Xcloud.id

Tag: Denny JA

  • Paiman Raharjo Tergeser Diganti Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi, Pertanda Apa?

    Paiman Raharjo Tergeser Diganti Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi, Pertanda Apa?

    GELORA.CO – Pergantian besar-besaran kembali terjadi di tubuh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Sebanyak enam orang komisaris resmi tergeser dari jabatannya, termasuk Paiman Raharjo yang mengonfirmasi langsung kabar tersebut.

    “Saya ikut tergeser, Mas. Enam komisaris diganti semua,” ujar Paiman kepada sumber porosjakarta.com.

    Adapun nama-nama komisaris yang digantikan antara lain:

    Rinaldi Firmansyah (Komisaris Utama)Tutuka AriadjiNanang UntungTumpak SimanjuntakAbdi MustakimPaiman Raharjo

    Kabar perombakan ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul nama-nama baru yang disebut akan mengisi posisi strategis di PHE, termasuk dua analis politik ternama: Denny Januar Ali (Denny JA) dan Muhammad Qodari.

    Denny JA dikabarkan bakal menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, sementara Qodari akan bergabung sebagai anggota dewan komisaris. Selain mereka, nama-nama lain yang beredar adalah:

    Iggi Haruman Achisen (Komisaris Independen)Nanang UntungStella ChristieAndika Pandu ParagabayaNepos M.T. Pakpahan

    Meski susunan baru komisaris PHE belum diumumkan secara resmi, informasi ini sudah lebih dulu beredar luas di kalangan industri migas dan media nasional. Penempatan figur nonteknokrat di kursi strategis BUMN energi seperti ini menjadi sorotan publik, terutama soal kompetensi dan integritas.

    Pertamina Lakukan Rombakan di 4 Anak Usaha Sekaligus

    Tak hanya PHE, empat subholding lain milik Pertamina juga mengalami pergantian jajaran pimpinan. Subholding tersebut adalah:

    PT Pertamina International Shipping (PIS)PT Pertamina Patra Niaga (PPN)PT Pertamina GasPT Pertamina Hulu Energi (PHE)

    Corporate Secretary PPN, Heppy Wulansari, mengonfirmasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa, 8 Juli 2025, resmi memutuskan sejumlah perubahan struktur manajemen.

    Dalam RUPS tersebut, Mars Ega Legowo diangkat sebagai Direktur Utama PPN, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

    Sementara itu, mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Achmad Muchtasyar, didapuk sebagai Wakil Direktur Utama — posisi baru yang mulai diterapkan di struktur PPN.

    Berikut susunan direksi baru PPN:

    Mega Satria – Direktur KeuanganAlimuddin Baso – Direktur Pemasaran Pusat dan NiagaEko Ricky Susanto – Direktur Pemasaran RegionalHari Purnomo – Direktur Rekayasa dan Infrastruktur DaratPutut Andriatno – Direktur SDM dan Penunjang BisnisRahman Pramono Wibowo – Direktur Manajemen RisikoHarsono Budi Santoso – Direktur Perencanaan dan Pengembangan BisnisCatatan Soft Kritik:

    Perombakan besar ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat industri.

    Masuknya figur politik ke dalam jajaran komisaris BUMN energi strategis memicu pertanyaan mengenai arah profesionalisme dan transparansi pengelolaan sektor migas nasional.

    Meski sah secara hukum, publik berharap agar pertimbangan meritokrasi tetap menjadi prinsip utama dalam pengisian jabatan strategis, demi menjaga kinerja dan kepercayaan publik terhadap Pertamina dan anak usahanya.

    Termasuk pergantian Paiman Raharjo yang memang orang dekat Jokowi dengan sosok lainnya?***

  • Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (5/6). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab Teddy bantah rumor Kapolri akan diganti

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti.

    Seskab menyebut Kapolri masih rutin memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo yakin RI jadi solusi pangan untuk negara dilanda kekeringan

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi solusi untuk negara lain yang tengah dilanda kekeringan dan kelaparan.

    Usai melakukan panen raya jagung serentak dan melepas ekspor jagung perdana ke Malaysia di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, Presiden optimistis Indonesia tidak hanya berhasil mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga lumbung pangan dunia.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Muzammil terpilih sebagai Presiden PKS secara aklamasi

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
    kepuasan publik
    terhadap Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
    Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
    personal branding
    alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
    Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
    “Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
    personal branding
    Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
    Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
    Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
    “Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
    “Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
    Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
    Yang pasti sejauh ini,
    personal branding
    Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
    Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
    political honeymoon
    .
    Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
    Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
    Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
    Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
    “Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.

    Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
    Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
    “Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
    Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
    Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
    “Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
    Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.
    ”
    Kepuasan publik
    yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
    Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
    Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
    Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
    “Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
    “Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Survei ini dilaksanakan pada 16 hingga 31 Mei 2025 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dan memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen.

    LSI Denny JA menjelaskan bahwa lima indikator termasuk politik dan hukum membentuk “rapor biru” yang menandai stabilitas makro di awal pemerintahan Prabowo–Gibran.

    Stabilitas ini dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan konsolidasi pemerintahan.

    Adapun survei ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diperkuat oleh riset kualitatif, termasuk wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), penilaian ahli (expert judgement), dan analisis media.

    Secara keseluruhan, temuan LSI Denny JA menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di sektor ekonomi, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap fondasi pemerintahan tetap kokoh.

    Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai berada di jalur yang tepat, dengan arah kebijakan yang masih mendapat dukungan luas dari masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei: Pemerintahan Prabowo raih dukungan publik 81,2 persen

    Survei: Pemerintahan Prabowo raih dukungan publik 81,2 persen

    Jakarta (ANTARA) – Survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih dukungan publik sebesar 81,2 persen dalam tujuh bulan pertama.

    Tingginya tingkat kepuasan ini ditopang oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tingkat popularitas pribadi Presiden Prabowo yang sangat kuat. Laporan LSI mencatat bahwa tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo mencapai 98 persen, sementara tingkat kesukaan terhadap dirinya mencapai 94,4 persen.

    Selain itu, mayoritas masyarakat juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran berada di jalur yang tepat.

    “Sebanyak 81 persen responden merasa Indonesia sedang berada di jalur yang benar,” demikian dikutip dari LSI Denny JA, Kamis.

    Survei dilakukan pada 16–31 Mei 2025 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, menggunakan metode multi-stage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen, dan diperkuat oleh riset kualitatif melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), penilaian ahli (expert judgement), serta analisis media.

    Menurut LSI Denny JA, tingginya dukungan terhadap pemerintahan ini juga tidak lepas dari apa yang disebut sebagai efek honeymoon politik—masa toleransi publik terhadap pemerintahan baru yang masih berlangsung dalam 6–12 bulan pertama. Ditambah lagi, hingga saat ini belum muncul kekuatan oposisi yang mampu menyaingi narasi dominan pemerintah.

    Meski terdapat tantangan di sektor lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok, mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional saat ini.

    “Rakyat sudah percaya bahwa arah kebijakan ini benar. Tapi mereka juga menunggu bukti: daya beli masyarakat naik, pekerjaan tersedia, dan hidup yang sedikit lebih layak daripada kemarin,” tulis LSI Denny JA dalam laporannya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LSI Denny JA: Amran akan Menjadi Gadis Cantik yang Punya Magnet pada Pilpres 2029

    LSI Denny JA: Amran akan Menjadi Gadis Cantik yang Punya Magnet pada Pilpres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah menilai bahwa jika kinerja Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian konsisten dan semakin baik dalam tiga tahun ke depan, maka tidak mustahil Amran akan menjadi tokoh yang diperhitungkan.

    “Minimal, pada Pilpres 2029 mendatang, Pak Amran menjadi gadis cantik yang punya magnet untuk dilamar siapa saja, baik sebagai capres maupun cawapres,” ungkap Toto dalam keterangannya, dikutip pada Senin (26/5/2025).

    Toto mengatakan Amran sudah cukup punya modal baik popularitas maupun elektabilitas sebagai hukum besi keterpilihan.

    Toto juga menegaskan bahwa Amran dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak ragu untuk memecat pejabat di bawahnya yang terlibat dalam praktik korupsi atau tidak kompeten. Tak salah jika ia menjuluki menteri asal Sulawesi Selatan itu sebagai Mr. Clean.

    “Mr Clean berkinerja sangat baik dan dinilai bersih dari praktik korupsi yang saat ini sudah berada di level akut,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Toto menilai wajar jika Amran Sulaiman mendapatkan julukan tersebut di kabinet Presiden Prabowo. Ia berpendapat, untuk mencapai pemerintahan yang efektif, Prabowo perlu memperbanyak menteri yang memiliki kinerja seperti Mr Clean.

    “Artinya, para menteri yang ada di jajaran kabinet tidak berpikir lagi untuk memperkaya diri sendiri karena sudah selesai dengan urusan pribadinya,” kata Toto.

    Lebih jauh ia menekankan, bahwa keberhasilan Amran dalam meningkatkan produksi pertanian beras dan jagung di Tanah Air tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang dimilikinya, yaitu lulusan Ilmu Pertanian dari jenjang sarjana hingga doktoral.

  • Spiritualitas Universal Masuk Perguruan Tinggi, Denny JA Tawarkan Solusi Era Polarisasi

    Spiritualitas Universal Masuk Perguruan Tinggi, Denny JA Tawarkan Solusi Era Polarisasi

    loading…

    Denny JA meluncurkan buku mengenai spiritualitas universal yang masuk dalam kurikulum di perguruan tinggi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Dalam upaya merespons krisis makna dan meningkatnya polarisasi atas nama agama, gagasan spiritualitas universal kini resmi masuk ke ruang akademik. Tiga buku baru yang digagas oleh Denny JA bersama Ahmad Gaus AF dan Budhy Munawar-Rachman akan digunakan sebagai bahan ajar di enam perguruan tinggi lintas iman di Indonesia.

    Perguruan tinggi tersebut berasal dari berbagai latar belakang agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Hal ini menandai langkah baru dalam penyatuan nilai-nilai spiritual di lingkungan akademik. Program ini diawali dengan workshop intensif yang digelar April 2025, diikuti oleh 25 dosen bergelar doktor dan profesor dari bidang studi agama dan humaniora.

    “Kami ingin mengajak kampus tidak hanya menjadi ruang intelektual, tapi juga ruang batin yang menyejukkan,” ujar Denny JA, penulis utama dan penggagas inisiatif ini, Senin (14/4/2025).

    Ketiga buku yang menjadi bahan ajar adalah 10 Prinsip Spiritual yang Universal: Dari Agama Sebagai Warisan Kultural Milik Kita Bersama oleh Denny JA; Sosiologi Agama di Era Artificial Intelligence: 7 Prinsip oleh Denny JA; dan Agama sebagai Warisan Kultural Milik Bersama oleh Ahmad Gaus AF & Budhy Munawar-Rachman.

    Menurut Denny JA, ada tiga alasan utama pentingnya spiritualitas universal hadir di kampus. Pertama, memberikan arah di tengah banjir informasi yang kerap tanpa makna.

    Kedua, menjadi kompas batin bagi manusia modern dalam memahami beragam tafsir agama. Terakhir atau ketiga, menyatukan masyarakat yang tercerai oleh perbedaan identitas lewat nilai-nilai kemanusiaan universal.

    Dalam 10 Prinsip Spiritual yang Universal, Denny JA menegaskan bahwa spiritualitas tidak sekadar dogma, tetapi kebutuhan biologis, mental, dan sosial yang dapat mengakar dalam kehidupan manusia lintas latar belakang.

    Sementara itu, buku Sosiologi Agama di Era AI menggali pengaruh teknologi terhadap kehidupan beragama dan menawarkan pendekatan humanistik dalam menghadapi tantangan era digital.

    Buku ketiga yang ditulis oleh Ahmad Gaus dan Budhy Munawar-Rachman merupakan refleksi atas pemikiran Denny JA soal agama di era Google dan kecerdasan buatan. Buku ini mengajak pembaca memandang agama sebagai warisan budaya yang harus dihargai tanpa sikap fanatis.

    “Kami percaya bahwa dengan memperkenalkan spiritualitas universal ke dalam kurikulum kampus, kita dapat menumbuhkan generasi yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga bijaksana secara emosional dan spiritual,” ucapnya.

    (cip)

  • RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keterangan kepada media usai meresmikan fasilitas pemurnian PMR milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025). ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

    LSI Denny JA: RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Hasil kajian dan analisis terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan beberapa kebijakan antikorupsi yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

    Denny Januar Ali (JA), pendiri LSI Denny JA, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan satu dari empat langkah konkret yang diharapkan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Tiga langkah konkret antikorupsi lainnya, yaitu pertama, merevisi undang-undang yang memungkinkan hukuman koruptor diperberat, minimal dihukum 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seumur hidup.

    Kedua, mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sehingga negara dapat menyita seluruh aset hasil korupsi, dan mengembalikannya kepada rakyat.

    “Ketiga membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek. Keempat, memulai dengan kasus korupsi di depan mata, yaitu kasus Pertamina,” kata Denny JA.

    Dia berpendapat pengusutan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus Pertamina Patra Niaga harus mengakar hingga sampai kepada mereka yang bertindak bak mafia minyak.

    “Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan, dan melindungi mereka,” kata Denny JA.

    Dia meyakini korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan kemanusiaan karena para pelakunya “mencuri” masa depan bangsa. Oleh karena itu, Denny JA menyebut masyarakat banyak berharap kepada Presiden Prabowo dan pemerintahannya.

    “Jika Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia,” kata Denny JA.

    Dari hasil kajian yang sama, Denny menyebut beberapa negara telah menjadi contoh sukses memberantas korupsi dan menjadi negara maju manakala menerapkan empat langkah konkret pemberantasan korupsi tersebut.

    “Negara-negara yang berhasil keluar dari jerat (korupsi) ini, Singapura, Denmark, Finlandia, telah membuktikan bahwa pemberantasan korupsi adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Denny JA.

    Walaupun demikian, Denny menilai jika upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan konsisten dan berkelanjutan maka Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan.

    “Jika masalah (korupsi) ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia akan terus kehilangan kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi tersendat, dan kesejahteraan rakyat akan tergadaikan,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • LSI Denny JA: RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    LSI Denny JA: RUU Perampasan Aset perlu jadi perhatian Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Hasil kajian dan analisis terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan beberapa kebijakan antikorupsi yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, salah satunya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

    Denny Januar Ali (JA), pendiri LSI Denny JA, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan satu dari empat langkah konkret yang diharapkan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo.

    Tiga langkah konkret antikorupsi lainnya, yaitu pertama, merevisi undang-undang yang memungkinkan hukuman koruptor diperberat, minimal dihukum 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seumur hidup.

    Kedua, mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sehingga negara dapat menyita seluruh aset hasil korupsi, dan mengembalikannya kepada rakyat.

    “Ketiga membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek. Keempat, memulai dengan kasus korupsi di depan mata, yaitu kasus Pertamina,” kata Denny JA.

    Dia berpendapat pengusutan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus Pertamina Patra Niaga harus mengakar hingga sampai kepada mereka yang bertindak bak mafia minyak.

    “Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan, dan melindungi mereka,” kata Denny JA.

    Dia meyakini korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan kemanusiaan karena para pelakunya “mencuri” masa depan bangsa.

    Oleh karena itu, Denny JA menyebut masyarakat banyak berharap kepada Presiden Prabowo dan pemerintahannya.

    “Jika Prabowo ingin dikenang sebagai Presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia,” kata Denny JA.

    Dari hasil kajian yang sama, Denny menyebut beberapa negara telah menjadi contoh sukses memberantas korupsi dan menjadi negara maju manakala menerapkan empat langkah konkret pemberantasan korupsi tersebut.

    “Negara-negara yang berhasil keluar dari jerat (korupsi) ini, Singapura, Denmark, Finlandia, telah membuktikan bahwa pemberantasan korupsi adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Denny JA.

    Walaupun demikian, Denny menilai jika upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan konsisten dan berkelanjutan maka Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan.

    “Jika masalah (korupsi) ini tidak ditangani dengan serius, Indonesia akan terus kehilangan kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi tersendat, dan kesejahteraan rakyat akan tergadaikan,” ujar dia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sita Rumah Seharga Rp 1,5 Miliar di Kasus Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah – Halaman all

    KPK Sita Rumah Seharga Rp 1,5 Miliar di Kasus Eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah rumah mewah yang berlokasi di Yogyakarta.

    Rumah seharga Rp 1,5 miliar yang disita KPK berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyidik kemudian mengonfirmasi aset yang sudah disita itu kepada tiga saksi yang diperiksa di Polresta Sleman, Senin (17/3/2025).

    Tiga saksi yang diperiksa ialah staf Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang ditunjuk PNS; Swandari Handayani, Notaris/PPAT; dan Naidatin Nida, wiraswasta.

    “Ketiga saksi hadir. Penyidik mendalami dugaan pembelian satu bidang rumah oleh tersangka yang berlokasi di Provinsi Yogyakarta, di mana sumber dananya berasal dari dugaan hasil pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh tersangka,” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    “Penyidik juga telah melakukan penyitaan atas satu bidang rumah tersebut. Bidang rumah tersebut diduga bernilai kurang lebih sebesar Rp1,5 miliar,” imbuhnya.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rohidin Mersyah; Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri; dan ajudan Rohidin, Evriansyah alias Anca.

    Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Rohidin Mersyah memeras para kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk modal kampanye Pilkada 2024.

    Selain memeras kadis dan pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu, KPK turut menduga Rohidin memungut uang dari para kepala sekolah tingkat SMA di Provinsi Bengkulu untuk logistik ketika mengikuti Pilgub Bengkulu 2024.

    Pungutan itu dilakukan melalui atasan kepala sekolah maupun orang-orang dekat Rohidin Mersyah.

    Dalam Pilgub Bengkulu tahun 2024, Rohidin yang berpasangan dengan Meriani melawan pasangan Helmi Hasan-Mi’an. Helmi Hasan merupakan adik dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Rohidin-Meriani kalah dari lawannya.

    Pasangan cagub Bengkulu, Helmi Hasan-Mian dan Rohidin Mersyah-Meriani. Helmi Hasan-Mian unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilgub Bengkulu 2024 yang dilakukan oleh lembaga survei CPI LSI Denny JA. (Istimewa)

    Perkara ini berawal dari giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/11/2024). KPK menyita uang tunai dengan total sebesar Rp7 miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan dolar Singapura. 

    Atas perbuatannya, Rohidin bersama Evriansyah dan Isnan Fajri dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

    KPK langsung menjebloskan Rohidin bersama dua tersangka lainnya ke rutan.

    Dalam proses penyidikan, KPK sudah menyita aset Rohidin Mersyah berupa satu bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Depok Jawa Barat serta tiga bidang tanah yang berlokasi di Kota Bengkulu senilai Rp4,3 miliar.

    Selain itu, tim penyidik KPK sebelumnya juga sudah melakukan sejumlah tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Sebanyak 13 tempat sudah digeledah.

    Rinciannya terdiri dari tujuh rumah pribadi, satu rumah dinas dan lima kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu.