Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Pamer Sudah Bayar Pajak Mobil Lexus, Dapat Pelat Nomor Baru D 901 DM, Apa Maknanya? – Halaman all

    Dedi Mulyadi Pamer Sudah Bayar Pajak Mobil Lexus, Dapat Pelat Nomor Baru D 901 DM, Apa Maknanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberitahukan bahwa dirinya telah membayar pajak untuk mobil jenis Lexus miliknya yang sempat menjadi perbincangan publik baru-baru ini.

    Orang nomor satu di Jabar tersebut juga menginformasikan bahwa dirinya telah memutasi mobil Lexus miliknya dari pelat Jakarta menjadi pelat Bandung.

    Saat ini, mobil mewah milik Dedi Mulyadi itu telah terdaftar dengan pelat D, yang menunjukkan bahwa pelat nomor polisi berasal dari wilayah Bandung, Jawa Barat.

    Ia juga memamerkan pelat nomor baru D 901 DM untuk mobil mewahnya itu di akun Instagram-nya @dedimulyadi71, pada Sabtu (26/4/2025).

    “Kemarin sempat ramai nanya pajak kendaraan yang saya miliki. Hari ini nomornya sudah Bandung dan tidak ada problem lagi dengan pajak,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram-nya, Sabtu (26/4/2025).

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tunggakan pajak di Jakarta kini sudah diselesaikan.

    “Kemarin berproblem pajak di Jakarta. Hari ini sudah kita bereskan seluruhnya, dan sekarang nomornya sudah Bandung, Jabar,” ujarnya.

    Namun, warganet justru menyoroti pelat nomor baru yang dipilih Dedi Mulyadi itu.

    “9 pak? Maksudnya Presiden ke-9?” tulis akun @diopattern di kolom komentar unggahan Dedi Mulyadi.

    Sejumlah netizen pun mengamini komentar akun tersebut.

    Akan tetapi, ada pula warganet yang menebak bahwa angka sembilan dipilih Dedi Mulyadi lantaran KDM merupakan anak ke-9 dan pernah memiliki band yang bernama MK9.

    “Beliau anak ke-9. Nama band musiknya mk9,” tulis akun @445taufikhidayat.

    Mobil Lexus berwarna putih milik Dedi Mulyadi sempat ramai menjadi bahan gunjingan karena diduga menunggak pajak selama empat bulan.

    Pajak mobil tersebut jatuh tempo pada Januari 2025.

    Dedi Mulyadi menjelaskan mobil tersebut belum bayar pajak karena sedang proses mutasi dari pelat Jakarta ke Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp12,8 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dedi terakhir kali melaporkan hartaya pada tanggal 20 Agustus 2024.

    Harta terbanyaknya berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki, dengan total mencapai Rp7,3 miliar.

    Dedi tercatat memiliki 116 aset properti yang tersebar di Purwakarta dan Subang.

    Dedi Mulyadi, juga memiliki tujuh kendaraan, salah satunya adalah mobil Lexus miliknya yang sedang viral.

    Harga mobil tersebut senilai Rp1,95 miliar.

    Adapun semua kendaraan itu diperoleh Dedi dari jerih payahnya alias berstatus hasil sendiri.

    Dedi Mulyadi juga memiliki utang sebesar Rp3,8 miliar.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Dedi Mulyadi.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.368.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.004.000.000

    1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

    2. LAINNYA, POLYGON COLLOUS T8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

    3. MOTOR, TRIUMPH SCRAMBLER 1.200 XE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

    4. MOTOR, VESPA SEI GIORNI LIMITED EDITION Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

    5. MOBIL, LEXUS LX 600 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000.000

    6. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN / E 300 COUPE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

    7. MOBIL, LEXUS MICRO/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.157.055.199

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 16.689.055.199

    II. HUTANG Rp. 3.837.812.000

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 12.851.243.199

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Update Kasus Pelecehan oleh Oknum Dokter di Garut, Polisi Sebut Korban Bertambah Jadi 5 Orang!

    Update Kasus Pelecehan oleh Oknum Dokter di Garut, Polisi Sebut Korban Bertambah Jadi 5 Orang!

    JABAR EKSPRES  – Korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan di Kabupaten Garut, kini dilaporkan bertambah menjadi lima orang.

    Menurut Kasatreskrim Polres Garut, AKBP Joko Prihatin, ke lima korban tersebut kini telah membuat laporan polisi.

    “Total laporan polisi yang sudah kita terima ada 5 orang korban,” ujarnya, Sabtu (26/4).

    Dari lima korban yang membuat laporan polisi tersebut, Joko mengatakan salah satu diantaranya adalah wanita yang viral di media sosial.

    BACA JUGA: Atasi Kemacetan, Dedi Mulyadi Janjikan Bangun Underpass Pasar Citayam Kota Depok di 2026

    “Iya salah satunya korban yang hamil yang videonya viral, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah buat laporan polisi juga,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Joko menuturkan hingga saat ini pihaknya melalui tim penyidik masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

    Sebelumnya, menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, selain kepada wanita yang berada dalam video viral itu, oknum dokter kandungan di Kabupaten Garut yang berinisial MSF (30) tidak hanya sekali dalam melakukan aksinya.

    Dalam pernyataannya, Hendra menjelaskan bahwa tersangka MSF nekat kembali melakukan aksinya di sebuah kamar kost yang berada di kawasan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

    BACA JUGA: Serahkan Pengusutan Kasus Korupsi Dana Hibah ke APH, Pemkab Tasikmalaya: Fokus Bahas Perbup!

    “Untuk korban berinisial AED (24), sebelumnya menghubungi tersangka (MSF) untuk berkonsultasi soal keluhan keputihan,” ucapnya melalui keterangan yang diterima Kamis (17/6) lalu. (San).

  • Atasi Kemacetan, Dedi Mulyadi Janjikan Bangun Underpass Pasar Citayam Kota Depok di 2026

    Atasi Kemacetan, Dedi Mulyadi Janjikan Bangun Underpass Pasar Citayam Kota Depok di 2026

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan membangun Underpass Pasar Citayam Kota Depok mulai 2026 nanti, sesuai dengan janji yang diucapkannya saat di hiburan rakyat di Depok Open Space, Jumat (25/4)

    Pembangunan itu merupakan salah satu dukungan Pemprov Jabar terhadap infrastruktur di Kota Depok. Selain Underpass, Dedi Mulyadi juga bakal mempercantik setu yang ada di kota tersebut.

    “Underpass di Pasar Citayam akan dibangun oleh Pemdaprov Jabar. Setu-setu juga harus diperbaiki. Saya janji, tahun 2026 dimulai,” terangnya.

    BACA JUGA: Serahkan Pengusutan Kasus Korupsi Dana Hibah ke APH, Pemkab Tasikmalaya: Fokus Bahas Perbup!

    Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, pembangunan underpass Pasar Citayam diyakini akan memperlancar arus lalu lintas di wilayah tersebut,  sehingga masyarakat tidak akan mengeluhkan lagi soal kemacetan.

    Hadirnya underpass itu juga diharapkan ikut memperlancar perputaran ekonomi di Kota Depok. Karena jalur distribusi tak terhambat macet.

    Sementara itu, renovasi setu dengan fasilitas air mancur menjadi bentuk dukungan terhadap identitas Kota Depok yang dikenal memiliki banyak setu.

    “Ada air mancurnya, seperti di Purwakarta,” sambungnya.

    BACA JUGA: Polemik Kepemimpinan Kembali Memanas, Dualisme Dekopinda Cimahi Saling Klaim Miliki Legalitas yang Sah

    Lebih lanjut, KDM menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan di Kota Depok, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik di tingkat kelurahan.

    “Depok harus meningkat, jalannya harus bagus, setiap kelurahan nantinya akan memiliki gedung pertunjukan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk hajatan hingga pengajian,” sambungnya.

    KDM juga menekankan pentingnya kebersihan kota dan estetika ruang publik. Ia meminta agar tidak ada lagi baliho yang semrawut serta memastikan seluruh PJU berfungsi.(son)

  • Penampakan Lexus Dedi Mulyadi yang Sempat Nunggak Pajak, Kini Pelatnya ‘D’

    Penampakan Lexus Dedi Mulyadi yang Sempat Nunggak Pajak, Kini Pelatnya ‘D’

    Jakarta –

    Lexus Dedi Mulyadi yang sempat nunggak pajak kini sudah dimutasi ke Jawa Barat. Tampak Lexus berkelir putih itu sudah menggunakan pelat ‘D’.

    Lexus LX600 tunggangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belakangan menuai sorotan. Soalnya, SUV mewah asal Jepang itu kedapatan menunggak pajak sejak Januari 2025. Dalam penelusuran detikOto tiga hari lalu, mobil berpelat B 2600 SME itu memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 42 juta. Hal ini menjadi sorotan lantaran Dedi sedang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda pajak di Jawa Barat.

    Dikutip dari Samsat Jakarta, mobil berpelat B 2600 SME itu statusnya masa pajak habis. Lexus LX600 berpenggerak 4×4 itu lansiran tahun 2022 warna putih. Total pajak beserta denda yang perlu dibayarkan sebesar Rp 42.233.200, rinciannya sebagai berikut:

    PKB Pokok: Rp 40.404.000
    PKB Denda: Rp 1.616.200
    SWDKLLJ: Rp 143.000
    SWDKLLJ Denda: Rp 70.000

    Tak butuh waktu lama, per tanggal 25 April 2025, kini mobil itu sudah berganti pelat nomor. Dalam unggahan video di laman Instagram Dedi Mulyadi, mobil itu sudah menggunakan pelat D 901 DM. Selanjutnya, ditelusuri dalam laman Bapenda Jabar, pelat tersebut terdaftar atas model Lexus LX600 4×4 A/T tahun pembuatan 2022 dengan warna putih.

    “Kemarin sempat rame nanyain pajak kendaraan yang saya miliki hari ini tuh nomornya sudah Bandung dan tidak ada problem lagi dengan pajak,” kata Dedi dalam sebuah unggahan video.

    Dedi mengatakan memang ada sedikit permasalahan dengan pajak di Jakarta saat proses mutasi. Sebab, mobil tersebut belum lunas dan masih berada di bawah naungan leasing.

    “Kemarin ada problem dengan pajak di Jakarta, hari ini sudah kita bereskan seluruhnya dan sekarang nomornya sudah Bandung, sudah Jawa Barat,” lanjut Dedi.

    Dedi pada kesempatan sebelumnya juga mengucap terima kasih atas kritik yang dilontarkan masyarakat soal pajak mobilnya yang masih nunggak. Di sisi lain, dia menyebut memang punya tradisi untuk melakukan mutasi pelat nomor ke tempat dirinya memimpin.

    “Saya ucapkan terima kasih atas seluruh sifat kritisnya, karena saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya gunakan semuanya sudah bernomor Jawa Barat,” urai Dedi.

    “Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta seluruh nomornya itu nomor Purwakarta, dan hari ini saya Gubernur Jawa Barat seluruh nomornya nomor Jawa Barat. Karena pemimpin harus memberikan contoh bagi seluruh rakyat, terima kasih mohon maaf atas keterlambatannya,” jelasnya lagi.

    (dry/din)

  • Jangan Merasa Anda Paling Bersih!

    Jangan Merasa Anda Paling Bersih!

    GELORA.CO –  Kabid Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Arif Nasution melontarkan pernyataan keras kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Medan pada Selasa, 22 April 2025, Razman menyampaikan pesan tegas dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules untuk Dedi Mulyadi.

    “Kang Dedi, pesan Ketua Umum kami (Hercules), kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami,” ujar Razman, seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Jumat, 25 April 2025.

    Razman mengatakan pernyataan ini disampaikan untuk merespons pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC GRIB Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif yang dinilai sangat menyudutkan Grib Jaya itu disebut berawal dari pernyataan Dedi Mulyadi.

    Lebih lanjut, Razman juga mengkritik gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang dinilainya kurang profesional. Ia menyinggung kebiasaan Dedi yang kerap mengunggah kegiatan sosial melalui kanal YouTube pribadinya, alih-alih menyampaikan pesan melalui saluran resmi pemerintahan.

    “Yang disebut pemimpin baik, dia memberi win-win solution, bukan membantu orang, kasih orang Rp500 ribu, terus dilihatkan ke media,” sindir Razman tajam.

    Menurutnya, pemimpin seharusnya memberi ruang bagi institusi resmi seperti Biro Humas Pemprov Jabar untuk menyampaikan informasi terkait pemerintahan, bukan melalui YouTue pribadi.

    Razman pun tidak segan menyoroti kinerja Dedi Mulyadi selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta hingga kini menjadi Gubernur Jawa Barat.

    “Jabar juga gak paten-paten amat hari ini. Purwakarta ketika Anda memimpin juga tidak paten-paten amat, biasa-biasa aja. Jangan seolah-olah Anda orang paling bersih,” ucapnya ketus.

    Hingga artikel ini dirilis, belum ada tanggapan langsung dari pihak Dedi Mulyadi mengenai pernyataan pihak GRIB Jaya tersebut.

  • Dedi Mulyadi Akan Didik Anak Nakal di Depok Gunakan Pola Pendekatan Militer – Page 3

    Dedi Mulyadi Akan Didik Anak Nakal di Depok Gunakan Pola Pendekatan Militer – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mendidik anak atau pelajar nakal dengan pola militer. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai mengikuti rangkaian hari jadi ke-26 Kota Depok, di lapangan DOS Balai Kota Depok.

    Dedi Mulyadi mengatakan, masih ditemukan problem anak nakal yang tidak dapat ditangani orang tuanya. Bahkan, banyak orang tua yang mengaku tidak sanggup menangani kenakalan anak sehingga menjadi perhatian Dedi.

    “Misalnya gini, anak udah rajin minum eximer, itu kan susah. Sudah rajin minum ciu, susah, sudah pakai narkoba, susah. Itu orang tuanya bisa habis duitnya,” ujar Dedi, Jumat (25/4/2025) malam.

    Beberapa kali Dedi turut menangani anak yang kecanduan obat hingga depresi, bakar rumah, dan pengancaman terhadap orang tuanya. Akibat tindakan anak tersebut, orang tua tidak sanggup menangani tindakan anak tersebut.

    “Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer,” jelas Dedi.

    Dedi mencontohkan, Tiongkok telah menerapkan metode pola pendekatan militer terhadap kenakalan anak. Usai mendapatkan metode militer, anak tersebut memiliki harapan, energik untuk kehidupan masa depan.

    “Kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan ya,” terang Dedi.

    Dedi menekankan, metode pola pendekatan militer tidak serta merta anak diwajibkan militer. Orang tua yang tidak sanggup mendidik anak, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nantinya akan dilakukan metode tersebut.

    “Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh kita nggak akan (lakukan),” ucap Dedi.

     

  • Gubernur Dedi Mulyadi Diultimatum Pimpinan GRIB Jaya, Tommy Shelby: Ini Politik atau Film Action?

    Gubernur Dedi Mulyadi Diultimatum Pimpinan GRIB Jaya, Tommy Shelby: Ini Politik atau Film Action?

    “Atas pesan Bapak Ketum, meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan Tupoksi selaku Pamong Praja,” lanjutnya.

    Terkait proses hukum yang melibatkan kader GRIB Jaya, Razman menyatakan bahwa organisasinya mendukung penegakan hukum dan tidak akan mengintervensi.

    “Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk GRIB, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pihak berwajib memprosesnya,” tegasnya lagi.

    Namun, sebagai bentuk pembelaan terhadap citra organisasinya, ia tetap memberikan peringatan kepada Dedi Mulyadi agar tidak mengganggu GRIB Jaya.

    “Jadi jangan ganggu ormas! dan jangan ganggu kami!” pungkas Razman.

    Sebelumnya, Pegiat media sosial Tommy Shelby merespons pernyataan bernada ultimatum dari pendiri ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi.

    Dalam pernyataannya yang beredar, Hercules memperingatkan Deddy Mulyadi agar tidak mengusik organisasi yang dipimpinnya, GRIB Jaya.

    Reaksi ini sontak menuai perhatian publik, termasuk Tommy Shelby.

    Tommy menyampaikan sindiran tajam atas fenomena tersebut. Ia mempertanyakan arah demokrasi di Indonesia yang kini justru diwarnai nuansa intimidasi.

    “Gubernur Jabar dikasih ultimatum sama tokoh yang dijuluki preman tak bisa mati gara-gara nyenggol GRIB Jaya. Ini politik atau film action?” kata Tommy @TOM5helby (25/4/2025).

    Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu ide dan gagasan, bukan arena pamer kekuatan atau otot.

  • Bersiap, Ribuan Bangunan Liar di Atas DAS Kabupaten Bekasi Akan Dibongkar Megapolitan 25 April 2025

    Bersiap, Ribuan Bangunan Liar di Atas DAS Kabupaten Bekasi Akan Dibongkar Megapolitan 25 April 2025

    Bersiap, Ribuan Bangunan Liar di Atas DAS Kabupaten Bekasi Akan Dibongkar
    Penulis
    BEKASI, KOMPAS.com – 
    Pemerintah
    Kabupaten Bekasi
    akan menertibkan ribuan
    bangunan liar
    yang berdiri di atas
    daerah aliran sungai
    (
    DAS
    ) di wilayah Kabupaten Bekasi.
    Penertiban ini menjadi langkah serius Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dalam upaya mencegah banjir dan mempercantik kawasan bantaran sungai.
    Ade mengatakan, terdapat 120 titik wilayah
    pembongkaran
    yang ditargetkan dengan proyeksi total bangunan dapat mencapai ribuan bangunan liar.
    “Ada 120 titik. Kalau misalnya satu titik ada 100 bangunan liar, bisa ribuan lah,” ujar Ade, Kamis (24/4/2025).
    Penertiban bangunan liar tersebut sudah mulai dilakukan, salah satunya di wilayah Tambun.
    Namun, upaya pembongkaran ini akan terus berlanjut di berbagai titik lain yang telah dipetakan oleh pemerintah.
    Ade menegaskan, bahwa pembongkaran ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sungai sebagai jalur aliran air.
    Hal ini juga untuk mencegah risiko banjir yang selama ini kerap melanda wilayah Bekasi akibat menyempitnya DAS.
    “Setelah itu dibangun, kita tidak mau dibiarkan begitu saja. Saya juga sudah komunikasi dengan legislatif, nanti akan ada modifikasi untuk mempercantik bibir-bibir sungai,” kata Ade.
    Bupati Ade juga menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan memberikan kompensasi kepada pemilik bangunan liar, sekalipun mereka telah lama mendiami kawasan tersebut.
    “Yang melanggar kan pemilik bangle (bangunan liar), bukan kita pemerintah. Kalau kita mau perhitungan di situ sudah belasan bahkan puluhan tahun,” ujar Ade.
    Menurut Ade, selama ini pemerintah cenderung membiarkan bangunan liar tumbuh tanpa pengawasan.
    Namun, Ade menilai sudah saatnya ada langkah konkret dan terobosan nyata demi mengembalikan fungsi kawasan sungai sebagai jalur air dan ruang terbuka.
    “Kita sebagai pemerintah sebelumnya ya mengiyakan saja. Tapi sekarang harus ada perubahan. Serapan air sudah tidak ada, kita tidak bisa biarkan banjir terus terjadi,” ungkapnya.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat memimpin langsung pembongkaran bangunan liar yang berdiri di sepanjang
    daerah aliran Sungai
    Bekasi, tepatnya di Tambun Utara, Desa Srijaya, pada Jumat (14/3/2025).
    Aksi tersebut dilakukan Pemprov Jabar dalam rangka mengembalikan fungsi sungai dan mencegah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta Megapolitan 25 April 2025

    SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta Megapolitan 25 April 2025

    SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    SMK Karya Pembaharuan, Kabupaten Bekasi, membantah tuduhan terkait biaya perpisahan ke Bali yang mencapai Rp 6 juta, sebagaimana dilaporkan oleh seorang wali murid kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin menjelaskan, biaya perpisahan untuk 179 pelajar angkatan 2022/2023 sebenarnya sebesar Rp 3,6 juta, bukan Rp 6 juta seperti yang disebutkan dalam aduan tersebut.
    “Biaya perpisahan yang disepakati sejak awal untuk angkatan tahun ini, dimulai dari kelas 10, adalah Rp 100.000 per bulan selama tiga tahun, yang totalnya mencapai Rp 3,6 juta,” kata Tetuko, usai dipanggil oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
    Tetuko menambahkan bahwa biaya tersebut berasal dari iuran bulanan siswa sebesar Rp 150.000. Selain membayar uang perpisahan ke Bali, siswa juga membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000, serta tabungan untuk ujian dan ijazah senilai Rp 50.000.
    Total iuran yang dibayar oleh setiap siswa adalah Rp 300.000 setiap bulan, yang telah disepakati oleh wali murid sejak awal pendaftaran melalui surat penerimaan siswa baru.
    “Selama tiga tahun ini, tidak ada satu pun wali murid yang mengeluhkan kegiatan perpisahan ini. Semua berjalan sesuai kesepakatan,” ungkap Tetuko.
    Ia juga menyampaikan, sebelumnya perpisahan sekolah diadakan di Bali dan Yogyakarta. Di sisi lain, kegiatan semacam itu sudah menjadi tradisi di sekolah tersebut.
    Namun, untuk tahun ini, kegiatan perpisahan ke Bali akhirnya dibatalkan setelah adanya aduan dari seorang wali murid.
    Setelah pembatalan tersebut, pihak sekolah memastikan bahwa uang iuran yang telah terkumpul, diperkirakan sekitar Rp 500 juta, akan dikembalikan.
    Sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk membayar pesanan kamar, bus, seragam, dan konsumsi untuk acara di Bali.
    “Total dana yang sudah digunakan untuk pemesanan mencapai ratusan juta,” jelas Tetuko.
    Sebelumnya, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadukan masalah ini kepada Gubernur Dedi Mulyadi saat kunjungannya di daerah tersebut pada Kamis (24/4/2025).
    Dalam aduan tersebut, ibu tersebut mengeluhkan biaya kegiatan
    study tour
    anaknya ke Bali yang diperkirakan mencapai Rp 5-6 juta.
    Dedi menerima aduan tersebut melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71. Dalam percakapan tersebut, ibu tersebut menyebutkan bahwa biaya tersebut terdiri dari iuran per bulan selama tiga tahun dan pembayaran SPP.
    “Jadi, total pembayaran yang harus kami keluarkan setiap bulan adalah Rp 300.000, ditambah dengan pembayaran akhir tahun lainnya,” ujar ibu tersebut.
    Dedi mendengar keluhan ini dan meminta pihak sekolah untuk segera menghentikan rencana kegiatan
    study tour ke Bali
    . Ia menegaskan, jika rencana ini tetap dilanjutkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah.
    “Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya minta segera hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan sekolah ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.
    Dedi memastikan, bahwa dirinya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menghubungi pihak sekolah agar menghentikan kegiatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji ikut menanggapi terkait kasus dugaan penyiksaan terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

    Susno berharap KDM, singkatan dari Kang Dedi Mulyadi, melihat podcastnya yang diunggahnya hari ini Jumat (25/4/2025). 

    Ia meminta agar KDM yang tangani langsung kasus yang diduga melibatkan pihak Taman Safari Indonesia. 

    “KDM saya imbau, kalau dengar podcast saya, ini terjadi di wilayah Pak KDM, Taman Safari itu di daerah Bogor, Puncak, Jawa Barat, jangan Pak KDM hanya melihat bangunan-bangunan yang melanggar saja, tapi ada satu hal yang menyayat hati, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di wilayah bapak,” kata Dedi dikutip dari podcast Susno Duadji pada Jumat (25/4/2025). ‘

    Susno optimistis jika Gubernur Jawa Barat tersebut turun tangan, kasus tersebut dapat segera tuntas. 

    “Saya yakin, kalau KDM sudah turun tangan, ada penyelesaiannya,” pungkasnya. 

    Tanggapan Dedi soal kasus OCI

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keprihatinan atas dugaan penganiayaan dan kekerasan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap para pekerja sirkusnya.

    Pernyataan ini disampaikan melalui video yang diunggah Dedi Mulyadi di media sosial dan dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Selasa (22/4/2025).

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap korban dugaan penganiayaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia Taman Safari kepada para eks pekerja sirkus,” ujar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun di wilayah Jawa Barat.

    Menurutnya, setiap warga berhak atas hidup yang aman, nyaman, dan sejahtera.

    “Di Jawa Barat tidak boleh ada peristiwa yang memiliki nuansa kekerasan, menghilangkan hak-hak orang, rasa tenang dan rasa nyaman, dan sejahtera hidupnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap agar kasus ini dapat dituntaskan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum pidana maupun ketenagakerjaan.

    Gubernur Dedi Mulyadi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian terhadap kasus ini. 

    “Saya ucapkan apresiasi tinggi terhadap jajaran pengacara dan para pihak, termasuk Komisi III DPR RI yang melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut, sehingga apabila ada dugaan pidananya, bisa berjalan dengan baik dan apabila ada dugaan pelanggaran UU ketenagakerjaan, semuanya bisa berjalan baik,” jelasnya.

    Sebagai bentuk kepedulian langsung, Gubernur Dedi menyatakan akan menemui para korban dan keluarga untuk mendengar langsung serta memberikan dukungan moral.

    Pihaknya juga berencana mendatangi manajemen terkait untuk meminta klarifikasi. 

    “Kami juga akan menemui keluarga dan korban dugaan kekerasan atas peristiwa itu, serta mendatangi manajemen untuk klarifikasi terkait kejadian tersebut,” ungkapnya.

    Di akhir pernyataannya, Gubernur Dedi berharap para korban dapat segera pulih secara psikologis dan mendapatkan kesempatan bekerja di lingkungan yang lebih manusiawi.

    “Semoga keluarga serta korban kekerasan bisa hidup tenang dan recovery psikologis, sehingga bisa bekerja di tempat lain yang manusiawi,” pungkas

    Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Dedi Mulyadi Prihatin atas Dugaan Kekerasan ke Eks Pekerja Sirkus Taman Safari” dan “Dedi Mulyadi Soroti Dugaan Penganiayaan Eks Pekerja Sirkus Taman Safari: Di Jawa Barat Tidak Boleh Ada Kekerasan”.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya