Tag: Dedi Mulyadi

Berkaca dari Kasus Dokter Priguna, Dedi Mulyadi: Masuk Kedokteran Pintar Aja Tak Cukup Bandung 12 April 2025

Berkaca dari Kasus Dokter Priguna, Dedi Mulyadi: Masuk Kedokteran Pintar Aja Tak Cukup
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, mengingatkan Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mengevaluasi kembali proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran.
Menurut Dedi, langkah ini penting untuk mencegah terulangnya kasus
pelecehan seksual
yang melibatkan seorang mahasiswa kedokteran, seperti dilakukan Priguna Anugerah, tersangka pemerkosaan di
Rumah Sakit Hasan Sadikin
(RSHS) Bandung.
Dedi menegaskan bahwa seleksi mahasiswa kedokteran tidak hanya harus mempertimbangkan kemampuan akademik, tetapi juga integritas moral yang harus dimiliki oleh setiap calon dokter.
“Jangan sampai hal serupa kembali terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Kita jujur deh, hari ini yang masuk kedokteran tuh yang punya duit, pintar aja nggak cukup,” ujar Dedi kepada awak media Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh Priguna, yang kini menghadapi proses hukum setelah dilaporkan atas kasus pemerkosaan terhadap tiga wanita di RSHS.

Dedi mengingatkan bahwa dunia kedokteran dan perguruan tinggi harus menjaga kepercayaan publik agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
Dedi juga memberikan apresiasi kepada Unpad yang telah bertindak tegas dengan memecat Priguna Anugerah dari statusnya sebagai mahasiswa.
Langkah tersebut, menurut Dedi, merupakan tindakan yang tepat untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung dan menjaga citra kedua institusi tersebut.
“Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan,” kata Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam dunia medis tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencoreng citra profesi kedokteran yang seharusnya memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap profesi ini tetap terjaga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/04/2025 21:33
Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi Bandung 12 April 2025

Dedi Mulyadi Ogah Ikut Campur, Serahkan Konflik Bupati Tasik vs Wakilnya ke Polisi
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, menghormati langkah Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, yang melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen surat, termasuk penggunaan kop surat dan stempel, yang ditujukan kepada para camat dan kepala desa.
Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri urusan tersebut karena sudah masuk ke ranah hukum.

Ia menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum.
“Kalau sudah pelaporan kan aspeknya sudah hukum ya. Ya, kita ikuti aja mekanisme hukum yang berjalan,” ujar Dedi kepada awak media di Gedung Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
Dedi juga memastikan bahwa persoalan pelaporan ini tidak akan mengganggu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025, termasuk dari segi pendanaannya.
Menurutnya, pelaksanaan PSU tetap harus berjalan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tanpa terpengaruh masalah internal di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“Nggak lah, kan aspek keuangan tetap hal yang berbeda dengan pelaporan tadi. Pelaporan tadi kan berbeda dengan aspek keuangan pembiayaan (PSU). Ya, nggak ada problem,” katanya.
Dedi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk membiayai setengah dari total biaya pelaksanaan PSU Kabupaten Tasikmalaya yang diperkirakan mencapai Rp43 miliar.
“Sudah, anggaran Pemprov kan setengah dari biaya pelaksanaan. Yang provinsi, saya ngecek ya, kalau kita sih sudah
ready
uang,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, melalui kuasa hukumnya, Bupati Ade Sugianto mengeklaim terdapat sekitar 30 surat yang dipalsukan oleh wakilnya.
Dalam setiap surat yang dipalsukan, diduga terdapat unsur yang merugikan keuangan Rp 15 juta-20 juta.
Surat-surat tersebut berkaitan dengan biaya perjalanan dinas wakil bupati beserta para camat dan kepala desa.
Tim pengacara Bupati, Bambang Lesmana, menyebut pemalsuan surat tersebut mencakup penggunaan kop surat dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya.
“Laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan kop surat beserta isinya, termasuk penggunaan stempel bupati yang tidak sah. Jika terbukti, ancaman hukumannya enam tahun penjara,” ungkap Bambang kepada wartawan di Satreskrim Polres Tasikmalaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/04/2025 21:13
Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

JABAR EKSPRES – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan menggelar Halal Bihalal bersama seluruh Tim Pemenangan Jabar Istimewa atau Barisan Gawe Rancage di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Sabtu, 12 April 2025.

Kegiatan Halal Bihalal yang juga dihadiri langsung oleh seluruh pengurus partai pengusung serta para relawan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin, menurut sosok yang kini menjadi orang nomor dua di Jabar tersebut merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan.

“Alhamdulillah hari ini dihadiri langsung oleh semua tim inti dari tim Barisan Gawe Rancagae dan juga para pimpinan dari 14 partai politik yang mengusung kami, dan seluruh relawan, perwakilan para pimpinan relawan juga hadir,” ujar Erwan

Disinggung soal langkah selanjutnya Erwan mengaku dirinya bersama Dedi Mulyadi akan menyiapkan beberapa langkah agar Tim Barisan Gawe Rancage tersebut tetap solid dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.

Erewan menyebut, dirinya bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan berbicara dengan seluruh pimpinan di Tim Barisan Gawe Rancage, partai politik, hingga para relawan dalam mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan.

“Ini akan kita sesuaikan dengan RPJMD kita, dan mana yang bisa dilaksanakan oleh tim,” imbuhnya

Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara menambahkan sebagia bagian dari Tim Barisan Gawe Rancage mengaku akan terus mendukung pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan khususnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk Jawa Barat.

“Kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wagub Kang Dedi Mulyadi dan Pak Erwan ini baru kurang lebih 2 bulan menjabat ya. kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi dimana kita harus melakukan efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkapanya

Iswara menuturkan, dirinya yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Jabar, telah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur salah satunya tentang efisiensi anggaran.

“Dan alhamdulillah Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi tersebut. Baik efisiensi terhadap belanja menuju belanja yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” tutupnya

12/04/2025 17:16
Ada Aura Kasih di Ulang Tahun Dedi Mulyadi, Gus Miftah: Semoga Jodoh

Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Aura Kasih ikut menghadiri perayaan ulang tahun ke-54 Dedi Mulyadi yang digelar pada Jumat (11/4/2025) di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Kehadirannya terekam dalam tayangan kanal YouTube Purwakarta TV dan langsung mencuri perhatian publik.

Tak hanya hadir, Aura Kasih juga mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada mantan Bupati Purwakarta tersebut melalui akun Instagram resminya. “Wilujeng tepang tahun Kang Dedi Mulyadi,” tulis Aura dalam unggahan yang kolom komentarnya langsung ia tutup dikutip Beritasatu.com, Sabtu (12/4/2025).

Aura bahkan turut mengisi acara dalam perayaan ulang tahun tersebut. Meski tak banyak bicara soal kehadiran sang penyanyi, Gus Miftah yang juga datang ke acara itu sempat menyinggungnya dalam sambutan pembuka.

Gus Miftah menyampaikan pandangannya tentang sosok Dedi Mulyadi yang dianggapnya mampu mematahkan anggapan umum bahwa di balik pria hebat selalu ada perempuan kuat. Dengan nada bercanda, ia kemudian menyelipkan harapan.

“Makanya hari ini saya datang sama Aura Kasih. Siapa tahu jodoh,” ucap Gus Miftah disambut tawa para tamu undangan.

Perayaan ulang tahun Dedi Mulyadi juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk para kepala daerah di Jawa Barat serta keluarga besar Dedi Mulyadi, mulai dari anak-anak hingga cucu.

Diketahui, Dedi Mulyadi memiliki tiga anak yaitu Maulana Akbar Ahmad Habibie, Yudistira Manunggaling Rahmaning Hurip, dan Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri. Ia sebelumnya pernah menikah dua kali, dengan Sri Setyawati dan Anne Ratna Mustika. Pernikahan keduanya dengan Anne Ratna Mustika berakhir pada 2023.

Tak heran jika kehadiran Aura Kasih di perayaan ulang tahun Dedi Mulyadi tersebut mendorong Gus Miftah berdoa dan berharap semoga ada jodoh di antara mereka.

12/04/2025 16:56
Abdi Nagri Nganjang ka Warga Bakal Keliling 27 Kota Kabupaten

JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Terobosan giat Abdi Nagri Nganjang ka Warga tidak hanya bakal dilakukan sekali. Tapi, gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi itu bakal berlanjut dengan roadshow ke 27 Kota Kabupaten di Jabar.

Hal itu diungkapkan Sekda Jabar Herman Suryatman di sela meninjau kegiatan di Halaman Gedung Pakuan, Sabtu (12/4). “Ini kan bentuk layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Herman menerangkan, kegiatan itu rencananya bakal dilakukan di setiap Rabu. Lalu lokasinya juga akan berganti. Artinya tidak hanya di Kota Bandung atau Gedung Pakuan saja. “Berlanjut ke 27 kota kabupaten, bisa di kecamatan sampai desa atau kelurahan,” cetusnya.

Pada pekan depan misalnya, Abdi Nagri Nganjang ka Warga itu direncankan bakal digelar di Kabupaten Bandung. Dengan lokasi tepatnya di Kecamatan Dayeuhkolot. “Nanti setiap Rabu. keliling 27 kota kabupaten. Target tuntas sampai Desember,” sambungnya.

Menurut Herman, giat tersebut sebenarnya hanya pemantik. Karena secara prinsip Pemprov Jabar maupun Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Berbagai layanan itu sebenarnya juga sudah tersedia sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Misalnya ada layanan di samsat, di kantor imigrasi, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau di Mall Pelayanan Publik. Abdi Nagri Nganjang ka Warga ini sebagai pemantik dan semangatnya adalah mendekatkan layanan ke masyarakat.

Giat itu juga bisa dipadukan dengan pertunjukan budaya. Seperti yang dilakukan di Gedung Pakuan. Bakal ada pertunjukan wayang golek pada malam hari. Lalu ada juga komunitas yang mengkampanyekan berbagai permainan tradisional.

Artinya selain mengakses layanan, masyarakat juga mendapat hiburan. Namun hiburan itu juga berisi edukasi. Termasuk kental dengan edukasi kebudayaan Jawa Barat.(son)

12/04/2025 14:53
Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu, Sebut Pernyataannya Soal Preman Menyesatkan

TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertatap muka.

Gabriyel ingin bertemu Dedi untuk membahas terkait pernyataan Dedi yang ingin membentuk Satgas Antipremanisme.

Diketahui, pembentukan satgas itu menyusul dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat.

“Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan (buruk), kenapa? Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak,” ujar Gabriyel seperti dikutip dari Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada Kamis (10/4/2025).

Jika Dedi bersedia, Gabriyel akan mengundangnya ke Kantor DPD GRIB Jaya Barat langsung.

“Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya sampai hari ini belum paham pak, preman itu kayak gimana,” ujarnya.

Gabriyel menyarankan agar sebaiknya Dedi Mulyadi melakukan ‘bersih-bersih’ dari internal pemerintahan terlebih dahulu sebelum membentuk satgas premanisme.

Pasalnya, ia melihat aksi premanisme juga marak di dalam birokrasi pemerintahan.

“Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu, karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar,” ujarnya.

“Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas,” tambahnya.

Dedi Mulyadi bentuk satgas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

“Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

12/04/2025 13:19
9 Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin Bandung

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Resmi Larang Pungutan di Jalan Mulai Senin
Editor
KOMPAS.com
— Mulai Senin, 14 April 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi melarang segala bentuk pungutan yang dilakukan di jalan raya.
Larangan ini disampaikan langsung oleh
Gubernur Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, dalam keterangan resminya yang disampaikan dalam video dan diunggah di media sosial.
“Berbagai kegiatan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan lainnya yang bertentangan dengan prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan sampaikan
surat edaran
larangan,” tegas Dedi yang dikonfirmasi
Kompas.com
, Sabtu (12/4/2025).
Kebijakan ini diambil guna menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan, serta menghindari potensi kecelakaan akibat aktivitas penggalangan dana di area lalu lintas.
Gubernur Dedi juga mengimbau seluruh elemen pemerintahan daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi terhadap dampak yang mungkin timbul dari kebijakan ini.
“Kami imbau desa, camat, bupati/wali kota untuk segera melakukan antisipasi dampak dari pelarangan tersebut,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dalam hal pembangunan masjid, mushala, atau tempat ibadah lainnya, Pemprov Jabar siap berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik.
“Kita akan sama-sama menyelesaikan problem pembangunan tersebut karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” jelas Dedi.
Di akhir pernyataannya, Gubernur Dedi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh warga Jawa Barat atas dukungan terhadap kebijakan ini.
“Terima kasih, salam untuk semuanya. Tetap semangat, mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur,” tutupnya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ruang lalu lintas di Jawa Barat dapat kembali steril dari pungutan jalanan, sekaligus menciptakan iklim pembangunan yang lebih tertib dan berkeadaban.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/04/2025 08:00
Program Bebas Biaya Mutasi Kendaraan 2025 di Jabar Dikeluhkan Warga, Kenapa?

JABAR EKSPRES – Program terbaru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengumumkan kabar gembira soal pembebasan biaya mutasi, balik nama, dan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke Jawa Barat mulai tahun 2025. Namun, alih-alih disambut suka cita, program ini justru menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Program ini sejatinya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin memindahkan data kendaraan dari luar provinsi ke Jawa Barat. Mulai tanggal 9 April hingga 30 Juni 2025, seluruh kendaraan pribadi, milik swasta, hingga milik pemerintah yang dimutasi ke wilayah Jabar akan dibebaskan dari biaya mutasi, balik nama, dan pajak kendaraan tahun berjalan.

Namun, realita di lapangan tak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah warga justru mengungkapkan kekecewaan dan kebingungan mereka terhadap pelaksanaan program ini, terutama soal ketidaksesuaian biaya dan proses administratif yang membingungkan.

Baca Juga : Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor Online di Jawa Barat dengan e-Samsat

Salah satu warga bernama Rizky, mengaku mengalami kebingungan saat mencoba membayar pajak motornya yang sudah mati selama lima tahun. Ia mengecek melalui aplikasi resmi Bapenda Jabar, dan hasilnya menunjukkan total pembayaran sebesar Rp481 ribu. Namun saat mendatangi kantor Samsat, dirinya diminta membayar hingga Rp1,3 juta.

“Aku udah cabut berkas di DKI, tapi pas mutasi di Bogor cuma dikasih lembaran surat. Katanya tunggu ditelepon buat dapat plat baru… bingung,” tulis netizen lain yang juga membagikan pengalamannya di akun TikTok Info Bekasi.

Komentar lain juga menyayangkan bahwa program ini tidak memberikan insentif bagi warga yang taat pajak. “Yang taat pajak nggak diberi keringanan juga? Misalnya setahun gratis gitu,” keluh akun bernama Detri.

Tak sedikit juga yang menganggap program ini masih mahal, khususnya bagi kendaraan yang dimutasi antar daerah di dalam provinsi Jabar sendiri. “Kemarin nanya mutasi dari kota ke kabupaten, masih mahal,” kata Oddy, pengguna TikTok lainnya.

Menanggapi berbagai reaksi tersebut, Kang Dedi sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program pembebasan biaya ini berlaku hanya untuk kendaraan dari luar provinsi yang ingin dimutasi ke Jawa Barat. Dengan kata lain, kendaraan yang sudah terdaftar di dalam wilayah Jabar, namun ingin pindah antar kabupaten/kota, tidak termasuk dalam program ini.

12/04/2025 06:32
Dedi Mulyadi: ASN Boleh Kerja dari Rumah untuk Rawat Ibu Sakit Bandung 12 April 2025

Dedi Mulyadi: ASN Boleh Kerja dari Rumah untuk Rawat Ibu Sakit
Tim Redaksi
CIANJUR, KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, akan mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk bekerja dari rumah sambil merawat ibu mereka.
Kebijakan ini sejalan dengan peluncuran program ”
Jabar Nyaah ka Indung
” yang dilaksanakan serentak oleh seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menegaskan, dispensasi ini diberikan kepada ASN yang masih memiliki ibu dalam kondisi sakit atau membutuhkan perawatan khusus.
“Prinsipnya, pekerjaan bisa dilakukan di kantor maupun dari rumah, tergantung jenis pekerjaannya. Jika ibunya sedang dalam kondisi gawat atau sakit, tugasnya bisa digantikan oleh rekan kerja lainnya,” ujar Dedi saat ditemui di Pendopo Bupati
Cianjur
, Jumat (11/4/2025) petang.
Menurut Dedi, kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap pengabdian seorang anak kepada ibunya.
“Nanti akan ada sistem monitoring. Di era digital seperti sekarang, pekerjaan administratif, seperti membuat surat atau laporan, bisa dilakukan dari rumah,” kata dia.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa melalui program “Jabar Nyaah ka Indung”, para ASN serta pegawai BUMD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di Jawa Barat diwajibkan memiliki ibu asuh yang harus diurus, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.
“Ada 50.000 ibu di seluruh Jawa Barat yang diikutsertakan dalam program ini,” ujar Dedi.
Menurut dia, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum ibu, khususnya mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit.
Melalui gerakan ini, Dedi berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam memuliakan para ibu, yang selama ini menjadi pilar keluarga dan masyarakat.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/04/2025 05:58
Kebijakan Baru ASN Jabar: Bisa WFH Jika Ibu Sakit, Dedi Mulyadi Tekankan Nilai Kemanusiaan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR – Ada kabar baik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat.

SN Jabar bisa bekerja dari rumah (WFH) apabila sedang merawat ibunya yang sedang sakit.

Kebijakan menekankan nilai kemanusiaan ini datang langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai wujud penghormatan terhadap peran dan pengorbanan seorang ibu.

Kebijakan ini disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan bertajuk “Nyaah Ka Indung” di Pendopo Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jumat (11/4/2025).

Ribuan ibu dari berbagai daerah memadati lokasi acara sejak siang, menciptakan suasana haru dan penuh kasih.

Kebijakan WFH ASN Jabar: Sentuhan Empati dalam Dunia Kerja

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Dedi untuk menghadirkan nilai-nilai kekeluargaan dan empati dalam birokrasi.

Ia ingin agar para ASN tidak hanya menjadi pelayan publik, tetapi juga tetap bisa menjalankan tanggung jawab moral sebagai anak.

“Bayangkan hari ini di Jawa Barat mungkin lebih dari 50 ribu ibu tersenyum dengan bahagia. Andai kata besok ibu-ibu meninggal, dia akan meninggal bahagia, karena diurus pegawai Pemda se-Jawa Barat,”ucap Dedi dalam sambutannya.

WFH demi Ibu, Kenapa Tidak?

Dalam pidatonya, Dedi menegaskan bahwa ASN boleh tidak masuk kantor dan bekerja dari rumah jika sang ibu dalam kondisi sakit serius.

“Jadi begini, bekerja itu kan bisa bekerja di kantor atau di rumah tergantung jenis pekerjaannya. Manakala ibunya dalam keadaan tertentu sangat gawat, pekerjaannya bisa digantikan dulu sama yang lain, dia (ASN) fokus merawat ibunya,” kata Dedi.

Meski demikian, ia memastikan bahwa tanggung jawab pekerjaan tetap berjalan dengan baik berkat dukungan monitoring digital yang telah diterapkan.

“Nantikan ada monitoringnya, hal mudah lah, sekarang kan sudah era digital, bikin surat dan laporan juga bisa di rumah,” tambahnya.

Work From Home: Antara Fleksibilitas dan Tantangan

Kebijakan ini sekaligus menjawab kebutuhan fleksibilitas kerja di era modern, tanpa melupakan tantangan yang menyertainya.

Work From Home (WFH) memang memberi kemudahan, tapi juga mengharuskan ASN untuk disiplin dan mampu mengelola waktu dengan baik.

Manfaat WFH bagi ASN:

Menghemat biaya transportasi harian.

Memberi fleksibilitas jam kerja.

Memperkuat waktu kebersamaan dengan keluarga.

Menjaga kesehatan di tengah ancaman penyakit menular.

Tantangan WFH yang Perlu Diwaspadai:

Potensi distraksi dari lingkungan rumah.

Turunnya produktivitas jika tidak dikelola dengan baik.

Beban biaya pribadi untuk internet dan listrik.

Rasa jenuh atau isolasi sosial jika bekerja terlalu lama dari rumah.

Ilustrasi ASN WFH (Angela Lam Turpin)

Tips WFH Agar Tetap Produktif untuk ASN

Agar kebijakan ini bisa dijalankan secara maksimal, berikut beberapa tips agar ASN tetap profesional selama bekerja dari rumah:

Selalu absen tepat waktu dan bersikap responsif.

Siapkan ruang kerja yang nyaman dan bebas gangguan.

Susun to-do list harian berdasarkan prioritas pekerjaan.

Kelola waktu dengan bijak, jangan lupa istirahat.

Langkah Dedi Mulyadi ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 2 Tahun 2025, yang memperbolehkan skema kerja WFH, WFO (Work From Office), dan WFA (Work From Anywhere) bagi ASN.

Sistem kerja fleksibel ini tak hanya menjawab tantangan zaman, tapi juga memberi ruang kemanusiaan dalam birokrasi.

Kebijakan ini bukan sekadar aturan kerja, melainkan simbol cinta dan pengabdian seorang anak kepada ibu.

Melalui WFH, ASN Jabar tetap bisa melayani masyarakat tanpa mengorbankan waktu berharga bersama orang tercinta.

12/04/2025 04:00

Tag: Dedi Mulyadi

Baca Juga : Syarat dan Cara Bayar Pajak Motor Online di Jawa Barat dengan e-Samsat

Manfaat WFH bagi ASN:

Tantangan WFH yang Perlu Diwaspadai:

Tips WFH Agar Tetap Produktif untuk ASN