bendera itu berkibar
    Karena darah, air mata, dan cinta
    Tak hanya kain, tapi simbol jiwa

    20. Semangat Pemuda – Wiji Thukul

    Kami tidak akan diam
    Selama keadilan masih dikhianati
    Semangat kami tak akan mati

    21. Sajak Pejuang – Goenawan Mohamad

    Pejuang itu bukan hanya yang angkat senjata
    Tapi yang tak tunduk pada ketidakadilan

    22. Kau Tetap Pahlawan – Hasan Aspahani

    Meski tanpa tanda jasa
    Namamu terukir di hati rakyat
    Kau tetap pahlawan

    23. Nyanyian Perjuangan – Radhar Panca Dahana

    Dalam nyanyian, kami temukan jejakmu
    Dan semangatmu terus hidup di nada kami

    24. Api Kemerdekaan – Ahmad Tohari

    Api itu kau nyalakan
    Kami yang menjaga
    Agar tetap menyala

    25. Janji Para Pahlawan – F. Rahardi

    Kami tidak akan menyerah
    Takkan membiarkan tanah ini diinjak
    Itu janji yang kami bayar dengan nyawa

    Puisi menjadi jembatan untuk mengenang jejak langkah para pahlawan. Lewat bait-baitnya, kita diajak menumbuhkan semangat juang dan meneladaninya dalam tindakan nyata.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Said Didu: Kehancuran BUMN oleh Jokowi Dilanjut Prabowo?

    Said Didu: Kehancuran BUMN oleh Jokowi Dilanjut Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengkritik pengangkatan Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE). Perusahaan BUMN grup Pertamina.

    Ia berspekulasi, apakah kehancuran BUMN di jaman Presiden ke-7 Jokowi. Dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Kehancuran BUMN oleh Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo?” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025).

    Sebagai bekas petinggi BUMN, Didu mengatakan PHE disebut sebagai anak perusahaan surga. Karena keuntungan dari bisnisnya.

    “Anak perusahaan Pertamina PHE sering kami istilahkan sebagai anak perusahaan ‘surga’ bagi komisaris karena tanpa kerja apapun akan untung – tinggal keruk,” ujar Didu,

    “Sebagian besar keuntungan Pertamina berasal dari PHE,” tambah Didu.

    Namun kini, PHE diduduki tokoh yang tidak sesuai kapasitasnya. Misalnya Qodari dan Denny JA yang merupakan konsultan politik.

    “Tapi lucu, PHE adalah perusahaan murni masalah teknik tapi diisi komisaris dari tukang survey,” pungkasnya.

    Denny JA, Qodari, dan Stella Christie diketahui diangkat jadi komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Denny JA jadi komisaris utama dan komisaris independen. Kemudian Stella Christie dan Qodari masing-masing komisaris.

    Denny JA dikenal sebagai pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2003. Melalui lembaga konsultan politiknya, memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) lima kali berturut-turut, mulai 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

    Lalu Stella saat ini menjabat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek). Ia dikenal sebagai akademisi sebelumnya.

  • Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengkritik PT Pertamina Hulu Energi yang telah mengangkat komisaris baru.

    Menurutnya, kerusakan BUMN akan berlanjut setelah melihat komisariat yang telah diangkat tersebut.

    “Kerusakan BUMN berlanjut. Jadi penampungan relawan, caleg gagal, buzzer, dan cendekiawan penjilat,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Jumat, (11/7/2025).

    Diketahui, pengangkatan komisaris baru diumumkan secara resmi pada 10 Juli 2025, menggantikan struktur sebelumnya.

    Struktur lama seperti Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Utama sudah tidak berlaku lagi berdasarkan laman resmi PHE terbaru.

    Berikut susunan Dewan Komisaris PT PHE terbaru setelah RUPS per 8–10 Juli 2025:

    Komisaris Utama & Komisaris Independen: Denny Januar Ali (alias “Denny JA”)

    Denny JA adalah seorang intelektual publik, konsultan politik, dan penulis terkemuka di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

    Denny memiliki latar belakang pendidikan politik dan komunikasi dari luar negeri dan aktif dalam dunia opini publik, demokrasi, dan literasi digital.

    Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien

    Seorang profesional senior di bidang keuangan dan manajemen risiko, Iggi dikenal berpengalaman sebagai komisaris di beberapa BUMN dan swasta. Ia juga aktif dalam pengembangan tata kelola perusahaan dan audit internal.

    Komisaris:

    Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)

    Stella adalah Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI. Ia merupakan akademisi dan peneliti di bidang ilmu kognitif dan pendidikan, lulusan University of Edinburgh dan pernah mengajar di luar negeri.

  • Denny JA Didapuk Jadi Komut Pertamina Hulu Energi, Stella Christie dan Qodari Jadi Komisaris – Page 3

    Denny JA Didapuk Jadi Komut Pertamina Hulu Energi, Stella Christie dan Qodari Jadi Komisaris – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) membukukan laba bersih sebesar USD3,12 miliar sepanjang tahun 2024. Capaian ini naik 14,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar USD2,73 miliar. Kinerja keuangan positif ini sekaligus mencerminkan kekuatan operasional PHE di tengah tantangan fluktuasi harga minyak dan dinamika geopolitik global.

    “PHE terus berkomitmen dalam melaksanakan rencana kerja secara optimal dan terus berupaya meningkatkan produksi, guna mensukseskan target swasembada energi sesuai amanat dan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” ujar Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).

    Kinerja apik ini turut ditopang oleh kontribusi seluruh entitas afiliasi, termasuk Regional-1 Sumatera, Regional-2 Jawa, Regional-3 Kalimantan, Regional-4 Indonesia Timur, Regional-5 Internasional, Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

  • Paiman Raharjo Tergeser Diganti Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi, Pertanda Apa?

    Paiman Raharjo Tergeser Diganti Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi, Pertanda Apa?

    GELORA.CO – Pergantian besar-besaran kembali terjadi di tubuh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Sebanyak enam orang komisaris resmi tergeser dari jabatannya, termasuk Paiman Raharjo yang mengonfirmasi langsung kabar tersebut.

    “Saya ikut tergeser, Mas. Enam komisaris diganti semua,” ujar Paiman kepada sumber porosjakarta.com.

    Adapun nama-nama komisaris yang digantikan antara lain:

    Rinaldi Firmansyah (Komisaris Utama)Tutuka AriadjiNanang UntungTumpak SimanjuntakAbdi MustakimPaiman Raharjo

    Kabar perombakan ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul nama-nama baru yang disebut akan mengisi posisi strategis di PHE, termasuk dua analis politik ternama: Denny Januar Ali (Denny JA) dan Muhammad Qodari.

    Denny JA dikabarkan bakal menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, sementara Qodari akan bergabung sebagai anggota dewan komisaris. Selain mereka, nama-nama lain yang beredar adalah:

    Iggi Haruman Achisen (Komisaris Independen)Nanang UntungStella ChristieAndika Pandu ParagabayaNepos M.T. Pakpahan

    Meski susunan baru komisaris PHE belum diumumkan secara resmi, informasi ini sudah lebih dulu beredar luas di kalangan industri migas dan media nasional. Penempatan figur nonteknokrat di kursi strategis BUMN energi seperti ini menjadi sorotan publik, terutama soal kompetensi dan integritas.

    Pertamina Lakukan Rombakan di 4 Anak Usaha Sekaligus

    Tak hanya PHE, empat subholding lain milik Pertamina juga mengalami pergantian jajaran pimpinan. Subholding tersebut adalah:

    PT Pertamina International Shipping (PIS)PT Pertamina Patra Niaga (PPN)PT Pertamina GasPT Pertamina Hulu Energi (PHE)

    Corporate Secretary PPN, Heppy Wulansari, mengonfirmasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa, 8 Juli 2025, resmi memutuskan sejumlah perubahan struktur manajemen.

    Dalam RUPS tersebut, Mars Ega Legowo diangkat sebagai Direktur Utama PPN, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

    Sementara itu, mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Achmad Muchtasyar, didapuk sebagai Wakil Direktur Utama — posisi baru yang mulai diterapkan di struktur PPN.

    Berikut susunan direksi baru PPN:

    Mega Satria – Direktur KeuanganAlimuddin Baso – Direktur Pemasaran Pusat dan NiagaEko Ricky Susanto – Direktur Pemasaran RegionalHari Purnomo – Direktur Rekayasa dan Infrastruktur DaratPutut Andriatno – Direktur SDM dan Penunjang BisnisRahman Pramono Wibowo – Direktur Manajemen RisikoHarsono Budi Santoso – Direktur Perencanaan dan Pengembangan BisnisCatatan Soft Kritik:

    Perombakan besar ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat industri.

    Masuknya figur politik ke dalam jajaran komisaris BUMN energi strategis memicu pertanyaan mengenai arah profesionalisme dan transparansi pengelolaan sektor migas nasional.

    Meski sah secara hukum, publik berharap agar pertimbangan meritokrasi tetap menjadi prinsip utama dalam pengisian jabatan strategis, demi menjaga kinerja dan kepercayaan publik terhadap Pertamina dan anak usahanya.

    Termasuk pergantian Paiman Raharjo yang memang orang dekat Jokowi dengan sosok lainnya?***

  • Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (5/6). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab Teddy bantah rumor Kapolri akan diganti

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti.

    Seskab menyebut Kapolri masih rutin memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo yakin RI jadi solusi pangan untuk negara dilanda kekeringan

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi solusi untuk negara lain yang tengah dilanda kekeringan dan kelaparan.

    Usai melakukan panen raya jagung serentak dan melepas ekspor jagung perdana ke Malaysia di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, Presiden optimistis Indonesia tidak hanya berhasil mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga lumbung pangan dunia.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Muzammil terpilih sebagai Presiden PKS secara aklamasi

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
    kepuasan publik
    terhadap Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
    Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
    personal branding
    alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
    Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
    “Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
    personal branding
    Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
    Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
    Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
    “Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
    “Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
    Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
    Yang pasti sejauh ini,
    personal branding
    Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
    Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
    political honeymoon
    .
    Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
    Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
    Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
    Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
    “Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.

    Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
    Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
    “Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
    Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
    Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
    “Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
    Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.

    Kepuasan publik
    yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
    Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
    Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
    Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
    “Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
    “Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Survei ini dilaksanakan pada 16 hingga 31 Mei 2025 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dan memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen.

    LSI Denny JA menjelaskan bahwa lima indikator termasuk politik dan hukum membentuk “rapor biru” yang menandai stabilitas makro di awal pemerintahan Prabowo–Gibran.

    Stabilitas ini dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan konsolidasi pemerintahan.

    Adapun survei ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diperkuat oleh riset kualitatif, termasuk wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), penilaian ahli (expert judgement), dan analisis media.

    Secara keseluruhan, temuan LSI Denny JA menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di sektor ekonomi, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap fondasi pemerintahan tetap kokoh.

    Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai berada di jalur yang tepat, dengan arah kebijakan yang masih mendapat dukungan luas dari masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.