Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Wali Kota Depok Usulkan Pembangunan Perumahan Rakyat di Kampung Baru Cimanggis – Page 3

    Wali Kota Depok Usulkan Pembangunan Perumahan Rakyat di Kampung Baru Cimanggis – Page 3

    Menurutnya, menyelesaikan permasalahan Kampung Baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah Kota Depok terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang memiliki lahan di Kampung Baru.

    “Kita harus berkoordinasi dengan banyak pihak, jadi Pak Gubernur sampaikan dengan Setneg, dengan pihak PP Properti, termasuk dengan ada Kavling Pertamina, yang juga menjadi bagian dari area Kampung Baru yang hari ini ditempati oleh masyarakat yang belum memiliki identitas Kota Depok,” tutur Supian.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggelar rapat membahas polemik Kampung Baru dan kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang berada di kawasan Taman Safari Indonesia (TSI).

    “Ya rapat hari ini ada dua agenda ya, yang satu masalah perumahan yang itu tanahnya milik Pemkot (Depok), milik Setneg, dan milik PP properti,” ujar Dedi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).

    Dedi menjelaskan, pada rapat tersebut sudah dilakukan pengambilan sejumlah langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok.

    “Langkah-langkahnya sudah kita siapkan, nanti ada dilakukan pengukuran untuk memastikan tapal batasnya tanah itu,” jelas Dedi.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok akan melakukan pendataan penduduk di wilayah Kampung Baru, Cimanggis.

    “Nanti kita akan mendata penduduk yang ada di situ secara komprehensif,” ucap Dedi.

    Setelah dilakukan pengukuran dan pendataan, Pemprov Jawa Barat akan berkirim surat ke Pemerintah Kota, Kementerian Sekretaris Negara, dan PP Properti. Pemberian surat akan dilakukan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan di Kampung Baru, Cimanggis.

    “Tahapannya nanti akan kita lakukan,” terang Dedi.

  • 3 Disebut "Gubernur Konten", Dedi Mulyadi: Viral Terus, Belanja Iklan dari Rp 50 M Jadi Rp 3 M Saja Nasional

    3 Disebut "Gubernur Konten", Dedi Mulyadi: Viral Terus, Belanja Iklan dari Rp 50 M Jadi Rp 3 M Saja Nasional

    Disebut “Gubernur Konten”, Dedi Mulyadi: Viral Terus, Belanja Iklan dari Rp 50 M Jadi Rp 3 M Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Kalimantan Timur
    Rudy Mas’ud
    menyebut, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    sebagai ”
    Gubernur Konten
    “.
    Hal tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat menghadiri rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    “Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom,” ujar Rudy Mas’ud.
    Lalu, Rudy Mas’ud melanjutkan pemaparan dari hasil kerjanya sebagai Gubernur Kaltim selama ini.
    Setelah itu, giliran Dedi Mulyadi yang berbicara.
    Di akhir pemaparannya, tiba-tiba Dedi merespons Rudy Mas’ud.
    Menurut Dedi, meskipun dirinya sering mengonten, tetapi kegiatannya itu ternyata berdampak pada belanja rutin iklan.
    “Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” ujar Dedi.
    Dedi mengatakan, Pemprov Jabar biasanya mengeluarkan uang Rp 50 miliar untuk iklan.
    Namun, karena kontennya viral terus, Dedi Mulyadi bisa menghemat
    biaya iklan
    menjadi hanya Rp 3 miliar saja.
    “Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dikritik Pedas GRIB JAYA Doyan Ngonten, Dedi Mulyadi Cuma Beri Respons Enteng

    Dikritik Pedas GRIB JAYA Doyan Ngonten, Dedi Mulyadi Cuma Beri Respons Enteng

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merespons enteng saja kritikan yang dilayangkan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terhadap dirinya. 

    Menurut Dedi, kritikan itu merupakan hal yang biasa. 

    Yang jelas, ia menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai kepala daerah di Jawa Barat. 

    “Ah itu biasa lah kita itu menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera, tugas saya itu,” ujar Dedi seperti dikutip dari Nusantara TV pada Senin (28/4/2025). 

    Ia mengaku tidak akan mau mendengarkan ancaman serta kritik dari siapapun jika itu tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. 

    Diketahui, Kabid Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, memperingatkan Dedi Mulyadi untuk tidak mengusik organisasinya.

    Razman mengultimatum Gubernur Jabar agar tidak menstigma negatif ormas Grib Jaya yang bisa memancing gesekan sosial.

    Lantas apa saja kritikan yang dilayangkan GRIB Jaya ke Dedi Mulyadi? Berikut kritikannya.

    GRIB Jaya pertanyakan profesi Dedi Mulyadi

    GRIB Jaya mempertanyakan profesi sesungguhnya dari Dedi Mulyadi. 

    Pasalnya, mantan Bupati Purwakarta tersebut seringkali bikin konten di kanal Youtube-nya mengekspos kegiatannya di masyarakat.

    “Sebagai seorang gubernur saya katakan sekali lagi, saya belum pernah lihat anda (Dedi) berpakaian resmi sebagai seorang gubernur, yang saya lihat turun temurun di sini selalu ada mic (menunjuk ke bajunya). Ini YouTuber atau gubernur?” tanya Razman seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada 26 April 2025. 

    Selain itu, ia mengkritik Dedi yang sering membantu wong cilik dengan sejumlah uang tetapi dibuat konten.

    Menurutnya, tindakan tersebut tidak dilakukan kepala daerah, melainkan semestinya berbuat sesuatu yang lebih besar agar berdampak kepada banyak orang miskin. 

    “Seorang pemimpin yang baik, dia memberi yang disebut dengan win win solution bukan bantu orang. Kasih orang Rp 500 ribu terus dilihat oleh media, begitu anda jadi kepala daerah maka seharusnya yang bicara adalah kepala biro humas pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan YouTube anda,” katanya. 

    Kerja di luar tupoksi

    GRIB Jaya melalui juru bicaranya, Razman Arif Nasution, menyinggung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dinilai bekerja di luar dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pamong praja. 

    Dedi, kata Razman, semestinya tidak turut mencampuri ranah kepolisian dalam kasus penganiayaan dan pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. 

    “Anda selaku gubernur diberi kewenangan untuk menata, mengelola pemerintahan di bidang eksekutif, anda tidak boleh masuk ke ranah saat ini, apalagi yudikatif,” kata Razman seperti dikutip dari Youtube Nusantara TV yang tayang pada Sabtu (26/4/2025). 

    Razman melanjutkan GRIB Jaya menghormati proses hukum dan menegaskan tidak akan mengintervensi kasus yang melibatkan anggotanya tersebut. 

    Dengan syarat, kasus tersebut ditangani secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku.

    “Kami tidak akan melindungi anggota kami yang melakukan tindakan kriminal sekecil apapun,” ujarnya. 

    Razman meminta agar perkembangan kasus tersebut dipublikasikan melalui bagian humas dari kepolisian bukan Dedi Mulyadi.

    “Jangan Dedi Mulyadi bicara, anda marah apa, anda siapa? Apa pernah Ormas GRIB menyakiti anda? Apa ada ormas-ormas lain yg membenci anda? Sejak kasus Vina dan Eky saya salah satu tim hukum dari dua orang yang terkait dengan kasus Vina-Eky, anda selalu cuap-cuap,” jelasnya.  

    Tak ‘lompati pagar’

    Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry mengecam aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang terlalu berlebihan menangani berbagai permasalahan di Jawa Barat. 

    Pernyataan ini ditegaskan Gabriyel setelah Dedi Mulyadi menyambangi Polresta Depok untuk mengonfirmasi kasus pembakaran mobil polisi yang dilakukan oknum Ormas GRIB Jaya Depok. 

    Gabriyel menduga kuat kedatangan Dedi untuk mengintervensi pihak kepolisian.

    Ia pun berkomentar keras agar Dedi Mulyadi tidak selalu mencari alat untuk kontennya di media sosial. 

    “Kembali lah Gubernur ke tupoksinya silakan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang seabrek-abrek ya kan, jangan selalu mencari alat buat konten,” ujar Gabriyel di Kantornya di kawasan Grand Taruma Teluk Jambetimur, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari ntvtoplines yang tayang di Nusantara TV pada Jumat (25/4/2025). 

    Dedi Mulyadi, kata Gabriyel, diminta untuk tak ‘melompati pagar’ atau tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. 

    Kasus tersebut biar lah menjadi ranah dari pihak penegak hukum dan jangan untuk diintervensi.

    “Jadi, sebagai gubernur aja, jangan lompat pagar. Karena tugas penegakan hukum itu ada di APH (Aparat Penegak Hukum) jadi terkait kasus Depok serahkan saja, kami juga tidak mengintervensi kok, serahkan aja ke pihak kepolisian karena di situ bukan kami membela diri, terbukti kok tidak ada yang ber-KTA GRIB,” katanya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

     

     

     

     

     

  • 4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    4 Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP Nasional

    Kala Bobby Nasution Beri Hormat ke Komarudin yang Pecat Dirinya dari PDIP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Momen menarik terjadi di DPR yakni Bobby Nasution memberi salam hormat langsung ke Komaruddin Watubun, elite PDI-P yang dulu memecatnya dari partai banteng moncong putih. 
    Momen ini terjadi ketika sejumlah gubernur dipanggil oleh Komisi II DPR untuk hadir ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4/2025) siang.
    Mereka dipanggil karena Komisi II DPR ingin mengawasi APBN yang telah ditransfer ke APBD masing-masing.
    Selain itu, Komisi II DPR juga ingin memastikan seluruh BUMD sehat, serta memastikan reformasi birokrasi di masing-masing daerah.
    Sebelum rapat dimulai, tampak sejumlah momen menarik yang terjadi.
    Misalnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberi hormat kepada Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    Bobby, yang tadinya sedang duduk, tiba-tiba berdiri dan menghampiri Komarudin.
    Bobby pun memberi hormat dan menyalami Komarudin.
    Adapun Komarudin merupakan sosok yang membaca surat keputusan ketika Bobby dipecat dari PDI-P.
    Saat itu, Bobby dipecat karena tidak mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
    Lalu, momen menarik lainnya adalah ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru tiba di Gedung DPR.
    Sebelum masuk ke ruang rapat, Dedi Mulyadi sempat bercanda dengan Menteri Desa Yandri Susanto yang juga akan menghadiri rapat di komisi lain.
    Dedi dan Yandri sama-sama bercanda dan tertawa terbahak-bahak atas lelucon yang mereka lempar sendiri.
    “Ini luar biasa, Menteri Desa ini sangat mendesa. Nanti kita ketemu lagi di Jabar. Karena targetnya Jabar dikasih hadiah Rp 10 miliar bagi desa yang terbaik,” kata Dedi Mulyadi. “Tapi di sini menteri, kalau di Serang Ketua PKK,” lanjut Dedi.
    Yandri pun tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Dedi.
    Kemudian, momen menarik yang tampak ialah ketika Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X masuk ke ruang rapat.
    Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima tampak salim tangan kepada Sultan Hamengkubuwono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    Pelaku Juga Sebar Video Hoaks Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Tawarkan Motor Rp500 Ribu Tanpa COD

    TRIBUNJATENG.COM, SURABAYA – Tak hanya Khofifah Indar Parawansa, ketiga pelaku ini ternyata juga membuat video hoaks atas nama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

    Modusnya pun sama, yakni menawarkan sepeda motor seharga Rp500 ribu tanpa COD.

    Video hoaks tersebut pun disebarluaskan pelaku melalui beberapa platform media sosial, khususnya TikTok.

    Polda Jatim menangkap tiga warga Pangandaran, Jawa Barat karena menyebarkan video hoaks atas nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. 

    Tiga tersangka yang ditangkap adalah HMP (22), AH (34), dan UP (24).

    Mereka mengedit video bergambar wajah Khofifah sedang berbicara sesuai narasi yang mereka buat.

    “Di sini, kalau dilihat menurut keterangan tersangka, mereka mengedit video Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI),” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).

    Video asli menunjukkan Khofifah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat mengunjungi tempat wisata di momentum libur Lebaran 2025.

    Sementara narasi yang diedit dalam video palsu, Khofifah menawarkan motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat Jawa Timur tanpa COD dengan surat-surat lengkap atas nama pribadi.

    “Narasi video diubah menjadi penawaran murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jawa Timur.”

    “Kemudian video ini juga diunggah ke platform TikTok untuk menjerat korban agar mentransfer uang,” jelasnya.

    Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video TikTok serupa dengan narasi penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Di sini juga dijelaskan sebagai teknik manipulasi media baik rupa gambar, video, dan suara yang menggunakan Artificial Intelligence untuk meniru seseorang,” terangnya.

    Tiga tersangka tersebut dijerat tindak pidana ITE terkait manipulasi data (deepfake) video pernyataan kepala daerah melalui media sosial yang digunakan untuk melakukan penipuan.

    Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Raden Bagoes Wibisono Handoyo menjelaskan bahwa para tersangka mendapatkan keuntungan Rp87.600.000 dari korban yang tertipu video palsu tersebut.

    “Untuk jumlah korban yang kami ketahui, ada 100 orang dan para korban yang diperiksa ada 17 saksi.”

    “Para tersangka menjalankan aksinya selama 3 bulan,” pungkasnya.

    Tersangka dijerat Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 dan atau Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar. (*)

  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Pria Harus KB Agar Bisa Dapat Bansos

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Pria Harus KB Agar Bisa Dapat Bansos

    TRIBUNJATENG.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan KB pria jadi syarat menjadi penerima bantuan sosial atau bansos.

    Hal itu disampaikan Dedi dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang bertajuk “Gawe Rancage Pak Kades jeung pak Lurah” di Pusdai Jawa Barat.

    Dikutip dari Kompas.com, alasan Dedi mengusulkan hal itu karena banyak keluarga prasejahtera yang memiliki anak banyak.

    “Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak,” ucap Dedi dikutip dari Kompas.com.

    Ia menekankan bahwa jangan hanya wanita yang menanggung beban reproduksi.

    “Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” ujarnya.

    Untuk bisa memastikan kebijakan itu, Dedi menekankan pentingnya integritas data penerima bantuan sosial dengan rata.

    Data kependudukan harus mencantumkan informasi mengenai status kepersertaan KB tiap individu atau keluarga.

    “Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” kata Dedi,”

    KB yang disarankan sendiri adalah vasektomi.

    Yaitu tindakan kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran vas deferens (saluran yang membawa sperma dari testis).

    Sehingga mencegah sperma keluar saat ejakulasi.

    (*)

  • Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu Nasional 29 April 2025

    Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu Nasional 29 April 2025

    Tanggapi Dedi Mulyadi, Mendikdasmen Bolehkan Wisuda Selama Tak Beratkan Ortu
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menanggapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri
    Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua (ortu) siswa.
    “Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” kata Abdul Mu’ti usai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, dilansir
    ANTARA
    , Selasa (29/4/2025).
    Menurut Abdul Mu’ti, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan
    pendidikan
    mereka.
    Di samping itu, kata dia, kegiatan wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang tua murid yang tetap tidak dapat hadir saat kegiatan wisuda.
    Karena itu Mendikdasmen berpendapat pelaksanaan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.
    “Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” tutur Mu’ti.
    Sebelumnya
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
    pada Sabtu (26/4) berdebat dengan seorang remaja yang menyebut baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara. Dedi dan si remaja berdebat soal pelarangan sekolah menggelar wisuda.
    Remaja tersebut mengkritik kebijakan pelarangan wisuda sebab dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan.
    Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah.
    “Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi.
    Gubenur Jabar itu mengatakan bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Ia juga menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    Dedi Mulyadi Usulkan Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Kebijakan ini didorong agar memastikan bantuan pemerintah bisa didistribusikan dengan adil dan merata.

    “Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki,” ucap dia dalam agenda Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, dikutip dari ANTARA, Selasa (29/4/2025).

    Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi, akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

    “Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasangi listri tapi harus KB dulu,” ucap Dedi seraya menegaskan bahwa laki-laki yang harus KB.

    Apa itu vasektomi?

    Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan memotong atau mengikat saluran vas deferens (saluran yang membawa sperma dari testis). Prosedur ini mencegah sperma keluar saat ejakulasi, sehingga pria tidak dapat membuahi sel telur.

    Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (SIGA BKKBN) tahun 2022, jumlah keikutsertaaan pria yang ikut program KB vasektomi hanya 3,27 persen dari target 5 persen.

    Dikutip dari Mayo Clinic, vasektomi tidak mempengaruhi seksualitas pria dan tidak menyebabkan impoten. Setelah dilakukan vasektomi, seorang pria masih dapat ereksi dan cairan ejakulasi tidak akan mengandung sperma.

    Vasektomi adalah pilihan alat kontrasepsi yang aman bagi pria dan efektif mencegah kehamilan. Vasektomi merupakan operasi rawat jalan dengan risiko komplikasi atau efek samping yang rendah.

    (kna/kna)

  • Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang pelaksanaan wisuda untuk siswa sekolah karena dianggap tidak sesuai dan berlebihan. 

    Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai wisuda tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan orang tua dan tidak dilakukan secara berlebihan.

    Kebijakan Larangan Wisuda Menuai Pro Kontra

    Larangan wisuda yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi memicu beragam reaksi dari masyarakat. 

    Sebagian mendukung langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban biaya orang tua, namun ada pula yang merasa wisuda merupakan momen penting bagi siswa dan keluarga.

    Sikap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan soal wisuda sebaiknya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah. 

    Ia menegaskan, selama kegiatan wisuda tidak memberatkan biaya bagi orang tua dan dilaksanakan atas persetujuan bersama, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

    “Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Abdul Mu’ti usai menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Selasa (29/4/2025).

    DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan wisuda hanya pantas dilakukan di jenjang perguruan tinggi.  (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Wisuda Sebagai Bentuk Syukur Orang Tua

    Abdul Mu’ti menilai wisuda bisa menjadi momentum sukacita dan rasa syukur orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. 

    Selain itu, ia menyebutkan, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk berinteraksi langsung dengan sekolah.

    “Karena bisa jadi orang tua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya datang saat acara wisuda. Karena itu, menurut saya, kembalikan saja ke masing-masing sekolah,” tambahnya.

    Imbauan Agar Wisuda Tidak Berlebihan

    Meskipun mengizinkan, Abdul Mu’ti mengingatkan agar wisuda tidak dilakukan secara berlebihan. 

    Ia mengimbau agar acara tersebut dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya paksaan kepada orang tua untuk mengeluarkan biaya besar.

    “Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan,” tegasnya.

    Abdul Mu’ti juga menyarankan agar dalam acara wisuda, tidak perlu diadakan penghargaan wisudawan terbaik, khususnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini. 

    Menurutnya, semua anak di jenjang seperti TK pada dasarnya adalah anak-anak hebat yang tidak perlu dibandingkan.

    “Termasuk kadang-kadang di TK ada wisuda terbaik. Padahal semua anak TK itu baik dan hebat,” ucapnya.

    Dedi Mulyadi Tegaskan Wisuda Hanya di Perguruan Tinggi

    Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, mengungkapkan alasan di balik pelarangan wisuda untuk siswa sekolah.

    Ia menilai, tradisi wisuda di tingkat TK, SMP, dan SMA tidak lazim di negara lain.

    “Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi.

    Dedi berpendapat bahwa wisuda seharusnya hanya digelar di jenjang perguruan tinggi sebagai tanda kelulusan akademik formal yang signifikan.

    Dengan perbedaan pandangan ini, publik kini menantikan bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan, terutama di tengah harapan agar kegiatan pendidikan tetap berfokus pada esensi belajar tanpa beban biaya yang berlebihan bagi keluarga.

  • 3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    3 Warga Jabar Mendekam di Penjara, Bikin Konten Video Palsu Empat Gubernur

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga Jawa Barat (Jabar) inisial HMP (34), UP (24) dan AH (34) mendekam di rumah tahanan Mapolda Jatim. Mereka terlibat dalam pembuatan konten video palsu dengan Artificial intelligence (AI) yang mencatut empat gubernur sekaligus.

    Empat gubernur yang dicatut ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Para pelaku mengedit empat video yang seolah keempat kepala daerah itu menawarkan sepeda motor murah.

    “Ketiga pelaku kami tangkap setelah kami mendapat laporan adanya penipuan yang menggunakan video Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggunakan teknologi Artificial Intelligence, menjual motor murah,” ujar Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, Senin (28/4/2025).

    Nanang menjelaskan selama menjalankan aksinya, para pelaku membagi peran yang berbeda. Pelaku HMP bertugas membuat video menggunakan terknologi AI. Selain itu, ia juga bertugas membuat rekening.

    “Selain itu, UP yang mengupload di Medsos serta pelaku AH bertugas menjadi admin Whatsapp (WA),” ungkap Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 itu.

    Ketiga pelaku, lanjut Nanang, memperoleh keuntungan hasil menipu menggunakan video hoaks Gubernur Jatim sebesar Rp 87 juta. “Keuntungan tersebut diperoleh para pelaku selama tiga bulan melancarkan aksi penipuan ini,” jelas eks Kapolda Kaltim itu.

    Dalam waktu tiga bulan sekitar 100 korban yang sudah menyetorkan uang ke pelaku. “Para korban tersebar diberbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Maluku Utara,” beber Perwira tinggi (Pati) kelahiran Malang, Jawa Timur itu.

    Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    “Ancaman hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 miliar,” jelas Nanang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim mengungkap kasus ini.

    Pihaknya sendiri sudah memasifkan informasi di media sosial bahwa video yang beredar dengan mengatasnamakan Gubernur Khofifah tersebut ialah hoaks.

    “Terima kasih Pak Kapolda Jatim atas pengungkapan kasus ini. Kami terus bersinergi dengan kepolisian untuk menangkal maupun melawan hoaks di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.

     

    Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN