Xcloud.id

Tag: Dedi Supandi

  • Kepsek SMA di Garut Dinonaktifkan Buntut Siswa Bunuh Diri gegara Dibully

    Kepsek SMA di Garut Dinonaktifkan Buntut Siswa Bunuh Diri gegara Dibully

    Garut –

    Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

    Kasus seorang siswa SMAN 6 Garut, Jawa Barat yang bunuh diri usai diduga menjadi korban perundungan atau bullying berbuntut panjang. Kepala SMAN 6 Garut kini dinonaktifkan sementara.

    Surat itu diterbitkan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI atas rekomendasi dari BKD Jawa Barat. Selama proses ini berlangsung, Dinas Pendidikan Jabar akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah sebagai pengganti sementara.

    “Untuk proses pendalamannya ditargetkan selama kira-kira satu minggu, dan Tim Disiplin Pegawai dari BKD Jabar juga sudah mulai bekerja untuk mendalami administrasi kepegawaiannya sejak kemarin,” kata Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi dilansir detikJabar, Sabtu (19/7/2025).

    Penonaktifan tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pendalaman dan pemeriksaan internal. Dedi menyebut ada beda pendapat antara pihak orang tua dan sekolah terkait perundungan.

    Nantinya, lanjut Dedi, pihaknya akan mendalami kedua pernyataan tersebut. Jika ditemukan adanya perundungan, pihaknya juga akan mencari tahu terkait pembiaran berujung korban meninggal dunia.

    “Atau (pihak sekolah) tahu, tetapi melakukan pembiaran, karena ini sudah menimbulkan dampak sosial yang luas. Sehingga dalam proses pendalaman oleh Tim Disiplin Pegawai, kepala sekolahnya itu dinonaktifkan sementara,” imbuhnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas Bandung 17 Juli 2025

    Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas Bandung 17 Juli 2025

    Kepala SMAN 6 Garut Dinonaktifkan buntut Siswa Bunuh Diri karena Tak Naik Kelas
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kepala Sekolah SMAN 6
    Garut
    buntut kasus tragis meninggalnya seorang siswa kelas 10 yang diduga melakukan bunuh diri karena tidak naik kelas.
    Keputusan ini diambil usai pertemuan antara pihak sekolah dan keluarga korban pada Kamis (17/7/2025).
    Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan konseling (BK), guru kimia, guru fisika, serta perwakilan keluarga korban.
    “Antara pihak sekolah dan keluarga sama-sama merasa benar. Karena itu, kita tidak bisa langsung melakukan rekonsiliasi. Maka saya memutuskan untuk menempuh jalur investigasi,” kata Dedi Mulyadi dalam video yang dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kamis.
    Untuk menjamin proses yang objektif dan transparan, Gubernur Dedi langsung menugaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat guna melakukan investigasi terhadap kemungkinan kelalaian pihak sekolah.
    “Saya tugaskan BKD untuk melakukan pendalaman. Apakah ada kelalaian dari kepala sekolah, wali kelas, guru BK, atau guru mata pelajaran terkait. Kami ingin tahu apakah ada tanggung jawab yang diabaikan,” tegas Dedi yang dalam video itu didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Dedi Supandi.
    Demi mendukung proses penyelidikan yang adil, Kepala
    SMAN 6 Garut
    resmi dinonaktifkan sementara mulai hari ini.
    “Untuk mewujudkan seluruh proses secara transparan, kepala sekolahnya dinonaktifkan sementara sampai pemeriksaan selesai. Agar pemeriksaannya bisa berjalan secara objektif,” ujarnya.
    Dedi menegaskan, proses pemeriksaan sudah dimulai sejak hari ini dan mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyikapi kejadian ini.
    Seorang remaja berusia 16 tahun di Garut diduga melakukan bunuh diri pada Senin pagi, 14 Juli 2025, bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah setelah libur. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah sang ibu mengungkap kisah tragis putranya melalui media sosial, menyebut anaknya menjadi korban bullying karena dituduh melaporkan teman-teman yang menggunakan vape di kelas.
    Unggahan sang ibu di Instagram sejak Juni 2025 telah menarik simpati luas netizen. Ia juga menyebut anaknya dinyatakan tidak naik kelas oleh pihak sekolah dan disarankan pindah jika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya.
    Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengaku sudah memantau kasus ini sejak tiga minggu sebelumnya dan telah meminta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendampingi korban. Namun, sebelum pendampingan lanjutan bisa dilakukan, korban sudah meninggal dunia.
    Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan bahwa remaja tersebut meninggal karena bunuh diri di rumahnya, berdasarkan pemeriksaan tim Inafis dan tim medis.
    Sementara itu, Kepala SMAN 6 Garut, Dadang Mulyadi, membantah adanya tindakan
    bullying
    .
     
    Menurutnya, istilah
    bullying
    baru mencuat setelah siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas akibat nilai tujuh mata pelajaran yang tidak tuntas.
    Ia menambahkan bahwa pihak sekolah telah memanggil orang tua sebelum rapat pleno kenaikan kelas dilakukan.
    Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.
    Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:
    https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dede Yusuf sebut 16 daerah tak sanggup biayai PSU

    Dede Yusuf sebut 16 daerah tak sanggup biayai PSU

    Bandung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

    “Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU,” kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis.

    Dede yang tidak merinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU, menyebutkan bahwa Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya, berada dalam tingkatan aman di mana kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.

    Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar, sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” ujar dia.

    Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU,
    Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.

    “Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.

    Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.

    “Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.

    Dede mengatakan soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan.

    “Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini,” tuturnya.

    Di lokasi yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan ada tiga isi putusan MK terkait dengan pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

    “Keputusan MK untuk Tasikmalaya intinya ada tiga, yang pertama membatalkan terkait dengan nomor urut, membatalkan juga masalah pasangan calon, dan membatalkan penetapan hasil pemilihan. Tentunya dalam kondisi tersebut kita diberikan waktu 60 hari,” ujarnya.

    Dedi mengatakan untuk PSU tersebut, KPU membutuhkan biaya Rp40 miliar, dan kebutuhan pengamanan mencapai Rp12 miliar untuk Kodim, Polresta Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya.

    “Jadi total kebutuhan untuk PSU di Rp62 miliar, tapi ini sedang kita verifikasi dulu,” kata dia.

    Verifikasi yang dilakukan salah satunya memastikan pembiayaan untuk KPPS yang hanya bekerja selama 30 hari, sementara pada perhitungan pembiayaan PSU dihitung bekerja dalam 60 hari.

    Dedi mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya menyanggupi masing-masing menanggung 50 persen dari biaya PSU tersebut.

    Pemerintah provinsi Jawa Barat menyanggupi dan sudah menyiapkan dananya yang berasal dari Silpa penyelenggaraan Pilkada 2024 dari KPU serta Bawaslu Jawa Barat yang seluruhnya tersisa masing-masing Rp122 miliar dan Rp8,7 miliar.

    Sementara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terakhir hanya bisa menyediakan kurang dari separuh kebutuhan PSU yakni hanya bisa menyiapkan maksimal Rp25 miliar saja.

    “Mudah-mudahan mencukupi karena masih menunggu hasil verifikasi kebutuhan anggaran yang akan kita koreksi,” kata dia menambahkan.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kargo pertama di Bandara Kertajati. Bawa 900 ekor domba dari Australia

    Kargo pertama di Bandara Kertajati. Bawa 900 ekor domba dari Australia

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Kargo pertama di Bandara Kertajati. Bawa 900 ekor domba dari Australia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk pertama kalinya kedatangan pesawat kargo yang membawa 900 ekor domba dari Australia. 

    Kargo tiba di Bandara Kertajati, Selasa (28/1/2025), pukul 07.00 WIB, dengan menggunakan pesawat Maskargo milik maskapai Malaysia Airlines. 

    Momen tersebut disaksikan langsung oleh Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin, di dampingi Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, Dirut BIJB.

    “Ini kargo pertama ke Kertajati, yaitu pengiriman domba dari Australia sebanyak 900 ekor,” ucap Bey seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Jumat (31/1). 

    Sebanyak 900 domba Australia tersebut terdiri dari bibit domba Dorper Black Head (60 jantan + 475 betina), bibit domba Suffolk (80 jantan + 140 betina), bibit domba Texel (45 jantan + 100 betina). Selanjutnya domba tersebut akan dikarantina di Cilacap, Jawa Tengah. 

    Bey menuturkan, pengiriman kargo tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan Bandara Kertajati. 

    Selain melayani penumpang, bandara di Kabupaten Majalengka tersebut juga akan diramaikan oleh aktivitas kargo baik dalam maupun luar negeri. 

    “Ini bagian dari upaya kami untuk menghidupkan Kertajati,” tuturnya.

    Bey menyebut, biaya non transportasi layanan kargo ke Bandara Kertajati relatif lebih murah dibanding bandara lainnya. 

    Untuk itu Bey mengajak, khususnya importir agar menggunakan layanan kargo di Bandara Kertajati. 

    “Tadi saya tanya ke importir, biaya bukan transpor lebih murah di sini daripada di Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya juga mereka akan memilih Kertajati,” sebutnya. 

    Keunggulan lainnya, yaitu sistem navigasi Bandara Kertajati lebih canggih walaupun cuaca sedang berkabut. Hal itu yang dirasakan pilot Maskargo saat mendaratkan pesawat di Kertajati. 

    “Tadi saya tanya pilotnya, runway bagus dan aman, apalagi sistem navigasinya canggih. Jadi lebih aman karena tadi cuacanya berkabut, tapi tidak masalah,” ungkap Bey. 

    Sementara Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengapresiasi peran Pemrov Jabar dalam meramaikan kegiatan di Bandara Kertajati.

    “Pemkab Majalengka akan terus support dalam optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, guna mendukung konektivitas dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat ,” ujar Dedi Supandi.

    Pj Bupati Majalengka yakin kawasan Bandara Kertajati akan terus berkembang mengingat potensi yang dimiliki bandara tersebut sangat bagus.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Bantu Kembalikan Ijazah PMI yang Ditahan Perusahaan

    Menteri PPMI Abdul Kadir Karding Bantu Kembalikan Ijazah PMI yang Ditahan Perusahaan

    Majalengka: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, mengunjungi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Mila yang menderita sakit di kediamannya di Desa Bantarangsana, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Rabu, 13 November 2024.

    Dalam kunjungan itu, Menteri Karding didampingi Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melihat langsung keadaan Mila yang sebelumnya diduga bekerja ke Malaysia secara nonprosedural. 

    “Kondisi ini itu menjadi contoh akibat jadi PMI nonprosedural, sehingga pemerintah tidak bisa memberikan jaminan perlindungan utuh saat bekerja di luar negeri,” jelasnya. 

    Bahkan, dokumen Mila dari mulai dari ijazah hingga akta kelahiran kini masih ditahan perusahaan yang memberangkatkannya ke Malaysia. “Sekarang kondisinya sakit, dan ijazahnya ditahan pula, sehingga tidak bisa bekerja lagi,” ujar Menteri Karding. 

    Menteri Karding pun langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera melacak perusahaan yang menyalurkan Mila ke Malaysia, dan mengambil kembali dokumen miliknya.

    “Kami akan mencari perusahaannya untuk mengembalikan dokumen tersebut, dan memastikan ada bukti lain terkait pelanggaran hukumnya, kalau ada langsung ditindak,” kata Karding.

    Perusahaan yang menyalurkan Mila berada di Bekasi dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum hingga menahan dokumen milik Mila. Menteri Karding mengingatkan, peristiwa yang dialami Mila merupakan potret nyata pentingnya menjadi PMI prosedural, sehingga terjamin ketika bekerja di luar negeri

    “Kami ingin pemerintah kecamatan hingga desa di Kabupaten Majalengka untuk benar-benar mengawasi warganya yang akan bekerja menjadi PMI harus menempuh jalur prosedural. Ini harus dilakukan kolaborasi bersama antara semua pihak,” tutup Karding. 

    Di depan Menteri Karding, Mila mengatakan perusahaan yang menyalurkannya lepas dari tanggung jawab pekerjaan sehingga menahan ijazah, akte kelahiran, dan dokumen penting lainnya. 

    Sebelumnya, Mila bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Rumah Tangga (PLRT). Ia kerap mendapatkan majikan yang suka marah-marah, sehingga Mila kabur akibat tidak tahan menghadapinya.

    Majalengka: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding, mengunjungi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Mila yang menderita sakit di kediamannya di Desa Bantarangsana, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Rabu, 13 November 2024.
     
    Dalam kunjungan itu, Menteri Karding didampingi Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melihat langsung keadaan Mila yang sebelumnya diduga bekerja ke Malaysia secara nonprosedural. 
     
    “Kondisi ini itu menjadi contoh akibat jadi PMI nonprosedural, sehingga pemerintah tidak bisa memberikan jaminan perlindungan utuh saat bekerja di luar negeri,” jelasnya. 
    Bahkan, dokumen Mila dari mulai dari ijazah hingga akta kelahiran kini masih ditahan perusahaan yang memberangkatkannya ke Malaysia. “Sekarang kondisinya sakit, dan ijazahnya ditahan pula, sehingga tidak bisa bekerja lagi,” ujar Menteri Karding. 
     
    Menteri Karding pun langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera melacak perusahaan yang menyalurkan Mila ke Malaysia, dan mengambil kembali dokumen miliknya.
     
    “Kami akan mencari perusahaannya untuk mengembalikan dokumen tersebut, dan memastikan ada bukti lain terkait pelanggaran hukumnya, kalau ada langsung ditindak,” kata Karding.
     
    Perusahaan yang menyalurkan Mila berada di Bekasi dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum hingga menahan dokumen milik Mila. Menteri Karding mengingatkan, peristiwa yang dialami Mila merupakan potret nyata pentingnya menjadi PMI prosedural, sehingga terjamin ketika bekerja di luar negeri
     
    “Kami ingin pemerintah kecamatan hingga desa di Kabupaten Majalengka untuk benar-benar mengawasi warganya yang akan bekerja menjadi PMI harus menempuh jalur prosedural. Ini harus dilakukan kolaborasi bersama antara semua pihak,” tutup Karding. 
     
    Di depan Menteri Karding, Mila mengatakan perusahaan yang menyalurkannya lepas dari tanggung jawab pekerjaan sehingga menahan ijazah, akte kelahiran, dan dokumen penting lainnya. 
     
    Sebelumnya, Mila bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Rumah Tangga (PLRT). Ia kerap mendapatkan majikan yang suka marah-marah, sehingga Mila kabur akibat tidak tahan menghadapinya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WHS)

  • Bawaslu Majalengka gelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024  

    Bawaslu Majalengka gelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024  

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Bawaslu Majalengka gelar sosialisasi pengawasan Pilkada 2024  
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Untuk menjaga netralitas dan keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak , 27 Nopember 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka menggelar kegiatan sosialisasi bertema `Ayo Awasi, Majalengka Anteng (Aman, Netral, dan Tenang)` di Hotel Garden, Majalengka, Jum’at (1/11/2024) lalu.

    Acara yang dibuka Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, dihadiri perwakilan KPU Majalengka, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Panwascam se-Kabupaten Majalengka.

    Pj Dedi Supandi, mengatakan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini ASN sebagai pelayan masyarakat harus bisa menjaga kondusifitas dan harmonis selama proses Pilkada. 

    “Majalengka Anteng adalah upaya bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenangan masyarakat,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Senin (4/11).

    Dedi menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada. ASN harus netral, tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon. Namun demikian, ASN tetap memiliki hak pilih dalam Pilkada 2024.

    “Bagi ASN yang melanggar aturan netralitas, hukuman disiplin telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman disiplin bagi ASN itu sudah jelas tertuang dalam aturan, ada ringan, sedang dan berat. Kalau berat itu bisa sampai pada pemecatan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Dedi menyoroti bahaya penyebaran berita hoaks di media sosial. Ia menginstruksikan agar ASN selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada publik.

    “Dalam menjaga stabilitas, kita juga harus berhati-hati terhadap berita hoaks. ASN harus berperan aktif dalam menangkal hoaks, jika ada keraguan, segera berkoordinasi dengan Diskominfo melalui program Majalengka Saberhoaks,” ujar Dedi 

    Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para ASN terkait pentingnya menjaga netralitas pada Pilkada tahun 2024.

    Dede Menyampaikan bahwa kehadiran ASN dalam kampanye bisa berpotensi melanggar aturan dan bawaslu telah beberapa kali menindaklanjuti informasi awal terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. 

    “Kami mengimbau agar ASN dan kepala desa tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon manapun. Kami telah melakukan beberapa penelusuran atas laporan dugaan ASN yang melanggar netralitas, dan ini akan kami tindaklanjuti sesuai aturan,” tegas Dede. 

    Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para peserta akan pentingnya netralitas dan partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Dengan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Bawaslu, masyarakat diharapkan merasakan atmosfer Pemilu yang aman, netral, dan tenang demi tercapainya Majalengka Anteng.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Sebagai wujud pelayanan terhadap Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka bakal memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 

    Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021, tentang Petunjuk tekins penyelenggaran Mal Pelayanan Publik.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) ini berada di pusat Kota Majalengka merupakan bangunan bekas kantor Kejaksaan Negeri. MPP ini menyatu dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP).

    Menurut Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melalui MPP berbagai jenis pelayanan tergabung dalam satu tempat, penyederhanaan regulasi dan prosedur serta integrasi, memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan.

    “Nantinya di dalam Mal Pelayanan Publik ini ada 14 gerai yang akan beroperasi sebagai pusat pelayanan terpadu yang terintegrasi, diantaranya pelayanan perijinan, kependudukan, perpajakan termasuk ijin ekspor dan rencana akan di launching pada 18 Nopember 2024,” kata Dedi, Senin (28/10)

    Dedi berharap dengan adanya MPP dapat memudahkan masyarakat serta meningkatkan daya saing global, yang dapat menarik investor serta pelaku usaha.

    Mal Pelayanan Publik Majalengka nantinya langsung  MPP digitalisasi. Selain itu MPP ini ditunjang dengan fasilitas gerai ATM, ruang laktasi, ruang anak dan fasilitas untuk difabel.

    “Dengan hadirnya MPP ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Pj Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (29/10).

    Sumber : Radio Elshinta