Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Rumuskan Anggaran dan Rencana Kerja Satgas Anti-premanisme Jabar Megapolitan 22 April 2025

    Dedi Mulyadi Rumuskan Anggaran dan Rencana Kerja Satgas Anti-premanisme Jabar Megapolitan 22 April 2025

    Dedi Mulyadi Rumuskan Anggaran dan Rencana Kerja Satgas Anti-premanisme Jabar
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com 
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah merumuskan anggaran dan rencana kerja Satuan Tugas (Satgas) Anti-premanisme di tiap kabupaten/kota. 
    Dedi mengatakan, satgas bentukannya ini membutuhkan anggaran untuk pengadaan posko, mobil operasional, dan kebutuhan lain yang terpisah dari pembiayaan anggaran Polri dan TNI. 
    “Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi walupun teknis di lapangan (satgas) sudah jalan,” kata Dedi kepada wartawan di Polres Depok, Selasa (22/4/2025).
    Meski rumusan anggaran masih disusun, Dedi menyebut, Satgas Anti-premanisme sudah bekerja. 
    Buktinya, klaim Dedi, angka pungutan liar berkedok permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan-perusahaan jelang Lebaran 2025 kemarin sudah berkurang.
    “Lebaran kemarin itu sudah menurun (unsur premanisme). Tanya lurah soal yang minta THR ke perusahaan, itu sudah turun total,” ujar Dedi.
    Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menanggapi kasus pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) di Harjamukti, Cimanggis, Depok.
    Dia bilang, satgas tak bisa langsung menghapus seluruh aksi premanisme di Jawa Barat. Apalagi, di Depok, masyarakatnya sangat beragam.
    Namun, Dedi menargetkan, satgas tersebut akan terus bekerja hingga tak ada lagi unsur premanisme di Jawa Barat.
    “Kita harus memastikan kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, bila perlu sampai nol premanisme,” terang Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel kepolisian tiba di kediaman pelaku menggunakan empat mobil sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku.
    Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Adapun satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Sebut Problem Akut Jawa Barat Adalah Pembiaran – Page 3

    Dedi Mulyadi Sebut Problem Akut Jawa Barat Adalah Pembiaran – Page 3

    Sebelumnya, tiga mobil polisi dirusak dan satu di antaranya dibakar massa usai menangkap ketua organisasi masyarakat (ormas) di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat (18/4/2025) lalu. Polisi memastikan, penangkapan ketua ormas tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menerangkan, penangkapan ketua ormas itu dilakukan berdasarkan laporan kepolisian terkait kasus dugaan penguasaan lahan tanpa hak. Ketua ormas tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    “Iya, peristiwa induknya pengakuan atas sebidang tanah yang bukan haknya,” ujar Bambang, Minggu (20/4/2025).

    Tersangka menguasai sebuah lahan sebagai pemilik atas lahan tersebut. Saat dikonfirmasi dasar menguasai lahan tersebut, tersangka tidak dapat menunjukan bukti atas kepemilikannya.

    “Penguasaan lahan, dia mengaku miliknya, tapi ketika ditanya alas haknya apa, tidak dapat menunjukkan,” jelas Bambang.

    Di sisi lain, pemilik lahan yakni sebuah perusahaan properti dapat menunjukan alas haknya. Namun ketua ormas tetap bersikukuh mengakui lahan yang dikuasai adalah miliknya.

    “Kalau dibilang sengketa enggak bisa juga. Kalau sengketa kan masing-masing punya alas hak, sedangkan peristiwa kita ini yang satu punya alas hak, yang satu enggak punya tapi mengklaim,” jelas Bambang.

    Keributan perselisihan soal lahan terjadi pada 23 Desember 2024. Terdapat sebuah perusahaan properti yang ingin membangun aset yang dimilikinya. Namun lahan tersebut telah diklaim tersangka sebagai tanah miliknya.

    “Nah perusahaan properti ini sudah melakukan upaya pendekatan sudah, somasi sudah,” kata Bambang.

    Tersangka di lahan tersebut membuat bangunan semi permanen dan membuang sampah menggunakan truk. Pada saat keributan di lahan tersebut terjadi, tersangka sempat menggunakan air softgun dan menembakkannya ke alat berat yang disewa perusahaan properti.

    “Sudah sempat ditodongkan, sudah sempat ditembakkan kepada ekskavator yang akan digunakan untuk proses pemasangan pagar dari proyek pembangunan,” ucap Bambang.

    Atas dasar dan laporan tersebut, Polres Metro Depok menangkap tersangka di Kampung Baru. Namun saat tersangka telah ditangkap dan dibawa menggunakan mobil, terjadi penyerangan massa ke petugas kepolisian lainnya yang juga menggunakan mobil.

    “Iya (banyak massa), pakai balok masuk ke dalam mobil, kaca mobil pecah semua,” ungkap Bambang.

  • Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi Sebut Satgas Anti-premanisme Sudah Bekerja Megapolitan 22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi Sebut Satgas Anti-premanisme Sudah Bekerja Megapolitan 22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi Sebut Satgas Anti-premanisme Sudah Bekerja
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyebutkan, Satuan Tugas (Satgas) Anti-premanisme yang ia bentuk dengan melibatkan unsur TNI dan Polri sudah bekerja di lapangan.
    Dengan adanya satgas tersebut, Dedi mengeklaim, angka pungutan liar berkedok permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) ke perusahaan-perusahaan sudah berkurang. 
    Pernyataan ini disampaikan Dedi menanggapi kasus pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas) di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025).
    “Jangan melihat kejadian Depok hari ini. Lebaran kemarin itu sudah menurun (unsur premanisme). Tanya lurah soal yang minta THR ke perusahaan, itu sudah turun total,” kata Dedi kepada wartawan di Polres Depok, Selasa (22/4/2025).
    Dedi mengatakan, satgas ini tak bisa langsung menghapus seluruh aksi premanisme di Jawa Barat. Apalagi, di Depok, masyarakatnya sangat beragam.
    Namun, Dedi menargetkan, satgas tersebut akan terus bekerja hingga tak ada lagi unsur premanisme di Jawa Barat.
    “Kita tidak bisa melakukan kebijakan itu (premanisme) sekaligus hilang, karena tantangan pembangunan berat, manusia sudah multikultur di Depok, kemudian jumlah manusianya banyak,” ujar dia.
    Saat ini, Dedi tengah merumuskan anggaran untuk Satgas Anti-premanisme di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. 
    “Kami lagi merumuskan setiap kabupaten/kota kan operasional harus ada pembiayaannya, harus ada posko, mobil operasional tambahannya, ini yang akan ditata oleh kita (Pemprov Jabar),” jelas Dedi.
    “Kesbangpol sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi walupun teknis di lapangan sudah jalan,” tambahnya.
    Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel kepolisian tiba di kediaman pelaku menggunakan empat mobil sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku.
    Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Adapun satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima orang sudah ditahan, empat lainnya masih buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi: Premanisme Harus Dilawan Negara Megapolitan 22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi: Premanisme Harus Dilawan Negara Megapolitan 22 April 2025

    Mobil Polisi Dibakar di Depok, Dedi Mulyadi: Premanisme Harus Dilawan Negara
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, negara tak boleh kalah oleh aksi premanisme yang dilakukan oleh siapa pun.
    Hal ini disampaikan Dedi merespons aksi pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan anggota Satreskrim Polres Depok di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025). 
    “Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun dan atas nama apa pun harus dilawan oleh negara,” kata Dedi saat ditemui di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Selasa (22/4/2025).
    Dedi mengatakan, aksi pembakaran mobil dan pengeroyokan polisi ini harus difokuskan pada perbuatan pelaku, bukan organisasi yang melekat ke para tersangka.
    Sebab, menurutnya, unsur premanisme menjadi tanggung jawab masing-masing individu di hadapan hukum.
    Oleh karenanya, kata Dedi, jika ada anggota ormas yang melanggar hukum, pelaku hendaknya dipecat dari organisasi. 
    “Selama bahwa itu tindakannya perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan,” terang Dedi.
    Sebelumnya diberitakan, tiga mobil polisi dirusak dan dibakar massa saat menangkap seorang pria pelaku penganiayaan dan kepemilikan senjata api berinsial TS di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025) dini hari.
    Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, insiden ini berawal ketika 14 personel kepolisian tiba di kediaman pelaku menggunakan empat mobil sekitar pukul 01.30 WIB.
    “Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat.
    Saat menunjukkan surat perintah penangkapan, petugas langsung mendapat perlawanan dari pelaku. Keributan ini kemudian diketahui warga lingkungan kediaman pelaku.
    Begitu mengetahui ada keributan, warga langsung berupaya menyerang petugas.
    Mengantisipasi keributan melebar, petugas langsung membawa pelaku ke salah satu mobil polisi tak jauh dari lokasi. Saat hendak bergegas ke Markas Polres Metro Depok, empat kendaraan kepolisian itu dikejar warga.
    Adapun satu mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi meski sempat terhalang portal Kampung Baru. Sedangkan tiga kendaraan lain tertahan di lokasi dengan rincian satu dibakar dan dua lainnya dirusak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Datangi TKP Pembakaran Mobil di Depok, Dedi Mulyadi Soroti Masalah Lahan hingga Status Warga – Page 3

    Datangi TKP Pembakaran Mobil di Depok, Dedi Mulyadi Soroti Masalah Lahan hingga Status Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyempatkan diri blusukan ke lokasi perusakan kendaraan milik kepolisian di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Dedi ingin melihat langsung lokasi permasalahan lahan dan kondisi kehidupan masyarakat.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku belum dapat memastikan status lahan di Kampung Baru, dikarenakan baru mendatangi lokasi tersebut. Meskipun begitu pada pekan depan, Dedi akan mendatangi kembali Kota Depok.

    “Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok,” ujar Dedi di Polres Metro Depok, Selasa (22/4/2025).

    Dedi akan menekankan terkait simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku di Kota Depok. Nantinya akan melebur dengan tradisi Kota Depok dan tidak mengedepankan ego terhadap tradisi asalnya.

    “Kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan, penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis,” terang Dedi.

    Dedi sempat berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di Kampung Baru. Dedi mendapati masyarakat yang tinggal di sana memiliki profesi sebagai pedagang.

    “Misalnya tadi di pedagang juga lucu kan, misalnya dia jual LPG, tapi LPG nya dari Bekasi,” ucap Dedi.

    Berdasarkan pengetahuannya, lanjut Dedi, penjualan LPG 3 kilogram harus berdasarkan daerah tempat area penjualannya. Namun di Kampung Baru didapati LPG 3 kilogram dijual berasal dari luar wilayah Depok.

    “Tetapi tadi LPG nya adalah didapat dari manapun, bukan LPG yang untuk wilayah ada di sana. Ini kan problem-problem yang muncul akibat aspek kependudukannya tidak memadai,” tutur Dedi.

     

  • Jelang SPMB, Pemkot Bandung Tunggu Lampu Hijau Pemprov Jabar Terkait Pelaksanaan Program RMP di Tingkat SMA

    Jelang SPMB, Pemkot Bandung Tunggu Lampu Hijau Pemprov Jabar Terkait Pelaksanaan Program RMP di Tingkat SMA

    JABAR EKSPRES – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025-2026 bakal bergulir, siswa Rawan Melanjut Pendidikan (RMP) di Kota Bandung mulai khawatir akan kelanjutan studinya.

    Terkait hal ini, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pihaknya tinggal menunggu lampu hijau dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, terkait hibah RMP bagi siswa SMA maupun SMK di Kota Bandung.

    “Kita lagi nunggu lampu hijau dari Pemprov, untuk Disdik Kota Bandung bisa menyerahkan hibah untuk RMP, terutama untuk SMK-SMA,” kata Farhan, Selasa (22/4).

    BACA JUGA: Pemprov Jabar Pangkas Dana Hibah ke Pesantren di Pergerseran APBD, Ini Alasannya! 

    Menurut Farhan, pelaksanaan program RMP nantinya bakal mengacu kepada siswa yang kesulitan dari segi biaya guna kelangsungan pendidikannya.

    Hal ini bertujuan guna siswa dapat melanjutkan pendidikan di jenjang SMA/SMK, khususnya yang berpotensi RMP. Tahun lalu, Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran mencapai Rp 33 miliar mencakup siswa SMA/SMK swasta.

    “RMP mah iyalah rata-rata lah, rata-rata sekolah swastakan yang mesti tebus ijazahnya atau apa gitu,” ujarnya.

    Pemkot Bandung sendiri saat ini masih menunggu petunjuk resmi dan aturan teknis terkait pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, atau sebelumnya dikenal dengan istilah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    BACA JUGA: Layangkan 17 Tuntutan, Walhi Desak Dedi Mulyadi Tangani Krisis Lingkungan!

    Aturan resmi SPMB 2025 dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menjadi landasan penetapan aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) SPMB tahun ini di Kota Bandung.

    Nantinya, Juklak dan juknis ini bakal terangkum dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) tentang Tata Cara SPMB 2025 jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan jumlah kuota penerimaan berbeda pada masing-masing jalur penerimaan yaitu Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. (Dam)

  • Dedi Mulyadi Datangi TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Premanisme Harus Makin Susut, Bila Perlu Sampai Nol – Page 3

    Dedi Mulyadi Datangi TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok: Premanisme Harus Makin Susut, Bila Perlu Sampai Nol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyempatkan diri melihat langsung lokasi pembakaran mobil polisi, dilakukan oknum ormas di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025) lalu. Dedi Mulyadi turut mendatangi Polres Metro Depok terkait kejadian tersebut.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kedatangannya ke Depok untuk memberikan penegasan, Depok adalah etalase dari provinsi Jawa Barat, berbatasan dengan DKI Jakarta. Dedi ingin memastikan kondisi Kamtibmas Kota Depok berjalan dengan baik.

    “Tidak ada problem-problem sosial yang menonjol dan dipastikan juga bahwa premanisme, harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme,” ujar Dedi, Selasa (22/4/2025).

    Dedi menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini berat dan manusia sudah multikultural di Depok. Tidak hanya itu, jumlah penduduk di Kota Depok sudah banyak, baik yang memiliki KTP Depok maupun tidak memiliki KTP Depok.

    “Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya nya,” jelas Dedi.

    Berkaca dari kasus pembakaran kendaraan kepolisian berawal permasalahan tanah, Dedi Mulyadi turut memperhatikan hal tersebut. Dedi menilai, konflik Pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan.

    “Ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Polres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga Walikota sampai jajaran RT, RW nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota,” ucap Dedi.

    Dedi menyempatkan diri mendatangi lokasi Kampung Baru, Cimanggis. Menurutnya, mendapatkan identitas merupakan hak setiap warga negara dan harus memiliki identitas.

    “Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ (Kampung Baru), tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada KTP kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP. Nah ini kan tidak bisa seperti ini secara terus-menerus,” terang Dedi.

     

  • Dedi Mulyadi Sebut Pembangunan Pabrik BYD di Subang Tinggal Pembebasan Tanah

    Dedi Mulyadi Sebut Pembangunan Pabrik BYD di Subang Tinggal Pembebasan Tanah

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengungkap kemajuan pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

    KDM menyebut saat ini pembangunan pabrik BYD Subang sedang dalam tahap pembebasan tanah.

    “BYD sudah lagi progres berjalan, tinggal pembebasan tanah. Minggu depan mau kita undang para pihak agar cepat pembebasannya,” kata Dedi dikutip dari detikJabar, Selasa (22/4/2025).

    Fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Diberitakan detikcom sebelumnya, BYD menggelontorkan investasi hingga Rp 11,7 triliun.

    Kawasan industri Subang Smartpolitan terintegrasi dengan berbagai infrastruktur strategis nasional. Lokasi ini diklaim mudah untuk diakses melalui Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di KM 89 yang sedang dalam tahap pengembangan.

    Selain itu, kawasan juga dekat dengan Jalan Tol Akses Patimban yang langsung terhubung ke Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, dan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan menuju Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Dalam keterangan yang disampaikan Badan dan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pabrik BYD di Indonesia ini akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha.

    Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan.

    Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026.

    (riar/dry)

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan Bandung 21 April 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan Bandung 21 April 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mendapat Ancaman Pembunuhan
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    mendapat
    ancaman pembunuhan
    dari seseorang dengan nama akun “Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!”.
    Ancaman itu disampaikan dalam komentar Live Chat di
    YouTube
    Kang Dedi Mulyadi pada Senin (21/4/2025) malam. Dalam komentar itu, akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi Mulyadi.
    Bahkan, jika gagal, dia akan menggunakan bom untuk diledakkan ke dekat Dedi Mulyadi.
    “Kalau rencana saya gagal, maka saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi an jika sudah ketemu saya akan mendakatinya dan duarr!!!,” ucap akun tersebut.
    Dikonfirmasi
    Kompas.com
    via sambungan telepon WhatsApp, Senin malam, Dedi Mulyadi membenarkan ada ancaman tersebut.
    Dedi mengatakan bahwa pemimpin dalam setiap langkah bisa ada yang suka dan tidak suka. Ancaman itu adalah bagian dari orang yang tidak suka terhadap dirinya.
    “Kalau ada ancaman itu ya risiko bagi seorang pemimpin,” kata Dedi.
    Saat ditanya apakah akan melaporkan akun tersebut ke polisi, Dedi mengaku akan melihatkan perkembangannya terlebih dahulu.
    “Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Tapi apakah akun itu asli atau bukan, nanti kita lihat dan telusuri. Namun sekarang saya akan lebih waspada,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Pengembang Perumahan Tambun Utara Ogah Bikin Jembatan Baru, Limpahkan ke Dedi Mulyadi Megapolitan

    7 Pengembang Perumahan Tambun Utara Ogah Bikin Jembatan Baru, Limpahkan ke Dedi Mulyadi Megapolitan

    Pengembang Perumahan Tambun Utara Ogah Bikin Jembatan Baru, Limpahkan ke Dedi Mulyadi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    diminta bertanggung jawab membuatkan jembatan baru bagi warga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Hal ini disampaikan pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence, Andri Jana, merespons polemik rencana pembongkaran jembatan yang mengancam penghuni terisolir.
    “Iya Pak Gubernur yang (harusnya) bertanggung jawab. Dia yang menyuruh, merusak, dan harusnya memperbaiki,” kata Andri di Kantor Desa Sriamur, Senin (21/4/2025).
    Adapun jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence berdiri di atas sebuah saluran air di Jalan Kong Isah yang tengah dinormalisasi oleh Dedi Mulyadi.
    Jembatan tersebut bakal dibongkar karena diduga spesifikasi bangunannya melanggar.
    Sebagai perbandingan, lebar saluran air sekitar 15 meter, sementara lebar gorong-gorong jembatan tersebut tak sampai dua meter.
    Andri menyatakan, program normalisasi dicetuskan oleh Dedi Mulyadi, sehingga menurutnya, Pemprov Jawa Barat yang harus bertanggung jawab.
    Dia menekankan, program normalisasi tersebut jangan sampai merugikan hak masyarakat.
    “Itu program baik, tapi jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat umum. Kenapa? Itu akses masyarakat,” jelasnya.
    Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Teknik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Aan Heryadi menyatakan, pihak pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas pembangunan jembatan baru.
    “Untuk pembangunan jembatan baru diserahkan kepada
    developer
    , karena
    developer
    kan pengakuannya dulu juga membangun jembatan tersebut,” tegas Aan di Kantor Desa Sriamur.
    Aan mengungkapkan, total terdapat 10 jembatan di Jalan Kong Isah yang segera dibongkar.
    Dari seluruh bangunan, hanya jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence yang masih tarik ulur. Penyebabnya, jembatan tersebut menjadi akses utama bagi warga setempat.
    “Kalau dibongkar sekarang kelihatannya masyarakat sudah tidak bisa akan melaksanakan kegiatan sehari-hari, ke sekolah, ke kantor dan sebagainya,” kata Aan.
    Aan pun berjanji akan melaporkan persoalan ini ke pimpinannya, dengan tembusan ke Dedi Mulyadi.
    “Ini jadi pertimbangan utama kami, nanti bagaimana solusinya dari Pak Gubernur, apakah nanti ada kebijakan dari beliau atau memang tetap harus dibongkar,” imbuh dia.
    Sebelumnya, 38 keluarga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence terancam terisolir.
    Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas SDA Jawa Barat dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.
    Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak
    developer
    lepas tangan.
    “Di perumahan ini
    developer
    sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua,” ujar Beben kepada
    Kompas.com
    di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).
    Beben mengatakan, mobilitas warga sangat terganggu apabila jembatan dibongkar. Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.
    Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.
    “Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak,” jelasnya.
    Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan. Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.
    Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.
    “Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.