Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Singgung Dedi Mulyadi, Politikus PDIP Semprot Wapres Gibran yang Baru Unggah Video Youtube

    Singgung Dedi Mulyadi, Politikus PDIP Semprot Wapres Gibran yang Baru Unggah Video Youtube

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena membuat video dan diunggah ke Youtube.

    Anggota Komisi II DPR RI itu menilai Gibran tak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja.

    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.

    Ia juga menyinggung sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menurutnya terlalu sibuk membuat video.

    Dedi memang kerap merekam kegiatannya saat bertemu masyarakat. Videonya diunggah ke Youtube maupun media sosial seperti Instagram.

    “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” kata Deddy.

    Monolog Gibran

    Mengutip Tribunnews, Gibran mengunggah video ke akun Youtube (@GibranTV) pada Sabtu (19/4/2025).

    Pada video itu, Gibran monolog membicarakan tentang bonus demografi.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet.

    Pasalnya, jumlah dislike lebih banyak ketimbang like yang diperoleh pada video tersebut.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Senin (21/4/2025) sekira pukul 12.10 WIB, total dislike mencapai 27 ribu.

    Sementara itu, total like atau jempol ke atas tak sampai separuhnya, yaitu hanya 2.400.

    Dalam video tersebut, Gibran membicarakan bonus demografi di Indonesia dalam rentang waktu 2030-2045.

    Banyaknya anak muda Indonesia tersebut membuat Gibran meminta agar momentum tersebut jangan dilewatkan.

    “Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa,” kata Gibran dalam video tersebut.

    Gibran menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kemajuan.

    “Ini adalah kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi, agar tidak menjadi sekadar bonus,” kata dia.

    Gibran berkata bonus demografi bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia.

    Ia lantas memberikan contoh beberapa anak muda Indonesia yang sudah mulai menjadi jawaban dari tantangan yang ada.

    Pertama, film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo, karya rumah produksi Visinema Pictures ternyata sudah ditonton oleh empat juta penonton.

    Kedua, Timnas U-17 Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2025.

    “Film Jumbo ini karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah mencapai 4 juta penonton. Serta akan ditayangkan di 17 negara, yakni Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” tuturnya.

    “Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri,” tandasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    Soal Larangan Siswa Membawa Motor ke Sekolah, Begini Kata Pemkot Bandung

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku baru bakal mengkaji soal pelarangan siswa membawa motor ke sekolah, selepas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025-2026.

    “Belum-belum, saya masih fokus ke SPMB. SPMB udah clear, baru kita akan lihat nanti peraturan-peraturan tambahan apa yang bisa diberikan,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Senin (21/4).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar pihak sekolah mulai melarang siswanya membawa kendaraan pribadi. Hal ini sebagai upaya menjaga keselamatan siswa sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab sejak dini.

    Tak tanggung-tanggung, sanksi pengeluaran bakal diberlakukan apabila siswa di bawah umur nekat membawa kendaraan ke sekolah.

    BACA JUGA:Penataan Kawasan Bunderan Cihanjuang Dimulai, Pemkot Cimahi Relokasi dan Beli Lahan Warga Sekitar

    Kendati demikian, diakui Farhan, pihaknya bakal terlebih dahulu mencari solusi sebelum diberlakukannya pelarangan pelajar membawa motor ke sekolah.

    Hal ini dinilai penting mengingat kelayakan infrastruktur maupun transportasi di Kota Bandung belum memadai.

    “Masalah bawa, karena kan gini, kalau saya melarang bawa kendaraan, terus marake naon (pakai apa). Karena kan saya mesti menjawab ini dulu,” ungkapnya.

    BACA JUGA:pemkotPemkot Cimahi Gelar Retret ASN Pertama di Jawa Barat

    Disinggung soal pengoperasionalan kembali bus sekolah di Kota Bandung, menurut Farhan, kelayakan menjadi letak masalah apakah hal ini bisa kembali dilakukan atau tidak.

    Maka dari itu, pihaknya bakal kembali mendata ulang terkait kesiapan maupun penghidupan kembalinoperasional bus sekolah di Kota Bandung.

    “Kendaraan umumnya banyak, tapi kan sekarang masalahnya layak atau tidak, itu kita lagi berusaha untuk di data dulu,” pungkasnya. (Dam)

  • Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    Izin Tambang di Jabar Bakal Dievaluasi, KDM Tak Segan Cabut Jika Nakal

    JABAR EKSPRES -Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bakal mengevaluasi seluruh izin pertambangan di Jabar. Ia juga tidak segan mencabut izin tambang yang terbukti merusak lingkungan.

    Hal itu diungkapkan, Minggu (20/4). Ia menguraikan, sejauh ini pihaknya banyak menerima keluhan terkait aktivitas pertambangan di Jabar.

    “Mohon maaf tidak dapat mendatangi satu per satu. Tapi sikap kami jelas bahwa saya tidak akan berpihak pada penambang yang melanggar apalagi yang tidak berizin,” ucapnya dalam video yang juga dibagikan melalui akun medsosnya itu.

    Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, dalam waktu dekat bakal mengevaluasi seluruh izin tambang di Jabar.

    “Karena di era sebelumnya banyak izin yang dikeluarkan untuk tambang,” imbuhnya.

    BACA JUGA: Komitmen Ketahanan Pangan dan Upaya Peningkatan Ekonomi Peternak Lewat Pesta Patok Domba

    Menurut KDM, tambang yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, kesinambungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan merusak infrastruktur akan dievaluasi.

    “Saya tegaskan tidak akan segan cabut izin tersebut. Bagi saya keberpihakan pada alam lingkungan dan masyarakat jauh di atas kepentingan penambang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Satu tambang ilegal di Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, ditutup. Alasanya, pertambangan itu tidak berizin dan merusak lingkungan.

    Penutupan dilakukan oleh Tim Gabungan Pemprov Jabar, mereka terdiri dari Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan Jawa Barat, serta Satpol PP Kabupaten Cianjur.

    Selain itu, KDM juga sempat dibuat geram oleh aktivitas penambangan di Subang, kegiatan itu cukup mengotori jalan.

    BACA JUGA: Berhasil Juara, Domba Pesta Patok Alami Kenaikan Harga Jual

    Di sisi lain, Dinas ESDM Jabar sepanjang 2024, telah menindaklanjuti 176 titik tambang ilegal di Jabar. Hal tersebut, bagian dari respon aduan dari masyarakat. Tindak lanjutnya cenderung bersifat administratif, misalnya dalam bentuk surat teguran.

    Sebanyak 176 titik tambang ilegal itu tersebar di sejumlah kota kabupaten di Jabar.

    Rinciannya, di Kabupaten Sumedang 31 titik, Subang 24 titik, Bogor 23 titik, Sukabumi 20 titik, Bandung Barat 13 titik, Garut 12 titik, Tasikmalaya 12 titik, Pangandaran 9 titik, Purwakarta 8 titik. Kemudian Kota Tasikmalaya 6 titik, Kabupaten Bandung 5 titik, Bekasi 4 titik, Majalengka 4 titik, Ciamis 2 titik, Cirebon 2 titik dan Kuningan 1 titik.

  • Gerbang Tol Kalijati Berlumpur, Dedi Mulyadi Murka: Pengawas Proyek, Sini Kamu! Anda Belajar K3 Gak? – Halaman all

    Gerbang Tol Kalijati Berlumpur, Dedi Mulyadi Murka: Pengawas Proyek, Sini Kamu! Anda Belajar K3 Gak? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi murka saat mendapati bahwa Gerbang Tol Kalijati, Subang, berlumuran tanah karena truk proyek yang melintasi jalus tersebut.

    Amarahnya makin memuncak tatkala jalan provinsi itu juga rusak di beberapa bagian.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, mengaku telah menyemprot jalanan tersebut sebanyak tiga kali untuk membersihkan jalan dari tanah yang menempel.

    Menurutnya, usaha proyek galian tanah tersebut telah mendapat keuntungan, tetapi tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain dengan menghilangkan rasa nyaman dan merusak fasilitas umum.

    “Jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan dan ini di dalam akibat adanya angkutan tanah yang diangkut oleh truk-truk besar padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan,” kata Mulyadi, dikutip dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (20/4/2025).

    “Lihat alur jalan Kalijati saya sudah seminggu enggak pulang ke sini seperti ini,” imbuhnya.

    Dedi Mulyadi masuk ke kawasan galian tanah.

    Ia juga langsung memerintahkan satpam untuk membuka gerbang tanpa basa-basi.

    “Sampein aja, biarain aja. Saya Dedi pak, Gubernur Jawa Barat, buka pintunya,” ujarnya,

    Gerbang kemudian tak lama dibuka dan Dedi Mulyadi masuk ke dalam kawasan proyek itu.

    Setelah turun dari mobilnya, nada tegas Dedi Mulyadi menguat.

    Ia bertanya siapa penanggung jawab proyek tersebut kepada beberapa orang yang ada di sana.

    “Penanggung jawab proyeknya siapa? Saya tanya, penanggung jawab proyeknya siapa?” tegasnya.

    Dedi Mulyadi lalu terus berjalan di antara galian tanah sambil emosi, dan menempatkan kedua tangannya di pinggul.

    “Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu!” ucap eks Bupati Purwakarta sambil geram.

    “Anda belajar K3 gak?! Ada standarisasi kerja. Kenapa Anda ngotori jalan?!” ujar Dedi Mulyadi.

    Setelah itu, seorang pria berhelm proyek dipanggil Dedi Mulyadi untuk menjelaskan pihaknya sudah berupaya menyiram untuk membersihkan tanah di jalan.

    “Nggak bisa! Saya sudah tiga kali nyiram di Tol Kalijati. Anda lihat ke depan, jalan hancur, kotornya luar biasa!” tutur Dedi.

    “Anda dapat untung, tapi rakyat dirugikan,” imbuhnya.

    Pria berhelm proyek itu hanya menganggukan kepalanya.

    “Itu gerbang tol yang paling kotor itu Gerbang Tol Kalijati. Bapak berhantikan dulu, sesuaikan standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Kalau Bapak gak bersihkan, saya kerahin Damkar,” ujar Dedi.

    Situasi berubah menjadi sumringah saat para pekerja tambang dipanggil dan diberi uang.

    “Pak benerin dulu ya, maaf saya marah. Kalau saya urusan begini pasti ngambek aing (saya) mah,” tutur Dedi Mulyadi.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Warga Kampung Ciluncat Resah Terkait Rencana Reaktivasi Jalur KA Bandung–Ciwidey

    Warga Kampung Ciluncat Resah Terkait Rencana Reaktivasi Jalur KA Bandung–Ciwidey

    JABAR EKSPRES – Terkait rencana menghidupkan kembali jalur kereta api Bandung–Ciwidey yang diusulkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,  menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

    Meski disebut-sebut dapat mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian, sejumlah warga justru merasa cemas, terutama mereka yang tinggal di sepanjang jalur lama yang kini akan direaktivasi.

    Salah satu daerah terdampak adalah Kampung Ciluncat, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung.

    BACA JUGA: Gencarkan Dukungan Kemanusian untuk Gaza, 15 Ribu Masyarakat Jabar Turun Aksi Bela Palestina

    Ketua RT 07/RW 01, Dadan Rustandi (42), mengungkapkan keresahan warganya yang tinggal tepat di atas jalur kereta yang sudah lama tidak digunakan.

    Terlebih sudah ada kabar Reaktivasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

    “Sebenernya udah mulai resah semuanya, apalagi ada kabar lima tahun ke depan mau dijalankan lagi jalur KA Bandung–Ciwidey,” ujarnya, Minggu (20/4/2025).

    Dadan menjelaskan jika hampir selama lebih dari 18 tahun tinggal di wilayah tersebut, banyak warga juga yang sudah membangun rumah di atas jalur rel. Menurutnya di RT 07 semua bangunan dibangun bersifat permanen.

    BACA JUGA: Tanggapi Putusan PTUN soal Sengketa Lahan SMANSA Kota Bandung, Biro Hukum Jabar: Ajukan Banding!

    “Jadi hampir semua di RT ini bangunannya bersifat permanen. Ada yang deket di samping rel kereta api. Terus ada juga yang di atas rel, terus ada juga di dalam rumah masih ada rel kereta apinya,” tuturnya.

    Saat ini banyak juga aktivitas warga yang dilakukan hampir semuanya menyatu dengan jalur rel. Bahkan rel pun kini sudah dibangun akses jalan dan bangunan lainnya.

    Menurut Dadan, jika reaktivasi dilakukan, sekitar 60 kepala keluarga yang merupakan warga asli dan lebih dari 70 KK termasuk penyewa, dengan total lebih dari 200 jiwa, akan terdampak langsung.

    Tidak hanya rumah, satu masjid di wilayah tersebut juga terancam tergusur. Meski begitu, Dadan menegaskan bahwa warga bukan anti terhadap kemajuan.

    BACA JUGA: Soroti Pengelolaan Sampah di Bandung, Farhan Sebut Perlu Paradigma Baru

    Dirinya pun tidak mempermasalahkan jika memang terjadinya Reaktivasi lantaran tidak mungkin pemerintah menelantarkan warganya.

  • 2 "Rel Jadi Rumah", Cemas dan Harap Warga di Tengah Rencana Reaktivasi Kereta Bandung–Ciwidey Bandung

    2 "Rel Jadi Rumah", Cemas dan Harap Warga di Tengah Rencana Reaktivasi Kereta Bandung–Ciwidey Bandung

    “Rel Jadi Rumah”, Cemas dan Harap Warga di Tengah Rencana Reaktivasi Kereta Bandung–Ciwidey
    Editor
    KOMPAS.com
    – Wacana pengaktifan kembali jalur
    Kereta Api
    (KA)
    Bandung
    –
    Ciwidey
    oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengundang harapan sekaligus kecemasan, terutama dari warga yang telah lama bermukim di atas bekas lintasan rel tersebut.
    Rel KA Bandung–Ciwidey kini lebih dikenal sebagai permukiman. Ribuan rumah warga, baik permanen maupun semi-permanen, berdiri di atasnya, membentang dari Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung.
    Kampung Ciluncat di Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, menjadi salah satu potret jelas dari perubahan ini.
    Di sana, rel yang dulu dilalui lokomotif kini menjadi fondasi rumah, jalan setapak, hingga jembatan. Warga menutup rel dengan semen, menciptakan jalur alternatif yang kokoh dan bermanfaat.
    Hal serupa juga terjadi di Kampung Cibeureum Jati, Desa Sadu, Kecamatan Soreang. Jembatan tua bekas rel kereta digunakan sebagai penghubung antar-kampung, menghindarkan warga dari jalur arteri yang lebih jauh dan padat.
    Namun, bayang-bayang
    reaktivasi
    mulai memicu kecemasan.
    Iim (36), warga yang sudah lebih dari 15 tahun tinggal dan membuka usaha di atas rel, mengaku waswas jika jalur KA kembali diaktifkan.
    Ia mengenang masa lalu jalur kereta itu dengan rasa hormat, tetapi juga mempertanyakan nasib keluarganya.
    “Sebetulnya boleh saja (jalur KA Bandung–Ciwidey) kembali diaktifkan, soalnya memang kebijakan pemerintah. Namun, saya bingung nanti usaha di mana lagi. Soalnya, pasti bangunan ini dibongkar,” ujarnya.
    Keresahan itu semakin dalam ketika anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar menanyakan kemungkinan mereka akan diusir dari rumah.
    “Jadi, kalaupun rencana itu ada, harapannya pemerintah menyiapkan tempat tinggal buat kami,” katanya penuh harap.
    Tantangan Nyata Reaktivasi Jalur KA
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah pusat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana menghidupkan kembali sejumlah jalur KA yang lama tak berfungsi.
    Jalur Bandung–Ciwidey termasuk dalam daftar prioritas, selain Bandung–Pangandaran, Garut–Cikajang, Bogor–Sukabumi–Cianjur, Padalarang–Cipatat, Banjar–Cijulang, dan Rancaekek–Tanjungsari.
    Reaktivasi ini disebut sebagai langkah strategis mengurangi kemacetan, khususnya saat musim liburan.
    Namun, di balik deru pembangunan dan harapan atas moda transportasi masa depan, ada kehidupan yang telah lama berakar di atas rel tersebut.
    (Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Elgana Mubarokah)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Listrik Tabrak Gerobak Tahu Bulat dan 22 Motor di Tanjung Priok, Pengemudi Diduga Mabuk

    Mobil Listrik Tabrak Gerobak Tahu Bulat dan 22 Motor di Tanjung Priok, Pengemudi Diduga Mabuk

    TRIBUNJAKARTA.COM – Tragedi kecelakaan kelam terjadi di wilayah Jakarta Utara, pada Sabtu (19/4/2025) dini hari WIB melibatkan mobil mewah menabrak puluhan motor.

    Peristiwa nahas tersebut terjadi di depan Diskotik Helen’s, Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Kejadian ini ditenggarai dari pengemudi mobil listrikberkendara diduga dalam kondisi mabuk.

    Pengemudi pria berinisial MPK menggunakan mobil listrik itu menabrak seorang pejalan kaki, seorang pengendara motor, dua gerobak tahu bulat, dan 22 sepeda motor yang terparkir.

    “Pengemudi ini diduga dalam keadaan mabuk dan saat ini kami masih meminta keterangan,” Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara AKBP Donni Bagus Wibisono di Jakarta, Sabtu (19/4/2025), dikutip dari Tribunnews.

    Donni mengungkap awalnya pengemudi itu melintas dari arah timur ke barat.

    Namun, sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut oleng ke kanan jalan.

    “Oleng ke kanan dan menabrak pejalan kaki atas nama saudara AJ yang sedang berdiri di sisi kanan jalan,” ucapnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Amarah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Pemborong Tanah Tak Terbendung Setelah Melintasi Jalan Kalijati, Subang, Jawa Barat.

    Kemudian, mobil tersebut kembali oleng ke kiri jalan dan menabrak pengemudi sepeda motor berinisial AD yang saat itu berboncengan tiga dengan FF dan MAG.

    “Sepeda motor terpental membentur pedagang gerobak tahu bulat saudara IM dan saudara SH yang sedang berjualan di pinggir kiri jalan,” tuturnya.

    Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, empat orang dilaporkan mengalami luka-luka. 

    Seorang pejalan kaki berinisial AJ mengalami patah tulang lengan kanan dan dilarikan ke RS Royal Progress.

    Pengendara motor berinisial AD mengalami luka lecet di siku pada tangan kanan. 

    Sementara dua pengendara motor lainnya, FF dan MAG, luka di paha kanan, betis kiri dan dada.

    “Ketiganya berobat di RS Satyanegara,” kata Donni. 

    Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

    “Barang bukti yang dikumpulkan polisi satu unit mobil, 23 motor dan dua gerobak,” kata dia. 

    Saat ini, lanjut Donni, pihaknya tengah memeriksa sopir mobil Hyundai Ionic 5 tersebut.

    “Perkara tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara,” ucapnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Politisi PKB Soroti Kinerja Satgas Antipremanisme Bentukan Dedi Mulyadi usai Kericuhan Ormas Depok – Halaman all

    Politisi PKB Soroti Kinerja Satgas Antipremanisme Bentukan Dedi Mulyadi usai Kericuhan Ormas Depok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi. 

    Hal itu mencuat usai terjadinya pembakaran tiga mobil polisi saat menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.

    “Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Antipremanisme yang dibentuk Gubernur Dedi Mulyadi? Pembentukan satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum,” ujar Abduh sapaan akrabnya, Sabtu (19/4/2025). 

    Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

    AKBP Bambang menerangkan penjemputan terhadap pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum itu dilakukan setelah dua kali melayangkan surat panggilan terhadap pelaku untuk diperiksa, tetapi pelaku tak memenuhi panggilan tersebut.

    Saat dijemput paksa, pimpinan ormas itu melakukan perlawanan terhadap anggota Polres Metro Depok hingga mengundang perhatian warga. 

    Mengingat tersangka juga tokoh setempat, sekelompok warga melakukan pengejaran terhadap anggota polisi untuk mencegah tersangka dibawa ke Mako Polres Metro Depok. 

    Ketika dilakukan pengejaran terhadap anggota polisi yang membawa empat mobil, tiga di antaranya tertahan oleh sekelompok warga dan dibakar oleh mereka sampai hangus. 

    Meski begitu anggota Polres Metro Depok tetap berhasil membawa pelaku ke Mako Polres Metro Depok dengan satu mobil yang tersisa.

    Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Antipremanisme oleh Gubernur Dedi, Abduh juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.

    Tindakan tegas mesti dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun dengan jumlah massa berapa pun.

    “Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum.”

    “Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum,” kata Abduh.

    Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. 

    “Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas,” ujar Abduh. 

    Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. 

    “Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Abduh.

  • Mobil Listrik Tabrak Gerobak Tahu Bulat dan 22 Motor di Tanjung Priok, Pengemudi Diduga Mabuk

    Kecelakaan Hari Ini di Jakarta: Tragedi Kelam Depan Diskotek, Pengemudi Mobil Mabuk Tabrak 22 Motor

    TRIBUNJAKARTA.COM – Tragedi kecelakaan kelam terjadi di wilayah Jakarta Utara, pada Sabtu (19/4/2025) dini hari WIB melibatkan mobil mewah menabrak puluhan motor.

    Peristiwa nahas tersebut terjadi di depan Diskotik Helen’s, Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Kejadian ini ditenggarai dari pengemudi mobil listrikberkendara diduga dalam kondisi mabuk.

    Pengemudi pria berinisial MPK menggunakan mobil listrik itu menabrak seorang pejalan kaki, seorang pengendara motor, dua gerobak tahu bulat, dan 22 sepeda motor yang terparkir.

    “Pengemudi ini diduga dalam keadaan mabuk dan saat ini kami masih meminta keterangan,” Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara AKBP Donni Bagus Wibisono di Jakarta, Sabtu (19/4/2025), dikutip dari Tribunnews.

    Donni mengungkap awalnya pengemudi itu melintas dari arah timur ke barat.

    Namun, sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut oleng ke kanan jalan.

    “Oleng ke kanan dan menabrak pejalan kaki atas nama saudara AJ yang sedang berdiri di sisi kanan jalan,” ucapnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Amarah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Pemborong Tanah Tak Terbendung Setelah Melintasi Jalan Kalijati, Subang, Jawa Barat.

    Kemudian, mobil tersebut kembali oleng ke kiri jalan dan menabrak pengemudi sepeda motor berinisial AD yang saat itu berboncengan tiga dengan FF dan MAG.

    “Sepeda motor terpental membentur pedagang gerobak tahu bulat saudara IM dan saudara SH yang sedang berjualan di pinggir kiri jalan,” tuturnya.

    Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, empat orang dilaporkan mengalami luka-luka. 

    Seorang pejalan kaki berinisial AJ mengalami patah tulang lengan kanan dan dilarikan ke RS Royal Progress.

    Pengendara motor berinisial AD mengalami luka lecet di siku pada tangan kanan. 

    Sementara dua pengendara motor lainnya, FF dan MAG, luka di paha kanan, betis kiri dan dada.

    “Ketiganya berobat di RS Satyanegara,” kata Donni. 

    Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

    “Barang bukti yang dikumpulkan polisi satu unit mobil, 23 motor dan dua gerobak,” kata dia. 

    Saat ini, lanjut Donni, pihaknya tengah memeriksa sopir mobil Hyundai Ionic 5 tersebut.

    “Perkara tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara,” ucapnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 7 Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan Bandung

    7 Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan Bandung

    Sekda Jabar Bantah Dana Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Lembur Pakuan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman membantah pemberitaan yang menyebut
    efisiensi anggaran
    dialokasikan untuk keperluan Lembur
    Pakuan
     yang dikenal sebagai kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    “Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel,” ujar Herman dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).
    Herman menegaskan, bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dilakukan secara akuntabel dan efisien sesuai aturan pengelola keuangan daerah.
    Efisiensi dan alokasi anggaran APBD 2025, kata dia, sudah sesuai dengan yang diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
    “Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp.5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional,” katanya.
    Dia menerangkan, bahwa realokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi sebesar Rp3,6 triliun.
    Kemudian realokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp1,3 triliun, dan kesehatan sebesar Rp122,9 miliar.
    “Penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi Rp.35,5 miliar,” kata Herman.
    “Termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan, di antaranya penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat,” tambahnya.
    Kemudian, untuk kegiatan safari pembangunan, dia menekankan bahwa itu bukan perjalanan dinas atau kunjungan pejabat Pemprov Jabar.
    “Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntunan dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur, dan bermakna,” tuturnya.
    Selain itu, Herman menjelaskan, untuk biaya perjalanan dinas dipangkas sampai Rp390 miliar atau berkurang sekitar 51 persen dari sebelumnya.
    “Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan instruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ucapnya.
    Dia menambahkan, realokasi APBD 2025 disusun secara transparan dan sesuai regulasi, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak dua kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025.
    APBD 2025 telah ditetapkan pada 20 Maret 2025, dan hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD Jabar sesuai dengan ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.
    “Kami sangat transparan bahkan proses pembahasannya di-upload oleh Pak Gubernur di kanal media sosial beliau. Warga pun bisa mengakses struktur pergeseran APBD 2025 dimaksud kapan saja dan dimana saja, di website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.