Xcloud.id

Tag: Dedy Mulyadi

  • Prabowo luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran 2025

    Prabowo luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran 2025 yang menandai distribusi perangkat smartboard atau interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

    Acara peluncuran digelar di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, sebagai wujud percepatan transformasi pendidikan nasional.

    “Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita,” ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas siswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan sistem pendidikan yang lebih maju dan relevan dengan perkembangan zaman.

    Program Digitalisasi Pembelajaran dirancang sebagai langkah strategis untuk menciptakan layanan belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan merata di seluruh Indonesia.

    Presiden menekankan bahwa transformasi pendidikan bukan semata tentang penyediaan perangkat, tetapi membangun ekosistem belajar baru yang kreatif, inklusif, serta berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

    Melalui integrasi perangkat digital, konten pembelajaran berkualitas, serta pelatihan guru yang masif, program ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur.

    Program ini mencakup penyediaan perangkat utama seperti Papan Interaktif Digital (IFP), laptop, media penyimpanan konten, serta akses internet satelit dan panel surya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki jaringan internet maupun akses listrik yang memadai.

    Hingga saat ini, proses pengiriman perangkat telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tiba di sekolah penerima paling lambat Desember 2025.

    Pemerintah juga menyiapkan konten pembelajaran berkualitas melalui platform Rumah Pendidikan, lengkap dengan bimbingan teknis untuk optimalisasi penggunaan IFP di ruang kelas.

    Agenda peluncuran program tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo didampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menko PMK Pratikno, serta perwakilan siswa.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Senin 17 November tahun 2025. Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia meluncurkan pembelajaran digitalisasi untuk Indonesia cerdas,” katanya.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di antaranya Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Sindir Kader Gerindra Petantang-petenteng Setelah jadi Kepala Daerah – Page 3

    Prabowo Sindir Kader Gerindra Petantang-petenteng Setelah jadi Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyindir kader Partai Gerindra yang petantang-petenteng usai menjadi bupati dan wali kota. Dia mengaku mengetahui siapa saja kader Gerindra yang memiliki perilaku sombong tersebut.

    “Jangan salah, saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi Bupati, wali kota apa itu istilahnya itu petantang-petenteng,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri akad massal 26.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (29/9/2025).

    Dia menegaskan akan mengusut siapapun yang melakukan gaya hidup petantang-petenteng, termasuk kader Partai Gerindra. Prabowo pun mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang hadir dalam acara itu.

    “Gubernur Jawa Barat kebetulan Gerindra, tapi kalau brengsek saya usut kau. Tapi saya yakin kau tidak brengsek,” ucap dia.

    Disisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antara pemerintahan pusat dan daerah. Prabowo menuturkan dirinya dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung tetap bekerja sama meskipun berasal dari partai politik yang berbeda.

    “Gubernur DKI partai lain nggak ada masalah saya bisa kerjasama sama Pramono Anung bener enggak?,” ucap Prabowo.

    “Kalau beliau (Gubernur Jakarta) nggak mau kerjasama beliau sendiri rugi rakyatnya malah sama beliau, bener enggak?,” sambungnya.

    Prabowo menyampaikan bahwa berpolitik dan bernegara harus dewasa. Menurut dia, demokrasi di Indonesia harus santun, penuh persaudaraan, dan saling merangkul.

    “Kalah menang nanti yang menang ajak Yang kalah, Yang kalah dukung yang menang karena kita semua harus bekerja untuk rakyat Kita saudara,” tuturnya.

     

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Masyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (29/9).

  • KDM tegaskan arah kebijakan pembangunan harus bermanfaat nyata

    KDM tegaskan arah kebijakan pembangunan harus bermanfaat nyata

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seiring dengan disepakatinya volume APBD Perubahan 2025 sebesar Rp32,8 triliun maka arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat harus terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menghadirkan kesia-siaan.

    “Saya tidak menginginkan pembangunan yang berakhir dengan kesia-siaan, tetapi harus menghasilkan ‘output’, ‘outcome’, dan ‘benefit’ yang memadai bagi kepentingan publik,” kata Dedi di Bandung, Kamis.

    Dalam bidang pendidikan, Dedy Mulyadi yang biasa disapa Kang Dedy Mulyadi (KDM) itu menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan, bahkan tahun 2020 tidak ada pembangunan sekolah baru.

    Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan.

    “Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” ujar dia.

    Selain pendidikan, Dedi Mulyadi mencontohkan di bidang kesehatan di mana kasus kusta dan TBC sangat tinggi, terutama di Kabupaten Bekasi.

    Ia mengatakan penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.

    “Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya.

    Sementara dari BPJS Kesehatan, lanjutnya, adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah yang berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal. Kondisi itu berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum dibayar.

    “Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, sekaligus menyampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (7/8).

    Untuk KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 memiliki volume anggaran mencapai Rp32,8 triliun.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hotman Paris Desak Direksi RS di Kuningan Jabar Dicopot Usai Bayi Pasien Meninggal Megapolitan 12 Juli 2025

    Hotman Paris Desak Direksi RS di Kuningan Jabar Dicopot Usai Bayi Pasien Meninggal Megapolitan 12 Juli 2025

    Hotman Paris Desak Direksi RS di Kuningan Jabar Dicopot Usai Bayi Pasien Meninggal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengacara
    Hotman Paris
    Hutapea mendesak pencopotan seluruh jajaran direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kuningan, Jawa Barat, atas dugaan kelalaian yang menyebabkan bayi dari pasien bernama
    Irmawati
    meninggal dunia.
    Desakan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara, Sabtu (12/7/2025).
    “Kalau Bapak Kang Dedy Mulyadi maupun Bupati Kuningan tidak segera mengganti semua direksi dari Rumah Sakit Umum itu, maka rakyat akan mempertanyakan,” kata Hotman.
    Ia menilai insiden itu mencerminkan kelalaian serius dan ketidakpekaan pihak rumah sakit terhadap keselamatan pasien.
    Karena itu, selain laporan pidana, pihak keluarga juga akan menempuh jalur perdata.
    “Di samping laporan pidana, juga akan mengajukan gugatan perdata kepada semua pihak terkait, termasuk kepada susunan direksi Rumah Sakit itu, agar semua dicopot,” ujarnya.
    Hotman mengecam keras dugaan kelalaian tersebut dan menyebut peristiwa itu sebagai tragedi kemanusiaan.
    Ia menyoroti tidak adanya dokter jaga maupun dokter kandungan selama Irmawati dalam kondisi kritis.
    “Sekali lagi kepada Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Gubernur Jawa Barat, sahabat saya Kang Dedy Mulyadi, dan Bupati Kuningan, mohon segera dilakukan tindakan tegas terhadap oknum pejabat, direksi, maupun dokter yang bertanggung jawab di RSUD,” tegas Hotman.
    Diketahui, Irmawati mengalami pecah ketuban di rumah pada Sabtu (14/6/2025) sekitar pukul 23.00 WIB, lalu dirujuk ke RS di Kuningan, Jawa Barat.
    Namun, selama dua hari dirawat, ia tidak mendapat penanganan medis dari dokter hingga bayinya dinyatakan meninggal dalam kandungan.
    “Ketuban terus-menerus keluar sampai, katanya, petugas kebersihan harus membersihkannya berkali-kali. Tapi tidak ada satu pun dokter yang datang malam itu. Bahkan dokter jaga pun tidak ada, apalagi dokter kandungan,” tutur Hotman.
    Irmawati tercatat sebagai pasien rutin di RSUD setempat. Sejak awal, ia telah diberi tahu bahwa dirinya mengidap autoimun dan harus melahirkan lewat operasi caesar.
    “Saya di sini cuma berharap, meminta keadilan buat anak saya, karena selama saya di rumah sakit saya merasa diterlantarkan. Bayi ini saya menunggunya tujuh tahun dari pernikahan,” ujar Irmawati sambil menahan tangis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    Umar Hasibuan Sentil Dedi Mulyadi yang Disebut Raja: Nggak Capek Milih Pemimpin Modelan Begini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan ikut menyoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini. Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat. Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    Umar Hasibuan kemudian lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi respons.

    Ia menyebut setelah Jokowi Widodo yang dicap sebagai raja, kini muncul sosok baru yaitu Dedi Mulyadi.

    Umar kemudian memberi sindiran dengan menyebut rakyat yang tidak capek memiliki pemimpin yang seperti ini.

    “Setelah jokowi mucullqh dedy mulyadi. Gak capek apa milih penguasa semodel dgn Jokowi ges?,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Usai memberi responsnya, Umar Hasibuan mengaku mendapatkan bully dari para fans Gubernur Jabar itu.

    “Gini doank twitter saya nanti akun IG dan tiktok saya dibully sama fans deddy mulyadi. 😁🙏,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Kritik Dedy Mulyadi, Politikus PKB: Daripada Dikirim ke Barak Militer, Lebih Baik ke Pesantren

    Kritik Dedy Mulyadi, Politikus PKB: Daripada Dikirim ke Barak Militer, Lebih Baik ke Pesantren

    Jakarta (beritajatim.com) – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi terkait kebijakan mengirim siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer TNI untuk mendapatkan pelatihan kedisiplinan ala militer dikritik sejumlah pihak.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramli menyebut, pola pendidikan pesantren jauh lebih cocok untuk generasi muda dibanding pola militeristik.

    “Pola pendidikan di pesantren saya kira lebih cocok untuk anak-anak muda kita. Dari dulu polanya untuk menanamkan karakter, disiplin, juga akhlakul karimah. Dan ini saya kira siswa-siswa yang katanya nakal lebih baik dikirim ke pesantren,” kata Amure, sapaan akrabnya.

    Anggota Komisi X DPR RI ini juga menilai, perubahan karakter dan perilaku siswa sulit dicapai hanya melalui pelatihan intensif beberapa minggu di barak militer.

    “Membangun karakter dan disiplin siswa itu tidak bisa cuma tiga minggu. Apalagi di barak militer. Cara berfikir siswa itu perlu diasah dalam waktu yang lama, dan di pesantren bisa bertahun-tahun,” ujarnya.

    Menurut Amure, kebijakan Dedy memang terkesan baik, yaitu untuk memperkuat kedisiplinan dan membangun karakter siswa. Namun ia menilai pola tersebut justru mencabut hakikat pendidikan bagi generasi muda.

    “Kalau kita lihat sepintas memang nampaknya pola kebijakan pak Gubernur Jawa Barat itu baik ya, mau membangun kedisiplinan, karakter yang berani. Tapi ingat, hakikat pendidikan untuk anak-anak muda itu bukan begitu, sama sekali tidak militeristik,” ujarnya.

    Dia pun meminta Kementerian PPPA serta Kementerian Pendidikan untuk mengawal kebijakan Dedi lantaran sudah terlanjur dijalankan.

    “Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Kebijakan sudah dijalankan. Jadi tinggal pengawasannya harus benar-benar dikawal. Saya minta Kementerian PPPA dan Kementerian Pendidikan serius mengawal kebijakan itu,” tegas Amure. [hen/aje]

  • 2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    2 Gubernur Sebut Dedi Mulyadi Kepala Daerah Teladan: Ikuti Program hingga Langsung Kerja Sama

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak hanya mencuri perhatian warganya, tapi juga kepala daerah lain.

    Gebrakannya yang prorakyat dan dinilai solutif menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengambil kebijakan.

    Bahkan, ada dua kepala daerah yang terang-terangan menyebut Dedi Mulyadi sebagai teladan.

    Mereka adalah Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

    Gubernur Bengkulu

    Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, terang-terangan menyatakan kagum dengan Dedi Mulyadi.

    Helmi yang kerap dijuluki ‘Gubernur TikTok’ mirip seperti Dedi Mulyadi yang kini mendapat sebutan ‘Gubernur Konten’.

    Politikus PAN itu memang kerap membagikan aktivitas dan programnya sebagai orang nomor satu di Bengkulu di TikTok (@helmi_hasan).

    Helmi memiliki 230 ribu pengikut di TIkTok.

    Ia mengaku akan mengikuti sejumlah kebijakan Dedi, terutama di bidang pendidikan dan keselamatan pelajar.

    “Insya Allah, satu hal yang baik. Kita tidak akan hanya menduplikasi, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi daerah kita. Kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, adalah gubernur yang inovatif dengan banyak gagasan positif,” kata Helmi kepada wartawan, Kamis (1/5/2025), dikutip dari Kompas.com. 

    Salah satu kebijakan yang siap diadopsi Helmi adalah larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah.

    Ia menilai, langkah itu tidak hanya efektif mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, tapi juga membawa banyak dampak positif bagi perkembangan anak-anak.

    Pada unggahan TIkToknya tiga hari lalu, Helmi menjawab pernyataan yang menyebut dirinya disama-samakan dengan Dedi Mulyadi.

    Dengan rendah hati, Helmi menjawab dirinya masih jauh dari sosok Dedi Mulyadi, bak bumi dan langit.

    “Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Dedi itu langitnya, Helmi Hasan itu di bawah bumi.”

    “Jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan Kang Dedi, inovasi-inovasi Kang Dedi, kecerdasan Kang Dedi, jauh melampaui Helmi Hasan”

    “Helmi Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak. Justru kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga.”

    Ketika ada kebaikan amalkan, ketika ada keburukan tinggalkan,” kata Helmi.

    Gubernur Kaltim

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, juga menyatakan kekagumannya dengan Dedi Mulyadi.

    Sebagai informasi, pada rapat di DPR Selasa (29/4/2025), Rudy memberi julukan Dedi Mulyadi sebagia ‘Gubernur Konten’.

    Terkini, Rudy menyambangi langsung Dedi Mulyadi di kediamannya, di Jawa Barat, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Rudy dan Dedi membahas potensi kerja sama di sektor pertanian.

    “Di Kaltim itu sawahnya luas, lautnya luas, kebunnya luas, tapi orang yang ngurusnya sedikit,” kata Dedi, dikutip dari Antara, Senin (5/5/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Ia menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang mengelola sektor-sektor tersebut, yang disebabkan oleh mayoritas masyarakat Kaltim yang bekerja di sektor pertambangan.

    Untuk mengatasi masalah ini, Dedi menawarkan solusi berupa penempatan warga Jawa Barat di desa-desa yang tersedia di Kaltim.

    Ia menyatakan kesiapan untuk mengirimkan petani dan nelayan guna mengelola sumber daya alam Kaltim yang kaya.

    Rudy Mas’ud menyambut baik tawaran kerja sama tersebut, memberikan apresiasi kepada Dedi Mulyadi, dan menegaskan kesiapan Kaltim untuk berkolaborasi.

    “Kami tunggu semuanya, Kang,” ungkap Rudy. 

    Lebih lanjut, Rudy Mas’ud menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

    Ia menyebutkan adanya program kelas khusus bidang pertanian yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad), yang diperuntukkan bagi mahasiswa Kaltim dan akan dibiayai oleh Pemprov Kaltim.

    Rudy juga menyebut dirinya banyak belajar dari Dedi Mulyadi.

    Pada program Retret Kepala Daerah beberapa waktu lalu, Rudy mengaku banyak mendapat ilmu soal efisiensi dari eks Bupati Purwakarta itu.

    Rudy juga mengatakan, konten Dedi Mulyadi menginspirasi para kepala daerah, khususnya soal cara meningkatkan pendapatan asli daerah.

    “Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alam ini menjadi pendapatan asli daerah,” kata Rudy.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Warga Sampang Ramai Keluhkan Jalan Longsor Lewat TikTok

    Warga Sampang Ramai Keluhkan Jalan Longsor Lewat TikTok

    Sampang (beritajatim.com) – Aksi warga Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, mengeluhkan kerusakan jalan akibat longsor lewat media sosial TikTok tengah ramai diperbincangkan. Dalam video yang viral, masyarakat menyampaikan kekecewaan karena jalan yang menjadi akses utama ke pasar dan sekolah itu sudah dua bulan lebih rusak parah tanpa ada penanganan berarti dari pemerintah.

    Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Maz Aruel yang memiliki 7,8 juta sukarelawan (likes) dan 352,9 ribu pengikut, dan kemudian diteruskan oleh akun Warganet.id. Dalam unggahan tersebut, warga menunjukkan kondisi jalan yang longsor dan meminta perhatian dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi.

    “Ayo pak satu bulan aja jadi Gubernur Jawa Timur, soalnya jalan ini longsor sudah hampir dua bulan lebih,” ujar pria dalam video, sembari menyebut nama Dedy Mulyadi sebagai pembanding.

    Unggahan tersebut mengundang empati sekaligus kritik dari netizen. Dalam narasinya, warga menyebut bahwa jalan tersebut adalah satu-satunya akses vital yang menghubungkan pemukiman dengan fasilitas penting seperti pasar dan sekolah. Saat ini, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang jauh dan tidak efisien.

    Warga juga berharap agar Gubernur Jatim tidak tutup mata terhadap kondisi ini. Harapan serupa juga diarahkan kepada Bupati Sampang agar segera melakukan perbaikan sebelum kondisi jalan makin memburuk dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Segerakan pembangunan jalan ini, karena ini merupakan akses satu-satunya,” ucap warga dalam video dengan penuh harap.

    Fenomena viralnya keluhan warga melalui TikTok menunjukkan bagaimana media sosial kini menjadi saluran efektif bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka dan menuntut aksi dari pejabat publik. [sar/beq]

  • Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya, Zulfikar menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi merupakan sosok yang didukung oleh Partai Gerindra dan juga oleh organisasi GRIB Jaya. 

    Zulfikar menyampaikan bahwa Dedy Mulyadi adalah bagian dari keluarga besar GRIB Jaya, seorang teman, dan merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto.

    “Perintah ketua umum kepada saya bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Dedy Mulyadi adalah gubernur yang didukung Partai Gerindra dan didukung juga oleh organisasi GRIB Jaya. Artinya, Kang Dedy Mulyadi adalah bagian dari kita, adalah teman kita, adalah orang pilihan presiden kita,” ujar Zulfikar di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menindaklanjuti hal tersebut, GRIB Jaya menginstruksikan seluruh anggota dan para ketua di tingkat provinsi Jawa Barat untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat. 

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya secara resmi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, terutama dalam upaya memberantas premanisme di wilayahnya.

    “Untuk itu, kami meminta semua anggota, para ketua di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh gubernur jawa barat. Dewan pimpinan pusat juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat khususnya terkait pemberantasan premanisme,” tegas Zulfikar.

    Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan pesan dukungan langsung kepada Gubernur Dedy Mulyadi. 

    “Jadi GRIB Jaya mendukung langkah gubernur. Pak Gubernur kami mendukung Anda,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, GRIB Jaya juga memberikan saran kepada Gubernur Dedy Mulyadi untuk merangkul seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Jawa Barat. 

    GRIB Jaya menilai bahwa ormas dan LSM tersebut juga merupakan bagian dari rakyat dan “anak-anak” dari Gubernur Jawa Barat.

    “Izin pak gubernur, pak gubernur tolong rangkul semua organisasi kemasyaraakatan, para LSM yang ada di jawa barat. Toh mereka juga rakyatnya gubernur, anak-anaknya pak gubernur. Panggil mereka, ajak mereka bersama-sama untuk mendukung kebijakan-kebjakan pak gubernur khususnya dalam memberantas premanisme di jawa barat yang mana banyak disusupi oleh oknum-oknum yang memakai baju-baju ormas,” terangnya..

    Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Tony Simanjuntak (TS), pelaku pembakaran mobil operasional milik Polres Metro Kota Depok, bukan merupakan anggota resmi GRIB Jaya.

    Menurut Zulfikar, TS dan kelompoknya baru mengajukan diri untuk menjadi anggota GRIB Jaya setelah melakukan tindakan pelanggaran hukum. 

    Namun, pengajuan tersebut tidak pernah diproses oleh pengurus wilayah, dan hingga kini TS tidak terdaftar dalam database keanggotaan resmi organisasi.

    Selain itu, kata Zulfikar, DPD GRIB Jaya Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan SK, mandat, maupun KTA atas nama yang bersangkutan. 

    Mereka bahkan membeli sendiri atribut GRIB dan menancapkan bendera organisasi di lokasi sengketa tanpa sepengetahuan DPD Jabar dan DPP GRIB Jaya.

    “Jadi kronologisnya adalah saudara Tony ini sempat mengajukan untuk masuk ke dalam GRIB menjadi anggota GRIB, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat. Jadi dia melakukan itu untuk masuk dalam GRIB Bersama kelompoknya,” ujar Zulfikar.

    WARGA SERANG POLISI – (Kiri) Pembina Grib Jaya Cimanggis bernama Simamora saat menjelaskan sosok TS dan (Kanan) Tangkap layar video viral mobil polisi yang dibakar warga di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025). (Kolase: kanal YouTube tvOneNews)

    Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rozario Marshal, kata dia, secara tegas mengutuk keras tindakan pembakaran mobil polisi tersebut. 

    Zulfikar menyebut perbuatan itu sebagai tindakan barbar, memalukan, dan mencoreng nama baik organisasi serta masyarakat secara umum.

    “Sekali lagi tegas saya katakan sampaikan di sini bahwa para pelaku bukan anggota GRIB Jaya yang terdaftar resmi di dalam database kami,” ujarnya. 

    GRIB Jaya, lanjut Zulfikar, tidak akan memberikan pembelaan hukum apapun terhadap para pelaku, bahkan jika di antara mereka terbukti sebagai anggota resmi. 

    Organisasi ini mendukung penuh upaya kepolisian untuk menangkap seluruh pelaku dan menindak mereka sesuai hukum.

    “Jadi Ketua Umum menyampaikan kepada saya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat, meminta kepolisian untuk menangkap semua para pelaku tindak kejahatan, para pelaku pelanggaran hukum yang kemarin melakukan Tindakan yang sangat memalukan,” tandas dia.

    Sebelumnya, Polisi menahan enam tersangka kasus penganiayaan hingga berujung pembakaran mobil polisi di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

    Sebanyak enam orang anggota Ormas GRIB Jaya ditetapkan sebagai tersangka di antaranya TS, RS, GR alias AR, ASR, LA, dan LS.

    Masih ada empat tersangka DPO yang tengah dikejar yakni THS, MS, VS alias T, dan RS.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menuturkan kasus ini berawal saat tim Satreskrim Polres Depok hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku TS.

    TS (Tony Simanjuntak) merupakan Ketua Ranting Grib Harjamukti yang dilaporkan terkait kasus perusakan dan perbuatan tidak menyenangkan.

    Kombes Wira menyebut petugas berangkat ke TKP menggunakan tiga buah unit kendaraan dari Mapolres Depok ke lokasi di mana tersangka TS sedang beraktivitas di tempat tersebut.

    Adapun rinciannya mobil Avanza berisikan lima anggota, mobil Xenia berisikan tiga orang, Avanza warna silver berisikan lima orang, kemudian mobil Agya yang berisikan satu orang.

    “Tim ini melaksanakan tugas dalam rangka untuk mengamankan tersangka jumlahnya adalah 14 orang,” ucap Dirreskrimum.

    Sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satreskrim Polres Depok sudah tiba di lokasi untuk melakukan ataupun mengamankan tersangka TS. 

    Sekitar pukul 02.06 WIB, ada chat di grup Whatsapp ormas Grib isinya ‘dimohon semuanya, Pak Tony ditangkap’.

    Lalu pesan masuk selanjutnya dari salah satu tersangka yang isinya agar melakukan atau menahan Gapura, artinya portal yang ada di kampung tempat TS. 

    Selanjutnya pada pukul 02.30 WIB, tersangka RS menutup portal tersebut.

    “Portal ini adalah merupakan salah satu akses keluar daripada kampung tersebut kemudian pada saat empat mobil yang dikendarai oleh tim gabungan dari Satreskrim polres Depok akan berangkat kembali menuju ke kantor Mapolres Depok setibanya di gerbang tersebut maka terhalang oleh portal yang ditutup oleh saudara RS,” tutur Wira.

    Namun pada saat ditutup tersebut itu terjadilah perkelahian di man petugas berusaha untuk membuka portal.

  • 9 Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Dedy Mulyadi Akan Laporkan ke Kemendagri Bandung

    9 Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Dedy Mulyadi Akan Laporkan ke Kemendagri Bandung

    Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Dedy Mulyadi Akan Laporkan ke Kemendagri
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    mengaku tidak mengetahui soal Bupati Indramayu,
    Lucky Hakim
    yang melancong ke Jepang saat libur Lebaran 1446 Hijriah.
    Dia mengatakan, akan melaporkan liburan Lucky Hakim yang tanpa izin ini ke Menteri Dalam Negeri.
    Dia menilai, perbuatan Lucky Hakim tersebut berpotensi melanggar aturan dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran karena harus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan Hari Besar Umat Islam ini.
    Selain itu, Lucky Hakim juga dapat dikenakan sanksi diberhentikan selama tiga bulan berdasarkan aturan Undang-undang yang berlaku.
    “Ada di Undang-udang itu, dilihat di Undang-undang diberhentikan selama tiga bulan ada di situ. Saya sampaikan ke Kemendagri,” ujar kata Dedi dalam sambungan telepon ke para awak media, Minggu (6/4/2025).
    Dedi menegaskan, kepala daerah telah diatur untuk tidak berlibur maupun bepergian ke luar negeri saat momen Lebaran.
    Mengingat, pada hari raya umat Muslim ini, bupati maupun wali kota harus tetap bertugas di wilayahnya.
    Pasalnya, masih banyak sejumlah persoalan di Jabar yang perlu segera dibenahi, sehingga peran sentral kepala daerah sangat dibutuhkan dalam penyelesaiannya.
    “Silahturahmi kita kan dengan warga, bukan luar negeri. Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika lebaran, arus macet kemudian berbagai peristiwa sering terjadi situasi juga makanya harus standby. Apalagi ke luar negeri tanpa izin,” kata Dedi.
    Dia menyebut, Lucky Hakim berlibur ke Jepang tanpa sepengetahuannya, mestinya setiap kepala daerah yang akan berpergian ke luar negeri harus menginformasikan hal tersebut ke Kemendagri dan juga Gubernur.
    Dedi juga mengatakan, dia sudah beberapa kali menghubungi Lucky Hakim melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, tetapi belum mendapatkan jawaban hingga sekarang.
    “Beberapa kali WA enggak direspon, memberitahu kegiatan, ada ini enggak direspon. Pas buka WA ternyata di Jepang,” pungkas Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, Bupati Indramayu, Lucky Hakim dikabarkan melancong ke luar negeri saat libur Lebaran.
    Padahal berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri saat libur lebaran.
    Kegiatan liburan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tergambar dari foto-foto yang tersebar di media sosial. Foto-foto tersebut menunjukkan Lucky sedang berada di Jepang. Di foto itu terdapat tagging akun @japantour.id.
    Bahkan foto tersebut juga diunggah di akun TikTok pribadi Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi dengan caption “Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…”
    Dikonfirmasi Kompas.com via sambungan telepon, Dedi Mulyadi mengakui foto-foto itu adalah momen pelesiran Bupati Indramayu Lucky Hakim.
    Ditanya soal apakah dia mendapat izin dari Gubernur dan Kemendagri, Dedi mengatakan tidak ada.
    “Jangankan surat, WA (WhatsApp) juga nggak,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.