Xcloud.id

Tag: Deni Wicaksono

  • Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Magetan (beritajatim.com) – Kompetisi Pidato Dialektika Wajah Sang Proklamator yang digelar Merdeka Sejak Dalam Pikiran (MSDP) Movement bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono disambut antusias.

    Acara ini menjadi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan orasi dengan gaya Bung Karno yang berapi-api.

    “Luar biasa antusiasme kawan-kawan pelajar dan mahasiswa di Dapil Jatim 9 ini, dan tadi telah kita saksikan bagaimana pembacaan pidato yang luar biasa dan selamat kepada seluruh pemenang, insya Allah agenda ini akan kita buat rutin,” ujar Deni di salah satu cafe di Magetan, ditulis Senin (1/9/2025).

    Final kompetisi berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan penonton yang memenuhi ruangan. Para juara tampil percaya diri, menyuarakan pidato penuh api semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Menurut Deni, kegiatan ini bukan hanya lomba pidato, tetapi juga ajang refleksi sejarah dan penghormatan pada jasa pahlawan bangsa. Ia menilai kompetisi semacam ini bisa menjadi jalan membangun generasi penerus yang tangguh.

    “Kita jadikan agenda tahunan untuk menggugah semangat patriotisme dan mengenang jasa pahlawan-pahlawan bangsa kemerdekaan khususnya Bung Karno. Sehingga generasi muda ke depan bisa lebih baik, spiritnya bisa lebih menggebu-gebu untuk menjadi bangsa penerus yang lebih baik,” katanya.

    Dalam ajang ini, Aryo Jati Kusumo dari SMAN 1 Magetan berhasil meraih juara pertama berkat kepiawaiannya merangkai kata dengan lantang dan penuh keyakinan. Sorak-sorai penonton menyambutnya saat ia mengakhiri pidato dengan ekspresi yang membangkitkan semangat.

    Erin Ramadayanti dari Universitas Trunojoyo Madura yang tampil menawan dengan retorika tajam meraih juara kedua sekaligus gelar Juara Favorit. Sementara juara ketiga diraih Lusiana Setyawati dari SMAN 1 Kawedanan dengan gaya pidato penuh penghayatan.

    Ketua MSDP Movement, Lucky Setyo, menyebut lomba ini tidak hanya ajang kompetisi, melainkan sarana mengasah potensi generasi muda. Dia menilai kemampuan berpidato adalah modal penting untuk menghadapi tantangan zaman.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggali potensi, melatih keberanian berbicara di depan publik, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi yang baik,” kata Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pentingnya menanamkan nilai kepemimpinan dan semangat kebangsaan melalui kegiatan positif semacam ini. Dia berharap para peserta bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pemuda lainnya.

    “Pidato adalah seni menyampaikan gagasan dengan keyakinan, dan kami percaya kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi muda. Lomba ini menjadi ajang positif untuk menyalurkan energi kreatif sekaligus menanamkan nilai kepemimpinan, kecerdasan, serta semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Menurut Lucky, MSDP ingin menjadikan ajang ini sebagai gerakan berkelanjutan untuk mengajak anak muda merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak.

    “Melalui ajang ini MSDP Movement ingin terus mengajak generasi muda untuk merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Soal Sengketa 13 Pulau, DPRD Jatim Desak Pemprov Tak Lepas Tangan dan Kawal Kepentingan Trenggalek

    Soal Sengketa 13 Pulau, DPRD Jatim Desak Pemprov Tak Lepas Tangan dan Kawal Kepentingan Trenggalek

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi tidak lepas tangan terkait sengketa batas wilayah 13 pulau di perairan selatan antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Deni menilai polemik ini menyangkut kredibilitas tata kelola wilayah dan harus dikawal serius oleh Pemprov Jatim.

    “Pemprov tidak boleh lepas tangan. Ini soal kredibilitas tata kelola wilayah. Kalau dulu setuju pulau itu masuk Trenggalek, ya sekarang harus dikawal dong,” tegas Deni saat ditemui di Kantor DPRD Jatim, Rabu (18/6/2025).

    Ia mempertanyakan keputusan Kepmendagri No. 300 Tahun 2025 yang menetapkan 13 pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tulungagung, padahal data dan sejarah mencatat wilayah itu selama ini masuk dalam administrasi Trenggalek. Menurutnya, keputusan terbaru tersebut mencederai kesepakatan lintas lembaga yang telah terjalin sebelumnya.

    “Kami meminta Kemendagri membuka ruang klarifikasi dan mendasarkan keputusan pada data faktual, bukan sekadar dokumen administratif,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni mengungkapkan bahwa rapat resmi pada 11 Desember 2024 di Gedung Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri secara sah menyepakati bahwa 13 pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Trenggalek. Rapat tersebut dihadiri oleh Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemprov Jatim.

    “Sudah ada Berita Acara Kesepakatan yang jelas dan resmi, menyatakan bahwa 13 pulau itu masuk Trenggalek. Tapi mengapa dalam Kepmendagri terbaru justru dipindahkan ke Tulungagung? Ada apa sebenarnya dengan pulau-pulau ini?” tandasnya.

    Menurut Deni, secara historis dan administratif, ke-13 pulau tersebut sejak lama masuk dalam wilayah Trenggalek, seperti tercantum dalam RTRW Provinsi Jatim maupun RTRW Kabupaten Trenggalek. Ia mencurigai adanya potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas yang menjadi latar belakang keputusan pemindahan wilayah administratif tersebut.

    “Kalau benar ada indikasi migas, jangan sampai ini jadi ajang rebutan diam-diam yang melukai rasa keadilan masyarakat. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang berhak,” ujarnya.

    Secara geografis dan operasional, Deni menyebut pulau-pulau itu lebih dekat dengan garis pantai Trenggalek serta masuk dalam wilayah patroli TNI AL dan Polairud Trenggalek.

    “Pulau-pulau itu lebih dekat ke Trenggalek, bahkan sudah lama menjadi bagian dari sistem pengawasan TNI AL dan Polairud Trenggalek,” jelasnya.

    Deni pun mendorong agar Kepmendagri segera direvisi. Menurutnya, Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang koreksi terhadap keputusan pejabat tata usaha negara jika ditemukan kekeliruan atau data yang tidak sesuai.

    “Jangan sampai seperti ini terus. Pemerintah pusat harus berani mengoreksi jika ada kekeliruan. Pulau ini bisa jadi sumber konflik di masa depan jika dibiarkan,” tegasnya.

    Ia mencontohkan penyelesaian cepat dalam konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, yang membuktikan bahwa pemerintah pusat bisa mengambil langkah adil jika ada kemauan politik.

    “Jika Aceh bisa mendapatkan kembali hak atas pulau-pulaunya melalui revisi Kemendagri dan keputusan presiden, maka Trenggalek pun layak diperlakukan setara. Kami di DPRD Jatim akan terus mengawal ini sampai tuntas,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 menyebut 13 pulau di perairan selatan Jawa Timur masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Hal ini kemudian diikuti oleh Perda RTRW Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 yang menetapkan keberadaan pulau-pulau tersebut dalam rencana tata ruang hingga 2043.

    Namun, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 serta Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 justru menyatakan bahwa ke-13 pulau berada dalam wilayah Kabupaten Trenggalek, memunculkan sengketa wilayah antar kedua daerah.

    Ke-13 pulau yang menjadi objek sengketa antara Trenggalek dan Tulungagung yaitu Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo, Pulau Solimo Kulon, Pulau Solimo Lor, Pulau Solimo Tengah, Pulau Solimo Wetan, Pulau Sruwi, Pulau Sruwicil, dan Pulau Tameng. [asg/beq]

  • Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI selama tiga hari, 13–15 Juni 2025, di Great Diponegoro Hotel Surabaya. Forum strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi DKJT sebagai aktor utama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

    Mengusung tema “Perda Pemajuan Kebudayaan: Fondasi Baru Dewan Kesenian Jawa Timur”, Musda kali ini menghadirkan perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Timur, unsur Majelis Pertimbangan dan Departemen DKJT. Tema ini juga selaras dengan visi besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur: “Gerbang Baru Nusantara”.

    Ketua Pelaksana Musda VI, Nazar Albatati, menegaskan pentingnya menjadikan Musda sebagai momen transisi DKJT dari forum organisasi menjadi gerakan kultural berbasis regulasi. “Musda ini kami harapkan akan menjadi satu rumusan baru langkah kerja DKJT sebagai implementasi Perda ini, sekaligus menjadi dorongan bagi Dewan Kesenian lain untuk menyukseskan visi Pemprov Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Nazar, proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang berlangsung akan semakin mengokohkan peran kelembagaan DKJT dalam peta pembangunan kebudayaan Jawa Timur.

    Senada dengan itu, Ketua Presidium DKJT, Taufik Hidayat, menyoroti nilai fundamental dari Perda Pemajuan Kebudayaan yang menurutnya tak hanya soal program dan anggaran. “Perda ini adalah prinsip pondasi dasar, bukan hanya kiblat anggaran dan kegiatan, namun pada nilai,” tegasnya.

    Taufik mendorong agar Dewan Kesenian Kabupaten/Kota tak hanya berperan sebagai fasilitator kegiatan seni, tetapi juga ikut menyusun kurikulum dan pendidikan kebudayaan di tingkat dasar.

    Musda VI ini mendapat dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Hadir di antaranya Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, Asisten I Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto, serta perwakilan Kemenkumham, Kejati Jatim, Polda Jatim, hingga UNESCO.

    Perwakilan Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto, menyampaikan pesan dari Plt. Gubernur Emil Dardak terkait pentingnya sinergi antara DKJT dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Semoga Musda VI mendapat rumusan bersama tentang posisi DKJT dalam perda pemajuan kebudayaan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menekankan bahwa pembangunan tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dan makna. “Musyawarah Daerah ini harus kita manfaatkan bukan hanya untuk menyusun kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan visi dan langkah nyata ke depan,” tandasnya. [asg/beq]

  • Wakil Ketua DPRD Jatim: Budaya Harus Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

    Wakil Ketua DPRD Jatim: Budaya Harus Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

     

    Surabaya (beritajatim.com)— Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mengapresiasi terselenggaranya Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur (DKJT) di Great Diponegoro Hotel Surabaya, Jumat (13/6/2025) malam. Menurut Deni, forum ini bukan sekadar agenda rutin, tapi ruang strategis merumuskan arah kebijakan budaya daerah.

    “Musda ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk menata arah dan memperkuat fondasi pemajuan kebudayaan di Jawa Timur,” ujar Deni saat membuka Musda IV DKJT.

    Dalam kesempatan itu, Deni menegaskan pentingnya peran Dewan Kesenian sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan kebudayaan di daerah.

    Menurut Deni, penguatan lembaga kebudayaan seperti Dewan Kesenian semakin relevan setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

    Perda tersebut mengatur peran resmi Dewan Kesenian sebagai bagian dari Dewan Kebudayaan Daerah yang memiliki kewenangan formal.

    “Dengan mandat tersebut, Dewan Kesenian tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan seni, tetapi telah mendapat pengakuan sebagai lembaga kultural strategis,” tegas Deni.

    Ketua PA GMNI Jatim ini juga memaparkan empat peran penting Dewan Kesenian yang diperkuat dalam Perda, yakni sebagai mitra resmi pemerintah, pemberi rekomendasi kebijakan budaya, penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dan lembaga yang ditetapkan secara formal melalui keputusan gubernur.

    “DPRD Provinsi Jawa Timur siap menjadi mitra aktif dalam penguatan kelembagaan Dewan Kesenian, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pengawasan,” tambah politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

    Deni menegaskan bahwa pembangunan tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dan makna. Oleh karena itu, menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku seni budaya sangat krusial untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

    “Musyawarah Daerah ini harus kita manfaatkan bukan hanya untuk menyusun kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan visi dan langkah nyata ke depan,” ujarnya.

    Deni juga mengapresiasi kehadiran lintas sektor seperti Direktorat Binmas Polda Jatim dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, sebagai bentuk nyata komitmen bersama memajukan kebudayaan. Dia berharap Musda ini menjadi titik balik memperkuat nilai-nilai budaya sebagai dasar pembangunan.

    “Mari kita jadikan Musda ini sebagai titik tolak baru untuk menjadikan kebudayaan sebagai fondasi Jawa Timur yang lebih beradab, kuat secara spiritual, dan unggul secara peradaban,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Sarasehan Bulan Bung Karno, Ketimpangan Ekonomi Jadi Perhatian PA GMNI Jatim

    Sarasehan Bulan Bung Karno, Ketimpangan Ekonomi Jadi Perhatian PA GMNI Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur terus bergerak memperkuat implementasi Pancasila sebagai jalan kebangsaan.

    PA GMNI menggelar sarasehan dan orasi kebangsaan bertema “Merawat Republik, Menguatkan Rakyat: Pancasila sebagai Jalan Kebangsaan” di Surabaya, Minggu (8/6/2025).

    Ketua PA GMNI Jatim Deni Wicaksono mengatakan, sarasehan dan orasi kebangsaan tersebut tak ubahnya seperti “reuni” kaum nasionalis yang ada di Jawa Timur. Kaum nasionalis berkumpul, memetakan jalan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup (way of life) bangsa.

    “Dan kita semua sepakat, di tengah situasi geopolitik global dan nasional saat ini, Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa, philosophische grondslag, adalah jawaban tepat bagi setiap tantangan zaman yang dihadapi republik ini,” ujar Ketua PA GMNI Jatim Deni Wicaksono.

    Deni menjelaskan, saat ini Indonesia menghadapi beragam tantangan zaman, mulai persoalan geopolitik global, ketahanan pangan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, intoleransi, hingga beragam problem sosial lainnya. Tentu saja untuk melewati tantangan tersebut bukanlah hal yang mudah.

    Pancasila, lanjut Deni, sebagai pandangan hidup bangsa (way of life) menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan-tantangan zaman tersebut, asalkan mampu diterapkan secara komprehensif. Deni mencontohkan intisari Pancasila, yaitu gotong royong, yang telah mampu membawa negeri ini melalui beragam tantangan sejak era pergolakan kemerdekaan hingga saat ini.

    “Pancasila menampik kehendak individual yang mengorbankan kepentingan bersama. Pancasila menentang segala bentuk individualisme. Kita harus menghidupkan jiwa gotong royong dalam kehidupan publik sesuai intisari Pancasila. Karena dengan gotong royong itulah, Indonesia mampu melewati beragam tantangan dan bahkan krisis yang datang,” jelas wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

    Dalam sarasehan tersebut, lanjut Deni, juga mengemuka kekhawatiran tentang ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat. Saat ini mayoritas sumber-sumber kekayaan di Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir konglomerasi di Tanah Air. Misalnya terdapat data 1,8 juta hektare tanah dikuasai hanya oleh satu keluarga.

    Ketimpangan ekonomi berpotensi menjadi bom waktu yang berpotensi membawa Indonesia menjadi negara yang semakin gagal mensejahterakan rakyatnya. Kesenjangan sosial-ekonomi tersebut, papar Deni, dapat diatasi dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam paradigma sosio-demokrasi yang diajarkan Pancasila.

    “Sosio-demokrasi bisa menjadi solusi atas ketimpangan yang ada, karena di dalamnya mengibarkan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, bukan hanya penumpukan kapital pada segelintir kelompok saja. Dalam istilah Bung Karno, tidak mengabdi kepada kepentingan gundukan kecil saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Deni.

    PA GMNI Jatim, imbuh Deni, akan terus mengonsolidasikan kekuatan kaum nasionalis untuk mengolaborasikan kerja-kerja konkrit yang berorientasi pada kepentingan publik. Alumni GMNI tersebar di berbagai bidang, mulai birokrasi, pendidikan, kesehatan, politik, hingga dunia usaha.

    “Semuanya bersepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup yang harus dibumikan dalam kerja-kerja kerakyatan,” pungkas Deni.[asg/aje]

  • Idul Adha dan Hari Lahir Bung Karno, Megawati Kirim Sapi Kurban ke Blitar

    Idul Adha dan Hari Lahir Bung Karno, Megawati Kirim Sapi Kurban ke Blitar

    Surabaya (beritajatim.com) – Momen Iduladha 1446 H yang bertepatan dengan hari lahir Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, pada 6 Juni 2025, dimaknai secara khusus oleh keluarga besar Bung Karno. Dua ekor sapi kurban disalurkan ke Kota dan Kabupaten Blitar sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan sang Proklamator sekaligus perwujudan nilai pengorbanan yang diajarkan Nabi Ibrahim AS.

    Kurban tersebut merupakan amanah langsung dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan akan disembelih di Masjid Agung Kota dan Kabupaten Blitar pada 10 Dzulhijjah. Daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari semangat berbagi dan gotong royong.

    “Ada amanah dua sapi kurban dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang rencananya akan diserahkan ke wali kota dan bupati Blitar serta ditaruh di Masjid Agung. Sapi akan disembelih tepat 10 Dzulhijjah,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, Kamis (5/6/2025).

    Deni menegaskan bahwa sapi kurban tersebut berasal dari peternak lokal Jawa Timur, dengan bobot lebih dari satu ton dan telah melalui uji kesehatan. Menurutnya, langkah ini bukan hanya untuk membantu masyarakat mendapatkan tambahan gizi, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian partai terhadap rakyat kecil.

    “Semoga semua hewan yang dikurbankan oleh umat Islam sedunia, setiap tetes darahnya, setiap helai bulunya, kelak menjadi saksi yang akan membawa kita semua menuju surga,” ungkapnya.

    Ia menyebut, seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Timur turut menyambut Iduladha dengan khidmat dan semangat gotong royong. Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilakukan secara serentak di berbagai daerah oleh masing-masing struktur DPC.

    “Seusai menunaikan salat Idul Adha, para kader akan melakukan penyembelihan hewan kurban yang digerakkan oleh masing-masing DPC,” ujar Deni, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Ia juga menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai spiritual dan keteguhan iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, semangat itu juga yang diwariskan oleh Bung Karno dalam perjuangannya membela rakyat.

    “Betapa dahsyat kekuatan iman Nabi Ibrahim maka kita wajib meneladani kekuatan iman dan tawakkal beliau berdua, dengan selalu belajar welas asih, berani berkorban untuk kepentingan orang banyak,” jelasnya.

    Sebagai bagian dari penghormatan kepada sang Proklamator, keluarga besar Bung Karno juga akan berziarah ke makam beliau di Blitar. Megawati Soekarnoputri bersama Prananda Prabowo dan sejumlah elite partai serta anggota DPR RI dijadwalkan hadir dalam ziarah tersebut.

    “Kami berharap spirit Idul Adha sesuai riwayat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bisa kita teladani, sebagaimana Bung Karno juga mengajak segenap umat Islam untuk menyerap intisari kesucian pengorbanan,” pungkas Deni. [asg/beq]

  • Muncul Covid-19 Varian Baru, DPRD Jatim Minta Pemprov Perketat Deteksi Dini

    Muncul Covid-19 Varian Baru, DPRD Jatim Minta Pemprov Perketat Deteksi Dini

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperketat deteksi dini Covid-19. Ini menyusul adanya laporan dari Kementerian Kesehatan yang mendeteksi tujuh kasus baru Covid-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir.

    Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menganggap enteng perkembangan ini dan segera memperkuat sistem kewaspadaan dini di seluruh daerah.

    Menurut Deni, meskipun belum ada laporan lonjakan kasus di Jawa Timur, langkah antisipatif harus segera dilakukan. Pemerintah daerah tidak boleh bersikap reaktif, tetapi harus proaktif menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.

    “Kami minta Pemprov Jatim segera memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya Dinas Kesehatan, rumah sakit rujukan, dan fasilitas layanan primer. Deteksi dini dan pelacakan harus kembali diaktifkan di level puskesmas,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Selasa (3/6/2025).

    Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebut pentingnya edukasi publik secara masif dan berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan dan menganggap pandemi telah benar-benar berakhir, padahal virus bisa muncul kembali dalam bentuk varian baru.

    “Kesadaran masyarakat kita cenderung menurun karena tidak ada kasus besar dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ini justru saatnya edukasi harus ditingkatkan, agar tidak muncul kejutan yang membahayakan,” katanya.

    Deni menegaskan pentingnya memperbarui stok logistik kesehatan di fasilitas layanan dasar, seperti alat pelindung diri (APD), masker, dan alat tes. Dia mendorong Dinas Kesehatan Jatim mengevaluasi kesiapan daerah-daerah, terutama di wilayah aglomerasi dan zona rawan.

    “Pastikan semua fasilitas kesehatan di kabupaten/kota siaga. Jangan sampai seperti awal pandemi dulu, kita gagap merespons karena tidak siap dari awal,” tegas politisi muda ini.

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengumumkan adanya tujuh kasus Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia dalam sepekan terakhir, meski jumlahnya belum menunjukkan tren kenaikan signifikan. Namun, WHO telah menetapkan bahwa virus SARS-CoV-2 masih masuk dalam kategori infeksi penyakit yang harus diwaspadai secara global.

    Terkait hal ini, Deni juga meminta Pemprov Jatim berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat untuk memastikan kesiapan sistem informasi kesehatan dan pembaruan data kasus berjalan optimal.

    “Pemprov harus aktif memastikan data surveilans dan komunikasi risiko berjalan baik. Informasi yang cepat dan akurat adalah kunci menghindari kepanikan,” tandasnya.

    Dia menegaskan bahwa DPRD Jawa Timur siap mendukung upaya penguatan sistem kesehatan dan jika diperlukan, akan mendorong penambahan anggaran untuk penanggulangan jika situasi memburuk.

    “Kami siap support anggaran jika dibutuhkan, selama itu digunakan untuk melindungi rakyat Jawa Timur secara menyeluruh dan transparan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar dan menengah gratis, termasuk di sekolah swasta. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai terobosan penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan nasional.

    “Ini adalah putusan yang kita apresiasi karena konsep pendidikan dasar yang di 9 tahun bahkan 12 tahun bisa digratiskan sehingga seluruh anak bangsa bisa merasakan pendidikan yang sama,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/6/2025).

    Namun demikian, Deni mengingatkan bahwa penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan kesiapan sistem dan pendanaan yang jelas di tingkat daerah. Ia menilai sekolah swasta memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan sekolah negeri karena berada di bawah yayasan masing-masing.

    “Makanya ini konsep yang masih belum baku, bagaimana pola gratisnya, dan kita tahu sendiri kalau di sekolah swasta beda pengelolaan, operasionalnya. Ini yang masih kita lihat kekuatan masing-masing kabupaten kota untuk bisa meng-handle ini,” katanya.

    Ia menegaskan, pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, DPRD Jatim meminta seluruh kepala daerah menyesuaikan kemampuan fiskal untuk mendukung implementasi putusan MK tersebut agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

    “Tapi kami di Jatim akan mengawal putusan MK ini agar berjalan dengan baik. Sehingga pendidikan gratis mulai tingkat bawah sampai tingkat atas bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan ini.

    DPRD Jatim juga akan menginisiasi koordinasi dengan kepala daerah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur guna menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) yang adil dan realistis. Tujuannya, agar kebijakan ini benar-benar berdampak bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta.

    “Kami di DPRD berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap akses pendidikan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta,” tandasnya. [asg/beq]

  • DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    DPRD Jatim Setujui LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (19/5/2025).

    Persetujuan tersebut disampikan melaui rekomendasi yang diberikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.

    Rekomendasi tersebut diserahkan setelah sebelumnya bersama DPRD Jatim mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada 21 Maret 2025 lalu.

    Atas rekomendasi yang diterima, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan LKPJ dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara marathon dan komprehensif dalam melakukan pembahasan LKPJ. Sehingga, menghasilkan rekomendasi sebagai catatan strategis bagi peningkatan kinerja Pemprov Jatim.

    “Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim, Pemkab/Pemkot se-Jatim, tokoh agama dan masyarakat, civitas akademika, media, pelaku dunia usaha hingga berbagai stakeholders dalam proses pembangunan di Jawa Timur,” ucapnya.

    Perlu diketahui dalam kurun waktu tepat 30 hari sejak LKPJ disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan. Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPJ harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah menyatakan terima kasih sekaligus kesiapannya beserta seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk menindaklanjuti seluruh saran, catatan dan rekomendasi dari seluruh Fraksi DPRD Jatim.

    “Insya Allah semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam semua sektor di lingkungan Pemprov Jatim. Dan menjadi masukan yang serius untuk kami berbenah hari ini dan akan datang,” kata Gubernur Khofifah.

    Menurutnya, catatan dan rekomendasi ini sebagai bentuk nyata sinergi dan kolaborasi Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim guna mewujudkan Jawa Timur yang adil, makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

    Pada kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan, sebagai salah satu provinsi paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia, Jatim telah menjadi barometer nasional. Sehingga, dibutuhkan komitmen semua stakeholder untuk membangun harmonious partnership dengan tetap dengan memberikan saran, kritik dan rekomendasi demi menjadi lebih baik ke depannya.

    “Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk, dropletnya sampai ke Ibukota. Jawa Timur harus tetap stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

    Masyarakat Jatim sendiri disebutnya juga memiliki peran penting. Masyarakat Jatim adalah masyarakat yang cerdas dan mampu memandang masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan.

    “Masyarakat Bumi Majapahit terbukti mampu melalui segala rintangan dengan capaian luar biasa. Sehingga, berhasil kita raih bersama dan berpeluang menjadikan Jawa Timur episentrum peradaban berkemajuan bangsa Indonesia,” ucapnya optimis.

    Senada dengan Gubernur Khofifah, Wagub Emil Dardak juga menyambut baik atas semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh Fraksi DPRD Jatim. Segala catatan dan masukan disebutnya akan menjadi modal utama segenap jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja lebih baik di tahun 2025.

    “Saya rasa banyak ide, saran dan bahkan kritik yang sangat relevan yang kemudian bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025 supaya lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa semua Fraksi yang ada di DPRD Jatim sepakat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim terhadap LKPJ Akhir TA 2024 sebagai Rekomendasi DPRD.

    “Semua saran, catatan dan harapan Fraksi-Fraksi serta Rekomendasi Pansus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” terangnya.

    Turut hadir, jajaran Wakil Ketua DPRD Jatim, anggota DPRD Jatim dari seluruh Fraksi dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jatim. [tok/beq]

  • Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Politisi Muda PDIP Kota Madiun Andi Raya Berpulang

    Madiun (beritajatim.com) – Dunia politik Jawa Timur kehilangan salah satu tokoh muda terbaiknya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, meninggal dunia pada Jumat (16/5/2025) petang. Ia mengembuskan napas terakhir di RSUD Soedono Madiun akibat penyakit liver yang dideritanya.

    Putra dari politisi senior Kota Madiun, Kokok Raya, ini dikenal luas di kalangan politisi dan masyarakat sebagai sosok yang ramah serta rendah hati. Kepergian Andi memunculkan duka mendalam, baik di internal partai maupun di tengah masyarakat. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak.

    Politikus PDIP Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Andi Raya.

    “PDI Perjuangan berduka, kehilangan kader muda sekaligus anak tokoh dan senior partai. Kami semua merasa sangat kehilangan. Semoga almarhum husnul khotimah dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Deni.

    Andi Raya adalah adik dari mantan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri. Karier politiknya terbilang cemerlang. Ia menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Madiun periode 2019–2024, dan kembali terpilih sebagai legislator dalam Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024–2029.

    Selain aktif di dunia politik, Andi dikenal sebagai pehobi motor besar Harley Davidson, dan kerap menggelar acara amal bersama rekan komunitas.

    Jenazah Andi disemayamkan di rumah duka di Kota Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Pagu, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Sabtu (17/5/2025) pukul 10.30 WIB. [fiq/ian]