Xcloud.id

Tag: Deni Wicaksono

  • Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim: Peningkatan PAD Harus Tanpa Membebani Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Menurutnya, negara seharusnya memberikan pelayanan terbaik, bukan berbisnis dengan rakyatnya.

    “PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Deni usai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Banggar terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2026 di Ruang Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/9/2025).

    Deni menyebut salah satu strategi yang bisa ditempuh adalah optimalisasi aset daerah yang selama ini belum termanfaatkan secara produktif. Menurutnya, banyak aset pemerintah dalam kondisi idle yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

    “Banyak aset daerah yang sebenarnya bisa dioptimalkan, baik untuk kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Dengan tata kelola yang tepat, aset ini bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan tanpa membebani masyarakat,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Selain itu, Deni menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan, BUMD yang tidak memberikan dividen dan justru menjadi beban APBD harus dibenahi atau direstrukturisasi.

    “BUMD harus memberikan dividen yang jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, kita perlu mengambil langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi APBD 2026 dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional agar pembangunan Jawa Timur sejalan dengan target pemerintah pusat. “APBD harus jadi instrumen yang mampu menjawab tantangan pembangunan, bukan sekadar daftar belanja. Sinkronisasi dengan RPJMD dan program nasional menjadi kunci agar anggaran tepat sasaran,” tegas Deni.

    DPRD juga mendorong efisiensi anggaran dengan memangkas belanja seremonial dan kegiatan yang tidak memberi dampak langsung pada masyarakat. “Belanja yang bersifat simbolis, seremonial, dan perayaan yang tidak memberikan dampak langsung harus dikurangi. Anggaran sebaiknya diarahkan untuk pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.

    Deni mengajak seluruh komisi dan OPD memetakan potensi penerimaan daerah dengan jelas, mengingat proyeksi pertumbuhan PAD pada 2026 hanya naik sekitar 1,8 persen. Ia juga mendorong keterlibatan swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang tepat sasaran.

    “APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Kasus Pungli SMAN 1 Kampak Trenggalek, DPRD Jatim Turun Tangan Hingga Copot Kepsek

    Kasus Pungli SMAN 1 Kampak Trenggalek, DPRD Jatim Turun Tangan Hingga Copot Kepsek

    Surabaya (beritajatim.com) – Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok iuran sukarela hingga pengalihan dana PIP siswa di SMAN 1 Kampak, Trenggalek, memicu rangkaian peristiwa yang mengguncang dunia pendidikan Jawa Timur. Kasus ini bermula dari demo besar-besaran yg sempat viral hingga mogok belajarnya para siswa, berlanjut dengan sidak Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, rapat dengar pendapat (RDP), hingga pencopotan kepala sekolah.

    Pada 26 Agustus 2025, ratusan siswa SMAN 1 Kampak melakukan aksi demonstrasi di halaman sekolah. Mereka memprotes kewajiban membayar iuran Rp65 ribu per bulan dan sumbangan awal minimal Rp500 ribu, yang disebut untuk peningkatan mutu pendidikan tetapi dirasa tidak jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya.

    Sehari setelah demo, 27 Agustus 2025, Deni Wicaksono Wakil Ketua DPRD Jawa Timur turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah. Dalam sidak itu, ia menemukan bukti bahwa pungutan dilakukan secara sistematis dengan dalih sumbangan sukarela, namun praktiknya bersifat wajib hasil dari diskusi dengan siswa dan beberapa wali murid.

    Kasus ini kemudian dibahas secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Jawa Timur pada 8 September 2025. DPRD memanggil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Cabang Dinas, Dinas Pendidikan Jatim hingga Inspektorat Jawa Timur untuk memberikan penjelasan dan mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah tegas.

    Setelah RDP, dengan mendengar penjelasan dan melihat bukti-bukti terkait pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur mengambil langkah tegas. Kepala SMAN 1 Kampak, Bahtiar Kholili, resmi dicopot dari jabatannya per 10 September 2025.

    Dalam surat perintah yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, ditunjuk Leif Sulaiman, Kepala SMAN 1 Trenggalek, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kampak.

    “Surat perintah ini berlaku sampai diangkatnya kepala sekolah definitif oleh Gubernur Jawa Timur,” tulis Aries dalam surat yang dikeluarkan pada 10 September 2025 .

    Salah satu perwakilan siswa, Ghani, mengaku lega atas langkah yang diambil DPRD Jatim dan Pemprov. Dia menyampaikan terima kasih kepada Deni Wicaksono yang dinilainya perhatian dan cepat merespons keluhan siswa.

    “Sangat membantu. Alhamdulillah sudah membaik dan sesuai harapan, Mas,” kata Ghani, siswa SMAN 1 Kampak, Jumat (19/9/2025).

    Menanggapi hal ini, Deni menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian kasus ini hingga tuntas. Dia berharap kejadian di SMAN 1 Kampak menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pendidikan di Jawa Timur.

    “Langkah ini bukan akhir, tapi awal untuk memastikan dunia pendidikan kita bersih dari praktik pungli. Kami di DPRD Jatim akan terus mengawal agar hak siswa dan orang tua terlindungi,” pungkas Deni.[asg/kun]

  • DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memastikan bahwa Perubahan APBD 2025 tidak menambah alokasi hibah maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Seluruh anggaran dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

    “Dalam P-APBD 2025, tidak ada tambahan hibah ataupun pokir untuk DPRD. Fokusnya adalah program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” kata Deni Wicaksono, Rabu (10/9/2025).

    Deni menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat bahwa kondisi ekonomi saat ini membutuhkan prioritas yang jelas pada program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ini komitmen bersama agar anggaran tidak terjebak pada kepentingan politik, tetapi kembali sepenuhnya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, DPRD juga menghapus seluruh anggaran kunjungan kerja luar negeri pada tahun 2025. Dana yang semula untuk perjalanan dinas luar negeri akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung.

    “Anggaran kunker luar negeri dihapus total, dananya kami realokasikan untuk kegiatan yang lebih penting, seperti jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Deni, sebagian besar anggaran P-APBD akan digunakan untuk memperkuat program pro rakyat seperti pasar murah, beasiswa pendidikan, dan bantuan sosial. Bahkan, program beasiswa direncanakan naik menjadi Rp1 juta per penerima dengan target hingga 50 ribu penerima.

    “Dengan memperbesar beasiswa, kami ingin membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan yang layak,” jelasnya.

    Deni berharap langkah ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam mengawal anggaran daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran.

    “P-APBD 2025 harus menjadi bukti bahwa anggaran daerah benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya formalitas,” pungkasnya. [asg/but]

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menegaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama kebijakan anggaran kali ini adalah membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

    “Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” ujar Deni kepada beritajatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Deni menjelaskan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program seperti beasiswa akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

    “Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako. Dia optimis program ini dapat meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun 2025 ketika kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan harga.

    “Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

    “Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” tegasnya.

    Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat. “Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Magetan (beritajatim.com) – Kompetisi Pidato Dialektika Wajah Sang Proklamator yang digelar Merdeka Sejak Dalam Pikiran (MSDP) Movement bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono disambut antusias.

    Acara ini menjadi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan orasi dengan gaya Bung Karno yang berapi-api.

    “Luar biasa antusiasme kawan-kawan pelajar dan mahasiswa di Dapil Jatim 9 ini, dan tadi telah kita saksikan bagaimana pembacaan pidato yang luar biasa dan selamat kepada seluruh pemenang, insya Allah agenda ini akan kita buat rutin,” ujar Deni di salah satu cafe di Magetan, ditulis Senin (1/9/2025).

    Final kompetisi berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan penonton yang memenuhi ruangan. Para juara tampil percaya diri, menyuarakan pidato penuh api semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Menurut Deni, kegiatan ini bukan hanya lomba pidato, tetapi juga ajang refleksi sejarah dan penghormatan pada jasa pahlawan bangsa. Ia menilai kompetisi semacam ini bisa menjadi jalan membangun generasi penerus yang tangguh.

    “Kita jadikan agenda tahunan untuk menggugah semangat patriotisme dan mengenang jasa pahlawan-pahlawan bangsa kemerdekaan khususnya Bung Karno. Sehingga generasi muda ke depan bisa lebih baik, spiritnya bisa lebih menggebu-gebu untuk menjadi bangsa penerus yang lebih baik,” katanya.

    Dalam ajang ini, Aryo Jati Kusumo dari SMAN 1 Magetan berhasil meraih juara pertama berkat kepiawaiannya merangkai kata dengan lantang dan penuh keyakinan. Sorak-sorai penonton menyambutnya saat ia mengakhiri pidato dengan ekspresi yang membangkitkan semangat.

    Erin Ramadayanti dari Universitas Trunojoyo Madura yang tampil menawan dengan retorika tajam meraih juara kedua sekaligus gelar Juara Favorit. Sementara juara ketiga diraih Lusiana Setyawati dari SMAN 1 Kawedanan dengan gaya pidato penuh penghayatan.

    Ketua MSDP Movement, Lucky Setyo, menyebut lomba ini tidak hanya ajang kompetisi, melainkan sarana mengasah potensi generasi muda. Dia menilai kemampuan berpidato adalah modal penting untuk menghadapi tantangan zaman.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggali potensi, melatih keberanian berbicara di depan publik, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi yang baik,” kata Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pentingnya menanamkan nilai kepemimpinan dan semangat kebangsaan melalui kegiatan positif semacam ini. Dia berharap para peserta bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pemuda lainnya.

    “Pidato adalah seni menyampaikan gagasan dengan keyakinan, dan kami percaya kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi muda. Lomba ini menjadi ajang positif untuk menyalurkan energi kreatif sekaligus menanamkan nilai kepemimpinan, kecerdasan, serta semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Menurut Lucky, MSDP ingin menjadikan ajang ini sebagai gerakan berkelanjutan untuk mengajak anak muda merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak.

    “Melalui ajang ini MSDP Movement ingin terus mengajak generasi muda untuk merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Soal Sengketa 13 Pulau, DPRD Jatim Desak Pemprov Tak Lepas Tangan dan Kawal Kepentingan Trenggalek

    Soal Sengketa 13 Pulau, DPRD Jatim Desak Pemprov Tak Lepas Tangan dan Kawal Kepentingan Trenggalek

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi tidak lepas tangan terkait sengketa batas wilayah 13 pulau di perairan selatan antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Deni menilai polemik ini menyangkut kredibilitas tata kelola wilayah dan harus dikawal serius oleh Pemprov Jatim.

    “Pemprov tidak boleh lepas tangan. Ini soal kredibilitas tata kelola wilayah. Kalau dulu setuju pulau itu masuk Trenggalek, ya sekarang harus dikawal dong,” tegas Deni saat ditemui di Kantor DPRD Jatim, Rabu (18/6/2025).

    Ia mempertanyakan keputusan Kepmendagri No. 300 Tahun 2025 yang menetapkan 13 pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tulungagung, padahal data dan sejarah mencatat wilayah itu selama ini masuk dalam administrasi Trenggalek. Menurutnya, keputusan terbaru tersebut mencederai kesepakatan lintas lembaga yang telah terjalin sebelumnya.

    “Kami meminta Kemendagri membuka ruang klarifikasi dan mendasarkan keputusan pada data faktual, bukan sekadar dokumen administratif,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni mengungkapkan bahwa rapat resmi pada 11 Desember 2024 di Gedung Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri secara sah menyepakati bahwa 13 pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Trenggalek. Rapat tersebut dihadiri oleh Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemprov Jatim.

    “Sudah ada Berita Acara Kesepakatan yang jelas dan resmi, menyatakan bahwa 13 pulau itu masuk Trenggalek. Tapi mengapa dalam Kepmendagri terbaru justru dipindahkan ke Tulungagung? Ada apa sebenarnya dengan pulau-pulau ini?” tandasnya.

    Menurut Deni, secara historis dan administratif, ke-13 pulau tersebut sejak lama masuk dalam wilayah Trenggalek, seperti tercantum dalam RTRW Provinsi Jatim maupun RTRW Kabupaten Trenggalek. Ia mencurigai adanya potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas yang menjadi latar belakang keputusan pemindahan wilayah administratif tersebut.

    “Kalau benar ada indikasi migas, jangan sampai ini jadi ajang rebutan diam-diam yang melukai rasa keadilan masyarakat. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi siapa yang berhak,” ujarnya.

    Secara geografis dan operasional, Deni menyebut pulau-pulau itu lebih dekat dengan garis pantai Trenggalek serta masuk dalam wilayah patroli TNI AL dan Polairud Trenggalek.

    “Pulau-pulau itu lebih dekat ke Trenggalek, bahkan sudah lama menjadi bagian dari sistem pengawasan TNI AL dan Polairud Trenggalek,” jelasnya.

    Deni pun mendorong agar Kepmendagri segera direvisi. Menurutnya, Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang koreksi terhadap keputusan pejabat tata usaha negara jika ditemukan kekeliruan atau data yang tidak sesuai.

    “Jangan sampai seperti ini terus. Pemerintah pusat harus berani mengoreksi jika ada kekeliruan. Pulau ini bisa jadi sumber konflik di masa depan jika dibiarkan,” tegasnya.

    Ia mencontohkan penyelesaian cepat dalam konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, yang membuktikan bahwa pemerintah pusat bisa mengambil langkah adil jika ada kemauan politik.

    “Jika Aceh bisa mendapatkan kembali hak atas pulau-pulaunya melalui revisi Kemendagri dan keputusan presiden, maka Trenggalek pun layak diperlakukan setara. Kami di DPRD Jatim akan terus mengawal ini sampai tuntas,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 menyebut 13 pulau di perairan selatan Jawa Timur masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Hal ini kemudian diikuti oleh Perda RTRW Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 yang menetapkan keberadaan pulau-pulau tersebut dalam rencana tata ruang hingga 2043.

    Namun, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 serta Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 justru menyatakan bahwa ke-13 pulau berada dalam wilayah Kabupaten Trenggalek, memunculkan sengketa wilayah antar kedua daerah.

    Ke-13 pulau yang menjadi objek sengketa antara Trenggalek dan Tulungagung yaitu Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo, Pulau Solimo Kulon, Pulau Solimo Lor, Pulau Solimo Tengah, Pulau Solimo Wetan, Pulau Sruwi, Pulau Sruwicil, dan Pulau Tameng. [asg/beq]

  • Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Musda VI DKJT Kokohkan Peran Strategis dalam Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI selama tiga hari, 13–15 Juni 2025, di Great Diponegoro Hotel Surabaya. Forum strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi DKJT sebagai aktor utama dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

    Mengusung tema “Perda Pemajuan Kebudayaan: Fondasi Baru Dewan Kesenian Jawa Timur”, Musda kali ini menghadirkan perwakilan Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Timur, unsur Majelis Pertimbangan dan Departemen DKJT. Tema ini juga selaras dengan visi besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur: “Gerbang Baru Nusantara”.

    Ketua Pelaksana Musda VI, Nazar Albatati, menegaskan pentingnya menjadikan Musda sebagai momen transisi DKJT dari forum organisasi menjadi gerakan kultural berbasis regulasi. “Musda ini kami harapkan akan menjadi satu rumusan baru langkah kerja DKJT sebagai implementasi Perda ini, sekaligus menjadi dorongan bagi Dewan Kesenian lain untuk menyukseskan visi Pemprov Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Nazar, proses penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sedang berlangsung akan semakin mengokohkan peran kelembagaan DKJT dalam peta pembangunan kebudayaan Jawa Timur.

    Senada dengan itu, Ketua Presidium DKJT, Taufik Hidayat, menyoroti nilai fundamental dari Perda Pemajuan Kebudayaan yang menurutnya tak hanya soal program dan anggaran. “Perda ini adalah prinsip pondasi dasar, bukan hanya kiblat anggaran dan kegiatan, namun pada nilai,” tegasnya.

    Taufik mendorong agar Dewan Kesenian Kabupaten/Kota tak hanya berperan sebagai fasilitator kegiatan seni, tetapi juga ikut menyusun kurikulum dan pendidikan kebudayaan di tingkat dasar.

    Musda VI ini mendapat dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Hadir di antaranya Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, Asisten I Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto, serta perwakilan Kemenkumham, Kejati Jatim, Polda Jatim, hingga UNESCO.

    Perwakilan Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto, menyampaikan pesan dari Plt. Gubernur Emil Dardak terkait pentingnya sinergi antara DKJT dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Semoga Musda VI mendapat rumusan bersama tentang posisi DKJT dalam perda pemajuan kebudayaan,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono menekankan bahwa pembangunan tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dan makna. “Musyawarah Daerah ini harus kita manfaatkan bukan hanya untuk menyusun kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan visi dan langkah nyata ke depan,” tandasnya. [asg/beq]

  • Wakil Ketua DPRD Jatim: Budaya Harus Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

    Wakil Ketua DPRD Jatim: Budaya Harus Jadi Fondasi Pembangunan Daerah

     

    Surabaya (beritajatim.com)— Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mengapresiasi terselenggaranya Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur (DKJT) di Great Diponegoro Hotel Surabaya, Jumat (13/6/2025) malam. Menurut Deni, forum ini bukan sekadar agenda rutin, tapi ruang strategis merumuskan arah kebijakan budaya daerah.

    “Musda ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk menata arah dan memperkuat fondasi pemajuan kebudayaan di Jawa Timur,” ujar Deni saat membuka Musda IV DKJT.

    Dalam kesempatan itu, Deni menegaskan pentingnya peran Dewan Kesenian sebagai mitra strategis pemerintah dalam memajukan kebudayaan di daerah.

    Menurut Deni, penguatan lembaga kebudayaan seperti Dewan Kesenian semakin relevan setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

    Perda tersebut mengatur peran resmi Dewan Kesenian sebagai bagian dari Dewan Kebudayaan Daerah yang memiliki kewenangan formal.

    “Dengan mandat tersebut, Dewan Kesenian tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan seni, tetapi telah mendapat pengakuan sebagai lembaga kultural strategis,” tegas Deni.

    Ketua PA GMNI Jatim ini juga memaparkan empat peran penting Dewan Kesenian yang diperkuat dalam Perda, yakni sebagai mitra resmi pemerintah, pemberi rekomendasi kebijakan budaya, penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), dan lembaga yang ditetapkan secara formal melalui keputusan gubernur.

    “DPRD Provinsi Jawa Timur siap menjadi mitra aktif dalam penguatan kelembagaan Dewan Kesenian, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pengawasan,” tambah politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

    Deni menegaskan bahwa pembangunan tanpa kebudayaan akan kehilangan arah dan makna. Oleh karena itu, menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku seni budaya sangat krusial untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

    “Musyawarah Daerah ini harus kita manfaatkan bukan hanya untuk menyusun kepengurusan baru, tetapi juga merumuskan visi dan langkah nyata ke depan,” ujarnya.

    Deni juga mengapresiasi kehadiran lintas sektor seperti Direktorat Binmas Polda Jatim dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, sebagai bentuk nyata komitmen bersama memajukan kebudayaan. Dia berharap Musda ini menjadi titik balik memperkuat nilai-nilai budaya sebagai dasar pembangunan.

    “Mari kita jadikan Musda ini sebagai titik tolak baru untuk menjadikan kebudayaan sebagai fondasi Jawa Timur yang lebih beradab, kuat secara spiritual, dan unggul secara peradaban,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Sarasehan Bulan Bung Karno, Ketimpangan Ekonomi Jadi Perhatian PA GMNI Jatim

    Sarasehan Bulan Bung Karno, Ketimpangan Ekonomi Jadi Perhatian PA GMNI Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur terus bergerak memperkuat implementasi Pancasila sebagai jalan kebangsaan.

    PA GMNI menggelar sarasehan dan orasi kebangsaan bertema “Merawat Republik, Menguatkan Rakyat: Pancasila sebagai Jalan Kebangsaan” di Surabaya, Minggu (8/6/2025).

    Ketua PA GMNI Jatim Deni Wicaksono mengatakan, sarasehan dan orasi kebangsaan tersebut tak ubahnya seperti “reuni” kaum nasionalis yang ada di Jawa Timur. Kaum nasionalis berkumpul, memetakan jalan penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup (way of life) bangsa.

    “Dan kita semua sepakat, di tengah situasi geopolitik global dan nasional saat ini, Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa, philosophische grondslag, adalah jawaban tepat bagi setiap tantangan zaman yang dihadapi republik ini,” ujar Ketua PA GMNI Jatim Deni Wicaksono.

    Deni menjelaskan, saat ini Indonesia menghadapi beragam tantangan zaman, mulai persoalan geopolitik global, ketahanan pangan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, intoleransi, hingga beragam problem sosial lainnya. Tentu saja untuk melewati tantangan tersebut bukanlah hal yang mudah.

    Pancasila, lanjut Deni, sebagai pandangan hidup bangsa (way of life) menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan-tantangan zaman tersebut, asalkan mampu diterapkan secara komprehensif. Deni mencontohkan intisari Pancasila, yaitu gotong royong, yang telah mampu membawa negeri ini melalui beragam tantangan sejak era pergolakan kemerdekaan hingga saat ini.

    “Pancasila menampik kehendak individual yang mengorbankan kepentingan bersama. Pancasila menentang segala bentuk individualisme. Kita harus menghidupkan jiwa gotong royong dalam kehidupan publik sesuai intisari Pancasila. Karena dengan gotong royong itulah, Indonesia mampu melewati beragam tantangan dan bahkan krisis yang datang,” jelas wakil ketua DPRD Jatim tersebut.

    Dalam sarasehan tersebut, lanjut Deni, juga mengemuka kekhawatiran tentang ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat. Saat ini mayoritas sumber-sumber kekayaan di Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir konglomerasi di Tanah Air. Misalnya terdapat data 1,8 juta hektare tanah dikuasai hanya oleh satu keluarga.

    Ketimpangan ekonomi berpotensi menjadi bom waktu yang berpotensi membawa Indonesia menjadi negara yang semakin gagal mensejahterakan rakyatnya. Kesenjangan sosial-ekonomi tersebut, papar Deni, dapat diatasi dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam paradigma sosio-demokrasi yang diajarkan Pancasila.

    “Sosio-demokrasi bisa menjadi solusi atas ketimpangan yang ada, karena di dalamnya mengibarkan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada pemerataan, bukan hanya penumpukan kapital pada segelintir kelompok saja. Dalam istilah Bung Karno, tidak mengabdi kepada kepentingan gundukan kecil saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Deni.

    PA GMNI Jatim, imbuh Deni, akan terus mengonsolidasikan kekuatan kaum nasionalis untuk mengolaborasikan kerja-kerja konkrit yang berorientasi pada kepentingan publik. Alumni GMNI tersebar di berbagai bidang, mulai birokrasi, pendidikan, kesehatan, politik, hingga dunia usaha.

    “Semuanya bersepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup yang harus dibumikan dalam kerja-kerja kerakyatan,” pungkas Deni.[asg/aje]

  • Idul Adha dan Hari Lahir Bung Karno, Megawati Kirim Sapi Kurban ke Blitar

    Idul Adha dan Hari Lahir Bung Karno, Megawati Kirim Sapi Kurban ke Blitar

    Surabaya (beritajatim.com) – Momen Iduladha 1446 H yang bertepatan dengan hari lahir Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno, pada 6 Juni 2025, dimaknai secara khusus oleh keluarga besar Bung Karno. Dua ekor sapi kurban disalurkan ke Kota dan Kabupaten Blitar sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan sang Proklamator sekaligus perwujudan nilai pengorbanan yang diajarkan Nabi Ibrahim AS.

    Kurban tersebut merupakan amanah langsung dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan akan disembelih di Masjid Agung Kota dan Kabupaten Blitar pada 10 Dzulhijjah. Daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari semangat berbagi dan gotong royong.

    “Ada amanah dua sapi kurban dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang rencananya akan diserahkan ke wali kota dan bupati Blitar serta ditaruh di Masjid Agung. Sapi akan disembelih tepat 10 Dzulhijjah,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, Kamis (5/6/2025).

    Deni menegaskan bahwa sapi kurban tersebut berasal dari peternak lokal Jawa Timur, dengan bobot lebih dari satu ton dan telah melalui uji kesehatan. Menurutnya, langkah ini bukan hanya untuk membantu masyarakat mendapatkan tambahan gizi, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian partai terhadap rakyat kecil.

    “Semoga semua hewan yang dikurbankan oleh umat Islam sedunia, setiap tetes darahnya, setiap helai bulunya, kelak menjadi saksi yang akan membawa kita semua menuju surga,” ungkapnya.

    Ia menyebut, seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Timur turut menyambut Iduladha dengan khidmat dan semangat gotong royong. Kegiatan penyembelihan hewan kurban dilakukan secara serentak di berbagai daerah oleh masing-masing struktur DPC.

    “Seusai menunaikan salat Idul Adha, para kader akan melakukan penyembelihan hewan kurban yang digerakkan oleh masing-masing DPC,” ujar Deni, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.

    Ia juga menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai spiritual dan keteguhan iman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, semangat itu juga yang diwariskan oleh Bung Karno dalam perjuangannya membela rakyat.

    “Betapa dahsyat kekuatan iman Nabi Ibrahim maka kita wajib meneladani kekuatan iman dan tawakkal beliau berdua, dengan selalu belajar welas asih, berani berkorban untuk kepentingan orang banyak,” jelasnya.

    Sebagai bagian dari penghormatan kepada sang Proklamator, keluarga besar Bung Karno juga akan berziarah ke makam beliau di Blitar. Megawati Soekarnoputri bersama Prananda Prabowo dan sejumlah elite partai serta anggota DPR RI dijadwalkan hadir dalam ziarah tersebut.

    “Kami berharap spirit Idul Adha sesuai riwayat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bisa kita teladani, sebagaimana Bung Karno juga mengajak segenap umat Islam untuk menyerap intisari kesucian pengorbanan,” pungkas Deni. [asg/beq]